Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis hubungan penerimaan informasi KB dari petugas kesehatan, petugas lapangan keluarga berencana dan media terhadap keikutsertaan KB di perkotaan dan di pedesaan diantara kelompok wanita usia subur (WUS) di Indonesia. Penelitian ini menggunakan data survey performance monitoring accountability2020 (PMA2020) dengan melibatkan 33 propinsi di seluruh Indonesia tahun 2015. Desain penelitian ini adalah cross sectional dengan menggunakan analisis regresi logistik. Peneriman informasi KB tersebut berasal dari petugas kesehatan, petugas lapangan keluarga berencana, dan media. Informasi KB yang diterima dari petugas kesehatan secara statistik memiliki hubungan yang signifikan dengan keikutsertaan KB baik di kota maupun di desa. WUS di perkotaan yang pernah mendapatkan informasi KB dari petugas kesehatan memiliki peluang untuk menggunakan kontrasepsi 2,4 kali (OR 2.4, 95%CI 1.18- 3.92; p-value 0.013) dibandingkan dengan yang tidak pernah mendapatkan informasi sedangkan di pedesaan memiliki peluang 2,3 kali (OR 2.3, 95%CI: 1.40- 3.67; p-value 0.0001) untuk menggunakan kontrasepsi. Informasi KB yang diterima dari PLKB dan media tidak memiliki hubungan yang signifikan secara statistik baik di kota maupun di desa. Diharapkan BKKBN dapat membuat pelatihan kepada PLKB untuk meningkatkan perannya dalam mengubah sikap WUS terhadap pemakaian kontrasepsi serta meningkatkan kualitas dan kuantitas PLKB demi menghindari beban kerja yang seharusnya demi mensukseskan program KB. Kerjasama dengan Bagian Promosi Kesehatan untuk menciptakan iklan yang lebih menarik dan persuasif. ...... The purpose of this study was to analyze the relationship between the acceptance of healthworkers, community heathworker, and media against the participation of family planning in urban and rural from group of childbearing age women in Indonesia. With these objectives, this study used survey data performance monitoring accountability2020 (PMA2020) involving 33 provinces in Indonesia 2015. It was cross sectional using logistic regression analysis to determine the relationship of the information acceptance of family planning (FP) in urban and rural. FP information came from healthworkers, community healthworker, and the media. FP information received from healthworkers had a statistically significant association with the participation of family planning in both urban and rural. In Urban, women of childbearing age who received planning information from healthworkers have the opportunity to use contraception 2.4 times (OR 2.4, 95%CI 1.18 to 3.92; p-value 0.013) compared with who are not, whereas in the rural have a oppurtunity 2.3 times (OR 2.3, 95%CI: 1.40 to 3.67; p-value 0.0001) to use contraception compared with who are not. But both FP information were received from community healthworker and media had no significant association statistically in both urban and rural. Hopefully, by this result, BKKBN could improve knowledge and skill of community healtworkers by more training and supervision to enhance their role in changing women attitudes towards contraception use. Improve the quality and quantity of community healthworkers in order to avoid the over workload to achieve sucessfull of the family planning program. BKKBN with Health Promotion section make ads more attractive and persuasive.

Abstrak :
ABSTRAK
Pengawas PLKB mempunyai posisi yang strategis dalam jajaran Gerakan KB Nasional. Seluruh kegiatan pembangunan, khususnya KB yang akan dioperasionalkan di tingkat Kecamatan ke bawah adalah merupakan tanggung jawab aparat ini beserta jajarannya.

Sebagai pengendali operasional KB di tingkat Kecamatan, PPLKB dituntut mampu mengkoordinir seluruh kegiatan di lapangan, membuat perencanaan kegiatan, melaksanakan pembinaan baik institusi maupun perorangan, melaksanakan rakor KB, membuat catatan dan menyusun laporan kegiatan serta berbagai hal yang menyangkut administrasi dan manajemen.

Sampai saat ini di DKI Jakarta yang mempunyai 43 PPLKB kemampuan manejemen ini belum dikuasai sebagaimana yang kita harapkan. Hal tersebut terlihat pada penampilan kerja yang digambarkan dalam ruang lingkup tugas PPLKB dilihat dari aspek perencanaan misalnya, membuat dokumen rencana kerja, aspek pelaksanaan dilihat dari catatan umum harian, aspek pembinaan dilihat dari angka "droup out" peserta KB yang dibina serta pencatatan pelaporan yang harus dibuat secara baik, benar dan tepat waktu.

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui hubungan manajerial PPLKB dengan penampilan kerjanya.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitik dengan mengadakan wawancara terhadap seluruh PPLKB di Jakarta yang berjumlah 43 orang yang tersebar di lima wilayah kota. Selain itu dilakukan pengamatan langsung khususnya yang menyangkut dokumen seperti rencana kerja, pencatatan pelaporan, notulen rapat koordinasi, umum harian, catatan droup out dan diuji silang di tingkat wilayah kota.

Analisis statistik tidak dilakukan karena hasil penelitian ini adalah parameter dari populasi, sehingga hubungan yang ada dianalisis secara persentasi saja.

Dari penelitian ini diperoleh informasi sebagai berikut:

1. Ketrampilan konseptual dan manusiawi yang dimiliki PPLKB tergolong baik.

2. Pengetahuan dan ketrampillan teknis masih kurang, terutama dalam hal pelaksanaan pencatatan, pelaporan mulai dari tingkat desa.

3. Dari ketiga faktor eksternal peringkat utama yang berperanan dalam tugas PPLKB adalah KPL, kemudian Camat dan Dokter Puskesmas.

4. Motivasi kerja sebagian besar mereka yang berpendidikan Akademi ke atas tidak lebih baik dari sejawatnya yang hanya berpendidikan SMTA.

5. Pengetahuan dan ketrampilan teknis berhubungan dengan pelaksanaan, pembinaan dan pencatatan pelaporan. Ketrampilan konseptual dan manusiawi berhubungan dengan perencanaan dan pembinaan. KPL dan Camat berhubungan dengan perencanaan, pelaksanaan dan pencatatan pelaporan.

6. Dokter Puskesmas berhubungan dengan pelaksanaan dan pencatatan pelaporan.

Pendidikan formal berhubungan dengan perencanaan.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa ada hubungan kemampuan manajemen PPLKB dengan penampilan kerjanya.

Saran selanjutnya, secara umum adalah meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan petugas melalui pendidikan dan latihan berkelanjutan secara periodik. Hubungan baik dengan lintas sektoral ditingkatkan khususnya dengan Camat dan aparatnya tetap dibina. Demikian pula dengan Dokter Puskesmas dengan stafnya. Mengkaji kembali Buku Petunjuk Tata Cara Kerja PPLKB disesuaikan dengan situasi dan keadaan di lapangan saat ini. Dan tidak kalah pentingnya untuk mempertimbangkan kembali biaya operasional petugas, mengingat DKI Jakarta sebagai kota metropolitan yang mempunyai unit biaya kehidupan relatif tinggi dibandingkan kota lainnya.