Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Metode kontrasepsi jangka panjang diharapkan dapat menurunkan fertilitas di Indonesia serta menurunkan angka kematian ibu yang masih cukup tinggi. Oleh karena itu, pemerintah membuat Renstra 2015-2019 dan menargetkan capaian persentase peserta KB aktif MKJP tahun 2017 menurut yaitu 21,7%. (BKKBN,2015). Pemakaian kontrasepsi di Kecamatan Semparuk Kabupaten Sambas Kalimantan Barat tahun 2017 masih didominasi oleh pengguna non MKJP yaitu sebesar 94,46 sementara pengguna MKJP hanya 5,44%. Tujuan penulisan ini untuk menganalisis hambatan keikutsertaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang di Kecamatan Semparuk Kabupaten Sambas Kalimantan Barat Tahun 2019. Penelitian kuantitatif dengan desain potong lintang merupakan metode yang digunakan dalam penelitian ini. Hasil penelitian menerangkan umur dan dukungan suami tidak ada hubungan dengan keikutsertaaan menggunakan Metode kontrasepsi jangka panjang sedangkan pendidikan (p-value=0,039, POR=6,234, CI=1,279-30,396), pengetahuan (p-value=0,002, POR=6,682, CI=2,186-20,426), jumlah anak (p-value=0,024, POR=0,270, CI=0,092-0,792), keterpaparan informasi (pvalue=0,028, POR=3,593, CI=1,226-10,533, dan ketersediaan alat kontrasepsi (pvalue=0,049, POR=3,916, CI=1,090-14,067 mempengaruhi keikutsertaan menggunakan MKJP. Saran penelitian yaitu untuk BKKBN dapat melakukan pengadaan PLKB yang sebagai perpanjangan tangan dari BKKBN untuk menyampaikan informasi tentang kontrasepsi dimasyarakat. Untuk PLKB memberikan informasi kepada pasangan usia subur tentang efek samping alat kontrasepsi, cara mengatasi efek samping, waktu dan jadwal KB, dan Cara menggunakan/pemasangan alat/cara KB. Untuk Penelitian Selanjutnya melakukan penelitian secara kualitatif tentang keikutsertaan MKJP agar bisa mengetahui lebih mendalam tentang alasan ketidakikutsertaan MKJP. Variabelnya dapat ditambah dengan efek samping kontrasepsi yang digunakan, jumlah anak yang diinginkan, kompetensi bidan dalam pemasangan MKJP dan lain sebagainya.

---

ABSTRACT
Long-acting reversible contraceptive methods are expected to reduce fertility in Indonesia and reduce maternal mortality rates which are still quite high. Therefore, the government made the 2015-2019 Strategic Plan and targeted the achievement of the percentage of active LARC family planning participants in 2017 according to 21.7%. (BKKBN, 2015). The use of contraception in the District of Semparuk, Sambas Regency, West Kalimantan in 2017 is still dominated by non-LARC users, which amounted to 94.46 while LARC users were only 5.44%. The aims of this study is to analyze the barriers to the participation of the Long-Term Contraception Method in Semparuk Subdistrict, Sambas District, West Kalimantan in 2019. Quantitative research with the cross-sectional design is the method used in this study. The results of the study explained the age and support of the husband there was no relationship with participation using long-term contraceptive methods while Education (p-value = 0.039, CI = 1.2799-30396, POR = 6.234), knowledge (p-value=0,002, CI=2,186-20,426, POR=6,682), number of children (p-value=0,024, CI=0,092-0,792, POR=0,270,), Information exposure (p-value = 0,028, CI = 1,226-10,533, POR = 3,593), and Availability of contraception (p-value = 0,049, CI = 1.090-14.067, POR = 3.916) affects participation using LARC. Suggestions for research are that the BKKBN can carry out PLKB procurement which is an extension of the BKKBN for convey information about contraception in the community. For the PLKB provide information to couples of childbearing age about the side effects of contraceptives, how to deal with side effects, time and schedule of family planning, and how to use/install a family planning device. For Research Next, conduct research qualitatively about LARC participation so that they can discuss further about the reasons for LARC's participation. The variables can be added to the side effects used, the number of children desired, the competence of midwives in the installation of LARC and so on.

Abstrak :
Although with the help of mobility aid and the use of other senses, people with visual impairment still experience some difficulty when they navigate on the pavement due to the presence of obstacles. This condition happens because they do not rely on the sense of vision. This problem can cause reduction in travel frequency and furthermore may result in social isolation. Based on that, this study aims to understand the safety concern of blind and partially blind pedestrians in pedestrian environments, to understand the relationship between socio-demographic data with safety concern choices and to identify interventions to diminish the danger associated with the pavement based on the need from visually impaired pedestrian. The methods used in this study are Henry Garret's ranking method, the Fisher- Freeman-Halton exact test, and thematic analysis. The result from this study shows that 48% of the respondents feel unsafe when walking on the pavement, partially-sighted and blind pedestrian have different safety concern related to obstacles when walking on pavements, the visual impairment category and O&M training variables have relationship with the selection of safety concerns related to obstacles, six themes for interventions desired by visually impaired pedestrians to feel safe when walking on pavements were identified. ......Meskipun dengan bantuan alat bantu mobilitas dan penggunaan indera lainnya, penyandang tunanetra masih mengalami kesulitan saat menavigasi di trotoar karena adanya rintangan. Kondisi ini terjadi karena mereka tidak mengandalkan indera penglihatan. Masalah ini dapat menyebabkan berkurangnya frekuensi perjalanan dan lebih jauh lagi dapat mengakibatkan isolasi sosial. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk memahami kekhawatiran keselamatan pejalan kaki tunanetra di lingkungan pejalan kaki, memahami hubungan antara data sosio-demografi dengan pilihan kekhawatiran keselamatan dan mengidentifikasi intervensi untuk mengurangi bahaya yang terkait dengan trotoar berdasarkan kebutuhan pejalan kaki tunanetra. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pemeringkatan Henry Garret, uji eksak Fisher-Freeman-Halton, dan analisis tematik. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa 48% responden merasa tidak aman ketika berjalan di trotoar, pejalan kaki dengan penglihatan sebagian dan tunanetra memiliki masalah keamanan yang berbeda terkait dengan rintangan ketika berjalan di trotoar, kategori gangguan penglihatan dan variabel pelatihan O&M memiliki hubungan dengan pemilihan masalah keamanan yang terkait dengan rintangan, terdapat enam tema untuk intervensi yang diinginkan oleh pejalan kaki tunanetra untuk merasa aman ketika berjalan di trotoar.

Abstrak :
Penelitian ini berfokus pada mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat proses pengadaan tanah untuk kepentingan umum yaitu pembangunan jalan tol serta dampak dari terhambatnya proses pengadaan tanah tersebut. Pengadaan tanah merupakan penghambat utama dalam percepatan pembangunan jalan tol. Studi terkait faktor-faktor yang menghambat proses pengadaan tanah untuk kepentingan umum masih terlalu berfokus pada dampaknya dan kurang mengurai simpul penyebab utama dari masalah ini. Dalam studi ini, peneliti melihat bahwa proses pengadaan tanah untuk pembangunan infrastruktur dan kepentingan ekonomi didominasi oleh negara sehingga hal tersebut dapat berdampak merugikan masyarakat. Dengan menggunakan metode kualitatif dan teknik wawancara mendalam, studi ini menemukan bahwa masalah pembagian peran dan efektifitas mekanisme kerja birokrasi menjadi hambatan utama. Di sisi lain, dampak ketidakpastian keresahan kesulitan mencari tanah pengganti, cukup banyak dialami oleh masyarakat. Secara teoritik, pengadaan tanah untuk pembangunan infrastruktur di Indonesia mencerminkan state centered development yang kurang optimal karena involusi mekanisme kerja birokrasi pemerintah sendiri. Gejala soft state masih sangat terlihat ketika negara kurang bisa melindungi masyarakat dari dampak pengadaan tanah.

---

This study focuses on identifying the factors that hamper the process of land acquisition process for the public interest, espescially toll road construction and the impact of the hampered land acquisition process. Land acquisition is a major obstacle in accelerating toll road development. Studies related to factors that hamper the land acquisition process are still too focused on their impact and do not examine the main causes of this problem. In this study, researchers see that the land acquisition process for the public interests is dominated by the state so that it can adversely affect the community. By using qualitative methods and in-depth interview techniques, this study found that the problem of the division of roles and the effectiveness of bureaucratic work mechanisms were the main obstacles. On the other hand, the impact of the uncertainty of anxiety on the difficulty of finding replacement land, is quite a lot experienced by the community. Theoretically, land acquisition for infrastructure development in Indonesia reflects a less than optimal state centered development due to the involution of the government's own bureaucratic work mechanism. Soft state symptoms are still very visible when the state is less able to protect the community from the effects of land acquisition.

Abstrak :
Penelitian ini menganalisis potensi kendala dan penyebabnya dalam proses pengurusan izin kerja bagi pekerja tambang dengan menggunakan metode Failure Mode and Effect Analysis (FMEA). Metode FMEA merupakan metode yang bertujuan untuk menentukan, mengklasifikasikan, dan menganalisis mode kegagalan. Nilai Severity, Occurrence, dan Detection akan dikalikan untuk mendapatkan RPN (Risk Priority Number). Dari penelitian ini dapat diketahui bahwa permasalahan yang sering terjadi dalam proses pengajuan izin kerja disebabkan oleh kesalahan dokumen yang dipersyaratkan. Mayoritas penyebab potensial terjadi karena kurangnya sumber daya manusia. Oleh karena itu, pembuatan rekomendasi perbaikan sangat diperlukan dalam mengatasi permasalahan dalam proses pengajuan izin kerja bagi pekerja pertambangan. Hasil FMEA dari sumber hambatan dalam pengajuan izin kerja selanjutnya akan dipetakan ke dalam matriks Criticality. Setelah mengetahui sumber kendala yang memiliki nilai kritis, penulis merancang rekomendasi perbaikan berdasarkan masukan dan saran dari para ahli di tabel PICA. Berdasarkan hasil diskusi perbaikan dengan para ahli, ditemukan bahwa perusahaan sebaiknya memberikan modul dan pelatihan kepada admin yang bertugas mengurus izin kerja, menambah tenaga kerja untuk PJO, P&C, dan Safety Operation, memberikan contoh pengisian dokumen yang benar, dan sediakan satu atau dua ponsel dengan kamera yang memiliki resolusi baik. ......This study analyzes potential obstacles and its causes in the process of applying for work permits for mining workers using the Failure Mode and Effect Analysis (FMEA) method. The FMEA method is a method that aims to determine, classify, and analyze failure modes. The values of Severity, Occurrence, and Detection will be multiplied to obtain an RPN (Risk Priority Number). From this research it can be seen that the problems that often occur in the process of submitting a work permit are caused by errors in the required documents. The majority of potential causes occur due to lack of human resources. Therefore, making recommendations for improvement are needed in overcoming problems in the process of submitting work permits for mining workers. FMEA results from sources of obstacles in applying for work permits will then be mapped into the Criticality matrix. After knowing the sources of obstacles that have critical value, the authors design recommendations for improvement based on input and suggestions from experts in the PICA table. Based on the results of repair discussions with experts, it was found that the company should provide modules and training to the admin in charge of applying for work permits, add manpower for PJO, P&C, and Safety Operations, provide examples of correct document filling, and provide one or two mobile phones with a camera that has good resolution.

Abstrak :
Perusahaan menerapkan kebijakan perpajakan dengan tujuan mengefisiensikan pembayaran pajak terutang sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Skripsi ini meneliti tentang kebijakan perpajakan yang dilakukan di PT ABC sebagai upaya mengefisiensikan beban pajaknya. Penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif dengan studi literatur dan wawancara mendalam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PT ABC telah menerapkan kebijakan pepajakan, namun kebijakan pajak yang dilakukan PT ABC kurang efektif dan tidak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Hambatan penerapan kebijakan pajak dikarenakan pengarsipan dokumen yang kurang baik dan karywan PT ABC yang kurang memahami peraturan perpajakan. ......Implementation of tax policy is carried out by companies with the aim of streamlining the payment of tax payable in accordance with applicable tax laws and regulations. This study examines tax policy conducted at PT ABC in an effort to streamline the tax burden. This research is qualitative descriptive with studies in the literature and in-depth interviews. The results of this study indicate that PT ABC has implemented tax policy at its company, but the tax policy at PT ABC is less effective and not in accordance with applicable tax regulations. Tax policy barriers are due to poor document archiving and PT ABC employees who do not understand tax regulations.

Abstrak :
Abstrak
his study aims to evaluate bureaucratic reform strategies in organizational units within the Coor- dinating Ministry of Politics, Law and Secutiry (Kemenko Polhukam). Bureaucratic Reformation has the main objective of realizing world-class governance characterized by the implementation of effective, efficient, accountable, transparent governance, clean from collusion, corruption and nepo- tism practices or clean government, so that can ultimately improve employees performances related to the tasks and functions of the Kemenko Polhukam which are synchronization and coordination of planning, drafting and implementing policies in the fields of politics, law and security. One area of reform that is quite important to improve is public services, especially in the current era of regional autonomy which provides opportunities for regions to innovate, creative, and create the best models for achieving quality improvement for the community. The research methodology used in this study was qualitative research that resulted descriptive data by using the CIPP (Contexts, Input, Process and Product) evaluation model. The results showed that bureaucratic reform in the Coordinating Ministry for Politics and Security was quite good, which increased from the previous year as much as 6.1%. Several bureaucratic strategies were implemented between changing the management, ar- ranging the laws, arranging organization and governance, structuring the HR management system, strengthening supervision, strengthening public accountability teams, improving the quality of public services, monitoring and evaluating the related units.

Abstrak :
Penelitian ini membahas hubungan dagang bilateral antara Republik Rakyat Cina (Cina) dan Amerika Serikat (AS). Secara lebih khusus menekankan pada upaya Cina menjadi anggota World Trade Organization (WTO) dan hambatan yang dihadapinya akibat penentangan yang dilakukan AS.

Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah mengapa Cina mengambil kebijakan luar negeri untuk menjadi anggota WTO? Mengapa sebaliknya AS mengambil kebijakan luar negeri menentang Cina menjadi anggota WTO?

Penelitian ini juga membahas prosedur penerimaan anggota baru WTO, status permohonan Cina untuk menjadi anggota WTO, serta hambatan prosedural yang dihadapi Cina untuk bisa masuk ke WTO.

Analisis dilakukan dengan melihat kepentingan nasional, baik ekonomi maupun non ekonomi, yang dimiliki Cina dan AS dalam memandang keanggotaan Cina di WTO, hubungan antar aktor yang mempengaruhi kebijakan luar negeri masing-masing negara serta akibat yang mungkin diperoleh oleh kedua negara apabila Cina berhasil atau gagal menjadi anggota WTO.

Cina berkeinginan menjadi anggota WTO karena ingin mengintegrasikan perekonomiannya ke dalam ekonomi global sehingga perekonomiannya dapat semakin berkembang. Selain itu, keanggotaan WTO juga memberikan berbagai keuntungan, baik keuntungan di bidang perdagangan, ekonomi, dan politik. Namun Cina memiliki hambatan untuk menyesuaikan kondisi dan kebijakan perekonomiannya dengan aturan WTO. Cina dihadapkan pada situasi mengubah kebijakan perdagangannya sekaligus melindungi ekonomi dalam negerinya.

Secara prinsip AS mendukung Cina masuk menjadi anggota WTO. Namun kondisi nyata praktek perdagangan Cina membuat AS menghambat Cina menuju WTO. AS, sebagai anggota WTO, menuntut Cina untuk melakukan perubahan kebijakan perdagangannya untuk bisa diterima WTO. Di sisi lain, upaya AS menghambat Cina tidak menguntungkan kepentingan ekonomi AS karena Cina semakin berperan penting dalam perdagangan global. Kerjasama perdagangan yang konstruktif dengan Cina akan lebih menguntungkan AS.

Perundingan AS-Cina selama ini telah membawa kemajuan. Kedua belah pihak semakin memperlunak posisi masing-masing. Terobosan besar yang dianggap sebagai kunci pembuka menuju keanggotaan Cina di WTO adalah pemberian status Permanent Normal Trade Relation (PNTR) kepada Cina oleh AS.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk menilai efektivitas early warning score terhadap kejadian henti jantung pasien di instalasi rawat inap rumah sakit tingkat IV TNI AD dr.Bratanata Jambi Tahun 2019. Penelitian dilaksanakan di bulan Desember 2018 sampai April 2019 di instalasi rawat inap dengan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Teknik untuk memperoleh data adalah dengan wawancara mendalam, telaah dokumen, dan observasi langsung. Hasil penelitian menunjukkan adanya kejadian yang tidak diharapkan berupa kejadian henti jantung mengarahkan kepada penerapan early warning score yang belum optimal. Ketidakpatuhan terhadap pengisian, pengkajian, dan pengaktifan protokol early warning score di lapangan antara lain dipengaruhi oleh maldistribusi perawat, beban kerja perawat yang tidak sesuai dengan kompetesinya, pengetahuan perawat, dan komunikasi antara perawat dengan dokter. Hambatan penerapan EWS di lapangan antara lain ketidaksesuaian jumlah perawat berbanding dengan pasien, beban kerja perawat di luar pelayanan kesehatan, dan kurangnya pengetahuan dari staf mengenai penurunan kondisi klinis pasien. Hal ini bermuara kepada standar operasional prosedur yang belum lengkap dan penyusunan pola ketenagaan yang masih belum efektif dan efisien, juga monitoring-evaluasi dan pelatihan berkesinambungan yang belum berjalan dengan baik sehingga implementasi early warning score tidak optimal. Rekruitmen pegawai sesuai dengan kompetensi dan profesionalitas, pembuatan kebijakan yang menggabungkan pola kebijakan top-down dan bottom-up, pengaturan ulang penempatan sumber daya perawat, pendidikan dan pelatihan berkelanjutan merupakan upaya yang dapat meningkatkan keberhasilan implementasi early warning score.

---

This study aims to assess the effectiveness of the application of early warning score on patients cardiac arrest events in the inpatient at installation level IV Army Hospital Dr.Bratanata Jambi in 2019. The study was conducted in December 2018 to April 2019 in inpatient installations with a qualitative approach with a case study method. The technique for obtaining data is through in-depth interviews, document review, and direct observation. The results of the study show that the occurrence of adverse events such as cardiac arrests lead to an unoptimal implementation of an early warning score. Nurses noncompliance in filling, assessing and activating early warning score protocol in the field is influenced by nurses maldistribution, nurses workloads that are not in accordance with their competencies, nurses knowledge, and communication between nurses and doctors. Barriers to the application of EWS in the field include the mismatch of the number of nurses compared to patients, the workload of nurses outside of health services, and the lack of knowledge from staff regarding the decline in the patients clinical condition. This leads to incomplete operational standard procedures and the formulation of work patterns that are still ineffective and inefficient, as well as ongoing evaluations and training that have not run well so that the implementation of an early warning score is not optimal. Employee recruitment in accordance with competence and professionalism, policy making that combines topdown and bottom-up policy patterns, rearranging the placement of nurse resources, continuing education and training is an effort that can increase the success of the implementation of an early warning score.

Abstrak :
Bank adalah lembaga keuangan yang kegiatan usahanya memberikan jasa melalui lalu lintas pembayaran untuk pemenuhan lalu lintas pembayaran dalam kegiatan sehari-hari, melalui PT ABC misalnya. Berdasarkan peraturan pemerintah bahwa PT ABC harus melakukan proses pengadaan dengan menunjuk pihak ketiga untuk melakukan pekerjaan seperti renovasi gedung dan pemenuhan kebutuhan operasional kantor layanan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi kendala proses bisnis pengadaan di PT ABC sehingga penulis dapat mengusulkan desain peningkatan proses bisnis tersebut. Metodologi penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah mengidentifikasi kendala proses pengadaan secara umum dengan menggunakan teknik Systematic Literature Review (SLR). Peneliti kemudian memaparkan alur proses pengadaan hasil wawancara mendalam kepada pihak terkait pada proses pengadaan di PT ABC dengan memaparkan as is business process yang ada. Kemudian peneliti akan memberikan desain perbaikan untuk mengusulkan pengadaan business process redesign pada PT ABC dengan analisa kualitatif menggunakan tools diagram fishbone. Usulan perbaikan proses bisnis pengadaan diharapkan dapat meningkatkan produktivitas dan efektivitas proses di PT ABC. ......The bank is a financial institution that provides loans through payment processing for use in daily business transactions, for example through PT ABC. According to government regulations, PT ABC is required to begin the hiring process by alerting other parties to carry out tasks including reorganizing the office and addressing operational janitorial needs. This procedure makes use of organizational governance, making it an important factor in conducting analysis. The goal of this study is to identify the core business processes at PT ABC so that the authors may develop strategies for enhancing those processes. The systematic literature review (SLR) method will be employed as the research methodology in this study to identify broad impediments to the procurement process. The parties involved in the procurement process in PT ABC were then shown by the researchers how the deep interview results were obtained by exhibiting the current business process. The researchers will next offer improvement plans to suggest the purchase of upgraded business processes on PT ABC with fishbone diagram tools for qualitative analysis. The productivity and efficiency of processes at PT ABC are anticipated to rise as a result of the planned enhancement to the procurement business processes.

Abstrak :
Skripsi ini menganalisis hambatan dan kriteria pemilihan pemasok hijau dalam industri konstruksi Indonesia dari perspektif kontraktor. Industri konstruksi merupakan kontributor signifikan terhadap masalah lingkungan selama meningkatnya perhatian lingkungan yang disebabkan oleh urbanisasi yang tidak teratur dan ekspansi industri yang cepat. Pemasok hijau dalam konstruksi berkelanjutan memperkenalkan metodologi yang bertujuan mengatasi dampak negatif terhadap lingkungan dan memfasilitasi integrasi praktik konstruksi berkelanjutan di masa depan. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hambatan dan kriteria pemilihan pemasok hijau dalam industri konstruksi di Indonesia, sebagaimana dipersepsikan oleh kontraktor. Penelitian ini menggunakan dua metode: RII untuk menyelesaikan pertanyaan penelitian pertama dan AHP untuk menyelesaikan pertanyaan penelitian kedua. Penelitian ini menganalisis hambatan yang dihadapi kontraktor saat mengadopsi praktik pemasok hijau, menggunakan metodologi Indeks Kepentingan Relatif (RII). Hambatan-hambatan ini mencakup hambatan ekonomi, teknologi, kesadaran, dan pemerintah. Evaluasi kriteria pemilihan pemasok hijau dari metode AHP didasarkan pada karakteristik perusahaan, tawaran teknis dan komersial, serta aspek sosial-ekonomi. Hasil penelitian mendapatkan pentingnya kriteria ini dalam mempromosikan metode konstruksi berkelanjutan dan meminimalkan dampak lingkungan dalam industri konstruksi di Indonesia. ......This undergraduate thesis analyzes obstacles and criteria for green supplier selection in the Indonesian construction industry from a contractor's perspective. The construction industry is a significant contributor to environmental issues during increased environmental concern resulting from unregulated urbanization and rapid industrial expansion. Green suppliers in sustainable construction introduce methodologies that aim to address negative environmental effects and facilitate the integration of sustainable construction practices in the future. The primary aim of this study is to find out the obstacles and criteria for selecting green suppliers in the construction industry of Indonesia, as perceived by contractors. This research employs two methods: RII for solving research question 1 and AHP for solving research question 2. The research analyzes the obstacles that contractors face while adopting green supplier practices, using the Relative Importance Index (RII) methodology. These challenges include economic, technological, awareness, and government obstacles. The evaluation of green suppliers' selection criteria from AHP method is based on firm characteristics, technical and commercial bids, and socio-economic aspects. The results highlight the significance of these criteria in promoting sustainable construction methods and minimizing environmental impacts in Indonesia's construction industry.