Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Diperlakunya Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik pada Aprl 2010, seluruh badan publik di Indonesia wajib membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) beserta seluruh instrumen pendukungnya...

Abstrak :
Pejabat pengelola informasi dan dokumentasi atau PPID adalah sistem layanan informasi publik yang dimiliki oleh Kementerian Luar Negeri RI atau Kemlu RI. PPID bertugas melaksanakan kegiatan penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan informasi publik. PPID merupakan implementasi Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Website PPID Kementerian Luar Negeri dapat diakses melalui tautan berikut https://e-ppid.kemlu.go.id/. Tetapi berdasarkan evaluasi singkat terhadap desain antarmuka website PPID Kemlu RI masih terdapat kekurangan pada aspek user experience. Berdasarkan landasan desain yang kami pakai yaitu Shneiderman's Eight Golden Rules of Interface Design masih terdapat kekurangan dalam poin offer informative feedback, cater to universal usability, strive for consistency. Adanya penelitian ini ditujukan untuk memperdalam pemahaman mengenai permasalahan yang dirasakan oleh pengguna. Dari pemahaman tersebut akan diberikan output berupa desain alternatif website PPID Kemlu RI yang di desain dengan pendekatan User Centered Design (UCD). Selain itu, terdapat pula evaluasi desain antarmuka atau User Interface (UI) dan usability dengan metode usability testing dan contextual interview. Penelitian ini menghasilkan rancangan desain antarmuka yang memiliki skor evaluasi yang baik, dengan rata-rata success rate pada usability testing sebesar 97,8%. Penelitian ini kemudian ditutup dengan saran yang dapat diterapkan pada penelitian selanjutnya. ......The information and documentation management officer or PPID is a public information service system owned by the Indonesian Ministry of Foreign Affairs or the Indonesian Ministry of Foreign Affairs. PPID is tasked with carrying out storage, documentation, provision and service of public information. PPID is an implementation of Law no. 14 of 2008 concerning Openness of Public Information (UU KIP). The PPID Ministry of Foreign Affairs website can be accessed via the following link https://e- ppid.kemlu.go.id/. However, based on a brief evaluation of the interface design of the Indonesian Ministry of Foreign Affairs' PPID website, there are still deficiencies in the user experience aspect. Based on the design basis that we use, namely Shneiderman's Eight Golden Rules of Interface Design, there are still deficiencies in the points of offering informative feedback, catering to universal usability, striving for consistency. This research is aimed at deepening understanding of the problems felt by users. From this understanding, output will be provided in the form of an alternative design for the Indonesian Ministry of Foreign Affairs' PPID website which is designed using a User Centered Design (UCD) approach. Apart from that, there is also an evaluation of the interface design or User Interface (UI) and usability using the usability testing and contextual interview methods. This research produced an interface design that had a good evaluation score, with an average success rate in usability testing of 97.8%. This research then closes with suggestions that can be applied in further research.

Abstrak :
Skripsi ini membahas tentang upaya implementasi pelayanan informasi publik oleh Humas Pemerintah Kota Bekasi. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana implementasi pelayanan informasi publik yang dilakukan oleh Humas Pemerintah Kota Bekasi, serta apa saja kendala-kendala yang dihadapi selama mengimplementasikannya. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan paradigm konstruktifis. Adapun konsep dan teori yang digunakan adalah konsep kehumasan mencangkup manajemen humas dan humas pemerintahan, good governance, pelayanan informasi publik yang mengacu pada Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, model komunikasi praktik kehumasan, serta konsep PPID. Strategi penelitian ini yaitu merupakan studi kasus dengan menggunakan metode pengumpulan data primer (wawancara) dan data sekunder (dokumentasi). Hasil yang didapati dalam penelitian ini menunjukkan bahwa Humas Pemerintah Kota Bekasi yang sekaligus berperan sebagai PPID Utama, telah melakukan implementasi pelayanan informasi publik dengan baik. Kendala yang dihadapi oleh Humas Pemerintah Kota Bekasi dalam upaya mengimplementasikan pelayanan informasi publik secara internal yaitu beberapa PPID Pembantu masih bergerak lamban dalam memberikan informasi yang diperlukan. Sedangkan secara eksternal, publiknya yang masih belum memahami aturan pengkategorian informasi yang boleh dan tidak diperbolehkan untuk diakses.

---

This thesis discusses efforts to implement disclosure of public information by the Government of Bekasi City Public Relations. The purpose of this research is to find out how the implementation of the disclosure of public information carried out by the Bekasi City Government Public Relations, as well as what are the obstacles encountered while implementing them. This research is a qualitative research using constructive paradigm. The concepts and theories used are public relations concepts encompassing public relations management and government public relations, good governance, disclosure of public information that refer to Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, communication models of public relations practice, and the concept of PPID. This research strategy is a case study using primary data collection methods (interviews) and secondary data (documentation). The results found in this study indicate that the Bekasi City  Government Public Relations, which also acts as the Main PPID, have implemented disclosure of public information well. The obstacle faced by the Bekasi City Government Public Relations in an effort to implement public information services internally is that some PPID Assistants still work slowly in providing the information needed. While externally, the public who still do not understand the rules of categorizing information that may or may not be accessed.

Abstrak :
Government and public service systems in the E Government era are demanded to be transparent, effective, efficient, accountable and useful in society. These are the challenges that has to be faced by government institutions in conducting their functions. The rapid advance of information and communications technology opens the opportunity in accessing, processing and using the information fast and accurately. This research aims to analyze customer satisfaction towards Information and Documentation Management Officer (IDMO) Perpusnas RI website quality (http://ppid.perpusnas.go.id/). Electronic service quality model used in this research is NetQual (Bressolles, 2006) consisting of 18 variables representing five dimensions of service quality, namely information, ease of use, design, reliability, dan privacy/security. This research used quantitative descriptive approach supported with survey of 48 respondents who have accessed PPID Perpusnas RI website. This research used two methods in analyzing data, customer satisfaction index and importance performance analysis. The result indicated that overall user was not satistified with PPID Perpusnas RI website, with customer satisfaction index 39,71 % (very poor). It is also parallel with analysis result of importance performance rate whose gap ranges from -015 to -1,23 with average total score is -0,85. It could be concluded that customer respondents generally has not satisfied with the quality of PPID Perpusnas RI website.