Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK Dalam menjalankan jabatannya, seorang PPAT dapat dilakukan tuntutan pidana. Namun tidak semua PPAT yang tersangkut dalam suatu perkara pidana benar melakukan tindak pidana yang disangkakan tersebut. Pada penulisan ini, penulis memfokuskan pada pemasalahan yang terjadi pada seorang PPAT di Jayapura, yaitu terkait dengan pelaksanaan jabatan oleh PPAT di Jayapura dan juga terkait dengan tuntutan dugaan melakukan tindak pidana penggelapan sertipikat. Penelitian dilakukan dengan penelitian kepustakaan yang bersifat hukum normatif, yaitu dengan cara meneliti bahan pustaka. Dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan jabatan PPAT terdapat beberapa yang tidak dilakukan oleh PPAT, dan terhadap dugaan melakukan tindak pidana penggelapan sertipikat tidak terpenuhi unsur-unsur dari Pasal 372 KUHP.

---

ABSTRACT In running position, a PPAT can be done to criminal prosecution. But not all PPAT implicated in a criminal case really committed the crime alleged is. At this writing, the author focuses on pemasalahan happens to a PPAT in Jayapura, which is associated with the implementation of the post by PPAT in Jayapura and also related to the alleged charges of committing criminal offenses of embezzlement certificate. The study was conducted by the research literature that is both normative law, namely by working out library materials. It can be concluded that in the implementation of the post PPAT there are some that are not made by PPAT, and on suspicion of committing the crime of embezzlement certificates are not met the elements of Article 372 of the Criminal Code.

Abstrak :
ABSTRAK
Pekerja anak merupakan masalah yang timbul akibat dampak permasalahan ekonomi, sosial, dan kebudayaan di masyarakat. Penelitian ini membahas implementasi Program Pengurangan Pekerja Anak Sebagai Pendorong Program Keluarga Harapan (PPA-PKH) dengan Studi di Kabupaten Mojokerto, dengan paradigma post-positivis, dan melihat implementasi program dari Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasinya. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan implementasi program PPA-PKH belum cukup maksimal. Hal ini karena masih banyak permasalan dalam implementasi program. Oleh karena itu, dibutuhkan peran serta dan keterlibatan semua pihak terkait, agar terjalin hubungan koordinasi yang baik untuk memperbaiki kekurangan dalam pengimplementasian program di tahun berikutnya dan pencapaian kesamaan persepsi untuk membangun tujuan dan menghadapi berbagai kendala bersama menuju keberhasilan program.

---

ABSTRACT
Child labor is a problem that arises due to the impact of economic problems, social, and culture in the community. This study discusses the implementation of the Child Labour Reduction Program For Drivers of the Family Hope Program, to study in Mojokerto regency, with post-positivist paradigm, and look at the implementation of the program of Communication, Resources, disposition, and structure of bureaucracy. This study is a qualitative research with descriptive design. The results of this study indicate that the overall implementation of the program, the maximum is not enough. This is because there are still a lot of the problem lies in the implementation of the program. Therefore, it needs the participation and involvement of all parties concerned, in order to create a good relationship coordination to correct deficiencies in the implementation of the program in the next year and the achievement of a common perception to create goals and face many obstacles together towards the success of the program.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi pengendalian internal dalam pengelolaan aset properti eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara adalah unit Eselon I di Kementerian Keuangan yang berperan sebagai manajer aset publik di Indonesia. Tugasnya meliputi merumusan dan melaksanaan kebijakan di bidang barang milik negara, kekayaan negara dipisahkan, kekayaan negara lain-lain, penilaian, piutang negara, dan lelang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Sejak tahun 2009 ketika PT Perusahaan Pengelolaan Aset (PT PPA) menyerahkan aset kelolaannya kepada Kementerian Keuangan, maka aset eks kelolaan BPPN dan PT PPA yang sesuai dengan tugas dan fungsi DJKN, mulai dikelola oleh DJKN. Hanya saja, sejak tahun 2014, BPK menemukan masalah dalam pengelolaan aset properti eks BPPN/PT PPA. Bahkan, temuan dalam pengelolaan aset properti eks BPPN/PT PPA ini kembali muncul di laporan pemeriksaan BPK tahun 2015, 2016, 2019, dan 2020. Berdasarkan adanya temuan berulang atas pengelolaan aset properti tersebut, perlu dilakukan evaluasi atas pengendalian internal dalam pengelolaan aset properti eks BPPN/PT PPA. Tujuan dilakukannya evaluasi atas pengendalian unternal tersebut adalah untuk mengetahui implementasi pengendalian internal dalam pengelolaan aset yang dilakukan Kantor Pusat DJKN, sehingga dapat ditentukan perbaikan atas kelemahan dalam pengelolaan aset hingga akhirnya dapat menyelesaikan masalah yang ditemukan BPK. Evaluasi atas pengendalian internal dilakukan dengan kriteria yang ada dalam Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 dengan metode kualitatif atas data dan informasi yang didapatkan dari kajian literatur, analisis dokumen, kuesioner, dan wawancara. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa pengendalian internal yang dilakukan oleh DJKN memiliki kelemahan dalam rancangan pengendalian internal dan pelaksanaan pengendalian internal. ......This research aims to evaluate the internal control in asset property management held by The Directorate General of State Assets Management. The Directorate General of State Assets Management is an Echelon I unit in the Ministry of Finance that acts as a public asset manager in Indonesia. Its duties include formulating and implementing policies in the field of state property, separated state assets, other state assets, valuation, state receivables, and auctions. Since PT Perusahaan Pengelola Aset handed over their managed assets to the Ministry of Finance in 2009, the assets managed by Indonesian Bank Restructuring Agency and PT Perusahaan Pengelola Aset, which are by the duties and functions of Directorate General of State Assets Management, began to be managed by Directorate General of State Assets Management. However, since 2014, The Audit Board of the Republic of Indonesia has found problems in managing these property assets. These findings re-emerged in 2016, 2019, and 2020 reports. Based on these repeated findings, it is necessary to evaluate the internal control in managing property assets. The purpose of the evaluation of the internal control is to assess the internal control in asset management so that improvements can be made to weaknesses in asset management and finally resolve the problems found by The Audit Board of the Republic of Indonesia. Evaluation of internal control is carried out using the criteria contained in the Government Internal Control System following Government Regulation No. 60 of 2008 with qualitative analysis of data and information obtained from literature review, document analysis, questionnaires, and interviews. The results show that the internal control carried out by the Directorate General of State Assets Management has weaknesses in the design and the implementation of internal controls.

Abstrak :
Tesis ini menggambarkan perlindungan hukum, dan upaya penyidik dalam hal ini Unit PPA Polrestro Jakarta Utara terhadap praktek-praktek tindak kejahatan kejahatan seksual yang terjadi atas anak dalam hal ini perbuatan cabul yang dilakukan oleh Syanwani alias Iwan seorang marbot penjaga mushollah Al-Barkah di Kelapa Gading Jakarta Utara. Perlakuan cabul yang dilakukan tersangka terhadap 26 orang anak laki-laki itu dilakukan di dalam kamar yang ada di mushollah tersebut. Selain itu dijabarkan dan dijelaskan pula dalam tesis ini mengenai kendala apa saja yang dialami penyidik dalam penanganan kasus pelecehan dan kekerasan seksual di wilayah hukum Polrestro Jakarta Utara. Penyidikan sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual pelecehan, pencabulan dan atau pemerkosaan harus mengacu pada Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak demi tercapainya hak anak sebagai korban. Kurangnya jumlah personil unit PPA Polrestro Jakarta Utara, ditambah dengan minimnya penyidik dan penyidik pembantu yang sudah mengikuti pendidikan kejuruan PPA. Aggaran unit PPA yang belum memadai dan masih harus menginduk pada Satreskrim Polrestro Jakarta Utara ini menjadikan penanganan kasus-kasus yang masuk ke unit PPA mengalami kendala. Termasuk didalamnya adalah anggaran visum untuk korban dari keluarga tidak mampu yang memang tidak sedikit. Sarana dan prasarana yang minim. Seperti belum terpisahnya ruang penanganan anak dari Polres dalam hal ini perlunya shelter atau save house yang lokasinya di luar Polres atau Polsek dan dibuat senyaman mungkin dan ramah bagi anak. Hal lain yang harus menjadi perhatian adalah perlunya pendamping yakni psikolog anak untuk menangani trauma anak pasca pelecehan atau kekerasan seksual yang terjadi, dan juga peran serta masyarakat atau keluarga untuk berkerjasama melaporkan segala sesuatunya jika terdapat anak atau anggota keluarga yang menjadi korban pelecehan dan tindak kekerasan seksual. Sehingga proses penyidikan bisa langsung dilakukan oleh polisi.

---

This thesis describes the legal protection and investigation efforts particularly of the Women and Child Protection Unit (PPA Unit) of the North Jakarta Metro Police, in handling sexual crimes against children, which in this case are the obscene acts committed by Syanwani alias Iwan, keeper of Musholla Al-Barkah in Kelapa Gading, North Jakarta. The obscene acts committed by the suspect against 26 boys were conducted inside a room in the musholla. Furthermore, this thesis also elaborates and explains the obstacles faced by the investigators in handling cases of sexual harassment and violence in the North Jakarta Metro Police jurisdiction. Investigation as a form of legal protection for child victims of sexual violence (harassment, obscenity and/or rape) must refer to Law No. 35 of 2014 on Child Protection in order to fulfill children's rights as victims. The lack of personnel in the PPA Unit of the North Jakarta Metro Police, as well as the inadequate number of investigators and investigative assistants who have undertaken vocational education in Women and Child Protection, and also the PPA Unit budget which is insufficient and still under the Criminal Investigation Unit of North Jakarta Metro Police cause obstacles in handling the PPA Unit cases. This includes medico-legal examination budget for victims from poor families which is quite considerable. The facilities and infrastructure are sparse. For example, the room for handling children is not separated from the police station. Thus a shelter or safe house located outside the station is needed, providing maximum comfort and ease for children. Another point that requires attention is the need for the accompaniment of a child psychologist to handle the child's trauma after sexual harassment or violence, and also community or family participation to work together and report any events in which children or family members fall victim to sexual harassment and violence. In this way, the police can immediately conduct the investigation process.

Abstrak :
ABSTRAK
Laporan ini bertujuan untuk membahas mengenai hasil dari analisis atas perlakuan akuntansi dari power purchase agreement ldquo;PPA rdquo; pada PLN dengan PT BEN sebagai independent power producer ldquo;IPP rdquo; . Berlakunya ISAK 8 dan ISAK 16 di Indonesia menjadikan adanya perbedaan perlakuan akuntansi yang diterapkan oleh PLN maupun IPP. IPP sebagai pihak swasta dan operator menerapkan ISAK 16 atas transaksi dari PPA yang merupakan perjanjian konsesi jasa, sedangkan PLN sebagai pemberi konsesi tidak dapat menerapkan ISAK 16 yang hanya mengatur perlakuan akuntansi kepada operator. Oleh karena itu, PLN menerapkan ISAK 8 dikarenakan PPA merupakan perjanjian yang mengandung unsur sewa. Perbedaan perlakuan akuntansi bagi IPP tidaklah signifikan karena PPA menurut ISAK 8 dan PSAK 30 diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan, dan dari sudut pandang IPP sebagai lessor, maka pencatatan yang dilakukan tidak jauh berbeda jika IPP menggunakan ISAK 16 maupun ISAK 8. Sejak tahun 2016, PLN memperlakukan PPA sebagai transaksi jual beli biasa dan tidak menggunakan ISAK 8, sehingga dalam perjanjian tersebut tidak ada pihak yang mencatat infrastruktur pembangkit listrik sebagai aset tetap.

---

ABSTRACT
This report aims to explain about the result of accounting treatment analysis of the power purchase agreement ldquo;PPA rdquo; in PLN and PT BEN as an independent power producer ldquo;IPP rdquo; . The issuance of ISAK 8 and ISAK 16 in Indonesia served differences in accounting treatment implemented by PLN and IPP. IPP as private sector and operator applies ISAK 16 for transactions from PPA which can be categorized as service concession arrangement, while PLN as grantor can rsquo;t apply ISAK 16 because the standard only gives guidance on the accounting for operator. As such, PLN applies ISAK 8 for PPA because the arrangement contains a lease. The differences in accounting treatment for IPP are not significant because PPA is classified as finance lease in accordance with ISAK 8 and PSAK 30, and from IPP rsquo;s perspective as a lessor, the record won rsquo;t have much differences whether IPP uses ISAK 16 or ISAK 8. Since 2016, PLN treated PPA as a regular sale and purchase transaction and not applying ISAK 8, so neither parties record the power plant infrastructure as fixed asset for the agreement.

Abstrak :
Tesis ini membahas mengenai penerapan ISAK 16 tentang perjanjian konsesi jasa pada laporan keuangan perusahaan IPP (Independent Power Producer) atas perjanjian PPA (Power Purchase Agreement) dengan PLN dan bagaimana dampaknya terhadap Pajak Penghasilan perusahaan IPP tersebut.Penerapan ISAK 16 sejak 1 Januari 2012 pada laporan keuangan perusahaan IPP menyebabkan perubahan pada pengakuan pendapatan, asset tetap dan beban depresiasi. Terdapat perbedaan perlakuan antara peraturan pajak dengan ketentuan ISAK 16 sehubungan dengan pengakuan pendapatan, asset tetap dan beban depresiasi perusahaan IPP atas perjanjian PPA dengan PLN. Dalam menentukan perlu tidaknya dilakukan harmonisasi SAK dengan peraturan perpajakan, perlu dipertimbangkan beberapa perbedaan mendasar seperti: tujuan dari pelaporan SAK dan perpajakan, principle base vs rule base, substansi vs formalitas, dan kepastian hukum.

---

This thesis discusses the application of ISAK 16 service concession agreement on the financial statements of the IPP (Independent Power Producer) in regards to PPA (Power Purchase Agreement) with PLN and how it impacts the IPP?s corporate income tax. ISAK 16 which is applied since January 1, 2012 on the IPP's financial statements causes a change in revenue recognition, fixed assets and depreciation expense. There is a difference treatment between tax regulation and ISAK 16 due to revenue recognition, fixed assets and depreciation on the PPA between the IPP and PLN. In determining whether a harmonization of IFRS with tax regulations is needed or not, there are some fundamental differences that need to be consideredsuch as: the purpose of IFRS reporting and taxation reporting, the principle base vs rule base, substance vs formality, and law enforcement.

Abstrak :
Penelitian ini membahas tentang Implementasi Kebijakan Peraturan KabareskrimPolri Nomor 1 Tahun 2012 terkait kajian mengenai pemeriksaan pelaku anak yangmelakukan tindak pidana perbuatan cabul di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak PPA Polresta Depok. Tindak Pidana Perbuatan Cabul yang terjadi di Depok cukuptinggi dengan 45 kasus dengan 7 anak sebagai pelaku sepanjang tahun 2017.Peraturan Polri Nomor 1 Tahun 2012 merupakan langkah nyata Polri terhadapperwujudan hak anak karena berisi Standar Operasional Prosedur SOP penanganananak yang berhadapan dengan hukum. Pemeriksaan pelaku anak dilakukan denganadanya perlindungan khusus. Perlindungan khusus membuat hak anak tetapdiutamakan meskipun dalam hal ini anak tersebut merupakan pelaku tindak pidana. Penelitian ini menganalisis mengenai kajian pemeriksaan pelaku anak karena padatahap pemeriksaan penyidik berkomunikasi langsung dengan pelaku anak sehinggarawan terjadi pelanggaran hak anak. Penelitian ini juga membahas mengenai dampakadanya implementasi kebijakan Peraturan Kabareskrim Polri Nomor 1 Tahun 2012terhadap proses pemeriksaan pelaku anak di Polresta Depok. Pemeriksaan pelakuanak yang melakukan tindak pidana perbuatan cabul dilakukan oleh penyidik UnitPPA Polresta Depok mengacu pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentangPerlindungan Anak demi tercapainya hak anak sebagai pelaku. Hasil penelitian inimenunjukan adanya kendala dari segi komunikasi, sumber daya manusia, saranaprasarana, pendanaan, dan struktur birokrasi. Kendala yang ada diharapkan dapatdiatasi dengan perbaikan internal Polri, selain itu harus adanya kerjasama antaraPolri dan Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

---

This study is to examine the implemetation of the policy of Indonesian NationalPolice of criminal investigation division law No. 1 year 2012 related with theinvestigation of children offenders on criminal offense of obscenity in Women andChildren Services Unit of Depok Police Resort. The criminal offense of obscenitycommitted in Depok itself is quite high with 45 cases with 7 children as perpetratorsthroughout 2017. The Indonesian National Police law No. 1 year 2012 is a realaction of Polri towards the realization of children rights related on the content ofStandard Operational Procedures SOP on handling children against law. Theinvestigation of children offenders is hold in the presence of special protection.Special protection allows the children rights remain a priority even though, in thiscase, the child is a criminal offender. This study is to analyze the review on the investigation of children offenders since the the investigators communicate directlywith them at the inspection stage, in which it is vulnerable to occur violation ofchildren rights. Furthermore, it discusses the effects of the implementation of tbepolicy of Indonesian National Police of criminal investigation division law No. 1year 2012 related to the investigation process of children offenders in Depok PoliceResort. The examination of children offenders on criminal offense of obscenity isconducted by investigators of PPA Unit of Depok Police Resort referring to Law No.35 of 2014 on Child Protection for achieving the rights of children as perpetrators.The results of this study indicate some obstacles in terms of communication, humanresources, infrastructure, funding, and bureaucratic structure. The existing obstaclesare expected to be overcome by the internal improvement of the Police. And inaddition, the need for cooperation between the Police and the Ministry of WomenEmpowerment and Child Protection should be improved.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kelayakan investasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) ground-mounted di Kalimantan Timur dengan menggunakan metode Value at Risk (VaR). Metode ini digunakan untuk mengukur potensi kerugian dari proyek investasi dengan mempertimbangkan faktor ketidakpastian seperti tarif Power Purchase Agreement (PPA) dan biaya Operasional dan Pemeliharaan (O&M). Analisis dilakukan melalui model keuangan Discounted Cash Flow (DCF) dan simulasi Monte Carlo untuk mengevaluasi indikator kelayakan investasi seperti Net Present Value (NPV), Internal Rate of Return (IRR), dan Debt Service Coverage Ratio (DSCR). Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebelum mempertimbangkan faktor ketidakpastian, proyek ini memiliki NPV sebesar Rp6,967,654,946, IRR sebesar 15%, dan DSCR sebesar 3,55, yang mengindikasikan kelayakan investasi. Setelah mempertimbangkan seluruh faktor ketidakpastian, investasi pemasangan PLTS ground- mounted memiliki NPV at Risk sebesar Rp5,315,929,980 IRR at Risk sebesar 11.36%, dan DSCR at Risk 2.98. Dengan tingkat kepercayaan 95% dan periode simulasi selama 20 tahun, proyek PLTS ground-mounted ini masih layak untuk diinvestasikan. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi Independent Power Producers (IPP) dan investor dalam mengidentifikasi dan mengelola risiko pada proyek PLTS di Indonesia. ......This study aims to analyze the investment feasibility of a ground-mounted Solar Power Plant (PLTS) in East Kalimantan using the Value at Risk (VaR) method. This method is used to measure the potential loss of investment projects by considering uncertainties such as Power Purchase Agreement (PPA) tariffs and Operational and Maintenance (O&M) costs. The analysis was conducted through a Discounted Cash Flow (DCF) financial model and Monte Carlo simulation to evaluate investment feasibility indicators such as Net Present Value (NPV), Internal Rate of Return (IRR), and Debt Service Coverage Ratio (DSCR). The results of the study indicate that before considering uncertainties, the project has an NPV of Rp6,967,654,946, an IRR of 15%, and a DSCR of 3.55, indicating investment feasibility. After considering all of the uncertainties, the NPV at Risk is Rp5,315,929,980, the IRR at Risk is 11.36%, and the DSCR at Risk is 2.98. With a confidence level of 95% and a simulation period of 20 years, the ground- mounted PLTS project is still feasible to invest in. This study is expected to be a reference for Independent Power Producers (IPP) and investors in identifying and managing risks in PLTS projects in Indonesia.