Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam membuat Akta jual Beli (AJB) walaupun hanya bertanggung jawab atas kebenaran formil, namun masih kerap terkena permasalahan terkait kebenaran materiil atas akta yang dibuatnya. Dalam tesis ini terdapat kasus, pemilik objek yang sah tidak pernah mengetahui dan menghadap PPAT untuk membuat AJB, namun telah dicatutkan nama pemilik objek sebagai penjual dalam akta. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu akibat hukum atas pembuatan akta jual beli yang dibuat oleh PPAT tanpa persetujuan pemilik objek dan pertanggungjawaban PPAT atas pembuatan akta jual beli yang yang dibuat tanpa persetujuan pemilik objek. Pembahasan penelitian ini dilakukan dengan studi kepustakaan dan analisis Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1337 K/Pdt/2019. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian yuridis normatif dengan tipe penelitian preskriptif dan metode analisis data kualitatif. Hasil analisis menunjukan bahwa akibat hukum atas akta yang tidak memenuhi syarat subjektif dan objektif perjanjian, serta syarat materiil jual beli yaitu batal demi hukum. Kemudian, PPAT dapat dimintakan pertanggungjawaban secara perdata, pidana, dan administratif atas perbuatannya. Saran yang dapat diberikan yaitu perlunya PPAT untuk hati-hati, cermat, dan teliti dalam menjalankan tugasnya. Selain itu, perlu pengaturan lebih jelas terkait penyalahgunaan identitas dalam proses pembuatan akta PPAT. ......The Land Deed Making Official (PPAT) in making the Sale and Purchase Deed (AJB) although only responsible for the formal truth, is still often exposed to problems related to the material truth of the deed he made. In this thesis there is a case where the legal owner of the object has never known and faced PPAT to make an AJB, but the name of the owner of the object as the seller has been included in the deed. The problem in this study is the legal consequences of making a deed of sale and purchase made by PPAT without the consent of the object owner and PPAT's responsibility for making a deed of sale and purchase made without the consent of the object owner. The discussion of this research was carried out by means of a literature study and analysis of the Decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 1337 K/Pdt/2019. To answer these problems, normative juridical research methods are used with prescriptive research types and qualitative data analysis methods. The results of the analysis show that the legal consequences of the deed that do not meet the subjective and objective requirements of the agreement, as well as the material requirements of the sale and purchase, are null and void. Then, PPAT can be held accountable in civil, criminal, and administrative ways for their actions. Suggestions that can be given are the need for PPAT to be careful, thorough, and thorough in carrying out their duties. In addition, clearer regulation is needed regarding the misuse of identity in the process of making the PPAT deed.Kata kunci: PPAT, the sale and purchase deed, unlawful act

Abstrak :
ABSTRAK
Akta Jual Beli yang dibuat oleh PPAT di luar kantor PPAT dinyatakan batal demi hukum oleh Putusan Pengadilan. Dalam kenyataannya, perkembangan kehidupan masyarakat modern untuk semua sektor kehidupan dilakukan berdasarkan kesepakatan demi keefektifan dan efisiensi kerja. Hal ini menimbulkan permasalahan bagaimana implikasi hukum terhadap akta PPAT yang dibuat di luar kantor PPAT, apakah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bagaimana perlindungan hukum terhadap PPAT. Dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif dan tipe penelitian evaluatif. Dasar hukum yang dijadikan pedoman teknis dalam pelaksanaan tugas PPAT adalah Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 1998 tentang Pejabat Pembuat Akta Tanah serta peraturan pelaksanaannya. Wilayah kewenangan PPAT dalam membuat akta mengenai hak atas tanah terletak di dalam daerah kerjanya yaitu satu wilayah kerja kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya. PPAT dalam melakukan pembuatan akta harus melakukannya di kantor PPAT yang penandatanganannya dimungkinkan untuk dilakukan di luar kantor PPAT apabila salah satu pihak tidak dapat hadir di kantor PPAT tetapi harus dengan alasan yang sah sepanjang dengan kesepakatan para pihak. Bagi setiap PPAT berlaku pula Kode Etik PPAT dan Sumpah Jabatan PPAT yang mengatur mengenai larangan dan kewajiban PPAT. PPAT hanya memperoleh kesempatan untuk mengajukan pembelaan diri sebelum ditetapkannya keputusan pemberhentian sebagai PPAT.

---

ABSTRACT
Deed of Sale and Purchase is made by PPAT at Out of PPAT’s Office, that declared null and void by a court decision. Top of Form In fact, the development of modern society for all sectors of life based on the agreement for the sake of effectiveness and efficiency. This raises the question of how the legal implications of the PPAT’s deed made out of the PPAT’s Office, whether in accordance with the legislation in force, and how the law protection of the PPAT. By using the method of research literature and the normative juridical type of evaluative research. The basic of laws that made technical guidance in the discharge of PPAT is Government Regulation Number 24 of 1997 on Land Registration and Government Regulation No. 37 of 1998 on PPAT and the accomplishment regulations. PPAT jurisdiction in making the deed of land located in the area of ​​the Land’s office the Regency / Municipality. PPAT have to make the deed must be done in the PPAT’s office but possible to do at out of the PPAT’s office if one of the party can not present at the PPAT’s office however it must be a legitimate reason as far as have an agreement of the parties. For every PPAT act about the PPAT’s Code of Conduct and PPAT’s Oath of profession that regulates of the prohibition and obligation. PPAT only get the chance to apply for self-defense before the termination decision as PPAT.

Abstrak :
Peralihan hak atas tanah melalui hibah seharusnya dilakukan dengan akta autentik untuk kepentingan dalam pendaftaran tanah pertama kali. Jika tanah tersebut merupakan tanah warisan harus dengan persetujuan ahli waris dan apabila hibah diperoleh paska perkawinan sebaiknya dipisahkan perolehan terhadap tanah dan bangunannya. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan kepastian hukum tentang keabsahan hibah dan status hibah yang diperoleh paska perkawinan. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah terkait keabsahan hibah dibawah tangan yang objek tanahnya merupakan hasil warisan yang belum dibagikan kepada ahli waris dalam putusan Nomor 2859 K/Pdt/2019 dan status hibah yang diperoleh paska perkawinan menurut pertimbangan hakim dalam putusan tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan melakukan studi dokumen. Selanjutnya analisis secara kualitatif dilakukan untuk mengolah data sekunder yang didapat. Penelitian ini menemukan bahwa meskipun hibah dibawah tangan diperbolehkan (SEMA 3/1963). Namun akta PPAT tetap dibutuhkan untuk melakukan pendaftaran tanah pertama kali guna memperoleh kepastian hukum. Akan tetapi, peralihan hibah dalam perkara tidak memenuhi syarat materiil dan formil karena objek sengketa masih merupakan tanah warisan yang belum dibagikan kepada ahli waris sehingga peralihan hak atas tanah melalui hibah tersebut tidak sah menurut hukum. Adapun status hibah yang diperoleh paska perkawinan tidak dapat dinyatakan sepenuhnya sebagai harta bersama ataupun harta bawaan. Terkait bangunan di atas tanah hibah, oleh karena dibuat dari hasil kerja keras bersama merupakan harta bersama. Sedangkan tanah yang diperoleh berdasarkan hibah merupakan harta bawaan. ......The transfer of land rights through grants should be carried out with an authentic deed concerns for the first timer land registration. If the land is inherited land, of course, it must be with the approval of the heirs and if the grant is obtained after marriage, it should be separated among the land and the building. This intended to provide legal certainty regarding the validity of the grant and the status of the grant obtained after marriage. The main issues in this study associate to the validity of the provate grant letter whose land object is an inheritance that has not been distributed to the heirs based on the verdict of Supreme Court Rulings Number 2859 K/Pdt/2019 and the status of the grant obtained after the marriage according to the judge's consideration by this rullings. In order to elucidate the issues, a normative juridical research is carried out by conducting a document study. Furthermore, qualitative analysis was carried out to process the secondary data obtained. This study found that the transfer of land rights through private grant letter was allowed under SEMA 3/1963. However, the PPAT deed is still needed to register the land for the first time in order to obtain legal certainty. The transfer of the grant in this case doesn’t meet the material and formal requirements because the object of the dispute is still inherited land that has not been distributed to the heirs, so that the transfer of land rights through the grant is not legally valid. The status of grants obtained after marriage cannot be fully declared as joint property or personal property. Regarding the building on the land of the grant was built by the results of joint hard work, then it shuld be a joint property. Meanwhile, the land acquired based on a grant was a personal property.

Abstrak :
ABSTRAK
Dewasa ini konflik pertanahan beragam jenisnya, salah satunya adalah dalam hal pendaftaran jual beli tanah. Persyaratan pendaftaran jual beli tanah berdasarkan Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah mengharuskan adanya akta yang dibuat oleh PPAT. Namun pada praktiknya masih banyak terjadi di masyarakat bahwa dalam proses jual beli tidak menggunakan akta PPAT. Dalam ayat 2 Pasal 37 tersebut menyatakan bahwa apabila tidak ada akta PPAT, Kepala Kantor Pertanahan setempat diberikan kewenangan untuk mendaftarkan jual bei tanah tersebut apabila bukti-bukti yang adakebenaraannya dianggap cukup oleh Kepala Kantor Pertanahan. Hal ini akan menjadi konflik apabila salah satu pihaknya penjual atau pembeli sudah tidak diketahui lagi keberadaannya pada saat akan dilakukan pendaftaran jual beli tanah. Kemudian indikator-indikator kadar kebenaran yang dianggap cukup menurut Kepala Kantor Pertanahan belum ada suatu ketentuan yang menjadi acuan atas indikator tersebut. Terlebih lagi Kepala Kantor Pertanahan di kota-kota besar seperti Jakarta, Depok dan Bogor yang kebanyakan tidak berani untuk melakukan kewenangan tersebut dikarenakan lalu lintas sengketa pertanahan yang cukup tinggi sehingga dikhawatirkan akan timbul sengketa dikemudian hari. Maka dari itu, Kepala Kantor Pertanahan mensyaratkan adanya suatu Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap untuk menjadi dasar dalam pendaftaran jual beli tanah tersebut. Oleh karena itu, sudah sepatutnya ada suatu peraturan yang menjadi acuan Kepala Kantor Pertanahan untuk menentukan indikator-indikator bukti-bukti yang kebenarannya telah dianggap cukup untuk segera mendaftarkan jual beli tanahnya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif.

---

ABSTRAK
Abstract Nowadays land conflicts has various kinds, one of them is in terms of registration of land sales. The requirement of registration of land sales based on Article 37 of Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 concerning Land Registration requires the existence of deed made by PPAT. But in practice there is still much happen in the society that in the process of buying and selling doesn rsquo t use PPAT deed. In paragraph 2 of Article 37 it states that if there is no PPAT deed, the Head of the local Land Office shall be authorized to register the sale of the land if the proof of which is deemed sufficient by the Head of the Land Office. This will be a conflict if one of the parties seller or buyer is no longer known existence at the time will be registration of land sales. Then the indicators of truth content that is considered sufficient according to the Head of Land Office there is no provision that became a reference for the indicator. Moreover Head of Land Office in big cities like Jakarta, Depok and Bogor which is mostly don rsquo t dare to do the authority because of high land dispute traffic, so it is feared will causes dispute in the future. Therefore, the Head of the Land Office requires a Court Decision with a permanent legal force to become the basis for registration of the land sales. Therefore, it should has a regulation which becomes the reference of the Head of the Land Office to determine indicators of evidence whose truth has been deemed sufficient to immediately register the sale and purchase of the land. This research uses descriptive research method.

Abstrak :
Hibah adalah pemberian dari seseorang kepada orang lain semasa hidupnya atas harta miliknya.Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, hibah tidak dapat ditarik kembali.Dalam penulisan tesis ini dibahas suatu kasus tentang suatu hibah yang dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum,sehubungan dengan itu maka perbuatan hukum yang terjadi setelah perbuatan hukum hibah tersebut yaitu balik nama pada sertifikat tanahnya, pembebanan objek sengketa tersebut dengan jaminan hutang berupa Hipotik dan Sita Eksekusi,semuanya adalah tidak sah dan batal demi hukum. Karena ternyata akta hibah yang dibuat oleh PPAT itu terbukti mengandung cacat hukum. Pokok permasalahan yang akan dibahas dalam Tesis ini adalah Dapatkah Pejabat Pembuat Akta Tanah yang membuat akta hibah yang tanpa persetujuan dan sepengetahuan ahli waris dikenakan sanksi pemecatan sebagai PPAT khususnya dalam kasus Pengadilan Negeri Jakarta Timur itu?; Apakah tepat pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang menyatakan Akta Hibah batal demi hukum karena mengandung cacat hukum?; Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif dengan titik berat pada penelitian kepustakaan.Akta Hibah Nomor.11/Pasar.Rebo/1999 tanggal 11 Januari 1999 tidak sah dan mengandung cacat hukum, karena pembuatannya didasarkan oleh adanya hutang piutang antara pemberi hibah dan penerima hibah, Dengan Akta Hibah tersebut, dilakukan balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor.4821Ciracas dari atas nama pemberi hibah keatas nama penerima hibah untuk selanjutnya dijaminkan kepada Bank. Dengan adanya sita eksekusi oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur, maka ahli waris dari pemberi hibah mengajukan bantahan atas Akta Hibah yang dibuat oleh PPAT. Pertimbangan Majelis Hakim telah tepat dengan menimbang berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 956 K/Pdt/1991 tanggal 30 Oktober 1996, hibah atas warisan kepada orang lain yang merugikan anak-anaknya selaku ahli waris adalah merupakan perbuatan hukum hibah yang tidak sah dan batal demi hukum. Terhadap PPAT yang lalai tersebut dapat dikenai sanksi berupa teguran secara tertulis dan dapat diberhentikan sementara sesuai Peraturan yang berlaku.

---

Bequest is a gift of his/her assets given by a person to another during his/her life. Based on the prevailing laws and regulations, hibah is irrevocable, however in this thesis, I discuss a case of annulment of deed of bequest (Akta Hibah) by the Judge of the District Court of East Jakarta. In the case, the annulment of the deed of bequest is granted by the Panel of Judges due to a reason that the deed of bequest made by the Land Deed Official (PPAT) is legally defected. The main problem to be discussed in this thesis is whether the Land Deed Official drawing up a deed of bequest upon no approval or consent of his/her spouse and beneficiary could be sanctioned with his/her termination as a Land Deed Official, particularly in the case of the District Court of East Jakarta; Is it accurate for the legal consideration of the District Court of East Jakarta stating that the Deed of Bequest is void by law due to legal defection?; The research method applied is the normative research method, which focuses on researching based on records and documentation. Deed of Bequest Number li/Pasar Rebo/1999, dated 11 January 1999 is null and void, as the deed was executed based on debt and credit between the bequeathing party to the bequeathed party, and the Land Deed Official drawing up and signing the Deed of Bequest, also helped transferring the name of the Certificate of Ownership (Sertifikat Hak Milik) Number 482 / Ciracas, from the name of the bequeathing party into the name of the bequeathed party to be guaranteed to the Bank, as the guarantee is confiscated by the District Court of East Jakarta. Therefore, the objecting party, namely the beneficiary of the bequeathing party, submitted an objection to the Deed of Bequest made by the Land Deed Official by reason that it appears that the Deed was not made upon approval and consent of the beneficiary of the bequeathing party. The Panel of Judges has been correct in considering based on Judgment of the Supreme Court Number 956 K/Pdt/1991, dated 30 October 1996, that the hibah of the inheritance to other person causing loss to his/her children as beneficiaries is an unlawful act of bequeathing hibah. The negligent Land Deed Official may be sanctioned with written warning and may be temporarily dismissed subject to the prevailing laws and regulations.