Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Notaris adalah pejabat umum pembuat akta yang berwenang mengeluarkan akta otentik. Otentisitas akta bergantung pada pemenuhan pasal 1868 KUHPerdata dan tidak melanggar ketentuan lain mengenai Jabatan Notaris. Tesis ini membahas tentang bagaimana penerapan sanksi yang dijatuhkan atas pelanggaran Undangundang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004 khususnya Pasal 16 Ayat 1 huruf a dan Pasal 17 huruf f. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan tipologi yang bersifat eksplanatoris dengan jenis data yang digunakan data sekunder dengan alat pengumpulan data berupa studi dokumen. Hasil penelitian dari tesis pada kasus yang diangkat ini adalah tidak berwenangnya seorang Notaris dalam membuat suatu akta membuat akta tersebut menjadi tidak memiliki otentisitas dan harus segera dimintakan pembatalannya di pengadilan. Adanya kepastian hukum mengenai penerapan sanksi dalam setiap pelanggaran yang dilakukan Notaris dalam menjalankan jabatannya akan menciptakan keseragaman pendapat mengenai penerapan sanksi sehingga diharapkan bersifat tegas dan menimbulkan efek jera bagi Notaris di Indonesia.

---

Notary is the public official which is has competent authorities to make an authentic deed. Authenticity is depend on the fulfilment of article 1868 of Civil Law Book and also not breaches the other provisions of the rule of law about Notary Position. This thesis is discussing about how the implementation of sanction which is sentenced for the violation of The Law of Notary Position Number 30 Year 2004 especially Article 16 section 1 letter a and Article 17 section f. This research is a normative juridical research with explanatory typology and the type of the data is secondary data which is collected with the documentary study. The result of the research related to the case is about nonauthorize of a Notary in creating a deed which is made the deed become not authentic and have to be asked for the cancellation to the court. The existence of legal certainty for the application of sanction in every violation which is done by Notary in running his position will create the same opinion about the application of the sanction in order to expected firmed and create chary effect for Notary in Indonesia.

Abstrak :
Skripsi ini mencoba untuk menganalisa masyarakat konsumen yang ada pada era kontemporer menggunakan teori masyarakat konsumen miliki Jean Baudrillard melalui bukunya yang berjudul The Consumer Society. Penulisan ini ingin menunjukan bahwa di dalam mengkonsumsi suatu objek, manusia tidak lagi mementingkan nilai guna dari suatu objek tersebut, melainkan nilai tanda dari suatu objek. Dapat dikatakan bahwa terdapat pergeseran makna dari kegiatan konsumsi yang terdapat pada masyarakat tersebut. Masyarakat saat ini dapat dikatakan juga sebagai masyarakat konsumen, karena sebagian besar masyarakat tersebut telah mengalami pergeseran makna dalam mengkonsumsi suatu objek. Hal ini dikarenakan bahwa di dalam masyarakat konsumen akan selalu terdapat budaya massa yang memiliki kekuatan untuk memberikan pengaruh kepada masyarakat untuk terus mengkonsumsi suatu objek. Budaya massa ini memberikan dampak yang buruk bagi masyarakat konsumen sehingga membuat masyarakat ini akan kehilangan otentisitas dirinya. Banyak faktor yang sebenarnya tidak disadari oleh masyarakat konsumen dalam mengkonsumsi suatu objek dan hal tersebut lah yang ingin ditunjukan dalam penulisan karya ini. ......This undergarduate thesis tries to analyze consumer societies in the contemporary era, using the consumer societies theory of Jean Baudrillard through his book called The Consumer Society. This undergraduate thesis showed that in the consuming an object people didn’t see the use value from that object but they only saw the sign value of an object. There is a shift in the meaning of consumption in the society. The society right now also says as a society consumers, because most of those society has experienced shifts meaning in consume any object. It because that in consumer society will always guiler mass culture which having a power to give impact towards community to consume an object. These mass culture povided the bad effect for the consumer society untill all those people in that society lost their authenticity. Many factors which are not realized by consumers society in consuming an object and this analysis will show all those factors.

Abstrak :
Akta Notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN). Pasal 44 UUJN mengatur bahwa Notaris, penghadap dan minimal 2 (dua) orang saksi harus menandatangani akta segera setelah akta dibacakan. Namun bagaimana status keabsahan akta Notaris serta pertanggungjawaban Notaris terhadap akta yang penandatanganannya tidak dilakukan bersama oleh para pihak dihadapan Notaris. Dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan dengan pendekatan yuridis-normatif, penelitian ini mengamati dan menganalisa dengan seksama bahan hukum primer dan sekunder guna memperoleh kesimpulan terhadap pokok permasalahan yang diangkat. Hasil penelitian menghasilkan kesimpulan bahwa UUJN dan peraturan lain (KUHPerdata, KUHPidana) telah mengatur baik secara tersirat maupun tersurat tentang penandatanganan akta yang harus dilakukan secara bersama-sama. Dengan demikian pelanggaran terhadap ketentuan tersebut mengakibatkan hilangnya otentisitas akta Notaris dan hanya memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan dan bagi pihak yang menderita kerugian dimungkinkan untuk menuntut ganti rugi kepada Notaris yang bersangkutan sebagaimana diatur dalam Pasal 84 UUJN, Notaris juga bisa dijatuhi sanki administratif dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia serta dapat dituntut secara pidana berkenaan dengan keterangan palsu dalam akta tentang proses penandatanganan akta. Kemudian untuk meningkatkan kinerja Notaris dalam melaksanakan jabatannya agar sejalan dengan peraturan perundang-undangan, sudah sepatutnya Notaris secara personal dapat menjaga integritasnya dalam menjalankan fungsi dan tugasnya sebagai Pejabat Publik serta untuk menjamin agar Notaris dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sejalan dengan peraturan yang berlaku, seharusnya Notaris aktif memberikan penyuluhan kepada semua klien tanpa terkecuali tentang aturan standar mengenai pembuatan akta agar akta yang dibuat terjamin otentisitasnya, terakhir, Notaris juga sepatutnya memperhatikan dan mengamalkan Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik. ......Notary deed is an authentic deed, which is made by or passed before a Notary based on the format and procedures stipulated under Law No. 30 of 2004 regarding Notary (Notary Law). Article 44 of the Notary Law regulates that Notary, appearer and minimum 2 (two) witnesses must execute the deed after such deed has been read to the parties. What about the authentically of the Notary deed as well as the responsibility of the Notary towards a deed which execution is not being conducted by the parties before a Notary. By using the literature research method with juridical- normative approach, this research observing and thoroughly analyzing the primary and secondary legal materials in order to obtain a conclusion towards the main issue which is being raised. The result of the research concluded that the Notary Law and other regulations (Indonesian Civil Code, Indonesian Criminal Code) have regulated, whether expressly or un-expressly, that the parties must jointly sign the deed. Therefore, as regulated under Article 84 of the Notary Law, a violation towards such provision has causing the lost to the authentically of the Notary deed and such deed only has the authentication power as a private deed, and for the party who suffers loss may demand for a compensation to the said Notary. The Notary can also be imposed with an administrative sanction by the Minister of Law and Human Rights and the said Notary can also be charged under criminal law in relation to the forged information regarding the execution process of the deed. In order to enhance the work performance of the Notary to be in line with ihe laws and regulations, the Notary then personally must maintain its integrity in conducting its function and duty as a Public Officer; and to guarantee that the Notary must, in conducting its function and duties in accordance with the prevailing laws and regulations, actively provide information to all of its client regarding the Standard rules on the incorporation of the deed so the authentically of such deed is guaranteed. Finally, the Notary must also observing and conducting the General Good Corporate Governance.

Abstrak :
Notaris adalah satu-satunya pejabat umum yang berhak membuat akta otentik sebagai alat pembuktian yang sempurna. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris mengatur secara spesifik mengenai kewajiban dan kewenangan Notaris, serta mengatur bentuk dan tatacara pembuatan akta Notaris atau lebih dikenal dengan persyaratan formal akta Notaris. Agar akta yang dibuat di hadapan Notaris atau dibuat oleh Notaris mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, harus memenuhi aspek formal, lahiriah, dan materiel. Apabila akta Notaris tidak memenuhi salah satu atau beberapa aspek tersebut, maka akta Notaris tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum yang sempurna dan menjadi akta di bawah tangan atau batal demi hukum. Minuta Akta Notaris dipegang oleh Notaris dengan seketika menjadi arsip Negara dan terhadap para pihak hanya diberikan salinan akta, sedangkan Fotokopi Minuta Akta hanya dapat diberikan apabila sudah mendapat persetujuan dari Majelis Pengawas Daerah, dalam hal untuk kepentingan proses peradilan. Pelanggaran atas hal-hal tersebut maka Notaris dapat dikenakan sanksi, yaitu berupa tuntutan ganti rugi, bunga dan biaya, dengan mengajukan gugatan ke pengadilan, serta sanksi berupa teguran lisan, tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat atau dengan tidak hormat, sebgaimana yang dinyatakan dalam Pasal 84 dan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

---

The only public official who has the right in making of authenticity act as a complete evidence is Notary. Constitution Number 30 year of 2004 of Notary?s position has regulated a Notary obligation and authorization as with to set a form and procedure to compose a Notary?s act or known as a formal Notary act requirements. In order the deed made by Notary or before Notary shall have power in full proven, they must have aspects formal, intrinsic and material aspect. When Notary deed do no meet one of few aspect, so deed Notary has not complete power in law and become an illegal deed or abolish by law. Notary deed which hold by Notary instantaneously become state?s archive and provided only to parties copy of deed. Notary shall be fined sanction in line with this violations such as compensation, interest and expenses by submitting claim to court and imposing sanction of oral or legal notice, temporary discharge, respectfully or disrespectfully discharge as it stated on articles of 84 and 85 Constitution Number 30 year 2004 of Notary?s Position.

Abstrak :
ABSTRAK
Adanya pengecualian kewajiban Notaris dalam membacakan akta sebagaimana diatur dalam pasal 16 ayat (7) Undang-Undang Jabatan Notaris melatar belakangi penelitian ini, karena pengaturan kewajiban pembacaan akta oleh Notaris dalam Undang-Undang Jabatan Notaris malah menyebabkan timbulnya persepsi seakan-akan membacakan akta sudah menjadi tidak wajib lagi sifatnya, yaitu dalam praktek berubah dari wajib menjadi fakultatif karena adanya aturan tersebut. Permasalahan yang diangkat ialah bagaimana pelaksanaan pasal 16 ayat (7) Undang-Undang Jabatan Notaris, kewajiban Notaris dalam membacakan akta, dan apakah tanggung jawab Notaris terhadap akta yang dibuatnya apabila akta tersebut tidak dibacakan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dalam bidang Kenotariatan yang sama-sama mengatur tentang kewajiban pembacaan akta yang berkaitan erat dengan otentisitas akta yang dibuat. Dalam penulisan tesis ini, digunakan metode penelitian yuridis normatif yang bertujuan untuk menelaah asas-asas hukum dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat preskriptif. Selain itu, pendekatan penelitian menggunakan penelitian kepustakaan, dikarenakan pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan yang lebih banyak dilakukan pada data sekunder yang terdapat di perpustakaan. Analisa dilakukan terhadap suatu contoh kasus yang berhubungan dengan suatu akta yang tidak dibacakan, untuk menemukan dimana letak pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris dan selanjutnya dikaji sesuai Undang-Undang terkait yang menjadi dasar hukumnya. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan jika kelalaian Notaris dalam hal tidak membacakan akta akan berakibat hilangnya keotentisitasan akta. Akta yang tidak memiliki otentisitas hanya akan menjadi akta bawah tangan yang tentu saja akan merugikan para pihak yang terikat di dalamnya. Oleh sebab itu, fungsi Notaris yang sangat penting dalam kaitannya pada kekuatan hukum akta, mengharuskan adanya pengawasan lebih dari Dewan Kehormatan ataupun para pihak terkait untuk menghindari adanya cacat atau dibatalkannya akta di kemudian hari.

---

Abstract
Notary in the presence of duty exemption deed reads as stipulated in article 16 paragraph (7) Notary Law background of this research, for setting liability in the reading of the deed by the Notary Law Notary in fact led to the perception as if reading the deed was to be no longer mandatory in nature which in practice changed from mandatory to facultative because of the rule. The issue raised is how the implementation of Article 16, paragraph (7) Notary Law, Notary obligation in the deed read, and whether the responsibility of the notary deed made when the deed was not read. The purpose of this research is to review the legislation relating to the Notary in the field are equally set on reading the deed obligations which are closely related to the authenticity of the deed made. It used research method aimed at normative juridical examines of the legal principles in the legislation that is prescriptive. Instead of use of literature research, due to Data collected with a more literary study conducted on secondary data contained in the library. Analysis conducted on a sample of cases related to a deed that is not read, to discover where the location of offenses committed by a notary and then assessed according to the Act related to the legal basis. Based on the results of research can be summed up if negligence of in cases not reading the Notary deed will result in the loss of authentically deed. Deed whom has not only the authenticity of the deed will be under the hand which of course would be detrimental to the parties concerned in it. Therefore, the notary function is very important in relation to the force of law act, requires more supervision of the Honorary Board or the parties concerned to avoid any defects or cancellation of the deed at a later date.

Abstrak :
Tesis ini dilatarbelakangi oleh adanya pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Notaris terhadap aktanya dan menimbulkan kerugian bagi para penghadap, sehingga dalam tesis ini dibahas mengenai keabsahan dan otentisitas Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang tidak dibacakan oleh Notaris. Akta tersebut dibuat oleh Notaris tidak dibacakan dihadapan para penghadap. Jenis penelitian dari tesis ini adalah penelitian hukum dengan menggunakan bentuk penelitian yuridis-normatif dan tipe penelitian deskriptif analisis. Adapun hasil yang diperoleh dari penelitian adalah keabsahan dan otentisitas akta Notaris sebagai akta otentik harus mempunyai kekuatan nilai pembuktian yaitu berdasarkan syarat materil dan syarat formil. Pasal 38 Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Pasal 16 ayat 7 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris harus dipenuhi yaitu berupa kelengkapan awal akta, badan akta dan akhir akta. Agar terpenuhinya keabsahan dan otentisitas akta tersebut apabila tidak dilakukannya pembacaan terhadap akta tanpa dikehendaki oleh para penghadap maka akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan. Akibat hukum terhadap akta yang tidak dibacakan ini membuat akta mengalami degradasi, yaitu mengalami penurunan mutu atau kemunduran atau kemerosotan status, dalam hal arti posisinya lebih rendah dalam kekuatan sebagai alat bukti, dari kekuatan bukti lengkap dan sempurna menjadi permulaan pembuktian seperti akta di bawah tangan dan dapat memiliki cacat hukum yang menyebabkan kebatalan. Notaris yang tidak membacakan akta tersebut mendapatkan sanksi. Sanksi yang diberikan berupa Sanksi Perdata yaitu menurut Pasal 85 Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris berupa ganti kerugian.

---

The background of the thesis is the case of legal violations committed by Notary against his deed and caused disadvantages to the appearers, so this thesis discussed the validity and authenticity of the Deed of Sale and Purchase Agreement which was not presented by the Notary. The Deed was not presented and read out in front of the appearers. This type of research is the law study, using juridical-normative study form, and descriptive analysis. The results obtained from the study were the validity and authenticity of the Notary`s deed as authentic deed which shall have the strenght of evidentiary value based on the terms of material and formal requirements. Article 38 of Law No. 2 of 2014 on the Amendment of Act No. 30 of 2004 concerning Notary Position must be fulfilled in the form of completeness of heading, body and closing of he deed. In order for the fulfillment of the validity and authenticity of the deed, if reading out the deed was not performed without the appearers pretension then the deed only has the strength of evidence as privately made deed. The legal consequences of the non presented and read out deed will cause a deed to be degraded, experiencing a degraded or deterioration of status, means the deed`s position is lower in strength as an evidence, from the strength of complete and perfect evidence to the initial of evidentiary such as privately made deed and may have a legal flaw that causes nullification. Notaries who do not present and read out the deed get penalized. The sanctions provided in the form of civil sanctions that according to Article 84 of Law No. 2 of 2014 on the Amendment of Act No. 30 of 2004 Concerning the Notary, i.e indemnity.