Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Tesis ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari pengeluaran Pemerintah Daerah Kotamadya/Kabupaten perkapita pada bidang pendidikan dan Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan terhadap pertumbuhan ekonomi pada masing-masing daerah kotamadya/kabupaten di Propinsi DKI Jakarta. Dihipotesakan pada penelitian ini hasil yang positif dan signifikan, yang artinya peningkatan pengeluaran pemerintah perkapita pada bidang pendidikan dan Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan meningkatkan pertumbuham ekanomi pada masing-masing daerah kotamadya/kabupaten di Propinsi DKI Jakarta. Dengan kata lain program pendidikan dan Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah kotamadya/kabupaten tersebut, karena salah satu tolak ukur peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat diukur melalui peningkatan pendapatan perkapita. Metodologi penelilian yang digunakan adalah uji regresi panel data dengan menggunakan fixed effects untuk 6 kotamadya/kabupaten di Propinsi DKI Jakarta selama tahun 2002 sampai dengan tahun 2007, variabel terikat yang digunakan adalah pertumbuhan ekonomi, adapun variabel bebasnya adalah pengeluaran perkapita bidang pendidikan, pengeluaran perkapita bidang program pemberdayaan masyarakat kelurahan, tenaga kerja, serta investasi. Hasil regresi menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah perkapita bidang pendidikan dan Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan memberikan pengaruh yang positif dan signifikan. Demikian juga dengun tenaga kerja dan investasi juga memberikan pengaruh yang signifikan terbadap pertumbuhan ekonomi.

Abstrak :
Model pembangunan ekonomi yang berpusat pertumbuhan, menempatkan pendapatan perkapita sebagai indikator keberhasilan, tanpa melihat apakah pendapatan tersebut terdistribusikan kepada masyarakat secara seimbang, telah melahirkan banyak permasalahan sosial, seperti kesenjangan sosial, pengangguran, gelandangan dan pengemis, anak jalanan dan lain-lain tennasuk permasalahan kemiskinan. Berbagai fakta empirik menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak menjamin terciptanya pemerataan hasil-hasil pembangunan. Pembangunan ekonomi lebih bersifat sentralistik, dimana masyarakat dijadikan obyek dari program-program pembangunan. Konsep trickle down effect yang cenderung top-down pun tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Berangkat dari kebijakan otonomi yang memberikan keleluasaan daerah untuk melaksanakan program pembangunannya, Pemerintah DKI Jakarta mencoba pendekatan pembangunan yang cukup inovatif di kelurahan-kelurahan yang ada di wilayahnya. Proyek ini bernama Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK). Program ini merupakan produk pemikiran yang merupakan hasil pengalaman cukup panjang dari pelaksanaan berbagai Program Jaring Pengaman Sosial dan program pengentasan kemiskinan yang telah lalu. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dengan tujuan untuk menghasilkan data dan informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan PPMK di Kelurahan Bintaro, kendala yang ada dalam pelaksanaan PPMK, kemudian upaya yang telah dilakukan untuk menanggulangi kendala tersebut. Pemilihan informan bersifat purposive sampling yang meliputi, ketua BPM Kodya, Camat, Lurah, Ketua Dekel, UPKMK, TPK-RW, RT, LSM Pendamping, tokoh masyarakat, warga dan pemanfaat. Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan PPMK di Kelurahan Bintaro, mencakup proses perencanaan, persiapan, pelaksanaan, serta pengawasan. Dalam pelaksanaan PPMK terdapat peningkatan kondisi masyarakat, dilihat dari elemen-elemen pemberdayaan yang dilakukan tidak hanya untuk ekonomi, tetapi juga pemberdayaan terhadap lembaga kemasyarakatan (RT/RW). Institusi RT/RW telah melaksanakan peran pembimbing, pendamping dan pengawas. Peningkatan kondisi masyarakat setelah memperoleh bantuan PPMK ditunjukkan dengan beberapa perubahan, yaitu: omset usaha meningkat, pengetahuan pemanfaat terhadap usahanya bertambah, adanya tabungan, mengenal sistem sumber. SeIain perubahan dari sisi ekonomi, terdapat perubahan dari sisi sosial, berupa meningkatnya keakraban antar warga, yang mengakibatkan tumbuhnya kepedulian dan kegotongroyongan pada komunitas RW. Kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan PPMK berkaitan dengan adanya dana macet/tunggakan dana bergulir, keberadaan kantor TPK-RW yang tidak memadai, lemahnya sanksi yang diberikan kepada penunggak. Berdasarkan temuan lapangan, penulis mengajukan saran, yaitu adanya penguatan institusi lokal (RTIRW) melalui pembinaan dan pelatihan secara berkala pada komunitas RT/RW, untuk memberdayakan komunitas tersebut, yang diarahkan untuk meningkatkan kualitas yang merata pada seluruh level RT/RW di Kelurahan Bintaro. Kondisi ini ditopang oleh pengadaan atau pembenahan sekretariat di level RW, sebagai tempat pelaksanaan proses pemberdayaan. Hal ini untuk lebih menunjang pelaksanaan pemberdayaan di level komunitas RT/RW tersebut.