Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kota Tua Jakarta, sebagai situs warisan bersejarah, mengandung potensi besar sebagai tujuan pariwisata yang menarik. Dalam hal ini, peran Pedagang Kaki Lima (PKL) menjadi sangat penting meningkatan ekonomi sektor informal perkotaan. Tesis ini bertujuan untuk melakukan analisis tipologi PKL di Kota Tua Jakarta guna mendukung keberlanjutan destinasi pariwisata. Metodologi dipergunakan mix methode dan analisis spasial, untuk memahami peran dan karakteristik PKL. Hasil penelitian mengidentifikasi beberapa tipologi PKL, termasuk pedagang tradisional, pedagang kuliner, pedagang tetap dan tidak tetap. Setiap tipologi memberikan kontribusi unik dalam meningkatkan daya tarik Kota Tua Jakarta sebagai destinasi pariwisata. Analisis ini memberikan wawasan mendalam tentang dinamika PKL dan menyediakan dasar untuk perencanaan strategis pengelolaan PKL guna memaksimalkan kontribusinya terhadap kemajuan Kota Tua Jakarta sebagai destinasi pariwisata. Selain itu juga membahas berbagai tantangan yang dihadapi oleh PKL, termasuk masalah regulasi, aksesibilitas, dan dampak pariwisata terhadap lingkungan sekitar. Implikasi penelitian ini adalah menyediakan dasar bagi pihak berwenang dan pemangku kepentingan terkait untuk merancang kebijakan yang mendukung pengelolaan PKL secara berkelanjutan di Kota Tua Jakarta, Kesimpulan dari tesis ini memberikan wawasan yang mendalam tentang peran krusial PKL dalam membentuk dan memelihara keunikan kota tua sebagai destinasi pariwisata yang berkelanjutan.

---

The Old Town Jakarta, as a historical heritage site, contains great potential as an attractive tourist destination. In this case, the role of the Five-legged Trader (PKL) becomes crucial to the economic growth of the informal urban sector. This thesis aims to conduct a typological analysis of the PKL in Old Town Jakarta to support the sustainability of tourist destinations. The methodology uses a mix of methods and spatial analysis, to understand the roles and characteristics of PKL. The research results identify several PKL typologies, including traditional merchants, culinary traders, and fixed and non-fixed traders. Each typology makes a unique contribution to enhancing the attractiveness of Old Town Jakarta as a tourist destination. This analysis provides in-depth insight into the PKL dynamics and provides a basis for strategic planning of PKL management to maximize its contribution to the progress of the Old City of Jakarta as a tourist destination. It also discussed the various challenges faced by PKL, including regulatory issues, accessibility, and the impact of tourism on the environment. The implications of this study are to provide a basis for the authorities and relevant stakeholders to design policies that support the sustainable management of PKLs in the Old Town of Jakarta. The conclusion of this thesis provides in-depth insight into the crucial role of the PKL in shaping and preserving the uniqueness of the old city as a sustainable tourist destination."

"Studi ini mengungkap apa sebenarnya Pedagang Kaki Lima (PKL) terkait tindakan okupasi ruang publik perkotaan yaitu trotoar dan jalan. PKL sebagai pelaku usaha sektor informal adalah elemen bagi bergulirnya ekonomi perkotaan. Keberadaannya ikut mendukung kegiatan sektor formal di samping menjadi penyedia komoditas berharga murah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah. Karena disadari bahwa PKL ikut berperan dalam ekonomi perkotaan, Pemerintah Kota merasa perlu membina mereka agar berkembang dan mandiri dan mampu menembus 9pasar bersama usaha di sektor formal. Regulasi Pemerintah dalam legalisasi PKL sangat rinci namun tidak diimplementasikan dalam kebijakan spasial, sehingga PKL mengokupasi ruang publik perkotaan. Tindakan ini berstatus illegal karena tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Kota. Namun karena ruang publik yang diokupasi adalah lokasi ideal bagi PKL, mereka akan tetap bertahan dengan cara berlindung kepada aparat pemerintah dengan memberikan imbalan sesuai kesepakatan. Meskipun demikian okupasi tetap merupakan tindakan melanggar peraturan yang rawan terpinggirkan. Keberadaan PKL diruang publik ini juga merupakan bentuk ruang yang dipersepsikan berbeda dari yang dikonsepsikan. Okupasi trotoar dan jalan juga merupakan representasi ruang sosial yang terbangun dari praktik pertukaran antara PKL dengan pelanggan masyarakat perkotaan yang tidak terwadahi dengan tepat. Maka dengan mengacu pada teori Lefebvre : Produksi Ruang, gejala ini dapat dijelaskan sebagai masukan untuk acuan dalam proses konsepsi ruang, yang akan mengarahkan pada wujud lingkung bangun yang memberi persepsi akan guna ruang yang sesuai untuk merepresentasikan hubungan sosial yang diwadahinya.

---

This study reveals what actually hawkers or Pedagang Kaki Lima (PKL) related to occupational measures of urban public space and street pavement. PKL as informal sector businesses are the elements for the passing of the urban economy. Supporting the existence of formal sector activities in addition to low-cost commodity providers for Poor People. Since it was realized that the PKL participating in the urban economy, the city felt the need to nurture them to grow and self-reliant and able to penetrate the market with the formal business sector.

Government Regulation in the legalization of PKL are very detailed but not although conscious violation of the rules remain as PKL who occupied the location is most ideal for his business. Strategies to survive in the preferred location to do the street vendors to government officials is to take refuge with the reward according to agreement.

The presence of PKL is also a form of public room space is perceived is different from that conceived. Occupational sidewalks and roads are also a representation of social space that is built up from the practice of exchange between the PKL with customers but is not contained properly. Referring to the theory of Lefebvre: Production of Space, this phenomenon can be explained as an input for reference in the conception of space, thus leading to a form suitable environment up to represent social relationships."

"Abstract. Street vendors (PKL) are common phenomena in urban areas all around the world, including in Indonesia. Bandar Lampung, as one of big cities in Indonesia, also has street vendor phenomenon. Some consider PKL illegal, yet some others perceive its existence as a way to overcome unemployment and poverty. Despite the different views, PKL is often considered as a source of urban problems by some regional governments in Indonesia, including Bandar Lampung Municipal Government. The research aims to analyze PKL phenomenon in Bandar Lampung and alternative policy issued to overcome PKL problems. The research result shows that the emergence of PKL in Bandar Lampung is caused by several factors, such as survival factor, lack of capital for running formal-sector business, reason of fulfilling educational needs, lack of employment, difficult bureaucracy, temporary job, lineages, and as a true profession. Based on the arguments and facts proposed, Bandar Lampung government must design a better policy to better accommodate PKL.Abstrak. Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakan sebuah fenomena umum di perkotaan yang berada di seluruh dunia, seperti halnya di Indonesia. Bandar Lampung merupakan salah satu kota besar di Indonesia yang tidak lepas dari fenomena ini. Keberadaan PKL dianggap ilegal di beberapa kota di Indonesia. Namun disisi lain, PKL dianggap dapat mengurangi pengangguran dan kemiskinan seperti keinginan pemerintah. Nyatanya, PKL dianggap sebagai masalah oleh beberapa pemerintah kota di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa fenomena PKL di kota Bandar Lampung dan alternatif kebijakan yang digunakan untuk mengatasi masalah PKL ini. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa fenomena PKL di kota Bandar Lampung disebabkan oleh beberapa faktor seperti semangat juang untuk hidup, faktor pendidikan, sebagai pekerjaan sementara, birokrasi pemerintahan yang rumit, warisan dari generasi ke generasi, minimnya modal, minimnya lapangan pekerjaan, dan sebagai profesi. Berdasarkan argumentasi dan fakta-fakta, Pemerintan Kota Bandar Lampung harus merancang kebijakan untuk lebih mengakomodasi PKL."

"ABSTRACTIn his 100 days of leadership, Governor Anies issued a policy of closing one of the roads for the street vendor selling area (PKL), which led to pros and cons. The Jatibaru Raya road closure policy is seen as a step towards the realization of Anies campaign promise to establish 200,000 UMKM during the DKI Jakarta Election in 2017. Deeply examined by the externality model of neo classical economics, the third party who is disadvantaged from the road closure policy is Block G traders, pedestrians, and city transport drivers. These problems are examined using the externality model of the neo classical economic theory. The externality model is a model that views the impact (of transactions) of a third party (who does not participate in a transaction) in an agreement made between the first party and the second party. This research is about to answer the reasons why Governor Anies issued a policy on managing the Blok G Tanah Abang Market by closing one of the Jatibaru Raya Road segments and who benefited from the management policy of the Blok G Tanah Abang Market and which parties were disadvantaged for the implementation of the policy. In establishing the policy, Governor Anies reasoned to accommodate the street vendors so that the disadvantaged parties emerged from the policy so that Governor Anies was deemed to have mal administrated the Ombudsman, one of which was by violating Law No. 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation."

"Pemberdayaan masyarakat, telah menjadi satu isu sentral dalam diskursus pembangunan, khususnya dalam konteks kajian perkotaan. Teori dan praktik pemberdayan, terus mengalami perkembangan, khususnya model pemberdayaan yang bersifat konstruktif berbasis fenomena akar rumput. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan, bentuk dan strategi pemberdayaan masyarakat, jejaring relasi para aktor pemberdayaan, dan praktik operasi spasial PKL Pasar Jiung Kemayoran. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan campuran. Data yang digunakan merupakan data primer dan data sekunder. Hasil penelitian menyimpulkan: 1) Bentuk pemberdayaan PKL Pasar Jiung Kemayoran, menerapkan konsep social empowerment yang ditandai dengan adanya orgahanisasi paguyuban sebagai wadah bersama untuk saling memberdayakan. PKL menerapkan strategi saling menguatkan dan mendukung dengan menggunakan iuran keanggotaan sebagai instrumen pemberdayaan; 2) Jejaring kuasa pada proses pemberdayaan PKL, tidak mencerminkan peran yang linear antara aktor-aktor yang terlibat. Unsur pemerintah lokal yang diwakili oleh Camat dan Lurah Kemayoran, lebih bersikap pasif karena konsep pemberdayaan yang diterapkan, tidak sesuai dengan kebutuhan PKL; dan 3) Operasi praktek spasial PKL Pasar Jiung Kemayoran terbilang unik. PKL menciptakan ruangnya sendiri sebagai respon atas preferensi konsumen dalam bertransaksi.

---

Community empowerment has become a central issue in development discourse, especially in the context of urban studies. Empowerment theory and practice continue to develop, especially the constructive empowerment model based on grassroots phenomena. This study aims to explain the forms and strategies of community empowerment, the network of relations between the actors of empowerment, and the spatial operations of street vendors at Jiung Kemayoran Market. The study used qualitative methods with a mixed approach. The data used are primary data and secondary data. The results of the study conclude: 1) The form of empowerment of street vendors at Jiung Kemayoran Market, applies the concept of social empowerment which is marked by the existence of community organizations as a common forum to empower each other. Street vendors implement a mutually reinforcing and supportive strategy by using membership fees as an instrument of empowerment; 2) The power network in the process of empowering street vendors does not reflect a linear role between the actors involved. Local government elements, represented by the Camat and Lurah Kemayoran, are more passive because the concept of empowerment applied is not in accordance with the needs of street vendors; and 3) The spatial practice of street vendors at Jiung Kemayoran Market is unique. Street vendors create their own space in response to consumer preferences in transactions. "

"Kawasan perdagangan dan transit seperti Pasar Minggu mengundang sektor informal, salah satunya Pedagang Kaki Lima (PKL), untuk menjajakkan dagangannya secara rutin, meski keberadaannya dianggap melanggar hukum. Kondisi yang abu-abu ini memunculkan sejumlah pihak yang melihat situasi ini sebagai peluang interaksi dan berstrategi secara spasial agar saling menguntungkan satu sama lain. Teori Gray Space dan strukturasi digunakan dalam merelasikan proses interaksi ini hingga diperoleh pengetahuan tentang alasan terbentuknya Gray Space oleh PKL. Kesepakatan berupa perpindahan tempat dan waktu berdagang memunculkan alat berdagang yang mereka rancang sedemikian rupa sebagai tanggapan atas penempatan ruang yang tidak permanen.

---

Trade and transit areas such as Pasar Minggu cause the informal sector, such as Street Vendors, to set up their commodity routinely, even though their existence is considered to be illegal. This gray condition gave rise to a number of parties who saw this situation as an opportunity for interaction and spatial strategy in order to benefit each other. Gray Space and structuration theory are used in correlating this interaction process to obtain knowledge about the reasons for the formation of Gray Space by street vendors. The agreement in the form of moving the place and time of trading creates the trading tools that they designed in such a way as a response to the impermanent spaces."

"Skripsi ini mengungkap fenomena ruang berkarya masyarakat yang bekerja pada sektor informal, khususnya pedagang kakilima ( PKL ). Keterbatasan dan ketiadaan ruang bagi mereka yang bekerja di sektor informal memunculkan peristiwa kontestasi dan negosiasi terhadap ruang. Skripsi ini melihat bagaimana proses negosiasi ruang dalam konsep smooth-striated space, deteritorialisasi-reteritorialisasi dan mekanisme rhizome memungkinkan PKL untuk menempati suatu area dan berjualan.Penulisan skripsi ini menggunakan metode kualitatif dengan penjelasan secara deskriptif. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa melalui proses negosiasi, memungkinkan proses perubahan fungsi jalan menjadi area berjualan dan selanjutnya menciptakan striated space baru yang merupakan ruang berkarya bagi PKL.

---

This undergraduate thesis try reveal the work space phenomenon for those who work in informal sector, specially street hawker ( PKL ). With restrictiveness and no availability of space for those work in informal sector, contestation and negotiation phenomena on space then occured. This thesis observe negotiated space phenomenon in smooth-striated space concept, deterritorialization ? reterritorialization dan rhizome mechanism that enable the street hawker occupying space and doing their activities.

This undergraduate thesis uses qualitative methods with descriptive explanation. The result of observation conclude that negotiation process had happened in case of street hawker to occupying place. The negotiation of place enable the change of road function into working space for trader with hawker and furthermore creating new striated space which is the work space for them."

"Skripsi ini membahas tentang kebijakan politik perkotaan di DKI Jakarta, dengan studi kasus penertiban dan relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) Pasar Tanah Abang pada masa Pemerintahan Joko Widodo (2012-2014) dan Basuki Tjahaja Purnama (2014-2017). Tujuannya adalah untuk mengetahui proses penertiban dan relokasi PKL di Tanah Abang, dimana terjadi konflik kepentingan di dalamnya. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, dengan pengumpulan data melalui wawancara dan studi kepustakaan. Untuk mencari solusi yang dapat disetujui bersama, pemerintah DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Jokowi dan Ahok mencoba membangun hubungan bisnis dengan PKL dengan membentuk koalisi. Sesuai dengan teori Growth Machine, koalisi yang dibangun disebut sebagai progrowth coalition. Namun, solusi tersebut tidak dapat menyelesaikan permasalahan tentang PKL, karena pemerintah DKI Jakarta yang tidak bisa menjaga komitmennya sebagai syarat keberlangsungan koalisi tersebut.

---

This paper explains about the Urban Policy of Jakarta with case study the control and relocation of PKL in Tanah Abang under Jokowi (2012-2014) and Basuki Tjahaja Purnama (2014-2017) regime. The purpose of this study is to understand the process behind the relocation in Tanah Abang, where there has been conflict of interest underneath. This study is a qualitative research, the data were gathered by in depth interview and conducting library research. To come up with acceptable agreement between all stakeholders, the government under Jokowi and Ahok has tried to build a business relation with PKL by forming a coalition. By using Growth Machine theoretical framework, the coalition, that the government tried to establish, is called pro-growth coalition. However, this solution cannot completely solve the problems about PKL because the government of DKI Jakarta cannot keep their commitment which is required to sustain the coalition."