Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas mengenai kewenangan penyidikan tindak pidana pencucian uang. Indonesia memiliki PPATK sebagai Financial Intelligence Unit yang hanya bersifat memberikan informasi kepada Polri dan Kejaksaan RI. Hasil laporan analisa yang disampaikan oleh PPATK belum cukup memadai untuk dilakukan penyelidikan maupun penyidikan tindak pidana pencucian uang. Maka dapat dikatakan bahwa rezim pemberantasan tindak pidana pencucian uang di Indonesia belum berjalan dengan maksimal. Selain itu apabila penyidik (selain Polri) menemukan adanya indikasi perbuatan pencucian uang, namun penyidik tindak pidana asal remyata tidak memiliki wewenang untuk melakukan penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang. Untuk itu perlu diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan tindak pidana pencucian uang kepada penyidik tindak pidana asal (multi investigators system).

---

The focus of this studi is about authority in money laundering investigation in Indonesia. Indonesia has PPATK as a Financial Intelligence Unit that only feeds informations to Police and General Attomey. The infonnations that given by PPATK is not enough to start an money laundering investigation. That is why we can say Indonesian anti money laundering rezim is not running effectively. The problem occurs, when an investigator (except Police) finds some money laundering offences from predicate crime that they are investigating, but that investigator does not have investigation authority. That is why some investigators of predicate crime need giving investigation authority of money laundering (multi investigators system)."

"Tesis ini membahas kegagalan intelijen dalam penanganan TPPU di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan siklus intelijen di PPATK, faktor-faktor penyebab terjadinya kegagalan intelijen dan strategi yang dapat digunakan untuk menghindari kegagalan tersebut. Peneliti menggunakan tool fishbone untuk menganalisis faktor-faktor penyebab kegagalan intelijen dan tool SWOT untuk menyusun strateginya.Hasil penelitian menunjukkan bahwa PPATK mempunyai SOP dalam setiap tahapan siklus intelijen. Dalam pengumpulan data PPATK cenderung pasif dan produk intelijen yang disampaikan kepada penegak hukum berupa Laporan Hasil Analisis (LHA) dan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).Dari penelitian ini diketahui penyebab kegagalan intelijen berdasarkan pendekatan pada konsep kegagalan intelijen menurut Thomas Copeland. Strategi yang dapat dilakukan PPATK untuk menghindari kegagalan intelijen dalam penanganan TPPU yakni dengan menggunakan kekuatan internal yang ada untuk memanfaatkan peluang dari lingkungan eskternal. Strategi tersebut adalah mengoptimalkan fungsi Komite TTPU dan Komite Intelijen, meningkatkan kuantitas pelapor dan kualitas laporannya, meningkatkan sinergi dengan penegak hukum dan mempercepat pembangunan training center.

---

This thesis discusses The intelligence failure in handling of money laundering in Indonesia. The purpose of this research was to investigate the implementation of intelligence cycle in PPATK, the factors that cause the failure of intelligence and strategies that can be used to avoid such failures. The researcher used fishbone tool to analyze the factors that cause the failure of intelligence and SWOT tool to compile the strategy.The results showed that PPATK has SOP (Standard Operating Procedure) in every stage of the intelligence cycle. PPATK collected data passively and their intelligence products delivered to law enforcement agency in the form of LHA (Report of Analysis) and LHP (Report of Examination).From this research known causes of intelligence failure approach based on the concept of intelligence failures by Thomas Copeland. Strategies that can be done of PPATK to avoid intelligence failure in the handling of TPPU by using the existing internal strength to take advantage of opportunities from the external environment. The strategy is to optimize function TTPU Committee and the Intelligence Committee, to improve the quantity and quality of the report, increase synergies with law enforcement agency and to speed up the construction of the training center."

"Berkembangnya bidang perekonomian Indonesia, menciptakan dampak negatif dan positif. Dari segi positif dapat kita rasakan, bahwa perkembangan perekonomian ikut membantu pembangunan nasional. Sedangkan pada dari sisi negatifnya dapat kita temui jenis pelanggaran atau kejahatan dalam sistem perbankan. Salah satunya adalah tindak pidana pencucian uang. Pencucian uang atau money laundering adalah kejahatan yang berupaya untuk menyembunyikan asal-usul uang sehingga dapat dipergunakan sebagai uang yang seolah-olah diperoleh secara legal. Salah satu upaya yang diambil oleh Pemerintah Indonesia adalah membentuk Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Yaitu lembaga independen yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang di Indonesia. Pembentukannya disebutkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Undang-undang ini kemudian dirubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, PPATK bebas dari intervensi pihak manapun. PPATK memperoleh informasi dari Laporan PJK, Ditjen Bea Cukai, Informasi Media dan Masyarakat. Kemudian PPATK menyimpan, menganalisis dan mengevaluasi informasi tersebut. PPATK menyerahkan hasil analisanya terkait transaksi keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang kepada pihak Kepolisian, Kejaksaan atau penyidik lainnya untuk selanjutnya dilakukan penyidikan. "

"PPATK dalam konstruksi UU TPPU ditempatkan sebagai focal point, yang memiliki fungsi utama dalam menyediakan dan memberikan informasi intelijen keuangan kepada aparat penegak hukum tentang dugaan tindak pidana pencucian uang atau dugaan tindak pidana asal. Informasi inteljien dimaksud merupakan hasil analisis PPATK yang diperoleh dari berbagai sumber termasuk Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM), Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT) yang diberikan Penyedia Jasa Keuangan (PJK) dan Laporan pembawaan uang tunai yang dilaporkan oleh Bea dan Cukai serta informasi dari Financial Inteljen Unit negara lain. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yang meliputi studi kepustakaan yaitu meneliti dokumen berupa literatur buku-buku, peraturan-peraturan dan pedoman-pedoman dan juga melakukan wawancara dengan narasumber. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan: Bagaimanakah proses hasil analisis PPATK terhadap laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan yang diterima oleh PPATK' Bagaimanakah peranan hasil analisis PPATK dalam rangka pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang' Apakah kendala yang dihadapi PPATK dalam membuat hasil analisis secara optimal' PPATK melakukan analisis dari laporan yang dikirimkan oleh Penyedia Jasa Keuangan dan informasi atas suatu transaksi keuangan mencurigakan dari berbagai sumber. Hasil analisis tersebut dituangkan dalam dokumen hasil analisis berupa Laporan Hasil Analisis. Atas hasil analisis transaksi keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang maka PPATK akan menyampaikan Laporan Hasil Analisis tersebut kepada aparat penegak hukum untuk ditindaklanjuti. Secara umum hasil analisis memiliki peranan dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang. Dalam pelaksanaannya, PPATK mengalami kendala baik secara internal ataupun eksternal dalam menghasilkan laporan hasil analisis yang optimal. Kerjasama dan koordinasi semua pihak sangat diperlukan dalam membangun rezim anti pencucian uang.

---

INTRAC has the position as focal point on money laundering's law. INTRAC has main responsibility to provide financial intelligence analysis to the law enforcement agencies about indication of criminal action in money laundering and its predicate crime. The intelligence information produced by INTRAC comes from various sources of information, including Suspicious Transaction Report, Cash Transaction Report that are provided by the provider of financial services and Cross-Border Cash carrying Information provided by Directorate General of Customs and Excise, and also information given by Financial Intelligence Unit from other countries. This research is utilizing a legal normative research method by literature research on books, regulations, manuals, and interviewing several sources. This research is aimed to answer these questions: How is the process of analysis in INTRAC for the received Suspicious Transaction Report' What is the role of INTRAC's analysis in order to prevent and eradicate money laundering cases' What is the obstacle to produce INTRAC's analysis optimally' INTRAC conducting analysis based on report provided by the provider of financial services and other relevant information from various sources. The analysis result summarized on one document called Report of Analysis Result. If analysis result indicated there is potential criminal action on money laundering, INTRAC has to submit the report to law enforcement agencies to set up legal action. In general, analysis result has an important role to prevent and eradicate criminal action in money laundering. But in order to produce an optimal analysis result, INTRAC facing internal and external constraints. Coordination and collaboration among related agencies in charge in money laundering cases are very important to develop good money laundering regimes."

"Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 dan disempurnakan kembali pengaturannya dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang merupakan tonggak yuridis dari upaya Indonesia untuk memerangi TPPU. Undang-Undang ini juga mengamanatkan pendirian suatu lembaga khusus yang memiliki tugas pokok, fungsi dan kewenangan sebagai focal-point dalam upaya mencegah dan memberantas TPPU di Indonesia, yaitu Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang merupakan Financial Intelligence Unit Indonesia. Sejak penetapan Undang-Undang ini pada tahun 2010 sampai tahun 2021 telah memperlihatkan bahwa meskipun laporan Hasil Analisis (HA) transaksi keuangan PPATK telah banyak membantu Aparat Penegak Hukum dalam penanganan TPPU, namun masih banyak juga yang belum ditindak lanjuti dengan optimal. Penyebabnya antara lain proses analisis yang dilakukan oleh PPATK seringkali terbatas pada “laporan di atas kertas” saja dan berimbas pada sulitnya membuat terangnya suatu kejadian, serta tidak mengetahui kondisi yang sebenarnya terjadi di Pihak Pelapor. Oleh karenanya, kemudian PPATK diberikan kewenangan tambahan berdasarkan UU PP TPPU untuk melakukan Audit Khusus, yang mana di awal penyusunan Undang-Undang memang dimaksudkan tetap memberikan kewenangan kepada PPATK untuk melakukan pengawasan terhadap Pihak-Pelapor yang telah memiliki Lembaga Pengawas dan Pengatur sendiri namun belum optimal dalam pengawasan, serta apabila ada dugaan indikasi tindak pidana yang menggunakan Pihak Pelapor.

---

Law Number 15 of 2002 concerning the Crime of Money Laundering as amended by Law Number 25 of 2003 and amended again by Law Number 8 of 2010 concerning the Prevention and Eradication of the Crime of Money Laundering is a juridical milestone of Indonesia's efforts in combating money laundering. This law also mandates the establishment of a special institution that has the main task, function and authority as a focal point in efforts to prevent and eradicate money laundering offenses in Indonesia, namely the Financial Transaction Reports and Analysis Center (PPATK), which is also known as the Indonesian Financial Intelligence Unit. Since the enactment of this Law in 2010 to 2021, it has been shown that although the Financial Transaction Analysis Results (HA) report on PPATK has assissted Law Enforcement Agencies a lot in handling money laundering offenses, there are still many that have not been followed up optimally. The reasons are, among others, the analysis process carried out by PPATK is often limited to "reports on paper" only and has an impact on the difficulty of explaining an incident, and not knowing the actual conditions that occurred in the Reporting Party. Therefore, PPATK was then given additional authority based on the new Money Laundering Law to conduct Special Audits, which at the beginning of the drafting of the Law was intended to continue to give authority to PPATK to supervise Reporting Parties who already have their own Supervisory and Regulatory Agencies but are not yet optimal on supervision, and if there are allegations of indications of criminal acts using the Reporting Party. "

"Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) merupakan lembagaintelijen keuangan yang bertugas untuk mencegah dan memberantas tindak pidanapencucian uang di Indonesia. Dalam menjalankan fungsinya, PPATK melibatkan banyak data dan dokumen negara yang bersifat rahasia dan sangat rahasia. Kewajiban PPATK maupun pegawai PPATK dalam menjaga kerahasiaan informasi tertuang pada Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang maupun Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2011 tentang Intelijen Negara. Untuk menjaga kerahasiaan data dan dokumen negara, PPATK senantiasa melakukan sosialisasi kesadaran keamanan informasi secara rutin kepada pegawai PPATK, khususnya pegawai yang mengelola maupun mengakses data dan dokumen negara secaralangsung. Namun hasil simulasi internal menggunakan metode social engineering yang dilakukan terhadap pegawai PPATK secara acak pada Desember 2017 menunjukkanbahwa masih terdapat pegawai yang terpancing dan memberikan informasi yang tidakseharusnya diberikan kepada orang lain. Hal ini menunjukkan bahwa ada beberapapegawai yang belum memiliki kesadaran keamanan informasi yang tinggi sesuai dengan kebutuhan PPATK, dan dapat menimbulkan citra buruk terhadap PPATK danmengganggu fungsi PPATK untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucianuang. Secara hukum, kelalaian yang diakibatkan oleh kurangnya kesadaran informasi dapat dikenakan pidana denda maupun pidana penjara sesuai dengan yang tertera dalam Undang-Undang yang disebutkan sebelumnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur tingkat kesadaran keamanan informasi pegawai PPATK pada tiap-tiap fokus area berdasarkan pedoman keamanan informasi yang telah dimiliki oleh PPATK, dengan menggunakan teori Knowledge, Attitude, Behavior (KAB), serta untuk mengetahui aspek mana saja yang masih perlu dilakukan peningkatan kesadaran keamanan informasi sehingga diharapkan seluruh pegawai PPATK dapat memiliki tingkat kesadaran keamanan informasi yang tinggi dan kerahasiaan data dandokumen negara yang dikelola oleh PPATK dapat terjaga dengan baik. Hasil penelitian dari 159 responden menunjukkan bahwa tingkat kesadaran keamananinformasi pegawai PPATK berada pada kategori Sedang dan masih membutuhkanpeningkatan kesadaran keamanan informasi, khususnya di area Pertukaran Informasi, Pengendalian Akses Informasi dan Manajemen Insiden Keamanan Informasi. Selain itu, analisis yang dilakukan juga membuktikan bahwa pengetahuan memberikan pengaruh yang positif terhadap sikap dan perilaku seseorang, sehingga PPATK dapat meningkatkan tingkat kesadaran keamanan informasi pegawai dengan menanamkan pengetahuan yang lebih banyak.

---

Indonesia Financial Transaction Reports and Analysis Center (INTRAC/PPATK) is a financial intelligent agency that prevent and eradicate money laundering in Indonesia. As an intelligent unit, PPATK handles a lot of confidential and highly confidential state documents. Therefore, PPATK as an institution and its employees holds an obligation to keep confidentiality as stated in Law of the Republic of Indonesia Number 8 Year 2010 regarding Countermeasure and Eradication of Money Laundering and Law of the Republic of Indonesia Number 17 Year 2011 regarding State Intelligence. In order to keep confidentiality, PPATK routinely holds information security awareness events for its employees, especially for those who have direct access to data and/or state documents. Even so, internal social engineering simulation result in December 2017 shows that some of the employees still willing to give information to unauthorized party.

This means that there are employees that did not meet PPATKs information security awareness standard. It can deliver negative impact for PPATKs image in society. Furthermore, it can interupt PPATKs role as a financial intelligent unit. By law, a negligence caused by lack of information security awareness can be charged by fine penalties or even jail as stated in Law of the Republic of Indonesia Number 8 Year 2010 regarding Countermeasure and Eradication of Money Laundering and Law of the Republic of Indonesia number 17 Year 2011 regarding State Intelligence. This research aims to measure information security awareness of PPATKs employees on each focus area based on PPATK information security policy by using Knowledge, Attitude, Behavior (KAB) theory, and also to understand which focus area that still needs improvement to be able to increase PPATK employees information security awareness level and maintain confidentialy in their work. The result of this research gained from 159 respondents answers shown that the level of PPATK employees information security awareness is Average and there are 3 areas that are lack of awareness, which are Information Trading, Information Access Control and Information Security Incident Management. This research also concluded that a better knowledge affects positively to a better attitude and behavior, thus PPATK can develop their employees awareness by providing them with better knowledge in information

security."

"Prinsip Kerahasiaan Bank di Indonesia menganut prinsip teori relatif, artinya dalam hal kepentingan umum dan kepentingan negara masih terdapat pengecualian kerahasiaan bank. Namun dalam prakteknya, penegak hukum masih kesulitan dalam mengakses data perbankan disebabkan birokrasi dan persyaratan yang ditentukan dalam Undang-Undang Perbankan. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pencucian Uang hadir sebagai jembatan dalam mengatasi permasalahan penegak hukum terkait prinsip kerahasiaan bank melalui pemanfaatan informasi PPATK. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana ketentuan pengecualian kerahasiaan bank di Indonesia dan bagaimana pelaksanaan pengecualian kerahasiaan bank dalam pemanfaatan informasi PPATK oleh instansi penegak hukum. Untuk menjawab permasalahan tersebut penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif berupa studi kepustakaan dan wawancara kepada narasumber. Hasil dari penelitian tersebut adalah prinsip kerahasiaan bank sangat dibutuhkan untuk menjaga kepercayaan nasabah, namun dalam prakteknya prinsip kerahasiaan bank seringkali menyulitkan proses penegakan hukum. Pemanfaatan informasi PPATK oleh penegak hukum merupakan salah satu solusi untuk menembus kerahasiaan bank, namun dalam prakteknya masih terdapat hambatan bagi penegak hukum terutama terkait efektivitas pemanfaatannya. Sehingga dibutuhkan usulan untuk dapat merevisi undang-undang perbankan yang berlaku saat ini dan memaksimalkan pemanfaatan informasi PPATK oleh penegak hukum.

---

The principle of Bank Secrecy in Indonesia has a relative theory principle, this means that in terms of public interest and state interest, there are some exceptions to bank secrecy. However, in practice, law enforcers find it difficult to access banking information due to bureaucracy and requirements in the Banking Law. Law Number 8 of 2010 concerning Prevention and Eradication of Money Laundering is present as a solution in overcoming law enforcement problems related to the principle of bank secrecy through the utilization of INTRAC information. The problem in this research are how the provisions for exceptions to bank secrecy in Indonesia and how the implementation of the exceptions bank secrecy in the utilization of INTRAC information by law enforcement agencies. To answer these problems, this research uses normative juridical research methods in the form of literature studies and interviews with experts. The result of this research are the principle of bank secrecy is needed to maintain customer trust, but in practice the principle of bank secrecy often complicates the law enforcement process. The utilization of INTRAC information by law enforcement is one of solution to penetrate bank secrecy, but in practice there are still obstacles for law enforcement, especially regarding the effectiveness. Therefore, a proposal is needed to revise the current banking law and maximizing the use of PPATK information in law enforcerment."

"Tesis ini bertujuan untuk mengevaluasi standar dan pelaksanaan pemeriksaan transaksi keuangan yang dilakukan oleh PPATK dalam rangka penanganan tindak pidana pencucian uang. Tesis ini menggunakan pendekatan studi kasus. Metode pengumpulan data dilakukan melalui reviu dokumen dan wawancara. Penulis menelaah dokumen-dokumen yang relevan mengenai standar dan prosedur pemeriksaan dan melakukan wawancara semi terstruktur kepada lima pemeriksa. Analisis dilakukan dengan membandingkan antara standar yang berlaku dengan Fraud Examiners Manual ACFE. Hasil tesis ini menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa kelemahan atau gap dalam standar dan pelaksanaan pemeriksaan yang dilakukan. Melalui tesis ini diharapkan bagi PPATK untuk dapat melakukan perbaikan dalam standar operasional prosedur pemeriksaan seperti menetapkan prosedur dokumentasi bukti dan prosedur pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan serta mengevaluasi kembali pengawasan yang dilakukan atas pelaksanaan pemeriksaan.

---

This study aims to evaluate the standard and the implementation of financial transaction examinations conducted by PPATK. This research uses a case study design that involves several methods of data collection and analysis including document review and interviews. The authors examining relevant documents regarding examinations and conducting semi structured interviews on five examiners. The analysis was carried out by comparing the applicable standards with the Fraud Examiners Manual ACFE. The results of this study indicate that there are several weaknesses in the examination standards and implementation of the examinations carried out. Through this study, it is expected that the PPATK will improve the standard operating procedure for the financial transaction examination such as establishing evidence documentation procedures and monitoring procedures for follow-up examinations and re-evaluate the supervision carried out on the implementation of the examination."

"Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan empiris, yang meliputi studi kepustakaan yaitu meneliti dokumen berupa literatur buku-buku, peraturan-peraturan dan pedomanpedoman, dan juga meliputi studi lapangan yang diperoleh melalui wawancara, dengan beberapa informan yang relevan, penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan "Sejauhmanakah peranan PPATK dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang di Indonesia", yang mencakup: Bagaimana peranan PPATK dalam proses penegakan hukum terhadap money laundering di Indonesia? Bagaimana pengawasan yang dilakukan PPATK terhadap kasus persangkaan tindak pidana pencucian uang pada penyedia jasa keuangan? Kewenangan apalagi yang dapat diberikan kepada PPATK dalam mendukung tugasnya mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang di Indonesia? PPATK memiliki peranan yang sangat besar dalam upaya menanggulangi tindak pidana pencucian uang di Indonesia. Secara umum PPATK memiliki peranan balk bersifat prenventif maupun represif terhadap penanggulangan kejahatan secara umum yaitu mengejar tindak pidana asal (predicat crime) maupun tindak pidana pencucian uang itu sendiri dengan cara mengejar harta kekayaan hasil kekayaan dan pelaku kejahatan di belakang layar (profesionalnya). PPATK berperan dalam membantu proses penegakan hukum dengan cara mendeteksi adanya dugaan tindak pidana pencucian uang dengan informasi yang telah dianalisisnya meskipun hanya sebatas pengumpan saja, yang diperolehnya dari laporan penyedia jasa keuangan maupun pihakpihak lain. Dalam pelaksanaannya banyak permasalahan yang dihadapi oleh PPATK sehingga kurang optimalnya hasil yang dicapai. PPATK juga memiliki peranan dalam mendorong pihak yang berkewajiban pelaporan untuk berperan dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang dengan cara melakukan complaint audit atau pengawasan kepatuhan. Hal ini dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada penyedia jasa keuangan dengan cara mengaudit sendiri dan atau bersama-sama pihak regulator. Dalam pelaksanaan fungsi ini juga banyak mengalami hambatan seperti tidak adanya kewenangan untuk memberikan sanksi sendiri dan terbatasnya sumber daya untuk dapat mengaudit seluruh penyedia jasa keuangan yang jumlahnya cukup banyak. Pelaksanaan tugas PPATK yang kurang maksimal disebabkan baik karena subtansi perundang-undangan, pelaksananya maupun budaya hukum masyarakat dan penegak hukum terhadap tindak pidana pencucian uang. Sedangkan yang perlu diperhatikan yaitu banyaknya kelemahan kewenangan PPATK dalam menjalankan tugasnya, sehingga mendesak perlunya amandemen terhadap undang-undang pencucian uang terutama mengenai kelembagaan, seperti kewenangan penyelidikan, penyidikan, pemblokiran harta kekayaan yang diduga terindikasi tindak pidana dan lain-lain."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan prinsip kerahasian bank di Indonesia dan pelaksanaan prinsip ini dalam kaitanya dengan Tindak Pidana Pencucian Uang.dan bentuk pengecualian ketika terdapat indikasi Tindak Pidana Pencucian Uang yang berkaitan dengan bank serta fungsi PPATK sebagai salah lembaga yang berfungsi untuk mencegah terjadinya praktik Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia. Penelitian tesis ini menggunakan metode penelitian yang bersifat yuridis normatif. Dengan pendekatan deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan, penelitian ini juga menggunakan bahan hukum sekunder yang terdiri dari berbagai macam bahan bacaan yang terkait dengan judul penelitian seperti buku-buku mengenai tindak pidana pencucian uang, artikel - artikel, jurnal - jurnal, literatur lain sebagai pendukung dan peneliti melakukan wawancara dengan kepada pihak yang dianggap kompeten memberikan keterangan mengenai objek yang diteliti. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan penulis, dapat diperoleh kesimpulan bahwa Keberhasilan penerapan Customer Due Diligence (CDD) dan pemenuhan kewajiban pelaporan transaksi keuangan mencurigakan oleh perbankan dan lembaga keuangan lainnya pada dasarnya merupakan penentu awal dari keberhasilan penanganan tindak pidana money laundering. PPATK sebagai lembaga intelijen keuangan sangat membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh aparat yang berwenang melalui analisis laporan-laporan yang diterima PPATK.

---

The purpose of this research is to understand the implementation of confidentiality principle in Indonesian banks and its implementation with respect to money laundering activities and its exception and the function of Indonesian Financial Transaction Reports and Analysis Center (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan/PPATK) as a governmental body that enforces prevention of money laundering practice in Indonesia.

The nature of this thesis research is normative-judicial while utilizing an analytical-descriptive approach. The primary data collection method is from bibliographical sources, whilst also utilizing data from secondary sources that include books on money laundering subject, articles, journals other supporting literatures and interviews with sources of sufficient competency on the subject.

Analysis conducted by the author concludes that the successfulness of Customer Due Diligence (CDD) and implementation and fulfilment of suspicious financial transaction reporting by banks and other financial institutions basically functions as a preliminary indicator for the successfulness in tackling money laundering activities. PPATK, as a financial intelligent body is nothing short of being helpful in preventing and combating money laundering activities carried out by the authority officials through report analysis received by PPATK."