Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Liberalisasi perdagangan bagi setiap negara ibarat sebuah pedang bermata dua. Di satu sisi liberalisasi menjadi peluang karena adanya penurunan hambatan tarif dan non tarif yang akan meningkatkan volume dan nilai perdagangan internasional. Di sisi lain, liberalisasi perdagangan internasional dalam barang dan jasa merupakan suatu ancaman, karena terbukanya persaingan yang semakin ketat baik untuk pasar domestik maupun pasar internasional. Sehìngga seyogyanya bahwa antusiasme dalam menyambut era globalisasi tersebut diikuti dengan persiapan yang terencana dalam peningkatan keunggulan daya saing melalui strategi nasional yang terintegrasi.

Sehubungan dengan isu strategi nasional yang terintegrasi, maka menjadi kewajiban bagi Pemerintah untuk dapat menyediakan infrastruktur yang kompetitif yang merupakan salab sam faktor bagi terciptanya daya saing produk nasional. Hal tersebut dapat dilakukan melalui restrukturisasi organisasi perusahaan public utility serta perencanaan strategi dan perusahaan tersebut. Walaupun secara teoritis terlihat sederhana namun perubahan yang dapat dilakukan terhadap BUMN penyedia fasilitas publik ini pada kenyataan cukup sulit.

Bagi perusahaan-perusahaa.n yang sepenuhnya berorientasi bisnis dan dijalankan sepenuhnya dengan azas-azas manajernen perusahaan yang independen apalagi kepemilikannya dbniliki pihak swasta tentu tidak terlalu sukar dalam melakukan kebijakan perubahan guna meningkatkan efisiensi dan daya saing, namun untuk perusahaan-perusahaan Badan Usaba Milik Negara yang sarat dengan birokrasi dan prosedur serta memiliki misi sosial disamping misi bisnis perubahan bukanlah hal yang mudah dilakukan

Dengan adanya isu eksternaL dan kendala internal organisasi, sebagai salab satu perusahaan penyedia fasilitas umum PT PLN Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang sudali selayaknya mempersiapkan din dalarn menyongsong era globalisasi tersebut, Sifat industri pendistribusian tenaga Iistrik yang merupakan suatu bisnis monopoli alamiah, menjadikan posisi PLN DìsJaya menjadi unik. Karena sifat bisnis tersebut PLN DisJaya tenlindungi dañ iklim persaingan. Sehingga perlu dikaji upaya-upaya yang clapat memotivasi peningkatan kinerja serta penentuan tofak ukur kinerja yang lebib baik agar supaya tujuan dan misi perusahaari sebagai suatu perusahaan penyedia fasilitas umum yang mandini, efisien, transparafl dan terukur dapat dicapai.

Untuk mencapai hal tersebut penlu kiranya diformulasikan suatu strategi yang tepat bagi PLN ÐisJaya sebagai suatu perusahaan penyedia fasilitas umum dalam menghadapi era globalisasi Foninulasi ini alcan dilakukan dengan mempertimbangkan faktor lingkungan yang menjadi tantangan dan hamb atan bagi aktifitas PLN DisJaya, serta mengoptimalkan kekuatan organisasi dan sumberdaya yang dimiliki baik untuk saat ini maupun kemungkinan pengembangannya dimasa yang akan datang.

Dengan keterbatasan otonomi, strategi yang dapat dijalankan sut ini adalah mengoptimaikan potensi pasar dengan menjalankan strategi penetrasi pasar dan pengembangan produk serta meLakukan efisiensi biaya dalam batasan kewenangannya. Sedangkan dalam menghadapi era globalisasi terlebih dahulu PLN Dislaya hams menjadi suatu entity yang mandiri sehingga accountable dan dapat menanggung resiko yang selayaknya dipikul oleh suatu perusahaan. Dengan demikian PLN Ðislaya dapat melakukan iangkah-langkah strategis dengan pertimbangan bisnis guna menopang kelangsungan usahanya agar dapat menjadi perusahaan penyedia fasilitas publik yang efisien dan mandiri.

Abstrak :
ABSTRAK
Pada saat ini Bangsa Indonesia dan negara di ASEAN dihadapkan pada suatu kondisi yang tidak menguntungkan yaitu krisis ekonomi. Krisis yang melanda Indonesia selama Iebih dari dua tahun ini telah merontokkan hampir seluruh sendi sendi kehidupan di Indonesia.

Gejolak mata uang yang disebabkan krisis moneter mempunyai dampak negatif bagi sektor rill yang memiliki komponen barang modalnya dari Import dan mendanai proyek dengan hutang luar negeri jangka pendek (foreign currency) untuk menghasilkan mata uang kawasan (home currency).

Krisis moneter yang menyebabkan krisis ekonomi berdampak pula pada struktur industri kelistrikan PT PLN (Persero) saat ini, krisis ini secara significant berpengaruh pada harga beli tenaga listrik dan IPP?s sebesar 0.8 USD jauh melebihi harga jual tenaga listrik ke konsumen (rakyat Indonesia) yang hanya sebesar 0.2 USD (kurs 1USD Rp. 7000), ditambah dengan tidak jelasnya akuntabilitas tiap unit pada vertikal integrasi bisnis PLN serta inefisiensi dalam bisnis proses PT PLN (laporan audit Arthur andersen). Dalam kondisi saat ini PT PLN (Persero) mengalami kerugian yang sangat besar.

Ketiga hal tersebut hanyalah sebagian dari masalah yang dialami PLN tetapi mempunyai andiI cukup besar dari total kerugian tersebut. PT PLN (Persero) di tuntut untuk melakukan antisipasi akan kerugian yang dialaminya, pendekatan yang salah akan berpengaruh besar pada distorsi makro ekonomi, penyesuaian terhadap harga beli dengan menaikan harga jual listrik akan berdampak bertambah tingginya biaya produksi di semua sektor dan secara otomatis akan memacu tingkat inflasi yang lebih tinggi.

Untuk mengatasi hal tersebut dalam Restrukturisasi sektor ketenagalistrikan (Kebijakan Restrukturisasi Sekior Ketenagalistrikan ?White Paper?s Agustus 1998) dimana akan merubah struktur industri kelistrikan dengan sasaran antara lain terciptanya pasar listrik yang kompetitif di wilayah Jawa-Bali pada 2003, Maka ditawarkan suatu pendekatan melalui Bursa Energi Listrik : Suatu Tinjauan Alternatif Restrukturisasi Industri Kelistrikan Di Indonesia dengan Penciptaan suatu mekanisme keseimbangan pasar antara harga yang ditawarkan produsen dengan harga yang diinginkan konsumen sehingga tercapai harga yang wajar dan transparan dalam industri kelistrikan.

Abstrak :
Listrik merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Permasalah timbul apabila terjadi pemadaman listrik yang berlangsung sering. Tesis ini membahas tentang perlindungan konsumen terhadap pemadaman listrik menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Ketenagalistrikan. Dibahas pula upaya-upaya hukum yang dapat dilakukan konsumen bila terjadi pemadaman listrik. Dalam penelitian ini, mempergunakan metode penelitian yuridis-normatif, hal mana lebih mengutamakan pendekatan terhadap norma-norma hukum yang telah ada, data-data yang diperoleh kemudian diolah dan dilakukan analisis secara kualitatif.

---

Electricity is very important in the daily life of the community. Problems arise when a blackout that lasted frequently. This thesis discusses consumer protection against power outages according to the Consumer Protection Act and the Electricity Act. Also discussed the efforts of consumer law that can be done when a blackout. In this study,the method of juridical-normative research, which prefers the approach to the legal norms that already exist, the data obtained is then processed and analyzed qualitatively.

Abstrak :
ABSTRAK
Di Indonesia, tenaga listrik merupakan sarana penting bagi kehidupan bangsa. Tenaga listrik diperlukan untuk kehidupan sehari-hari, baik untuk memenuhi keperluan rumah tangga, untuk keperluan usaha industri maupun untuk keperluan lainnya. Demikian pentingnya peranan tenaga listrik sehingga dalam percaturan bangsa-bangsa tenaga listrik sering digunakan untuk mengukur kemakmuran suatu bangsa. Usaha penyediaan tenaga listrik di Indonesia pada dasarnya dikuasai oleh negara. Pelaksanaannya diserahkan kepada Perusahaan Umum Listrik Negara melalui Kuasa Usaha ketenagalistrikan. Dalam perkembangannya, usaha ketenagalistrikan telah nengalami kemajuan pesat. Hal ini dapat dilihat dari perkembangan sejak masa Pembangunan Lima Tahun I sampai dengan akhir masa Pembangunan Lima Tahun III. Terdapat dua hal penting dalam penyediaan tenaga listrik yakni di satu pihak penyediaan tenaga listrik harus merata untuk seluruh rakyat Indonesia, dan dilain pihak tenaga listrik yang disediakan oleh PLN harus nenenuhi mutu standar tertentu. Salah satu mutu yang dituntut adalah tegangan nominal untuk tegangan rendah, yakni 220 Volt atau 380 Volt, dengan penyimpangan yang diperbolehkan maksimum 5 % di atas tegangan nominal dan 10 % di bawah tegangan nominal. Suatu kenyataan adalah bahwa Perusahaan Lhium Listrik Negara tidak selamanya dapat memenuhi ketentuan mutu tegangan tersebut. Masih terjadi penyimpangan-penyimpangan dari mutu standar tersebut. Keaadaan ini dapat mengakibatkan kerugian bagi para pemakai listrik. Atas kerugian tersebut, apabila didasarkan pada aturan umum Hak Perjanjian sesuai Kitab Undang-undang Hukum Perdata, maka Pemakai Listrik dapat mengajukan tuntutan ganti rugi. Oleh karena Perusahaan Umum Listrik Negara dalam nenyediakan tenaga listrik didasarkan pada pemberian kuasa oleh Pemerintah, maka pada dasarnya. tuntutan ganti rugi dari Pemakai Listrik harus diajukan kepada. Pemerintah Republik Indonesia sebagai Pemberi Kuasa. Namun oleh karena tindakan Perusahaan Umum Listrik Negara tersebut di luar ketentuan-ketentuan pemberian kuasa, maka tuntutan dapat diajakan kepada Perusahaan Umum Listrik Negara. Sebagai pihak yang dapat dituntut untuk memberikan ganti rugi, Peru sahaan Umum Listrik Negara mempunyai dalil-dalil untuk menolak tuntutan tersebut. Alasan pertama, PLN dapat mendalilkan bahwa perikatan antara Perusahaan Umum Listrik Negara dengan Pemakai Listrik telah disepakati bahwa Pemakai Listrik akan sanggup memenuhi ketentuan-ketentuan Perusahaan Umum Listrik Negara bagi calon langganan. Ketententuan-ketentuan Perusahaan Umum Listrik Neegara tersebut antara lain adalah bahwa Perusahaan UTum Listrik Negara tidak bertanggung jawab atas segala kerugian yang diderita olah Pemakai Listrik karena memberikan atau tidak memberikan aliran listrik dan/atau kerugian yang timbul dari pemakaian saluran-saluran listrik. Di samping ketentuan tersebut, undang-undang tentang Ketenagalistrikan juga. membatasi kemungkinan diajukannya tuntutan ganti rugi oleh Pemakai Listrik., karena menurunnya mutu tegangan. Dangan demikian Pemakai Listrik tidak dapat mengajukan tuntutan ganti rugi atas menurunnya tegangan listrik. Salah satu hal yang dapat dilakukan oleh Pemakai Listrik adalah mengadukan tentang terjadinya panyimpangan kepada Perusahaan Umum Listrik Negara.

Abstrak :
ABSTRAK
Di Indonesia pengelolaan tenaga listrik diusahakan Perum Listrik Negara yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pernerintah No. 18 tahun 1972 tentang Perusahaan Umum Listrik Negara. Adanya campur tangan Pernerintah dalani pembinaan dan pengawasan atas pengusahaan tenaga listrik, dirnaksudkan agar tenaga listrik serta juga kekayaan alam sebagai sumber pembangkit tenaga listrik, yang keseluruhannya itu merupakan kekayaan Nasional yang vital, dapat dipergunakan dan dirnanfaatkan se-efisien rnungkiri bagi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia, Peruni Listrik Negara sebagai pengelola tunggal tenaga listrik, rnemberikan kesempatan yang seluas-luasnya ke pada inasyarakat untuk rnemakai atau mernpergunakan tenaga listrik guna kebutuhannya sendiri. Para pernakai/konsumen tenaga listrik, mengadakan transaksi dengan Perurn Listrik Negara dengan jual beli tenaga listrik. Konsuinen tenaga listrik dapat dibagi clalani du bagian 1. Konsumen Urnurn adalah mereka yang mernakal tenaga listrik sesuai dengan peraturan yang tertuang dalarn Peraturan Menteri P.U.T.L. No. 023/PRT/1978 dan No. 024/PRT/1978, dalam hal mi perjanjian. bersifat publik. 2. Konsurnen Khusus adalah rrtereka yang rnemakai tenaga ustrik, dengan mengadakan perjanjian jual bell tenaga us trik yang tertuang dalam surat persetujuan / perjanjian secara khusus, dalam hal mi perjanjian bersifat perdata. Penelitian yang dilakukan dalarn menyusun skripsi mi rnenggunakan dua macam metode penelitian yaitu, Penelitian Kepustakaan dan Lapangan (wawancara). Dalam penelitian yang penulis lakukan telah diketemukan dua hal dalam melakukan perjanjian jual bell tenaga listrik, yaitu perjanjian yang bersifat Publik (bagi konsuinen Uinuni) dan perjanjian yang bersifat khusus / perdata (bagi konsumen Khusus) Dalam hal yang pertama konsumen hanya berhak memakai tenaga listrik untuk kebutuhannya sesuai dengan daya tersedia tidak dapat melakukan penuntutan bila perusahaan melakukan wanprestasi. Seclangkan dalam hal yang terakhir baik konsumen atau perusahaan bila melakukan wanprestasi, maka masing- rnasing pihak dapat menuntut ganti kerugian terhadap siapa yang melakukannya. Kesimpulan yang dapat ditarik dalam hal mi adalah bahwa asas kebebasan berkontrak tidak lagi bersifat rnutlak dalam arti salah satu pihak dalam perjanjian, terutania yang mempunyai kedudukan yang lebih lemah tidak dapat dengan be bas menentukan isi perjanjian. Dan saran yang dapat diberikan adalah agar pelayanan perusahaan terhadap konsumen lebih ditingkatkan yang di sesuaikan dengan kemajuan teknologi mutakhir dewasa ini.

Abstrak :
Pembangkit cadangan seringkah digunakan dalam suatu instalasi listrik suatu bangunan dengan maksud untuk meningkatkan keandalan sistem tenaga listrik di tempat tersebuL Dalam penulisan ini dilakukan studi kasus di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Kampus Baru Depok. Untuk mencapai keandalan yang diinginkan, maka fungsi pembangkit cadangan tersebut erat kaitannya dengan manajemen bebarmya. Pengaturan pelayanan beban yang akan dilayani pembangkit cadangan hares ditinjau dari beberapa segi agar mendapat hasil yang optimal. Selain itu pula, pembangkit cadangan diharapkan dapat dimanfaatkan dalam penghematan biaya pemakaian energi iistrik. Peluang penghematan biaya dilakukan dengan dua cara yaitu pemanfaatan pembangkit cadangan untuk menggantikan PIN (sumber listrik utama) atau beker a sama dengan PLN pads saat beban puncak yang ter adi, dan pemanfaatan pembangkit cadangan untuk menggantikan PLN pada scat diberlakukannya tarif Wak-tu Beban Puncak (WBP) oleh PLN. Dalam penulisan ini, bal yang pertama kali yang cWakukan adalah menelaah pemakaian energi listrik untuk mengetahui beban apa Baja yang terpasang, sehingga dengan demikian bisa diambil beberapa pertimbangan untuk menentukan pengaturan beban dan' sumber tenaga cadangan Berta melakukan analisa fungsi pembangkit cadangan tersebut dalam kegiatan manajemen beban. Selanjutnya peluang penghematan dilakukan dengan menperhitungkan biaya yang dikeluarkan dengan penggunaan pembangkit cadangan (dalam kasus ini pembangkit listrik tenaga diesel) dan kemudian dibandingkan dengan biaya yang dikenakan PLN.

Abstrak :
Tesis ini menganalisis pelaporan Corporate Social Responsibility (CSR) berdasarkan Global Reporting Initiative Sustainability Reporting Guidelines studi kasus pada PT PLN (Persero). CSR menitikberatkan bahwa korporasi tidak lagi berpedoman bahwa business is business yang tujuan akhirnya adalah mengejar keuntungan semata, tetapi perlu dipikirkan mengenai kelangsungan usaha (sustainability) dari korporasi tersebut pada masa depan. Perusahaan dan stakeholder memiliki hubungan yang saling mempengaruhi baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap kelangsungan usaha. Analisis dilakukan berdasarkan lima komponen utama dalam GRI yaitu: (1) strategi dan analisis; (2) profil organisasi; (3) parameter laporan; (4) penyelenggaraan, komitmen, dan keterlibatan; (5) pendekatan manajemen dan indikator ekonomi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari lima komponen utama dalam GRI seluruhnya sudah dibahas dalam Sustainability Report, namun demikian masih ada beberapa poin kekurangan. Sehingga pada masa yang akan datang diharapkan perusahaan dapat melengkapi komponen-komponen yang belum sempurna tersebut. ......This thesis analyzes the reporting of Corporate Social Responsibility (CSR) based on the Global Reporting Initiative Sustainability Reporting Guidelines on a case study of PT PLN (Persero). CSR emphasizes that corporations are no longer guided by that business is business that the eventual goal is the pursuit of profit. But, to think about business sustainability of the corporation`s future. Companies and stakeholders have a relationship of mutual influence either directly or indirectly on business sustainability. Analysis is based on GRI five major components, namely: (1) strategy and analysis, (2) organizational profile, (3) the report parameters, (4) organization, commitment, and involvement, (5) management approaches and economic indicators. The results show that of the five main components of the GRI Sustainability entirely has been discussed in the Report, however, there are still some deficiencies points. So in the future the Company is expected to complete the company`s components that are not perfect.