Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Skripsi ini membahas tentang lembaga ombudsman di Indonesia, utamanya pada masa Komisi Ombudsman Nasional dan perubahannya dengan lahirnya Ombudsman Republik Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan. Pengolahan data yang dilakukan adalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif, sehingga menghasilkan data deskriptif analitis. Dalam menganalisa data yang didapat, penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa Komisi Ombudsman Nasional dan Ombudsman Republik Indonesia merupakan bentuk organisasi yang berbeda dalam lingkup Republik Indonesia, terdapat perubahan wewenang yang ada setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia dan terlihat adanya penguatan secara kelembagaan. ......This thesis talk’s about the condition of ombudsman in Indonesia after the enactment of Act Number 37 Year 2008 About The Ombudsman Republik Indonesia (Ombudsman The Republic of Indonesia). This research is a library typed research. Using qualitative approach to process the data, so the result is an analytic descriptive data. On analyzing the data, the research is using normative law research method. Result of this research shows that the Act Number 37 Year 2008 About The Ombudsman Republik Indonesia had made basic differences in the obligation and the authority of ombudsman in Indonesia, thus at certain point, has made the body stronger. Other than that, after the enactment of Act Number 37 Year 2008, the ombudsman in Indonesia are becoming an independent state agencies, not a part of the organs of state administrations.

Abstrak :
Ombudsman Republik Indonesia adalah lembaga negara yang mempunyai wewenang mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara, serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah. Salah satu produk yang dihasilkan oleh pengawasan Ombudsman adalah Rekomendasi. Namun diketahui bahwa masih ada rekomendasi Ombudsman Republik Indonesia yang tidak dilaksanakan oleh terlapor karena banyak yang menganggap rekomendasi ombudsman tidak wajib dilaksanakan. Rekomendasi Ombudsman juga terkendala belum adanya Peraturan Pelaksana  Undang-Undang terkait tentang pelaksanaan rekomendasi Ombudsman serta sanksi-sanksi yang semestinya diterapkan. Seharusnya Pemerintah mendukung pelaksanaan rekomendasi Ombudsman agar pelaksanaan pelayanan public semakin efektif dan efisien. ...... The Ombudsman of the Republic of Indonesia is a state institution that has the authority to oversee the administration of public services carried out by state and government administrators, including those run by State-Owned Enterprises, Regional-Owned Enterprises, and State-Owned Legal Entities, as well as private or private bodies charged with carrying out services certain public whose part or all of the funds are sourced from the state budget and / or regional budget. One of the products produced by Ombudsman supervision is Recommendation. However, it is known that there are still recommendations made by the Ombudsman of the Republic of Indonesia that are not implemented by the reported party because many consider that the ombudsman’s recommendations are not mandatory. The recommendation of the Ombudsman is also constrained by the absence of implementing regulations relating to the implementation of the Ombudsman’s recommendations and the sanctions that should be applied. The Government should support the implementation of the Ombudsman’s recommendations so that the implementation of public services is more effective and efficient.

Abstrak :
Peran Ombudsman sebagai lembaga pengawas pelayanan publik dalam menjalankan tugas dan kewenangannya merujuk pada ketentuan perundang-undangan yang mengaturnya. Pengawasan pelayanan yang diselenggarakan oleh Ombudsman merupakan unsur penting dalam upaya menciptakan pemerintahan yang baik, bersih, dan efisien serta sekaligus merupakan implementasi prinsip demokrasi yang perlu ditumbuh kembangkan dan di aplikasikan guna mencegah dan menghapuskan penyalahgunaan wewenang oleh aparatur penyelenggaraan negara dan pemerintah. Ombudsman memiliki tugas untuk menerima, memeriksa, dan menindaklanjuti laporan masyarakat terkait tindakan atas dugaan maladministrasi penyelenggara pelayanan publik. Terjadinya maladministrasi merupakan salah satu faktor yang menyebabkan buruknya pelayanan publik. Skripsi ini membahas mengenai peran Ombudsman dalam menangani penyelesaian laporan atas dugaan maladministrasi penyelenggara pelayanan publik. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui pengumpulan data primer dan data sekunder. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa peran Ombudsman menangani penyelesaian laporan sudah memperhatikan tata cara pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat, akan tetapi masih kurangnya prasarana untuk menyampaikan kritik dan saran. Selain itu, Ombudsman juga belum memiliki waktu yang cukup jelas dalam penanganan laporan, karena dilihat dari subtansi permasalahan yang dilaporkan. Dalam menjalankan peranannya dalam menangani penyelesaian laporan, Ombudsman terdapat beberapa kendala dalam menyelesaikan pengaduan masyarakat yaitu kurangnya penegasan dalam peraturan perundang-undangan terhadap masalah sanksi yang diberikan oleh Ombudsman terhadap tidak maksimalnya pelayanan publik, kurangnya pemahaman pelapor mengenai alur penanganan laporan, sumber daya manusia Ombudsman Republik Indonesia yang terbatas, dan minimnya anggaran untuk menangani penyelesaian laporan. ...... The Role of the Ombudsman as a supervisior of public services in carrying out its duties and authority refers to the provisions of the laws and regulations governing it. Oversight of services organized by the Ombudsman is an essential element in the effort to create good, clean and efficient governance, and the application of democratic principles that need to be developed and implemented to prevent and eliminate abuse of authority by state and government apparatus. The Ombudsman has the duty to receive, examine, and follow up on community reports on acts suspected of maladministration of public service providers. The occurrence of maladministration is one of the factors causing poor public services. This thesis discusses the role of the Ombudsman in dealing with the settlement of reports of alleged maladministration of public service providers. This research was conducted by using qualitative approach through primary data collection and secondary data. The results of this study indicate that the role of the Ombudsman in dealing with report settlement has been to pay attention to service procedures and complaints handling of the community, but still lack of infrastructure to convey criticism and suggestions. In addition, the Ombudsman also has not had sufficient time to deal with the report, as seen from the substance of the reported problem. In carrying out its role in handling report completion, the Ombudsman has several obstacles in resolving public complaints, namely the lack of affirmation in the law on sanctions imposed by the Ombudsman on the inability of public services, the lack of journalists 39 understanding of the Report handling flow, the limited human resources of the Republic of Ombudsman Indonesia, and lack of budget to handle report completion.

Abstrak :
Maladministrasi adalah perilaku atau perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut, termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara dan pemerintahan yang menimbulkan kerugian materiil dan/atau immateriil bagi masyarakat dan orang perseorangan. Maladministrasi dapat terjadi dalam bentuk Penundaan Berlarut, tidak memberikan pelayanan, tidak kompeten, Penyalahgunaan wewenang, permintaan imbalan, penyimpangan prosedur, tidak layat atau tidak patut, berpihak, konflik kepentingan, dan diskriminasi. Dalam skripsi ini akan dibahas permasalahan mengenai Jenis Maladministrasi Dalam Penerimaan CPNS. Kemudian tindakan korektif dari Ombudsman RI Terhadap Dugaan Maladministrasi dalam proses tes CPNS. Dan yang terakhir adalah Implementasi saran perbaikan yang telah diberikan Ombudsman RI. Jenis penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang menarik asas-asas hukum penting untuk melakukan penafsiran peraturan perundang-undangan dan penelitian yang menganalisa peristiwa hukum secara kronologis dan melihat hubungannya dengan gejala sosial yang ada. Atas permasalahan tersebut, skripsi ini memiliki kesimpulan bahwa Jenis Maladministrasi dalam Penerimaan CPNS yang dilanggar ialah Prosedur dan Sarana/Prasarana. Tindakan korektif dari Ombudsman RI terhadap Dugaan Maladministrasi dalam proses tes CPNS ialah Respon cepat ombudsman, koordinasi dengan pihak terkait dan pemberian saran perbaikan. Dan terakhir implementasi saran perbaikan yang telah diberikan Ombudsman RI secara umum telah dilaksanakan dengan baik oleh instansi penyelenggaraan penerimaan CPNS  
Maladministration is a behavior or act that is against the law, exceeds authority, uses authority for other purposes than the purpose of the authority, including negligence or neglect of legal obligations in the administration of public services did by the public servant and government which results in material and/or immaterial losses to the community and individuals. Administration can occur in the form of Delayed the services, not providing services, incompetent, abuse of power, requests for compensation, deviations from procedures, improper, partiality, conflict of interest, and discrimination. This thesis will be discuss the problems regarding the Types of Maladministration on selection CPNS process. Then the action of the Indonesian Ombudsman Against Alleged Maladministration on the CPNS selection process. And the last is selective correction implementation given by the Indonesian Ombudsman. Research method that will be used by writer is Normative research, a research method that gathering important law principles for interpretating regulation of constitution, a research that analyze the legal events in chronological way and observing the relationship with existing social events. For this problem, this thesis has a conclusion that the type of maladministration in the CPNS selection process is Procedure and Facilities / Infrastructure. The corrective solution of the Ombudsman against the Alleged maladministration in the CPNS selection process was the rapid response of the ombudsman, coordination with relevant parties and giving corrective solution for improvement. And finally the implementation of the corrective solution that have been given by the Indonesian Ombudsman in general have been carried out well by the implementing agency for the recruitment of CPNS

Abstrak :
Artikel ini menjelaskan salah satu cara bagi pemerintah untuk mencapai kata pemerintahan yang buik dalam lingkup pemerintahan negara, yang memerlukan mekanisme pengawasan dalam sistem birokrasi negara, baik pengawasan internal maupun pengawasan eksternal. Lembaga pengawasan eksternal ini juga di berbagai negara mengenai secara konseptual apa yang dinamakan sebagai Ombudsman, yang dilaksanakan oleh Swedish. Saat ini sudah ada 1/2 negara yang memiliki Ombudsman dengan nama yang berbeda-beda. Keberadaan Ombudsman xaat ini ditujukun unluk meamnpung partisipasi publik yang semakin meluas dalam pengawasan pemerintahan.Hal itu terlihat dari status legal Ombudsman ini Eropa dalam Traktat Uni Eropa yang menunjukan pentingnya keberadaan Ombudsman Uni Eropa.

Abstrak :
makalah ini disampaikan pada forum dialog nasional bidang hukum dan non hukum diselenggarakan oleh BPHN depkumham RI pada tanggal 26-29 juni 2007 di surabaya

Abstrak :
To get scces to good quality public service is the right of every citizen.Unfortunately, the quality of public service in Indonesia is still for below the expectation of the people.......

Abstrak :
ABSTRAK
Kajian dalam Tesis ini membahas mengenai Peran pengawasan Ombudsman RI terhadap penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh aparatur pemerintah. Fungsi dan tugas aparatur pemerintah pada hakikatnya adalah untuk memberikan kesejahteraan bagi rakyat dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Salah satu indikator kesejahteraan adalah pemberian pelayanan publik yang baik oleh aparatur negara kepada masyarakat. Rendahnya kualitas pelayanan publik merupakan salah satu sorotan yang diarahkan kepada birokrasi pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan publik sebagai fokus isu tugas dan wewenang pengawasan Ombudsman RI merupakan sesuatu yang sangat esensial karena proses pelayanan sebagai interaksi antara penyelenggara negara dengan masyarakat merupakan salah satu pintu masuk bagi terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme. Diharapkan dengan adanya Undang-Undang Nomor 37 tahun 2008 tentang Ombudsman RI dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik) dapat terlaksana pelayanan publik secara optimal sehingga dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

---

ABSTRACT
This thesis discusses the oversight role of the Ombudsman of Republic of Indonesia public service performed by government personnel. The functions and duties of the government apparatus is essentially to provide for the welfare of the people in order to realize a just and prosperous society. One indicator of welfare is the provision of good public service to the community by the state apparatus. The low quality of public services is one of the beams that are directed to the bureaucracy of government in providing services to the community. Public service as a focus issue supervisory duties and powers of the Ombudsman of Indonesia is something that is very essential because the service process as the interaction between state officials with the public is one of the entrances to the corruption, collusion and nepotism. Hopefully, by the Act No. 37 of 2008 on the Ombudsman RI and Act No. 25 of 2009 on Public Service) can be implemented in an optimal public service so that it can benefit to the community.

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini membahas mengenai akibat hukum fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Ombudsman Republik Indonesia (ORI) dan Ombudsman Daerah Non ORI (D.I. Yogyakarta) setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 62/PUUVIII/ 2010 tentang Pengujian Undang-Undang No. 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia dan Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Penelitian ini adalah merupakan penelitian hukum normatif dengan melakukan penelitian terhadap data sekunder. Hasil penelitian menyarankan bahwa perlu adanya semacam Memorandum of Understanding atau peraturan bersama untuk mencegah terjadinya tumpang tindih fungsi pengawasan setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi yang tidak melarang Ombudsman Daerah menggunakan nama Ombudsman walaupun tidak berhierarkhis dengan ORI.

---

ABSTRACT
The focus of this study is studying end of result of supervising function of Ombudsman Republik Indonesia (ORI) and Local Ombudsman Non ORI (D.I. Yogyakarta) after Mahkamah Konstitusi Decree No. 62/PUU-VIII/2010 regarding judicial review Act Number 37 of 2009 about Ombudsman of Republic Indonesia and Act Number 25 of 2009 about public services. This research is legal normative research with an investigation by using secondary data.The result of this research suggested that there should be an Memorandum of Understanding between the related parties to prevent in overlapping in supervising after the Mahkamah Konstitusi Decree which allowed local Ombudsman using a name of “ombudsman” eventhough has no hierarchial correkation with ORI.