Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Surat Keputusan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah tentu memiliki akibat hukum yang krusial bagi notaris maupun pihak-pihak lainnya yang terkait. Surat Keputusan tersebut harus sesuai parameter aspek formal prosedur, wewenang, dan substansi agar dapat mencapai suatu kepastian hukum. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai aspek formal prosedur, wewenang, dan substansi Keputusan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Sebagai Objek Tata Usaha Negara serta kompetensi absolut dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 31/G/2022/PTUN MDN. Untuk menjawab permasalahan tersebut, digunakan metode penelitian hukum doktrinal dengan tipe penelitian eksplanatoris. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerbitan Surat Keputusan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah dalam kasus ini berkaitan dengan parameter aspek formal prosedur, wewenang, dan substansi karena masih ditemukan berbagai penyimpangan dari segi aspek tersebut. Dengan demikian, saran yang dapat diberikan adalah agar Majelis Kehormatan Notaris Wilayah serta Pusat dapat berkolaborasi untuk memberikan pertimbangan yang lebih matang, berhati-hati, dan cermat dalam memberikan penilaian, serta diperlukan pertimbangan hakim yang lebih mendalam dengan memahami objek sengketa Peradilan Tata Usaha Negara.

---

The Decree of the Regional Notary Honorary Council certainly has crucial legal consequences for notaries and other related parties. The Decree must be in accordance with the parameters of the formal aspects of procedures, authorities, and substance in order to achieve legal certainty. The problems raised in this study are regarding the formal aspects of the procedures, authority, and substance of the Decision of the Regional Notary Honorary Council as a State Administrative Object as well as the absolute competence in the Decision of the Medan State Administrative Court Number 31/G/2022/PTUN MDN. To answer these problems, a doctrinal legal research method with an explanatory research type is used. The results of this study show that the issuance of the Decree of the Honorary Council of the Regional Notary in this case is related to the parameters of the formal aspects of the procedure, authority, and substance because various irregularities are still found in terms of these aspects. Thus, the suggestion that can be given is that the Regional and Central Notary Honorary Councils can collaborate to provide more mature, careful, and careful consideration in providing assessments, and more in-depth consideration of judges is needed by understanding the object of the State Administrative Court dispute."

"Undang Undang Jabatan Notaris telah memberikan kewenangan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai pembantu Presiden di Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia,  melakukan pembinaan terhadap notaris. Kewenangan Menteri diberikan dalam bentuk pendelegasian kepada Menteri untuk membentuk Majelis Kehormatan Notaris yang terdiri dari Majelis Kehormatan Notaris Pusat dan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah, yang menjalankan fungsi pembinaan terhadap notaris, khususnya memberikan persetujuan atau penolakan kepada Penyidik, Penuntut Umum atau Hakim dalam melakukan tindakan pro justitia terhadap notaris berkaitan dengan akta yang dibuatnya dan  protokol notaris dalam penyimpanan notaris. Majelis Kehormatan Notaris yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri, menjalankan urusan pemerintahan di bidang kenotariatan dan karena itu Majelis Kehormatan Notaris termasuk sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan keputusannya merupakan objek sengketa tata usaha negara.  Keterangan Notaris dan atau akta akta yang dibuatnya termasuk surat surat yang merupakan bagian dari protokol notaris merupakan alat bukti dalam perkara pidana. Bagaimana implikasi hukumnya jika Keputusan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah sebagai dasar bagi kewenangan entitas peradilan untuk meminta keterangan notaris, dan atau mengambil  akta aktanya sebagai bukti, mengandung cacat prosedural dan dibatalkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara. Dalam menjawab masalah tersebut, dipergunakan metode penelitian  normatif, dengan mengkaji tugas dan kewenangan Majelis Kehormatan Notaris dihubungkan dengan  bentuk dan cacat yuridis keputusan Majelis Kehormatan Notaris berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara. Batal atau tidak sahnya Keputusan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah, mengakibatkan bukti bukti hukum yang didasarkan pada Keputusan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah yang dibatalkan, menjadi tidak sah.

---

The Notary Law has given authority to the Minister of Law and Human Rights as an assistant to the President in the Field of Law and Human Rights, conducting guidance on a notary public. The authority of the Minister shall be granted in the form of a delegation to the Minister to form a Notary Honorary Council consisting of the Notary Public Honorary Council and the Regional Notary Council of Notary, which carries out the function of guidance on the notary, in particular giving approval or refusal to the Investigator, Prosecutor or Judge in taking pro justitia to the notary in relation to the deed he made and notary protocol in the notary's depository. The Honorary Council of a Notary who is appointed and dismissed by the Minister, carries out government affairs in the field of notary and therefore the Honorary Council of Notary is included as the Board or the State Administration Officer and the decision is the object of the state administration dispute. Notaries and / or deeds of deeds which are made, including letters which are part of the notary protocol, are evidence in criminal cases. What is the legal implication if the Decree of the Regional Notary Public Notary as the basis for the authority of the judicial entity to request notarial information, and or to take its act of deed as evidence, contains procedural disability and is annulled by the State Administrative Court. In answering the problem, normative research methods are used, by examining the duties and authorities of the Notary Public Honor Council related to the form and the juridical defect of the decision of the Notary Publicity Council based on the Decision of the State Administrative Court. The nullification or invalidity of the Decision of the Regional Notary's Council of Honor, resulting in evidence of legal evidence based on the Decision of the Notary Board of the Notary of Territory annulled, becomes invalid."