Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Secara umum dapat diketahui bahwa terdapat hubungan antara perkembangan sistem finansial dan juga pertumbuhan ekonomi, walaupun penjelasan mengenai keduanya cukup kompleks. Dengan kemajuan teknologi, P2P lending menjadi sebuah industri yang sangat berkembang di Indonesia, sebagai alternatif kredit yang berbeda dari perbankan, yang juga kemungkinan besar mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kontribusi dari kredit yang disalurkan melalui perusahaan P2P lending terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di 5 provinsi yang ada di Pulau Jawa, yaitu Provinsi Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, dan Jawa Timur dengan menggunakan data panel melalui pendekatan fixed effect dari periode tahun Q1-2020 sampai dengan Q2-2022. Studi ini menemukan bahwa terdapat dampak yang positif dan signifikan dari penyaluran kredit P2P lending terhadap PDRB dengan koefisien sebesar 0,0754%. Meskipun terdapat dampak yang positif, namun industri P2P lending masih memiliki banyak tantangan yang perlu diatasi. ......It is generally admitted that there is a relationship between financial system development and economic growth, although the nexus between these two are complex. Due to the advancement of technology, P2P lending becomes a growing industry in Indonesia as an alternative credit that is different from a conventional bank, which also might contribute to fostering economic growth. This paper's purpose is to analyze the contribution of P2P lending to Product Domestic Regional Bruto (PDRB) in 5 provinces in Java, which are Banten, DKI Jakarta, West Java, Central Java, DI Yogyakarta, and East Java using fixed effect panel regressions from Q1-2020 to Q2-2022 period. This paper finds a significant and positive impact of P2P lending on real PDRB growth, with a 0,0754% magnitude. Although there is a positive impact; however, there are still many challenges that need to be overcome in the P2P lending industry.

Abstrak :
Berdasarkan Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (“UU HPP”) dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.03/2022 (“PMK 69”), Penyelenggara Peer to Peer (“P2P") Lending mempunyai kewajiban baru sebagai “pihak lain” untuk melakukan pemotongan PPh atas pembayaran bunga dari borrower kepada lender, sehingga terdapat  tambahan administrasi pajak yang sebelumnya belum pernah ada. PMK 69 juga memberikan penegasan bahwa jasa pinjam meminjam dalam platform P2P Lending merupakan objek PPN, sehingga penyelenggara P2P Lending mempunyai kewajiban untuk melakukan pemungutan PPN. Atas kewajiban perpajakan diatas perlu dilakukan kajian apakah PMK 69 telah telah memenuhi asas-asas perpajakan, terutama dalam administrasi pelaksanaan kewajiban perpajakannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi apakah pelaksanaan kewajiban perpajakan P2P Lending sudah memenuhi prinsip ease of administration dan four maxim, sehingga dapat memberikan masukan kepada DJP untuk mengupdate kebijakan perpajakan pada industri P2P Lending di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Studi kasus dilakukan di Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) yang merupakan organisasi yang mewadahi Penyelenggara P2P Lending yang terdaftar di OJK. Penelitian ini dilakukan dengan 2 tahap, pengumpulan data melalui kuesioner kepada penyelenggara P2P Lending dan melalui wawancara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Pemotongan Pajak Bunga telah memenuhi prinsip certainty, simplicity, convenience, efficiency dan equality, namun masih terdapat catatan hal-hal yang perlu diperbaiki dari segi regulasi oleh DJP dan dari sisi administratif oleh Penyelenggara P2P Lending. ......Based on the HPP Law and Minister of Finance Regulation Number 69/PMK.03/2022 (“PMK 69”), P2P Lending Operators (platform) have a new obligation as “other parties” to perform withholding income tax on interest payments from borrowers to lenders, so that there is an additional tax administrative of withholding income tax which has never been done before. PMK 69 also confirms that lending and borrowing services on the P2P Lending platform are VAT objects, therefore P2P Lending organizers have an obligation to collect VAT. Regarding the tax obligations above, it is necessary to study whether PMK 69 has fulfilled the principles of taxation, especially in the administration of implementing tax obligations.The aim of this research is to evaluate whether the implementation of P2P Lending tax obligations meets the principles of ease of administration and the four maxims, so that it can provide input to the DJP to update tax policies in the P2P Lending industry in Indonesia. This research uses a qualitative method with a case study approach. The case study was conducted at the Indonesian Joint Funding Fintech Association (AFPI), which is an organization that accommodates P2P Lending operators which registered with the OJK. This research was carried out in 2 stages, data collection through questionnaires to P2P Lending organizers and through qualitative interviews. The aim of this research is to provide an overview of whether the implementation of P2P Lending tax obligations has fulfilled the principles of ease of administration and the four maxims, so that it can provide input to the DJP to update tax policies in P2P Lending industry in Indonesia. The results of this research show that the implementation of Withholing tax on interest has fulfilled the principles of certainty, simplicity, convenience, efficiency and equality, however there are still notes of things that need to be improved from a regulatory perspective by the DJP and from an administrative perspective by P2P Lending operator.

Abstrak :
Perkembangan teknologi finansial melahirkan suatu bentuk inovasi layanan pinjam meminjam secara online atau peer to peer lending (P2P lending), dimana salah satu bentuk upaya untuk menjaminkan perjanjian dan transaksi layanan pinjam meminjam online ini dilakukan secara aman adalah dengan penggunaan teknologi tanda tangan elektronik. Penelitian ini membahas faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan teknologi tanda tangan elektronik di anggota asosiasi perusahaan P2P lending (AFPI). Metode Structural Equation Modelling (SEM) digunakan untuk menganalisis data kuesioner dari para pimpinan perusahaan P2P lending, dimana hasil SEM ini dimanfaatkan untuk menguji hipotesis yang telah dibuat sebelumnya. Dengan penelitian ini diharapkan faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan teknologi tanda tangan elektronik di layanan P2P lending dapat diketahui sehingga membantu para perusahaan penyedia tanda tangan elektronik mengembangkan strategi pemasaran yang tepat untuk teknologi tanda tangan elektronik. ......The development of financial technology has resulted in a form of innovation to online peer-to-peer lending services (p2p lending), where one form of efforts to guarantee agreements and transactions of online p2p lending is done securely by using digital signature technology. This study discusses the faktors that influence the acceptance of digital signature technology in members of Indonesian P2P Lending Company Associations (AFPI). The SEM (Structural Equation Modeling) method was used to analyze data from the management board of p2p lending companies as the sample and the SEM results were used to test hypotheses that had been made previously. With this research, it is expected that the faktors that influence the acceptance of digital signature technology in peer to peer lending services can be identified thus helping digital signature provider to develop marketing strategies based on the identified faktors

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk membangun proses bisnis pengawasan Fintech P2P Lending di Indonesia berbasis Berita Daring, Twitter, dan Ulasan Google Playstore. Usulan pengawasan yang baru digambarkan dengan Business Process Modeling Notation (BPMN). Selanjutnya diimplementasikan dengan membuat prototipe. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Text Mining seperti ekstraksi informasi dengan Named Entity Recognition (NER), Analisis Sentimen dan Pemodelan Topik dengan Latent Dirichlet Allocation (LDA). Hasil eksperimen pada pendekatan NER menunjukan Algoritma Multinomial Naïve Bayes mendapatkan F1-score tertinggi sebesar 90%, sedangkan pada pendekatan analisis sentiment model Naïve Bayes dan Random Forest terbukti memiliki akurasi tinggi yaitu diatas 91%. Hasil NER membuktikan bahwa platform Cashless, Yokke, Digital Artha Media, Koinworks, Moka, Privy id, PT Tunaiku Fintech Indonesia, PT Relasi Perdana Indonesia, PT Dynamic Credit Asia dan PT Progo Puncak Group tidak ada dalam daftar Fintech di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sedangkan hasil Persentase positif untuk aplikasi Adakami, Easycash, Danamas, Dompetkilat, dan Indodana berturut-turut adalah 47%, 59%, 28%, 24%, dan 29%. Penelitian ini dapat digunakan oleh OJK untuk pengawasan Fintech dan meningkatkan perlindungan konsumen. ......This research aims to build a business process to supervise Fintech P2P Lending in Indonesia based on Online News, Twitter, and Google Playstore Reviews. The proposed new supervision is described by the Business Process Modeling Notation (BPMN), then implemented by making a prototype. The Text Mining approach uses information extraction with Named Entity Recognition (NER), Sentiment Analysis, and Topic Modeling with Latent Dirichlet Allocation (LDA). Experimental results on the NER approach show that the Naïve Bayes Multinomial Algorithm gets the highest F1-score of 90%. In contrast, the Naïve Bayes and Random Forest model sentiment analysis approaches are proven to have high accuracy, above 91%. The NER results demonstrate that the platforms Cashless, Yokke, Digital Artha Media, Koinworks, Moka, Privy id, PT Tunaiku Fintech Indonesia, PT Relasi Perdana Indonesia, PT Dynamic Credit Asia, and PT Progo Puncak Group are not on the Fintech list at the Financial Services Authority (OJK). While the positive percentage results for the Adakami, Easycash, Danamas, Dompetkilat, and Indodana applications were 47%, 59%, 28%, 24%, and 29%, respectively. This research can be used by OJK for Fintech supervision and improving consumer protection.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan risiko kredit pada perusahaan Peer-to-Peer P2P Lending di bidang pertanian dengan studi kasus AgriFund. Penelitian ini terlebih dahulu meneliti mengenai persepsi AgriFund terhadap risiko kredit, kemudian akan dibahas mengenai proses manajemen risiko kredit pada AgriFund. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus pada perusahaan P2P Lending yang bergerak di bidang pertanian. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam kepada pihak-pihak yang ada pada perusahaan AgriFund. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa risiko kredit menurut AgriFund adalah risiko ketika pembiayaan atau kredit yang diberikan kepada peminjam dana tidak dapat dikembalikan, adanya ketidaksesuaian antara ekspektasi dengan hasil yang ada, dan adanya ketidaksesuaian waktu pengembalian dan jumlah yang dikembalikan kepada pemberi pinjaman. Terdapat 8 delapan faktor risiko kredit yang diidentifikasi, diukur, dan ditangani pada masing-masing risiko yang dilakukan oleh AgriFund. ...... The purpose of this study is to analyze credit risk management in the peer to peer lending company in agricultural sector. It uses a qualitative method with case study approach in AgriFund. Through in depth interviews, this research first examines AgriFund's perceptions of credit risk and then discusses the credit risk management process in AgriFund. The findings show that AgriFund's perceive credit risk to arise when borrowers experience defaults and fail to honor their obligation when there is a mismatch between expectations and results, and a mismatch between of payback time and the amount paid back to the creditors. There are eight credit risk factors identified, measured, and treated by AgriFund.

Abstrak :
ABSTRAK
Inovasi di bidang teknologi informasi melahirkan model bisnis baru yang pada gilirannya mampu menghasilkan efisiensi bagi masyarakat. Revolusi teknologi informasi tersebut terus berkembang dan sekarang memasuki bidang keuangan yang regulasinya ketat. Kolaborasi antara teknologi informasi dengan bidang keuangan melahirkan Teknologi Finansial atau Financial Technology (Fintech), salah satunya pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi (Peer to Peer Lending/P2P Lending). Masyarakat menjadi lebih mudah mengakses kebutuhan keuangannya melalui P2P Lending. Di sisi lain, muncul tantangan dalam P2P Lending mengenai perlindungan Data Pribadi bagi pemilik Data Pribadi dan banyaknya aplikasi P2P Lending Illegal yang beroperasi di Indonesia. Pemilik Data Pribadi memiliki hak-hak sehubungan dengan datanya, salah satunya hak untuk meminta penghapusan Data Pribadi. Tesis ini membahas mengenai penghapusan Data Pribadi Pengguna Aplikasi dalam Penyelenggaraan P2P Lending yang tidak terdaftar. Di dalamnya juga membahas bagaimana tanggungjawab Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap penghapusan Data Pribadi dalam Penyelenggaraan P2P Lending yang tidak terdaftar.

---

ABSTRACT
Innovations in information technology bring in to new business models which in turn can produce efficiency for the community. The information technology revolution continues to grow and now entering the financial sector which is highly regulated. Collaboration between information technology and finance bring in to Financial Technology (Fintech), which is information technology-based money-lending (Peer to Peer Lending/P2P Lending). It is easier for people to access their financial needs through P2P Lending. On the other hand, challenges arise in P2P Lending regarding the protection of personal data for Data Subject and Illegal P2P Applications in Indonesia. Data Subject have rights related to Personal Data, one of them is the Right to Erasure. This thesis discusses the Right to Erasure in the Unregistered P2P Lending. It also discusses the responsibilities of the Ministry of Communication and Information Technology (MoCI) and the Financial Service Authority (FSA) for the Right to Erasure in the Unregistered P2P Lending.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan melakukan evaluasi terhadap penerapan manajemen risiko kredit di Bank XYZ dalam konteks pemberian kredit melalui kerja sama channeling dengan platform P2P. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Informan dalam penelitian ini terdiri dari karyawan senior dan pejabat kunci Bank XYZ yang terlibat langsung dalam praktik manajemen risiko kredit, serta pihak mitra platform P2P. Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan melalui analisis dokumen dan wawancara. Analisis data kualitatif dilakukan dengan melibatkan reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana Bank XYZ mengelola risiko kredit dalam kerja sama channeling dengan platform P2P. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan masukan yang berharga bagi perusahaan dalam meningkatkan praktik manajemen risiko kredit mereka, serta bagi regulator dalam merumuskan kebijakan yang sesuai untuk industri fintech dan kerja sama channeling dengan platform P2P. ......This study aims to evaluate the implementation of credit risk management at Bank XYZ in the context of providing credit through channeling cooperation with P2P platforms. The research method employed is qualitative research with a case study approach. The informants in this study consist of senior employees and key officials of Bank XYZ directly involved in credit risk management practices, as well as partner institutions. The data utilized in this qualitative study include primary and secondary data. Data collection is conducted through document analysis and interviews. The qualitative data analysis is performed which involves data reduction, data display, and conclusion drawing. The findings of this study are expected to provide a better understanding of how Bank XYZ manages credit risk in the channeling cooperation with P2P platforms. This research is also anticipated to offer valuable insights for companies to enhance their credit risk management practices and for regulators to formulate appropriate policies for the fintech industry and channeling cooperation with P2P platforms.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk menguji keberlakuan pendekatan Structural Choice (Cyber L-RAT) terhadap kerentanan viktimisasi kekerasan online yang disebabkan oleh platform pinjaman online ilegal di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian survei based quasi experiment dengan menggunakan perlakuan pada karakteristik partisipan penelitian berdasarkan keterlibatan partisipan pada pinjaman online. Partisipan dalam penelitian terdiri dari 159 orang yang berusia 18-65 tahun dan menggunakan internet dalam kesehariannya. Teknik analisa pengujian hipotesa penelitian dilakukan menggunakan SPSS 26 melalui model regresi linier berganda baik pada masing-masing kelompok maupun secara keseluruhan. Selain itu dilakukan juga pengujian Moderated Regression Analysis (MRA) terhadap variabel keterlibatan dalam pinjaman online. Berdasarkan hasil pengolahan data, ditemukan bahwa gaya hidup online dapat meningkatkan kerentanan viktimisasi baik pada partisipan yang memiliki keterlibatan langsung pada pinjaman online maupun partisipan yang memiliki keterlibatan tidak langsung pada pinjaman online Di lain pihak, pengujian terkait komponen perlindungan diri yang diukur melalui literasi digital menunjukkan hasil yang kurang konsisten dan berbeda pada masing-masing kelompok yang dapat disebabkan oleh adanya kebutuhan mekanisme yang berbeda dalam tiap kelompok. Selain itu, hasil pengolahan model data juga menunjukkan bahwa keterlibatan dalam pinjaman online dapat meningkatkan kerentanan viktimisasi kekerasan online yang dipicu oleh gaya hidup online baik pada kelompok partisipan yang memiliki keterlibatan langsung pada pinjaman online, kelompok partisipan yang memiliki keterlibatan tidak langsung pada pinjaman online, maupun partisipan yang tidak terlibat pada pinjaman online. Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap studi dan penelitian lanjutan terkait viktimisasi pada ruang digital pada konteks viktimisasi kejahatan siber dan utamanya dalam konteks fenomena pinjaman online. Sementara secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pemahaman mengenai viktimisasi siber dalam industri Fintech Peer to Peer lending di Indonesia serta memberikan wawasan terkait faktor risiko serta mekanisme perlindungan diri dan dampak viktimisasi kejahatan pinjaman online. Temuan penelitian ini akan berguna bagi para pengambil kebijakan, regulator, dan pemangku kepentingan dalam industri pinjaman online di Indonesia. ......This research aims to test the applicability of the Structural Choice (Cyber L-RAT) approach to vulnerability to online violence victimization caused by illegal online lending platforms in Indonesia. The research method used in this study is population based quasi experiment by using treatment on the characteristics of research participants based on participant involvement in online loans. Participants in the study consisted of 159 people aged 18-65 years and used the internet in their daily lives. Data analysis was carried out using SPSS 26, 2023 and research hypotheses was tested using multiple regression models for each group. Apart from that, Moderated Regression Analysis (MRA) testing was also conducted to test the moderation effect of online loans to respected independent variables in the study. Based on the results of data processing, this research found that online lifestyle can increase the vulnerability to victimization both in participants who have direct involvement in online loans and participants who have indirect involvement in online loans. On the other hand, tests related to guardianship component measured through digital literacy show inconsistent result in different group, this shows that each group needs different guardianship mechanism. Apart from that, the results of the data model processing also show that involvement in online loans can increase the vulnerability of online loan victimization triggered by online lifestyle, both in groups of participants who have direct involvement in online loans, groups of participants who have indirect involvement in online loans, and participants who are not involved in online loans. It is hoped that this research can contribute to further studies and research related to victimization in the digital space in the context of cybercrime victimization and especially in the context of the online lending phenomenon. Meanwhile, as for practical implication, this research is expected to contribute to the understanding of cyber victimization in the Fintech Peer to Peer lending industry in Indonesia and provide insight into risk factors and self-protection mechanisms and the impact of online loan crime victimization. The findings of this research will be useful for policy makers, regulators, and stakeholders in the online lending industry in Indonesia.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak inovasi pasar kredit yang relatif baru yaitu P2P Lending terhadap pasar kredit di Indonesia. Studi ini menerapkan beberapa teori seperti Credit Risk dan Credit Scoring Theory untuk menetapkan teori mana yang cocok untuk mengelaborasi pasar kredit di Indonesia terhadap perkembangan P2P Lending. Pendekatan baru dalam penelitian ini adalah sistem analisis yang menggabungkan data dasar langsung dari perusahaan P2P untuk mengetahui data mana yang paling berpengaruh terhadap Non Performing Loan Rate. Dalam pembahasan, studi ini akan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang faktor-faktor apa saja yang harus menjadi prioritas dalam credit scoring untuk memitigasi NPL. Hasil dari penelitian ini adalah debitur perempuan memiliki risiko sebesar 1,481 kali lebih besar untuk terjadinya Non Performing Loan (NPL) dibandingkan dengan debitur laki-laki, debitur yang memiliki persentase pembayaran tepat waktu yang sangat rendah yaitu 0 sampai 10% memiliki Risiko terjadinya Non Performing_Loans (NPL) 1,058 kali lebih besar dibandingkan debitur yang memiliki persentase pembayaran tepat waktu lebih dari 10%, dan debitur yang memiliki sisa kredit di bawah Rp. 1.000.000 memiliki risiko 1.192 kali lebih besar menyebabkan NPL dibandingkan dengan debitur yang memiliki saldo kredit di atas Rp. 1.000.000, sedangkan provinsi debitur, umur debitur, dan riwayat kredit tidak berpengaruh terhadap terjadinya Non Performing_Loans (NPL). ......This study aims to analyze the impact of a relatively new credit market innovation, namely P2P Lending, on the credit market in Indonesia. This study applies several theories such as Credit Risk and Credit Scoring Theory to determine which theory is suitable for elaborating the credit market in Indonesia on the development of P2P Lending. The new approach in this research is an analysis system that combines basic data directly from P2P companies to find out which data has the most influence on the Non Performing Loan Rate. In the discussion, this study will provide a better understanding of what factors should be prioritized in credit scoring to mitigate NPLs. The results of this study are female debtors have a risk of 1.481 times greater for the occurrence of Non-Performing Loans (NPL) compared to male debtors, debtors who have a very low percentage of on-time payments from 0 to 10% have a 1.058 times greater risk of causing Non-Performing_Loans (NPL) compared to debtors who have a percentage of on-time payments higher than 10%, and debtors who have remaining credit below Rp. 1,000,000 has a risk of 1,192 times greater causing NPLs compared to debtors who have credit balances above Rp. 1,000,000, while province of the debtor, age of the debtor, and credit history has no effect on the occurrence of Non-Performing_Loans (NPL).

Abstrak :
Upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum ialah melalui peningkatan ekonomi nasional, dimana salah satunya ialah pemanfaatan teknologi. Semakin pesatnya perkembangan teknologi, terutama teknologi pada sektor ekonomi memberikan dampak positif bagi suatu negara. Pemanfaatan teknologi pada sektor ekonomi pun membuka peluang bisnis terbarukan yaitu bisnis keuangan dengan mendirikan perusahaan finansial teknologi dengan berbagai macam layanan. Terutama layanan investasi dalam bentuk pinjam meminjam (Peer to Peer (P2P) Lending), yang mudah diakses oleh masyarakat secara umum. Masyarakat cenderung tidak peduli dengan perusahaan penyelenggara yang mana dirinya terikat, sehingga cukup banyak kasus masyarakat terikat pada perusahaan finansial teknologi ilegal, dimana dirinya tidak terdaftar dan berizin Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Namun tidak menutup kemungkinan perusahaan finansial teknologi yang terdaftar dan berizin Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tidak memiliki masalah. Masalah yang sering terjadi oleh perusahaan finansial teknologi penyelenggara layanan pinjam meminjam ialah kondisi gagal bayar, sehingga akibat dari gagal bayar perusahaan penyelenggara berdampak pada timbulnya kerugian bagi investor (pemberi pinjaman) yang terikat pada perjanjian investasi atas proyek yang disediakan oleh perusahaan finansial teknologi penyelenggara layanan pinjam meminjam. Sehingga pertanggungjawaban atas perlindungan hak investor (pemberi pinjaman) dalam aktivitas investasi pada proyek yang diselenggarakan oleh perusahaan finansial teknologi layanan pinjam meminjam seringkali tidak terlaksana. ......An effort to improve the welfare of society in general are through improving the national economy, one of which is the use of technology. Rapid development of technology, especially technology in the economic sector, has a positive impact on a country. The use of technology in the economic sector also opens up renewable business opportunities, that is financial businesses by establishing financial technology companies which has many services options. Especially investment services in the form of lending and borrowing (Peer to Peer (P2P) Lending), which are easily accessible to public. Public tend not to care about the company to which they are bind, so that there are quite a lot of cases of people being binded to illegal financial technology companies, where they are not registered and licensed by the Otoritas Jasa Keuangan (OJK). However, it does not mean that financial technology companies registered and licensed by the Financial Services Authority will not have problems. The problem that often occurs by financial technology companies providing lending and borrowing services is failure to pay, so that the result of failure to pay by the providing company has an impact on the emergence of losses for investors (lenders) who are bound by investment agreements for projects provided by financial technology companies providing lending services. borrow. So that accountability for protecting the rights of investors (lenders) in investment activities in projects organized by financial technology companies lending and borrowing services is often not implemented.