Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
This work proposes a new approach to welfare: a social policy that goes beyond simple income maintenance to foster individual initiative and self-sufficiency. It argues for an asset-based policy that would create a system of saving incentives through individual development accounts

Abstrak :
Untuk mengatasi kebutuhan akan perumahan yang semakin meningkat, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sejak tahun 1980-an telah mulai membangun Rumah Susun Sederhana (Rusuna) dengan konsep milik atau sewa. Seiring dengan semakin banyaknya persoalan dalam pengelolaan rusunami, maka mulai tahun 2001, Pemprov. DKI Jakarta hanya membangun rusunawa untuk pemenuhan hunian Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Saat ini telah terbangun sekitar 14ribu unit Rusuna yang tersebar di lima wilayah kota adminstrasi Jakarta. Dalam memenuhi kebutuhan rumah bagi MBR hasilnya terkadang tidak memberi dampak kepuasan terhadap penyewa. Beberapa kasus yang terjadi akibat lokasi rusunawa yang jauh dari kegiatan penghuni. Begitu juga kekurangan beberapa fasilitas rusunawa yang tidak dilengkapi atau dipenuhi oleh pengelola rusunawa. Penelitian ini secara umum dilakukan untuk mengetahui bagaimana kebijakan Pemprov. DKI Jakarta dalam pembangunan rusunawa untuk pemenuhan perumahan orang miskin sedangkan secara khusus dilakukan untuk mengetahui persepsi tingkat kepuasan penghuni rusunawa terhadap 23 variabel rusunawa yang mempengaruhi kepuasan tinggal penghuni. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dan kuantitatif dengan melakukan wawancara semi terstruktur dan kuisioner. Dari hasil penelitian terungkap bahwa: Pemprov. DKI Jakarta saat ini sedang meningkatkan pembangunan rusunawa sebanyak 50 ribu unit hingga tahun 2017 dengan penyediaan anggaran pembangunan rusunawa yang maksimal, melakukan kerjasama dengan pemerintah pusat dan pihak swasta serta berbagai upaya dilakukan dalam penyediaan lahan untuk pembangunan Rusunawa. Secara keseluruhan persepsi penghuni rusunawa puas dengan layanan rusunawa yang ditunjukkan dengan nilai CSI 79%. Ada enam variabel rusunawa yang perlu ditingkatkan layanannya, yaitu: kamar mandi/toilet; layanan pengumpulan dan pengangkutan sampah; layanan listrik; pasar; sekolah dan angkutan umum.

---

To address the need for housing is increasing, Jakarta Provincial Government since the 1980s have begun to build simple Flats (Rusuna) with the concept of ownership or lease. Along with the many problems in the management of rusunami, starting in 2001, the provincial government. Jakarta only build residential high-rise apartments for the fulfillment of Low-Income Communities (MBR). When this has been awakened around 14ribu Rusuna units in 13 locations across five regions of Jakarta city administration. In meeting the needs of low-income homes are sometimes the result does not give effect to the tenant satisfaction. Some cases that occur due rusunawa location away from the activities of residents. So is the shortage of public housing facilities that are not equipped or met by the manager rusunawa. This study is generally performed to determine how the provincial government policy. DKI Jakarta in the construction of public housing for the poor housing fulfillment while specifically conducted to determine the perception of the level of occupant satisfaction rusunawa rusunawa to 23 variables that affect the living occupant satisfaction. The method used in this research is qualitative and quantitative methods to conduct semi-structured interviews and questionnaires. From the results of the study revealed that: the provincial government. Jakarta is currently increasing public housing development of 50 thousand units by 2017 with the provision of public housing development budget maximum, cooperating with the central government and the private sector as well as the efforts made in the provision of land for the construction of Rusunawa. Overall perception of the occupants rusunawa satisfied with the service rusunawa indicated by the value of 79% CSI. There are six variables that need to be improved rusunawa services, namely: bathroom / toilet; garbage collection and transportation services; electrical services; market; schools and public transit.

Abstrak :
Penelitian di negara berkembang yang menghubungkan produksi perikanan budidaya dengan pengentasan kemiskinan. Namun, hanya sedikit dari penelitian tersebut menyelidiki hubungan antara perikanan budidaya dengan tiga indikator kemiskinan yaitu; persentasi penduduk miskin, indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang hubungan produksi perikanan budidaya dengan pengentasan kemiskinan di Indonesia. Secara khusus, penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisa seberapa besar dampak produksi perikanan budidaya dalam pengurangan kemiskinan lewat tiga indikator kemiskinan tersebut di atas. Berkaitan dengan metodologi, penelitian ini menggunakan fixed effect dan random effect model untuk mengestimasi hubungan antara produksi perikanan budidaya dengan ketiga indikator kemiskinan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa produksi perikanan budidaya memiliki dampak positif dalam pengurangan kemiskinan berdasarkan tiga indikator kemiskinan yang digunakan tersebut. Namun, kekuatan sector ini dalam menekan angka kemiskinan berdasarkan ketiga indikator tersebut terlihat lemah. Dengan membandingkan hasil estimasi tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota, dampak peningkatan produksi perikanan budidaya dalam mengentaskan kemiskinan hanaya kuat di tingkat provinsi. Dengan mengambil koefisien produksi pada masing-masing indikator kemiskinan, sector ini memberikan pengaruh yang positif dalam mengurangi persentase orang miskin dan indeks kedalaman kemiskinan pada tingkat provinsi. Sementara pada tingkat kabupaten/kota, peningkatan hasil produksi perikanan budidaya hanya membengaruhi persentase orang miskin. ......There are number of studies in developing countries which are connecting aquaculture production and poverty reduction. However, only few of them have been conducted to investigate the relationship between aquaculture and poverty though three indicators namely, percentage of poor people, poverty gap and poverty severity. This paper aims to answer a question regarding relationship between aquaculture production and poverty reduction in Indonesia. Specifically, the paper is intended to analyze how big the impact of aquaculture production to reduce poverty in Indonesia through three indicators of poverty, namely, percentage of poor people, poverty gap and poverty severity. In term of methodology, the research applies fixed effect and random effect model to estimate the relationship between of them. Results show that aquaculture production has positive impact in reducing poverty based on three indicators of poverty namely, percentage of poor people, poverty gap and poverty severity. However, power of this sector seems to be weak. By comparing provincial level results and districts and municipalities results, increasing in aquaculture production is only stronger in level of provinces. Taking the coefficient of the production to each poverty indicators, this sector affects reducing poverty in percentage of poor people and poverty gap in provincial level. Meanwhile, the production only affects poverty at percentage of poor people in districts and municipalities level.