Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Diumumkannya Konsepsi Presiden pada tanggal 21 Februari 1957 telah meniadi landasan pokok berubahnya sistem kenegaraan secara fundamental. Konsekuensinya kurang dari satu bulan setelah konsepsi itu kabinet Ali Sastroamidjoyo II jatuh dan digantikan oleh kabinet karya pimpinan PM.IR.H.Djuanda. Kabinet Djuanda notabene adalah pembawa amanat konsepsi tersebut. Di masa kabinet ini Pula-lah Presiden menaumumkan Dekrit Presiden pada tanggal 5 Juli 1959. Dekrit ini menandai runtuhnya sistem pemerintahan Demokrasi Liberal menjadi Demokrasi Terpimpin. Sementara itu Angkatan Darat terlibat peselisihan serius dengan Presiden. Kepala Staff Angkatan Darat Jend.A.H.Nasution menganggap tindakan Presiden sudah ekstra-konstitusiona1. Sebaliknya Presiden menganggap Nasution selalu merongrang wibawa dan kekuasaannya. Dalam kondisi seperti inilah PKI berusaha memancing di air keruh, dengan memperkuat basis politiknya dan melemahkan posisi pihak lain, yaitu partai politik yang anti PKI. Ternyata tokoh-tokoh politik yang anti PKI dan AD mempunyai visi yang sama untuk membentuk suatu forum yang berfungsi sebagai badan kerja-sama. Forum itu bernama Liga Demokrasi. Dalam Liga demokrasi disusunlah suatu strategi perjuangan untuk menghadapi kekuasaan Presiden yang semakin otoriter dan sekaligus menghilangkan pengaruh PKI dari pentas politik nasional. Bagaimanapun Liga Demokrasi merupakan kelompok resmi pertama (sejak diberlakukannya Dekrit Presiden) yang secara frontal berani mengecam kebijakan-kebijakan Presiden. Hal ini menandakan bahwa: pertama, konsep Demokrasi Terpimpin tidak sepenuhnya diterima oleh kalangan politisi partai, kedua, terbukti bahwa terjadi ketidaksesuaian paham antara AD dengan Presiden dalam hal pengejawantahan konsep Terpimpin dari kata Demokrasi Terpimpin.

Abstrak :
Tesis ini memfokuskan diri pada upaya untuk mengetahui hubungan antara komposisi anggota DPR/MPR(S) dengan penerimaan dan penolakan laporan pertanggungjawaban Presiden atau untuk menjawab tentang bagaimana pengaruh komposisi anggota DPR/MPR(S) terhadap penerimaan dan penolakan laporan pertanggungjawaban Presiden. Dengan asumsi dasar bahwa dengan komposisi anggota DPR/MPR(S) yang berbeda-beda maka akan mempengaruhi penerimaan dan penolakan laporan pertanggungjawaban Presiden. Pada dasarnya perkembangan pertanggungjawaban Presiden dapat dikelompokkan menjadi tiga kelompok yaitu pertanggungjawaban masa Orde Lama, pertanggungjawaban masa Orde Baru dan pertanggungjawaban masa Orde Reformasi. Dari hasil penelitian dapat diambil suatu kesimpulan bahwa pada masa Orde Lama komposisi anggota DPR/MPR(S) yang membentuk format politik yang mendukung Presiden Soekarno mengakibatkan Presiden Soekarno diangkat sebagai Presiden seumur hidup. Selain dari pada itu juga bahwa komposisi anggota DPR/MPR(S) yang mem-bentuk format politik yang mendukung Soeharto mengakibatkan pertanggungjawaban Presiden Soekarno (NAWAKSARA dan pelengkapnya) ditolak, dan komposisi anggota DPR/MPR(S) yang membentuk format politik yang mendukung Soeharto mengakibatkan pertanggungjawaban Presiden Soekarno diberhentikan sebagai Presiden. Pada masa Orde Baru diperoleh kesimpulan bahwa komposisi anggota DPR/MPR(S) yang membentuk format politik yang mendukung Soeharto mengakibatkan Soeharto diangkat sebagai pejabat Presiden. Selain dari pada itu juga bahwa komposisi anggota DPR/MPR(S) yang membentuk format politik yang mendukung pejabat Presiden Soeharto mengakibatkan Soeharto diangkat sebagai Presiden. Komposisi anggota DPR/MPR(S) yang membentuk format politik yang mendukung Presiden Soeharto mengakibatkan laporan pertanggungjawaban Presiden Soeharto selalu diterima dan ia diangkat kembali sebagai Presiden. Selanjutnya pada masa Orde Reformasi diperoleh kesimpulan bahwa komposisi anggota DPR/MPR(S) yang membentuk format politik yang mendukung Presiden Soeharto mengakibatkan tidak ada pertanggungjawaban sebelum ia lengser keprabon. Selain dari itu bahwa komposisi anggota DPR/MPR(S) yang membentuk format politik yang reformis non demokratis mengakibatkan laporan pertanggungjawaban Presiden Habibie ditolak. Dengan demikian hasil penelitian dalam tesis ini mendukung hipotesisnya, yaitu bahwa ternyata memang ada pengaruh antara komposisi anggota DPR/MPR(S) terhadap penerimaan dan penolakan pertanggungjawaban Presiden di Indonesia.

Abstrak :
Penelitian mengenai objek ini telah dimulai sejak November 1991 dengan cars penelusuran literature. Berbagai perpustakaan dan Arsip Nasional yang berada di Jakarta telah memberikan sumbangan yang sangat berharga berupa number primer dan sekunder. Berdasarkan penelusuran literatur menunjukkan benang merah dari berbagai rencana dan pelaksanaan pembangunan yang telah dijalankan. Rencana pembangunan dari Panita Pemikir Siasat Ekonomi, Rencana Urgensi Perekonom.ian, Rencana Pembangunan Lima Tahun dan Pembangunan Nasional Semesta Berencana. Pada. dasarnya tema utama berbagai rencana pembangunan tereebut adalah transformasi ekonomi yaitu dari ekonomi kolonial ke ekonomi nasional atau mengubah struktur ekonomi kolonial ke struktur ekonomi nasional. Ternyata dalam rencana dan pelaksanaannya berbagai rencana pembangunan tersebut selain memiliki segi-segi ekonomi ternyata tidak terlepas dari situasi politik Indonesia. Gangguan-gangguan dan kemacetan-kemacetan dalam pelaksanaan rencana pembangunan tersebut ternyata banyak ditentukan oleh kondisi politik. Sebagai fokus permasalahan Rencana Pembangunan Ekonomi Indonesia yang disebut Rencana Rencana Pembangunan Berencana Delapan Tahun (Penasbeda) sarat dengan gagasan Ekonomi Terpimpin untuk men]bangun sosiatisme Indonesia yang banyak dipengaruhi pemikiran Presiden Sukarno dan tidak terlepas pula pengaruh situasi politik internasional, di mana Dunia Ketiga pada umumnya. Untuk melaksanakan gagasan Ekonomi terpimpin dibentuk Dewan Perancangan Nasional (Depernas) yang ternyata lebih merupakan badan politik bukan badan teknik. Cetak biru Pembangunan Nasional Semesta Berencana yang dihasilkan Depernas meliputi jangka waktu dari tahun 1961-1969. Depernas membuat rencana pembangunan yang dipenuhi target mencapai pertumbuhan sebesar 10%-12% per tahun. Untuk mencapai target tersebut dibuat Proyek A dan Proyek B, diharapkan Proyek B akan menjadi lokomotif bagi pelaksanaan rencana pembangunan tersebut. Sementara situasi politik Indonesia tidak memungkinkan bagi pelaksanaan berbagai proyek yang telah direncanakan berbagai kendala diantaranya masalah pembebasan Irian Barat, salah urus telah menyebabkan beban perekonomian yang berat. Permasalah ekonomi mengakibatkan ekonomi Indonesia menuju kehancuran_ Untuk mengendalikan perekonomian tersebut lahir kebijaksanaan Deklarasi Ekonomi (Dekon) yang bertentangan dengan doktrin Ekonomi Terpimpin. Selanjutnya pemerintah melakukan tindakan pembubaran Depernas dan membentuk Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)pada tahun 1963, dengan nama yang Baru Pola Ekonomi Perjuangan. Dengan demikian rencana pembangunan ekonomi pada masa Demokrasi Terpimpin dengan resmi dinyatakan gagal.

Abstrak :
ABSTRAK
Skripsi ini membahas berbagai pemikiran Ajip Rosidi di dalam novel Anak Tanah Air. Tujuan penelitian ini adalah untuk menunjukkan dan menganalisis berbagai pemikiran Ajip Rosidi di dalam novel ATA. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitik. Pendekatan dilakukan dengan pendekatan sosiologi sastra, yakni hubungan sastra dengan pemikiran. Dari penelitian ini ditemukan berbagai pemikiran Ajip Rosidi terkait permasalahan di masyarakat yang mencakup aspek sosial, budaya, kesenian, dan politik pada tahun 1950 hingga 1965.

---

ABSTRACT
This thesis discusses various opinions of Ajip Rosidi in his novel titled Anak Tanah Air. The aim of this research is to reveal and analyze the opinions of Ajip Rosidi written in the novel Anak Tanah Air. The method used in this research is descriptive analysis method. This research approaches the relation between literature and the writer rsquo s opinion by taking sociology of literature approach. From this study, it is found that there are various opinions of Ajip Rosidi related to problems emerged in the society between 1950 and 1965 which appear in many aspects of life, including social, culture, art, and politics.

Abstrak :
ABSTRACT
Tampaknya pertanyaan tentang Orde Baru tidak lagi fokus pada kapan dimulai tetapi apa dan mengapa Orde Baru itu bisa berhasil mengakhiri sebuah rezim (Orde Lama) yang sejak awal, sehari setelah Proklamasi dikumndangkan, yakni 18 Agustus 1945, ditetapkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) menjadi implementor nilai nilai dasar dan ideologi negara dalam membangun sistem demokrasi yang berkepribadian Indonesia. Dengan demikian pendidikan sejarah nasional tidak secara parsial dan deterministik mematok sebuah momen seakan akan itulah awal mula sejarah padahal momen itu lebih mendeskripsikan kepentingan penguasa ketimbang apa yang diklaim jati diri bangsa yang seharusnya dilaksanakan secara murni dan konsekuen (bukan terutama kemarin tetapi) hic et nunc (sekarang dan di sini). Filsafat tentang sejarah terletak pada pemikiran di balik apa yang nyata terjadi

Abstrak :
Ketika terjadi peristiwa berdarah G 30 SIPKI tanggal 30 September 1965, masyarakat menginginkan agar Sukarno segera menyelesaikan masalah tersebut. Penyelesaian yang dinanti tak kunjung tiba ditambah kondisi ekonomi semakin memburuk mengakibatkan masyarakat mengambil jalan pintas, turun ke jalan menuntut agar PM dan ormas-ormasnya dibubarkan. Gema tuntutan itu semakin menguat dengan dukungan mahasiswa yang menjadi pelopor gerakan tersebut. Mahasiswa pada masa itu menjadi tumpuan masyarakat yang haus akan keadilan. Dengan berbagai cara mahasiswa mengupayakan agar Sukarno mengadili PM dan memperbaiki situasi ekonomi yang semakin parah. Untuk mendukung aksi, mereka pada tanggal 25 Oktober 1965 mendirikan Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAM1). Bahkan mereka mendirikan surat kabar yang berskala nasional yaitu Harian KAMI . Harian KAMI secara resmi diterbitkan oleh mahasiswa pada tanggal 17 Juni 1969 dengan tujuan mendukung kegiatan-kegiatan yang dilakukan KAMI dan menyebarluaskan keseluruh Indonesia. Program yang menonjol dari mahasiswa pads saat itu adalah TRITURA. Harian ini kemudian dengan cepat menjadi popular. Meskipun hanya sebatas koran mahasiswa, namun berita-berita yang disajikan cukup menarik perhatian umum. Disisi lain pada saat itu cukup tanggap pada keadaan negaranya. Para pengelola Harian KAMI berasal Bari orang-orang muda dan ketika peristiwa 30 September meletus PKI kemudian mendapat tekanan, orang-orang muda ini memanfaatkan momentum tersebut untuk menyalurkan aspirasi politiknya dan terlibat aktif bersama Angkatan Darat untuk meruntuhkan sistem Demokrasi Terpimpin yang dianggap menguntungkan PKI sekaligus menjatuhkan Sukarno. Tumbangnya kekuasaan Orde Lama, dan lahirnya Orde Baru tidak bisa dilepaskan dari peranan mahasiswa termasuk Harian KAMI didalamnya, yang merupakan corong suara mahasiswa. Tokoh-tokoh angkatan 66 seperti : Nona Anwar Makarim, Ismid Hadad, Cosmas Batubara, Emil Salim, Marie Muhamad, Anis Ibrahim dan Eka M Jamaan adalah sosok individu-individu yang memberi corak dan arah politik Harian KAMI. PKI adalah kekuatan politik yang menjadi sasaran kritikan keras harian ini. Koran mahasiswa ini secara frontal mengecam semua sepak terjang partai tersebut dalam kancah politik Indonesia yang selama ini dipayungi oleh sistem Demokrasi Terpimpin. Harian ini menginginkan agar PKI dibubarkan dan diadili karena mereka telah melakukan dosa besar dengan meletusnya peristiwa 30 September I965. Tokoh-tokoh yang dianggap PM seperti Subandrio dan Aidit dan tokoh lainnya seringkali mendapat kecaman keras dari harian ini. Sosok Sukarno dikecam harian ini karena Sukarno tidak segera menindak PKI dan sistem politik Demokrasi Terpimpinnya yang dianggap banyak menguntungkan PKI, dan harian mahasiswa ini menginginkan Sukarno mundur dan mempertanggungjawabkan sepak terjang politiknya yang mereka anggap telah menyimpang. Mereka juga mengkritik kekuatan-kekuatan yang masih bersimpati atau mendukung PKI seperti PNI ASU (PNI Ali Surahman). Pada tanggal 21 Januari 1974 merupakan akhir dari sepak terjang Harian KAMI. Peristiwa Malapetaka Lima Belas Januari (MALARI) telah mengakibatkan dibreidelnya beberapa koran nasional termasuk Harlan KAMI didalamnya. Pembreidelan ini membuktikan bagaimana konsistennya harian ini dalam menempatkan posisinya sebagai pembela keadilan dan kebenaran yang selalu menjadi landasan berpikir maupun bertindak para mahasiswa Indonesia.

Abstrak :
Transformasi pada elemen-elemen fisik merupakan fenomena penting yang menentukan perkembangan struktur fisik dan morfologi kota karena terjadinya aktivitas dan pergerakan fungsi penguasa, penduduk, dan semua pengguna kota. Hal ini karena elemen-elemen fisik menentukan penggambaran mental dari pandangan masyarakat terhadap kota yang menyimpan ciri unik tersendiri sehingga kota mudah dibedakan dari kawasan lain. Ada lima elemen fisik penting pembentuk kota, yakni tetenger, jalur, kawasan, simpul, dan tepian. Maka dari itu penelitian ini bertujuan untuk menganalisis transformasi elemen-elemen fisik yang terjadi di Pecinan Glodok Jakarta Barat sebagai kawasan sejarah yang sudah meniti tiga era pemerintahan Indonesia yakni Era Reformasi, Orde Baru, Orde Lama, dan bahkan sudah ada dari abad ke-17 jika ditarik ke belakang. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-kualitatif. Data primer didapatkan dari observasi, wawancara mendalam para penghuni, pemetaan kognitif, dan catatan lapangan. Data sekunder didapatkan dari studi literatur. Teknik analisis yang digunakan merupakan conventional content analysis dilanjutkan dengan triangulasi data. Hasil dari penelitian ini memperlihatkan bahwa ada transformasi yang signifikan terhadap elemen-elemen fisik Pecinan Glodok berdasarkan informasi para penduduk dari ragam era pemerintahan Indonesia yang dipengaruhi oleh kebijakan dan peristiwa penting yang terjadi pada tiap era. ......The transformation of the physical elements of a city is a key phenomenon that determines the development of the physical structure and morphology of the city through the activities and movements of the functions of the rulers, inhabitants and all users of the city. The physical element determines the mental representation of how people perceive the city which has its own unique characteristics that makes cities is easily distinguished from other areas. There are five physical elements that make up a city physically: landmarks, paths, districts, nodes, and edges. This study aims to analyze the transformation of the physical elements that occurred in the Glodok Chinatown, West Jakarta, as a historical area that has gone through three periods of Indonesian rule: The Reformation Era, The New Order, and The Old Order. This study used a descriptive qualitative method. Primary data were obtained from observations, in-depth interviews with residents, cognitive mapping, and field notes. Secondary data obtained from literature studies. The analysis technique used is conventional content analysis followed by data triangulation. The results of this study show that there has been a significant transformation of the physical elements of Glodok Chinatown based on information from residents from various eras of Indonesian government that were influenced by policies and important events that occurred in each era.

Abstrak :
Penelitian yang membahas mengenai lembaga Tertinggi Negara yakni Majelis Permusyawaratan Rakyat mendapat perhatian dari masyarakat terutama bagi mereka yang ingin mengetahui lebih lanjut mengenai lembaga tertinggi Negara tersebut. Perjalanan waktu yang panjang sejak diadakannya sidang sidang MPR tersebut, baik di dalam bentuknya sebagai suatu badan yang bersitat sementara (MPRS) maupun dalam bentuk yang sudah tetap. Maka penulisan ini dimak_sudkan untuk membahas persidangan MPRS yang berlang_sung dari tahun 1966-1968. Di tengah-tengah situasi kemelut yang terjadi setelah G.30.S/PKI tersebut maka rakyat yang diwakili oleh golongan muda (KAMI) mengejukan Tritura. Peristiwa ini terus berlanjut hingga dikeluar kannya Supersemar yang bertujuan untuk menjamin keamanan dan kestabilan jalannya pemerintahan. Dengan demikian koreksi yang menyeluruh harus dilakukan orde Baru atas ketetapan-ketetapan orde Lama yaitu dengan mengadakan sidang-sidang MPRS masa Orde Baru tersebut. Dari persidangan tersebut diharap_kan nantinya akan membawa perubahan yang lebih baik di segala bidang dan dapat menyelesaikan persoalan_-persoalan yang muncul di permukaan selama masa transisi dari Orde Lama ke Orde Baru.

Abstrak :
1. Pendekatan yang digunakan: kompatibilitas/inkompatibilitas kepentingan nasional dari negara-neara dan cara merealisasikannya melalui politik luar negeri (rasional, emosional, idiosinkratik) menentukan sifat, corak hubungan/interaksi menjadi: a) kerjasama, aliansi, persekutuan; b) kompetisi, persaingan, rivalitas, permusuhan, clash 2. Hubungan militer Indonesia-Amerika Serikat sejak Proklamasi 17 Agustus 1945 sampai saat ini, berfluktuasi dari periode ke periode meskipun secara menyeluruh cukup baik/correct (tidak pernah bermusuhan) 3. Periodisasi tinjauan: periode revolusi kemerdekaan 194501950; periode percobaan demokrasi liberal 1950-1959; periode demokrasi terpimpin/orde lama 1959-1965; periode demokrasi pancasila/orde baru 1965-1998; periode pasca soeharto 1998-...