Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Adanya krisis internal pada sistem keanggotaan dalam tubuh Tentara Nasional Indonesia (TNI), menyebabkan adanya prajurit TNI yang kehilangan pekerjaan dan tidak memiliki pekerjaan tetap. Di lain pihak peraturan perundangan membuka pintu masuk bagi prajurit TNI untuk menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui jalur ketentuan Pegawai Pemerintah berdasarkan Perjanjian Kerja (PPPK). Jabatan yang disasar adalah jabatan fungsional dan jabatan pimpinan tinggi. Permasalahan yang diangkat adalah pengangkatan PPPK dari unsur TNI dan kesesuaian pengangkatan PPPK melalui pengusulan Panglima TNI dalam penerimaan seleksi pengadaan kepegawaian ASN. Penelitian ini berupa penelitian kualitatif, menggunakan bahan utama data sekunder. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa prosedur pengangkatan PPPK sebagai ASN dari unsur TNI tidak menerapkan sistem pengadaan PPPK secara umum. Hal itu terjadi karena terdapat peran serta internal TNI untuk mengusulkan calon pejabat fungsional kepada instansi pengguna atau mengirimkan nama calon pejabat pimpinan tinggi. Pengangkatan PPPK dari unsur TNI juga tidak sesuai dengan sistem merit sebagai dasar prosedur pengadaan ASN karena terdapat proses pengusulan oleh pihak internal TNI yaitu panglima TNI. Akibatnya, penerapan sistem merit dalam pengangkatan prajurit TNI sebagai PPPK tidak terimplementasikan secara penuh.

---

The existence of an internal crisis in the membership system within the Indonesian National Armed Forces (TNI), has caused TNI soldiers to lose their jobs and have no permanent jobs. On the other hand, laws and regulations an open opprotunity for TNI soldiers to become State Civil Apparatus through the provisions of Government Employees based on the Work Agreement (PPPK). The targeted positions are functional positions and high leadership positions. The issues raised were the appointment of PPPK from the TNI element and the suitability of the appointment of PPPK through the recommendation of the TNI Commander in accepting the selection of ASN staffing. This research is qualitative, using secondary data as the main material. The results of this study stated that the procedure for the appointment of PPPK as ASN from the TNI element did not apply the PPPK procurement system in general. This happened because there was an internal TNI participation in proposing candidates for functional officials to the user agency or sending the names of candidates for high leadership officials. The appointment of PPPK from the TNI element is also not in accordance with the merit system as the basis for the ASN procurement procedure because there is a nomination process by the TNI internal party, namely the TNI commander. As a result, the application of the merit system in the appointment of TNI soldiers as PPPK was not fully implemented."

"Berawal dari dikeluarkannya Undang-undang No.5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang menyebutkan bahwa ASN dibagi menjadi 2 yaitu PNS dan PPPK. Amanat Undang-undang Aparatur Sipil Negara tersebut tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya, pengaturan terkait manajeman PPPK baru dibentuk di akhir tahun 2018. Namun dalam rentan waktu tahun 2014 sampai dengan 2018, berbagai instansi pemerintahan baik kementerian, lembaga negara dan pemerintah daerah melakukan rekrutmen pegawai honorer melalui vendor ataupun hubungan personal pejabat ybs dengan calon pelamar/pegawai. Di lingkungan kementerian perhubungan hal ini tetap diterapkan, padahal jauh sebelum Peraturan Pemerintah No. 49 Tahun 2018 ditetapkan, kementerian perhubungan sendiri sudah mempunya aturan internal terkait PPPK. Dimana dalam Peraturan Menteri No. 80 Tahun 2018 mengatur bahwa PPPK hanya untuk jabatan pelaksana. Tentu tindakan tersebut merupakan bentuk pelanggaran administratif dalam Undang-undang. Karena tidak dijalankan sesuai dengan amanat padahal telah ada regulasi yang sah dari instansi. Kedudukan PPPK dalam sistem kepegawaian di Indonesia menjadi permasalahan, dikarenakan tidak adanya jaminan mereka yang mengabdi akan diangkat menjadi PNS. Sehingga dalam hal ini asas kepastian hukum dan asas kemanfaatan dalam AAUPB dan prinsip Good Governance digunakan untuk menganalisis permasalahan yang ada. Perlu ada penyesuaian peraturan yang jelas terkait kedudukan PPPK sendiri dimana mengutamakan sistem merit dalam birokrasi pemerintahan namun tidak menghilangkan nilai-nilai keadilan, perlindungan hukum dan kemanfaatan bagi PPPK. Karena PPPK sendiri memiliki nilai positif dan negatif dalam birokrasi pemerintahan.

---

Starting from the issuance of Law No.5 of 2014 concerning the State Civil Apparatus which states that ASN is divided into 2 namely PNS and PPPK. The mandate of the State Civil Apparatus Act was not carried out properly, arrangements relating to first-aid management were only established at the end of 2018. However in the vulnerable period of 2014 to 2018, various government agencies, including ministries, state agencies and regional governments recruited temporary employees through vendor or personal relations of the official with prospective applicants / employees. In the ministry of transportation this matter is still applied, even though it was long before Government Regulation No. 49 of 2018 is stipulated, the ministry of transportation itself has internal rules regarding first aid. Where in Ministerial Regulation No. 80 of 2018 stipulates that first aid is only for executive positions. Of course this action is a form of administrative violation in the Law. Because it is not carried out in accordance with the mandate even though there are legal regulations from the agency. The position of PPPK in the personnel system in Indonesia is a problem, because there is no guarantee that those who serve will be appointed as civil servants. So in this case the principle of legal certainty and the principle of benefit in the AAUPB and the principle of Good Governance are used to analyze existing problems. There needs to be a clear adjustment of regulations regarding the position of the PPPK itself where prioritizing the merit system in the government bureaucracy does not eliminate the values of justice, legal protection and benefits for first aid. Because PPPK itself has positive and negative values in the government bureaucracy."

"Tesis ini membahas tentang mekanisme ideal pengangkatan pegawai Penghubung Komisi Yudisial. Selama ini status kepegawaian Penghubung adalah pegawai honorer yang tidak diatur dalam UU ASN. Hal itu membuat tidak ada kepastian mengenai hak keperdataan Penghubung, baik mengenai jaminan pendapatan (gaji dan tunjangan), perlindungan, dan pengembangan kompetensi. Kepastian status kepegawaian juga menentukan mekanisme seleksi, pengangkatan dan pemberhentian, pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, pola karir, serta mekanisme evaluasi kinerja. Hal ini menarik karena Penghubung Komisi Yudisial sudah terbentuk sejak tahun 2013 di 12 Provinsi, tetapi status kepegawaiannya tidak jelas. Permasalahan yang diangkat adalah urgensi keberadaan Penghubung Komisi Yudisial, Pengaturan status kepegawaian Penghubung Komisi Yudisial, dan mekanisme ideal pengangkatan Penghubung di Komisi Yudisial. Metode penelitian yang digunakan penulis adalah yuridis normatif, menggunakan pendekatan analisis kualitatif, dengan menggunakan penelusuran literatur sebagai studi dokumen pada data sekunder. Adapun hasil penelitian menemukan bahwa keberadaan Penghubung sangat urgen sebagai pembantu pelaksana tugas Komisi Yudisial di daerah. Akan tetapi pengaturan mengenai status kepegawaiannya tidak jelas dan hanya sebagai pegawai honorer. Oleh karena itu Penghubung idealnya adalah menjadi ASN yaitu sebagai PNS. Sementara Penghubung yang tidak memenuhi kualifikasi sebagai PNS, terutama karena syarat usia, maka ditransformasikan sebagai PPPK dengan pengaturan yang mengikuti ketentuan UU ASN dan PP Manajemen PPPK. Tujuannya, agar Penghubung memiliki perlindungan dan kepastian hukum yang jelas. Sebab ketidakjelasan status Penghubung membuat beberapa diantara mereka memilih resign dan memilih pekerjaan lain. Kondisi tersebut tentu sebuah ironi mengingat penghubung bekerja di Komisi Yudisial yang merupakan Lembaga Negara sekaligus entitas pemerintahan. Sebagai entitas pemerintahan yang bekerja dalam rangka memberikan layanan publik seharusnya Penghubung menjadi aparatur sipil Negara dan mengikuti ketentuan dalam UU ASN. Apalagi pekerjaan Penghubung membutuhkan tingkat kerahasiaan tinggi, sehingga status kepegawaian Penghubung juga harus kuat secara formal.

---

This thesis discusses the ideal mechanism for appointing the Judicial Commission Liaison Employee. So far, the Liaison's employment status is an temporary employee which is not regulated in the ASN Law. This creates no certainty regarding the Liaison's civil rights, both regarding income security (salaries and benefits), protection, and competency development. Certainity of employment status will also determine the selection mechanism, appointment and dismissal, implementation of basic tasks and functions, career patterns, and mechanism of performance evaluations. This is interesting because the Judicial Commission Liaison has been formed since 2013 in 12 Provinces, but the employment status is not clear. The research method used by the author is normative juridical, using a qualitative analysis approach, and using literature search as a document study on secondary data. The study results found that the existence of liaisons is very urgent as assistants implementing the duties of the Judicial Commission in the regions. However, the regulation regarding their employment status is not clear and they are only a temporary employees. Therefore, ideally the Liaison is to become an ASN, namely as a civil servants (PNS). Meanwhile, Liaisons who do not fulfil the qualifications as civil servants (PNS), mainly because of the age requirement, are transformed into PPPK with arrangements that follow the provisions of the ASN Law and PP Manajemen PPPK. In order to have clear protection and legal certainty. Because the unclear status of the Liaisons made some of them choose to resign and moved to other jobs. This condition is certainly an irony considering that the Liaison works in the Judicial Commission which is a State Institution as well as a government entity in a broad sense. As a government entity that works in the context of providing public services, the Liaison should become a state civil apparatus and follow the provisions of the ASN Law. Moreover, Liaison job requires a high degree of confidentiality, so the Liaison's employment status must also be formally strong."

"Development of Data Warehouse and Data Mining for National Standards for EducationAbstrak Berbahasa Indonesia/Berbahasa Lain (Selain Bahasa Inggris): Standar Nasional Pendidikan (SNP) adalah kriteria minimal tentang sistem pen-didikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. SNPdigunakan sebagai acuan pengembangan kurikulum, tenaga kependidikan, saranadan prasarana, pengelolaan, dan pembiayaan pendidikan. Pengembangan dan pemantauan SNP dilakukan Badan Standar Nasional Pen-didikan (BSNP) dibantu oleh tim ahli yang bersifat ad-hoc. Data pendidikanyang ada pada kementerian atau hasil-hasil analisisnya diprioritaskan untuk digu-nakan dalam pengembangan dan pemantauan SNP. Permasalahan yang diangkatdalam penelitian ini adalah belum intensifnya penggunaan data pendidikan yangada pada kementerian untuk pengembangan dan pemantauan SNP. Salah satu penyebab belum intensifnya penggunaan data pendidikan ini karenadata pendidikan tersebar di berbagai instansi dan belum ada standar yang meng-atur data pendidikan dan bagaimana cara mengaksesnya. Salah satu cara yangdapat digunakan untuk mengatasi hal ini adalah teknologi data warehouse denganmelakukan integrasi data melalui proses ETL. Untuk memanfaatkan lebih jauhlagi data yang ada dalam data warehouse dapat dilakukan data mining. Padapenelitian ini akan dikaji sejauh mana data warehouse dan data mining dapat di-gunakan untuk pengembangan dan pemantauan SNP. Penelitian yang dilakukan mencakup analisis terhadap pengelolaan data pen-didikan di Indonesia, analisis terhadap data yang akan diolah, dilanjutkan de-ngan pengembangan serta evaluasi data warehouse dan data mining yang dikem-bangkan. Data yang digunakan dalam penelitian ini dibatasi pada data hasil UjianNasional (UN) dan akreditasi untuk jenjang SMP/MTs. Dari penelitian ini didapati bahwa antarmuka OLAP dalam data warehouse dapatdigunakan untuk menganalisis data pendidikan terkait dengan SNP. Sedangkanuntuk data mining, teknik deskriptif dengan pencarian aturan asosiasi dan teknikprediktif dengan klasifikasi dapat digunakan untuk memperoleh pengetahuanyang tersimpan dalam data warehouse untuk data hasil UN dan akreditasi.

---

The National Standards for Education/Standar Nasional Pendidikan (SNP) is a

set of minimal criteria about the educational system in the Indonesia Republic.

The SNP is used as a reference for curriculum development, teacher and staff,

facilities and infrastructure, management, and financing of education.

The development and monitoring of the SNP are conducted by the National Stan-

dards for Education Agency/Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP), as-

sisted by several ad-hoc team of experts. The data that’s available on the Ministry

of National Education (MoNE) or the results of the analysis are prioritized to be

used in the development and monitoring of the SNP.

Issues raised in this research is the use of data available on the ministry of edu-

cation for the development and monitoring of the SNP has not been intense. One

cause has not been the intensive use of education data because educational data

spread across various agencies/ministries and there is no standard of educational

data and how to get access to them. One solution that can be used to overcome

this problem is data warehouse technology by integrating data through the ETL

process. To further use existing data in the data warehouse is to perform data min-

ing. This research examined to what extent the data warehouse and data mining

is useful for the development and monitoring of the SNP.

Research conducted, including the analysis of education data management in In-

donesia, the analysis of data to be processed, followed by the development and

evaluation of data warehouse and data mining developed. The data used in this

study are limited to data from the National Examination and the accreditation

process for junior high schools (SMP/MTs).

From this study, it was found that the OLAP user interface and data warehouse

can be used to analyze data associated with an SNP. As for data mining, associ-

ation rules and classification can be used to obtain hidden knowledge in the data

warehouse for the National Examination and accreditation data."

"Laporan magang ini disusun sebagai basil evaluasi saat melaksanakan kegiatan magang di PPPK (Pusat Pembinaan Pro si Keuangan) yaitu mengevaluasi temuan tim pemeriksa terkait opini audit KAP ABC terhadap PT JKL. Laporan magang ini mengevaluasi tentang temuan PPPK dalam perhitungan dan pengungkapan penurunan nilai dan nilai akhir aset yang dilakukan KAP (Kantor Akuntan Publik) ABC dan menentukan apakah sudah sesuai dengan PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) yang ada atau tidak. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa terdapat kekeliruan dalam perhitungan nilai akhir aset oleh KAP ABC. Hasil evaluasi juga menunjukkan bahwa temuan PPPK dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan PSAK dan peraturan yang ada.

---

This internship report was prepared because of an evaluation when carrying out internship activities at PPPK (Finance Professions Supervision Centre), namely evaluating the findings of the inspector teams regarding the audit opinion of KAP ABC towards PT JKL. This internship report evaluates PPPK's findings in the calculation and disclosure of impairment and final value of asset by KAP ABC and determines whether it is in accordance with the existing PSAK or not. The evaluation results show that there is an error in the calculation of the final asset value by KAP ABC. The evaluation results also show that the PPPK findings can be justified and in accordance with PSAK and existing regulations."

"Skripsi ini membahas tentang penerapan suatu teknologi bernama Audit Tools and Linked Archive System yang dirancang dan dibuat oleh PPPK dan IAPI di KAP ABC. Audit Tools and Linked Archive System atau disingkat dengan nama ATLAS merupakan sebuah Audit Tools yang dibuat dan dirancang untuk memudahkan auditor untuk melakukan audit dengan Standar Audit yang berlaku di Indonesia. KAP ABC merupakan KAP tingkat menengah yang memberikan jasa keuangan, terutama audit, kepada perusahaan dengan berbagai bidang di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan dokumentasi atas kertas kerja ATLAS dan buku Panduan ATLAS yang diterbitkan PPPK, dan wawancara kepada responden yang merupakan auditor di KAP ABC mengenai minat, pengetahuan, kemampuan dan perangkat (keras dan lunak). Dari hasil data dan informasi yang didapatkan, akan dilakukan penilaian dan perbandingan untuk mendapatkan suatu kesimpulan dari penelitian ini. Dari penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa ATLAS belum dapat untuk diterapkan di KAP ABC. ATLAS dapat memberikan banyak manfaat untuk KAP ABC, namun KAP ABC perlu meningkatkan spesifikasi perangkat dan kemampuan auditor KAP ABC untuk dapat menerapkan ATLAS.

---

This study discusses the application of a technology called Audit Tools and Linked Archive System which was designed and made by PPPK and IAPI at KAP ABC. Audit Tools and Linked Archived System or abbreviated as ATLAS is an Audit Tools was created and designed to make it easier for auditors to conduct audits with the applicable Auditing Standards in Indonesia. KAP ABC is a middle level KAP that provides financial services, especially audits, to companies in various fields in Indonesia.The method that used in this research is by collecting ATLAS working paper and KAP ABC working paper and book “Panduan ATLAS” that published by PPPK, and interviews with respondents who are auditors in KAP ABC from various positions regarding knowledge, interest, skill, and device (hardware and software). The result of the data and information that obtained, an assessment and comparison will be carried out to get conclusions from this study. From the research that has been done, we can concluding that ATLAS is not yet suitable to be applied in KAP ABC. ATLAS can meet the needs of KAP ABC, but KAP ABC need to improve the equipment specification and the abilities of auditors in KAP ABC to be able to apply ATLAS."