Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Banyak yang berpendapat, bahwa krisis mata uang Asia Tenggara yang bermula dari jatuhnya nilai mata uang Thailand, tidak akan berpengaruh banyak terhadap perekonomian Indonesia, sebab perekonomian Indonesia memiliki fundamental yang kuat. Kenyataannya, bagi Indonesia, krisis yang semula disebut krisis moneter tersebut, telah berkembang menjadi krisis multi dimensi dan puncaknya adalah krisis kepercayaan terhadap institusi negara dan kepemimpinan nasional. Harus diakui, krisis kali ini telah mengubah tatanan kehidupan sosial, ekonomi dan politik. Hasil kajian Kaminsky dan Reinhart terhadap indikator makro, seperti pertumbuhan ekonomi, laju inflasi, neraca pembayaran, sistem keuangan dan perbankan menunjukkan, bahwa fundamental ekonomi Indonesia sebelum krisis ternyata tidak seperti yang diduga banyak orang. Kekuatan ekonomi yang mendapat pujian selama ini, ternyata tidak lebih dari istana pasir. Berbagai laporan tentang hal itu ternyata tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Meskipun sulit mencari akar krisis yang sesungguhnya, ada pendapat yang mengatakan, bahwa praktek, kebijakan dan pendekatan ekonomi yang diterapkan selama ini merupakan salah satu penyebab meluasnya krisis. Praktek, kebijakan dan pendekatan ekonomi yang diterapkan sejak lama, sama sekali tidak mendukung terwujudnya struktur perekonomian yang kuat dan sehat. Sebaliknya, justru melahirkan penggelembungan yang sangat rentan (bubble conomy). Perkembngan dan pertumbuhan ekonomi yang terjadi semata-mata karena eksploitasi sumber-sumber ekonomi yang berlebihan, bukan karena efisiensi penggunaan. Ketika krisis terjadi, beberapa kejutan besar segera dialami oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia. Aliran modal yang terus meningkat sebelum krisis, berbalik turun karena hilangnya kepercayaan terhadap lingkungan usaha di Indonesia. Tajamnya depresiasi nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing serta-merta membengkakkan beban hutang luar negeri sebagian perusahaan, bahkan memacetkan transaksi internasionalnya. Meningkatnya inflasi dan melonjaknya pengangguran membuat daya beli masyarakat merosot secara drastis. Kondisi keos segera menyusul ketika arah pemulihan ekonomi tidak dapat diprediksi, bahkan memberi gambaran yang sangat rumit, tidak stabil dan tidaksinambung secara fungsional. Penyimpangan semakin lama semakin membesar dan sering terjadi pengulangan-pengulangan yang sesungguhnya tidak memperbaiki keadaan. Disisi lain, kondisi perusahaan-perusahaan di Indonesia sebelum krisis yang ekspansif, konglomerasi, tidak peka, batas otoritas dan tanggung jawab yang tidak jelas merupakan penyakit kronis yang makin memperburuk keadaan. Fenomena itu sebenarnya bukan hal luar biasa, sebab lahirnya perusahaan-perusahaan di Indonesia, termasuk perusahaan PMA dan perusahaan PMDN, yang mengklaim dirinya kuat dan berdaya saing, terkait erat dengan pola korporatisme dan kronisme. Mereka tumbuh dan berkembang bukan karena kompetensi. Memang tidak dapat dipungkiri, bahwa kebijakan pemulihan ekonomi yang blurred turut menambah kebingungan para pelaku usaha dalam menyelamatkan usahanya. Kesulitan mamprediksi arah, tahapan, tujuan dan batas waktu pemulihan semakin meningkatkan risiko negara berkaitan dengan iklim berusaha (country risk). Sangat berbeda dengan lingkungan usaha sesudah krisis, lingkungan usaha sebelum krisis cukup ramah yang membuat setiap orang ingin melakukan usaha, khususnya para pelaku usaha yang sangat percaya pada hubungan baik. Sekarang ini, perusahaan-perusahaan di Indonesia telah dihadapkan pada perubahan drastis yang tidak terbayangkan sebelumnya. Berbagai elemen lingkungan usaha yang saling terkait telah berubah secara drastis. Pembalikan kondisi tampak jelas akibat hantaman krisis keuangan yang diperkuat oleh tindakan-tindakan yang sesungguhnya tidak memperbaiki keadaan. Memang perubahan kondisi lingkungan usaha memiliki dampak yang berbeda-beda terhadap perusahaan. Akan tetapi, untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian mendasar, perusahaan harus mampu berhadapan dengan lingkungan usaha yang mungkin secara kasar akan memperpendek waktu yang diperkenankan untuk melakukan penyesuaian. Dan pada akhirnya, lingkungan usaha hanya menyediakan ruang dan kesempatan bagi perusahaan yang memiliki kompetensi dan daya saing yang sesungguhnya. Itulah sebabnya, para pakar organisasi dan manajemen moderen selalu mengatakan, hanya perusahaan yang memiliki keunggulan kompetitif berkelanjutan yang mampu bertahan dan berkembang. Perusahaan kategori ini adalah perusahaan yang secara terus-menerus dapat menilai dengan seksama sifat, arah dan kecepatan perubahan, mengkaji ulang kekuatan dan kelemahan yang dimiliki, mengidentifikasi peluang dan hambatan yang ada. Berbagai konsep dan teori organisasi berusaha menggambarkan bagaimana perusahaan bereaksi apabila mendapat gangguan akibat adanya perubahan. Teori ekologi populasi mengatakan, perusahaan dapat menjaga harmoni dengan lingkungan melalui proses suatu pembelajaran. Menurut teori kontinjensi, kemampuan perusahaan merespons perubahan tergantung pada kemampuannya menciptakan sesuatu yang bernilai khusus. Menurut teori ketergantungan sumber, kendala yang dihadapi perusahaan akibat adanya perubahan akan ditransformasikan ke dalam fungsi-fungsi interen untuk meredam dampak buruknya. Sedangkan menurut teori kelembagaan, perusahaan dapat menyesuaikan diri atau mengendalikan perubahan. Menyesuaikan diri (adaptasi) dilakukan dengan cara menyetujui atau berkompromi, sebaliknya mengendalikan dilakukan dengan cara memanipulasi, menentang atau menghindari perubahan agar tidak merugikan. Salah satu strategi pengelolaan lingkungan usaha adalah dengan melakukan perubahan. Pilihan organisasional dapat didasarkan pada sasaran dan alasan perubahan. Sasaran perubahan dapat ditujukan pada lingkungan interen atau eksteren, sedangkan alasan perubahan dapat bersifat reaktif atau proaktif. Pilihan perubahan juga ditentukan oleh pertimbangan risiko, skala dan investasi. Perubahan interen secara bertahap adalah perubahan yang berisiko rendah dan investasi kecil, sedangkan perubahan eksteren yang radikal adalah perubahan yang berisiko tinggi dan investasi besar. Ketepatan suatu strategi dalam merespons lingkungan digunakan untuk menjelaskan strategi yang berhasil. Kegagalan sering terjadi bukan karena buruknya strategi, tetapi karena strategi yang digunakan tidak sesuai. Ada dua pendekatan yang sangat populer dan berpengaruh di dalam perumusan strategi berdasarkan pandangannya terhadap faktor sentral pembentukan keunggulan usaha. Masing-masing pendekatan memiliki pandangan yang berbeda mengenai dari mana perumusan suatu strategi seharusnya dimulai. Pendekatan pertama memandang kualitas sumber daya sebagai pertimbangan utama, sedangkan pendekatan kedua memandang daya tarik pasar dan struktur industrinya sebagai pertimbangan utama dalam merumuskan suatu strategi. Proses perumusan strategi mencakup aspek yang sangat luas, seperti analisis, perencanaan, pengambilan keputusan, visi, misi, budaya dan sistem nilai. Suatu perubahan sering melibatkan berbagai aspek dengan komposisi dan kadar yang tidak terukur. Fenomena ini memberi kontribusi penting bagi berkembangnya berbagai perspektif dan model pengambilan keputusan stratejik. Sesuai judul tulisan ini, tujuan penelitian adalah untuk memperoleh gambaran umum mengenai respons perusahaan PMA dan perusahaan PMDN terhadap lingkungan usaha di Indonesia dalam kurun waktu 1997-2001, strategi yang digunakan serta ada tidaknya perbedaan respons dan strategi menurut status perusahaan dan bidang usaha. Untuk menjawab pertanyaan penelitian tersebut, data penelitian yang diperoleh dari lembaga terkait, diolah dan diuji dengan menggunakan metode pengujian statistik nonparametrik, seperti Uji Modus, Uji Perbedaan dan Uji Korelasi Tata Jenjang. Pengujian dan analisis dilakukan, baik secara kategorial (sub populasi) berdasarkan status perusahaan dan bidang usaha maupun secara keseluruhan sebagai satu populasi.

Abstrak :
Tulisan ini menganalisis secara rinci mengenai inkonsistensi dalam aspek hukum sebagai salah satu bentuk risiko dalam PMA pada proyek pembangunan IKN Nusantara beserta konsekuensi yang dapat terjadi terkait dengan hal tersebut. Penelitian ini disusun dengan menggunakan metode penelitian doktrinal. Dari penelitian yang dilakukan, diketahui bahwa terdapat permasalahan terkait dengan pendanaan proyek IKN, khususnya yang bersumber dari investor asing. Hingga saat ini belum terdapat bukti konkrit PMA di proyek IKN Nusantara. Sebelumnya Pemerintah Indonesia sempat mengklaim bahwa terdapat banyak investor asing yang menyatakan minatnya untuk berinvestasi di proyek IKN. Namun, baru-baru ini justru Pemerintah menyatakan pernyataan yang berkontradiksi dengan klaim pemerintah sebelumnya. Bahwa saat ini belum ada PMA di proyek IKN. Terdapat suatu kejanggalan dalam hal tersebut karena pemerintah sendiri telah memberikan banyak insentif bagi para investor asing yang ingin berinvestasi di proyek IKN. Pemerintah juga pada dasarnya telah berupaya memberikan kepastian hukum bagi para investor dengan adanya UU IKN dan PP 12/2023. Berdasarkan hal tersebut, diketahui bahwa terdapat suatu inkonsistensi hukum yang dapat mendasari keputusan investor asing untuk tidak atau belum melakukan PMA di proyek IKN. UU IKN dan PP 12/2023 yang penyusunannya dinilai problematik telah menciptakan suatu ketidakpastian tersendiri bagi para investor. Penulis juga memberikan contoh perbandingan kegagalan negara-negara lain dalam memindahkan ibu kotanya dalam tulisan ini untuk memberikan gambaran konkrit terkait permasalahan dalam proyek IKN. ......This paper analyzes regarding the legal inconsistency as a form of risk in Foreign Investment in the Nusantara National Capital development project and the consequences that could occur related to that matter. This research was completed by using doctrinal research method. From the research, it is known that there are problems related to the funding of the Nusantara National Capital project, especially those originated from foreign investors. To date there has been no concrete evidence of Foreign Investment in the Nusantara National Capital project. Previously, the Government of Indonesia had claimed that there were many foreign investors who expressed their interest in investing in the Nusantara National Capital project. However, recently the government has made a statement that contradicts the previous claim. That there is currently no Foreign Investment in the Nusantara National Capital project. There is an inconsistency in this matter since the government itself has provided many incentives for foreign investors who invest in the Nusantara New Capital City project. The government has also tried to provide legal certainty for investors with the existence of Capital City Law and GR 12/2023. Based on that, it is known that there is a legal uncertainty that underlies the decision of foreign investors who decide not to conduct Foreign Investment in the Nusantara National Capital project. The Capital City Law and GR 12/2023, whose formulation is considered problematic, have created uncertainty for investors. The author also provides comparative examples of other countries' failures in moving their capital cities in this writing to provide a concrete overview of the problems in the Nusantara National Capital project.

Abstrak :
Benzena adalah salah satu zat yang bersifat toksik dan mudah menguap yang dikenal dengan Volatile Organic Compounds VOCs . Benzena dapat menyebabkan kanker dan leukemia. Salah satu biomarker benzena dalam tubuh untuk lingkungan udara ambien adalah S-Phenylmercapturic Acid S-PMA . Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsentrasi benzena di udara dan konsentrasi S-PMA dalam urin serta hubungan antara keduanya. Perlu juga di ketahuinya kekuatan hubungan antara konsentrasi S-PMA dengan variabel umur, lama pajanan, status merokok, transportasi sekolah, garasi kendaraan dan penggunaan masker. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan desain studi potong lintang cross sectional . Penelitian dilaksanakan di Sekolah Menengah Pertama Negeri 16 Kota Bandung pada bulan Mei 2017. Jumlah sampel sebesar 33 sampel murid kelas VIII dengan pemilihan sampel adalah acak sederhana. Konsentrasi benzena diukur dengan teknik gas kromatografi metode NIOSH 1501 dan S-PMA di ukur dengan metode LC-MS/MS. Hasil pengukuran didapatkan konsentrasi benzena di udara tidak terdeteksi < 0,092 ppm pada 10 titik pengukuran. Rata-rata konsentrasi S-PMA pada urin siswa yaitu sebesar 1,39 g/g kreatinin. Tidak ada hubungan antara konsentrasi benzena dengan konsentrasi S-PMA di urin. Kekuatan hubungan antara konsentrasi S-PMA dalam urin dengan variabel umur, lama pajanan, status merokok, transportasi sekolah dan penggunaan masker dapat digambarkan dengan persamaan regresi linier: Kadar S-PMA = 1,646 ndash; 0,179 lama pajanan 0,337 status merokok 0,596 transportasi 1,021 penggunaan masker ndash; 0,108 umur. Variabel yang paling besar pengaruhnya terhadap penentuan peningkatan konsentrasi S-PMA di urin adalah penggunaan masker diperoleh p value = 0,040 artinya secara statistik ada perbedaan yang signifikan antara penggunaan masker dengan peningkatan konsentrasi S-PMA. Untuk penelitian selanjutnya disarankan agar memperhatikan metode pengukuran benzena ke tingkat yang lebih rendah ppb.

Abstrak :
Program Indonesianisasi Tenaga Kerja adalah Program Pemerintah. Program ini mengandung tiga hal pokok Pertama adanya keharusan untuk melakukan pendidikan dan pelatihan, kedua adanya alih-teknologi dari ahli asing kepada pihak Indonesia, dan ketiga pengalihan jabatan manajemen. Oleh karena itu penggunaan tenaga ahli asing bersifat sementara. Program Indonesianisasi sebenarnya mengandung tiga sasaran, yaitu Indonesianisasi tenaga kerja, Indonesianisasi saham dan Indonesianisasi perusahaan. Landasan program ini diawali dengan diberlakukannya Undang-Undang Penanaman Modal Asing termasuk Undang-Undang Penggunaan Tenaga Asing (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967, junto Nomor 11 Tahun 1970, junto Nomor 3 Tahun 1958). Didalam undang-undang tersebut antara lain disebutkan dasar-dasar penggunaan tenaga asing beserta tindak lanjutnya. Dengan diberlakukannya undang-undang tersebut, diharapkan akan mendapatkan modal yang ditanamkan disini, disamping itu juga mendapat keahlian dan keterampilan baik teknik, manajemen ataupun teknologi. Perolehan dan pihak asing itu, diharapkan dapat mengelola sendiri manajemen perusahaan di dalam negeri. Peran modal dan teknologi asing secara bertahap berkurang dan bersamaan dengan itu pula peran modal nasional dan keterampilan teknik dan teknologi bangsa Indonesia secara bertahap bertambah dan meningkat melalui pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan, alih teknologi dan alih jabatan. Seberapa jauh cita-cita di atas yang dituangkan di dalam Program Indonesianisasi itu dapat terlaksana di dalam praktek, perlu dilakukan pengkajian dan penelitian. "Indonesianisasi Tenaga Kerja pada Perusahaan PMA Joint Venture, Studi Kasus PT. KTSM" mengkaji dan meneliti implementasi Program Pemerintah tersebut, dengan pertimbangan : - PT. KTSM adalah perusahaan pionir, artinya pelopor dari realisasi Undang-Undang PMA yang diberlakukan tahun 1967 dan perintisan PT. KTSM dilakukan tahun 1968 atas prakarsa PN. Industri Sandang. - Industri sandang adalah industri strategis pada tahun tahun 1970-an pada saat awal dari Repelita 1 yang menekankan kepada pemenuhan kebutuhan pokok rakyat yakni sandang-pangan. - Mitra usaha patungan ini dari pihak asing adalah Jepang yang sudah dikenal sebagai pemilik teknologi maju untuk industri tekstil dan mitra Kanebo serta Toyo Menka adalah dua perusahaan PMN terkemuka di dunia untuk produk tekstil. - Peserta dan pemilik modal nasional dari pihak Indonesia adalah Negara Republik Indonesia yang diwakili oleh Pemerintah R.I dalam hal ini Departemen Keuangan dan Departemen Perindustrian. Empat alasan di atas, dirasakan cukup proporsional apabila dilakukan pengkajian dan penelitian atas Program Pemerintah dimaksud. Di sekitar tahun 1970-an ketika program ini dicanangkan, sebenarnya pemerintah sendiri belum mempunyai "juklak juknis" sebagai perangkat dari atas yang dapat dipedomani. Penelitian ini dibatasi hanya kepada Program Indonesianisasi Tenaga Keija yang telah berlangsung antara tahun 1970-1980, dan menekankan pada kajian kebijakan dan Keputusan Direksi perusahaan, bertujuan untuk mengetahui rancangan pihak pihak Indonesia dan Jepang di dalam melaksanakan program Indonesianisasi tenaga kerja, juga ingin mengetahui pengaruh. konflik dan kerjasama beserta umpan balik dari program tersebut, termasuk dampak dan faktor-faktor yang perlu diperhatikan untuk masa depan PT. KTSM. Metode penelitian lebih bersifat deskriptif, dengan pendekatan kualitatif dan sumber datanya adalah dokumen-dokumen perusahaan Hal ini menarik oleh karena pihak Indonesia yang lebih berkepentingan, di dalam Direksi hanya mempunyai satu suara dibandingkan dengan Jepang yang tiga suara dan karakteristik joint venture-nya sendiri "G-to-P", menuntut kerjasama yang serasi, selaras dan seimbang, dengan latar belakang politik, ekonomi dan socio-kultural yang berbeda. Realisasi program ini di PT. KTSM diharapkan dapat memberikan inspirasi bagi joint venture lain yang akan atau sedang melaksanakan program yang sama, oleh karena hingga tahun 1995 Indonesia menghadapi tidak kurang dari 57.159 tenaga kerja asing yang bekerja disini sebagai Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang (TKWNAP).