Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Angka NEET di Indonesia tertinggi diantara negara ASEAN lainnya dan mengalami kenaikan pada Tahun 2022, bertepatan dengan tahun pertama manfaat JKP dapat diklaim. Penelitian bertujuan ini untuk melihat dan menganalisis Pengaruh JKP terhadap Persentase NEET di Indonesia. Data pada penelitian ini adalah Sakernas Agustus 2022 dan data Podes 2021 berupa data cross-section, menggunakan metode Ordinary Least Square (OLS). Analisis pada penelitian ini adalah analisis deskriptif dan analisis inferensial berupa analisis regresi. Hasil analisis menunjukkan bahwa peningkatan 1% jumlah pemuda penerima JKP di kabupaten/kota menurunkan persentase NEET pada pemuda sebesar 0,62% di Tahun 2022. Variabel kontrol yang digunakan adalah produk domestik regional bruto, persentase penduduk miskin, persentase pemuda berusia 15-24 tahun yang berpendidikan tinggi terhadap jumlah pemuda berusia 15-24 tahun, persentase jumlah pemuda perempuan berusia 15-24 tahun kawin terhadap jumlah pemuda berusia 15-24 tahun, tingkat pengangguran, rata-rata desa yang ada sinyal 4G/LTE di kabupaten/kota, jumlah SMA di Kab/Kota persentase pemuda yang bekerja di sektor informal serja wilayah Jawa dan luar Jawa. Saran untuk pemerintah adalah meningkatkan kepesertaan JKP pemuda berusia 15-24 tahun. Meninjau kembali persyaratan, prosedur klaim dan kewajiban penerima manfaat JKP, untuk memitigasi risiko moral hazard.

---

The NEET rate in Indonesia is the highest among other ASEAN countries and has increased in 2022, coinciding with the first year JKP benefits can be claimed. The purpose of this study is to see and analyze the effect of JKP on the percentage of NEET in Indonesia. Using August 2022 sakernas data and 2021 podes data in the form of cross-section data, this study was conducted using the Ordinary Least Square (OLS) method. The analysis used in this research is descriptive analysis and inferential analysis in the form of regression analysis. The results of the analysis show that a 1% increase in the number of youth JKP recipients in the district/city reduces the percentage of NEET youth by 0.62% in 2022. The control variables used are gross regional domestic product, percentage of poor population, percentage of youth aged 15-24 years with higher education to the total number of youth aged 15-24 years, percentage of female youth aged 15-24 years married to the total number of youth aged 15-24 years, unemployment rate, average village that has a 4G/LTE signal in the district/city, number of high schools in the district/city, percentage of youth in the informal sector and regional classification of Java and outside Java. Suggestions for the government are to increase JKP participation among youth aged 15-24 years. Review the requirements, claim procedures and obligations of JKP beneficiaries, to mitigate the risk of moral hazard."

"Indikator keberhasilan industrialisasi di suatu daerah ditentukan antara lain oleh kinerja dari industri tersebut. Meskipun bukan menjadi tujuan akhir dari pembangunan ekonomi, namun industrialisasi merupakan upaya mencapai tingkat pertumbuhan yang tinggi dan berkelanjutan, yang selanjutnya akan menciptakan pendapatan per kapita yang tinggi. Makalah ini mencoba membahas industrialisasi dan pertumbuhan ekonomi di Sumatera Selatan selama tahun 1993--2002. Untuk mendalami proses industrialisasi digunakan indikator pertumbuhan nilai tambah sektor industri terhadap Produk Domestik Regional Bruto, pertumbuhan penyerapan tenaga kerja di sektor industri dan tingkat efisiensi sektor industri. Pertumbuhan ekonomi dianalisis dengan menggunakan pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto. Hasil regresi liner berganda menunjukkan bahwa hanya pertumbuhan nilai tambah sektor industri yang secara statistik signifikan dalam menjelaskan pertumbuhan ekonomi dengan tanda koefisien positif. Sementara variabel pertumbuhan penyerapan tenaga kerja dan efisiensi tidak signifikan, dalam menjelaskan pertumbuhan ekonomi Sumsel. "

"Pandemi covid-19 yang terjadi diawal tahun 2020 telah menyebabkan penurunan pertumbuhan ekonomi di banyak negara, termasuk Indonesia. Salah satu langkah yang diambil dengan tujuan pemulihan ekonomi adalah dengan meningkatkan konsumsi pada jalur kredit atau non-kredit seperti bantuan sosial. Tesis ini membahas tentang pengaruh rasio loan to value terhadap KPR dan KPA di Indonesia. KPR dan KPA termasuk ke dalam kredit konsumsi dan rasio loan to value merupakan salah satu dari instrumen kebijakan makroprudensial. Metode yang digunakan pada tesis ini adalah regresi linier berganda (OLS) dengan KPR dan KPA sebagai variabel terikat, variabel dummy dari rasio loan to value sebagai variabel bebas, dan suku bunga kredit konsumsi, produk domestik bruto, inflasi, kredit bermasalah, dan dana pihak ketiga sebagai variabel kontrol. Selain itu, digunakan juga variabel interaksi antara dummy dari rasio loan to value dengan suku bunga kredit konsumsi. Tesis ini mengunakan data sekunder bulanan dan diolah dengan alat analisis Stata 15.1. Sebagai syarat dari metode penelitian regresi linier berganda, sebelum menguji hipotesis yang dibangun, dilakukan uji asumsi klasik terlebih dahulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio loan to value baik itu yang bersifat pengetatan ataupun pelonggaran tidak signifikan terhadap KPR dan KPA. Selanjutnya, PDB yang merupakan variabel kontrol, berpengaruh signifikan terhadap KPR dan KPA.

---

The COVID-19 pandemic that occurred at the beginning of 2020 has caused economic growth declining in many countries, including Indonesia. One of the steps taken with the aim of economic recovery is by increasing the consumption in credit chanel or non-credit channel, such as the social aid. This thesis discusses loan to value ratio effects to property loans, KPR and KPA in Indonesia. Property loans, KPR and KPA, are included in consumer credits and loan to value ratio is one of the macroprudential policy instruments. The method used in this thesis is ordinary linear regression (OLS) with property credit, KPR and KPA as the dependent variable, the dummy variable of the loan-to-value ratio as the independent variables, and consumer credit interest rates, gross domestic product, inflation, non-performing loan and third-party funds as the control variables. In addition, the interaction variable between dummy variable of loan to value ratio and consumer credit interest rate is also used. This thesis used monthly secondary data and processed by using Stata 15.1 analysis tool. As a requirement of the ordinary linear regression research method, before testing the hypothesis built, the classical assumption test is carried out first. The results showed that loan to value ratio which is tightening or easing is not significant to property loans, KPR and KPA. Furthermore, GDP, which are control variables, have a significant effect to property loans, KPR and KPA."

"Tesis ini bertujuan untuk menganalisa produksi daging sapi dalam negeri dan faktor-faktor apa yang mempengaruhinya, untuk kemudian memberikan proyeksi sepuluh tahun kedepan terkait dengan program pemerintah yaitu: Program Swasembada Daging Sapi 2014. Penelitian ini menggunakan jenis data time-series dari tahun 1980 sampai dengan tahun 2010. Model ekonomi yang digunakan adalah regresi linear berganda, dengan menerapkan pendekatan metode ordinary least square(OLS) untuk mencapai tujuan dari penelitian ini. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa faktor yang menentukan tingkat produksi daging sapi dalam negeri adalah populasi ternak sapi, jumlah feedloter, dan harga daging sapi itu sendiri. Tingkat elastisitas menunjukkan bahwa produksi daging sapi hanya merespon pada harga daging sapi itu sendiri. Di samping itu proyeksi menunjukkan bahwa swasembada daging sapi pada tahun 2014 tidak dapat dicapai.

---

The thesis intended to analyze the factors that influence the domestic beef production and project the domestic beef production for the next ten years in relation with the government program for ?the meat self-sufficient on 2014?. This research used the national time series data for 1980 to 2010 period. The econometric model (linear regression) approach through the ordinary least square (OLS) method had been implemented in order to meet the objectives of this research.

The results show that the beef price, population of cows, and the number of feedlot company significantly influence the domestic beef production. The elasticity value shows that the beef production only responds to the change of the beef price itself. Beside that, the projection result shows that the beef self- sufficient program in 2014 may not be reached."

"[Skripsi ini membahas tentang Over Load shedding pada subsistem Kembangan jaringan PT. PLN APB Jakarta dan Banten. Pelepasan beban dilakukan dengan tujuan melindungi sistem dari keruntuhan total (blackout) akibat beban lebih dan menaikkan tegangan sistem yang mengalami susut tegangan sampai batas toleransi nilai yang diizinkan yaitu +10 % dan -10 %. Simulasi dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak ETAB 12.6. Pelepasan beban dibuat dengan 3 skenario. Skenario 1 berdasarkan nilai besar beban. Skenario 2 berdasarkan nilai susut tegangan. Skenario 3 berdasarkan jumlah daya yang dapat dilepas. Total daya pada sistem sebesar 650,35 MW. Beban maksimal yang dapat diterima oleh masing-masing IBT adalah 458 MW. Sehingga perlu dilakukan pelepasan beban sebesar 29,6%. Dengan melihat besarnya daya yang dilepas dan nilai susut tegangan rata- rata pada setiap skenario, skenario yang paling optimal adalah skenario 2, dengan susut tegangan rata-rata 7,38% dan beban yang dilepas sebanyak 198,27 MW.

---

, This thesis discusses Overload shedding on Kembangan subsystem PT. PLN APB Jakarta and Banten grid. Load shedding is done in order to protect the system from total collapse (blackout) due to overload and stabilized voltage system to the value of the permitted tolerance +10% and -10%. Simulations done using software ETAB 12.6. Load shedding created with 3 scenarios. Scenarios 1 is based on the value of the loads. Scenario 2 is based on the value of undervoltage. Scenario 3 is based on the amount of power that can be removed. The total power in the system amounted to 650.35 MW. The maximum load that can be accepted by each IBT is 458 MW. So it is necessary to release the load by 29.6%. By looking at the amount of power that is removable and the average value of undervoltage on each scenario, the optimal scenario is scenario 2, the average of undervoltage is 7.38% and the load shedding as much as 198.27 MW

D]"

"ABSTRAKUpaya pemerintah Indonesia untuk meningkatkan realisasi penerimaan pajak dengan kebijakan Tax Amnesty pada tahun 2016-2017 bertujuan untuk meningkatkan realisasi pajak yang dilakukan untuk mendapatkan potensi pajak yang belum diterima oleh otoritas pajak. Salah satu indikator meningkatnya potensi pajak tersebut adalah adanya peningkatan besaran underground economy. Untuk itulah penting dilakukan estimasi besaran underground economy yang dapat mendukung analisa peningkatan basis pajak serta alat pengawasan bagi pemerintah untuk menjaga akurasi data ekonomi makro seperti PDB, pengangguran dan penentuan target penerimaan pajak serta arah kebijakan pemerintah. Penelitian ini membandingkan underground economy di Indonesia dan Rusia mengingat kedua negara ini termasuk dalam anggota G-20 serta kedua negara tersebut memiliki persamaan sebagai negara transisi. Indonesia mengalami transisi dari sistem pemerintahan sentralisasi menjadi desentralisasi setelah krisis ekonomi 1998 sedangkan Rusia mengalami transisi dari perekonomian berencana terpusat menjadi perekonomian pasar mulai bulan Oktober 1991. Metode estimasi pada penelitian ini menggunakan Ordinary Least Square dengan pendekatan currency demand didapat dari selisih permintaan uang antara perekonomian dengan underground economy dengan perekonomian tanpa underground economy pada tahun 2004 hingga 2015. Hasil estimasi besaran underground economy per GDP di Indonesia dari tahun 2004 hingga 2015 berkisar antara 25.76 hingga 32.53 dengan rata-rata sebesar 28.65 . Sedangkan Rusia berkisar antara 12.74 hingga 26.19 dengan rata-rata sebesar 18.79 . Namun rata-rata pertumbuhan besaran underground economy di Indonesia lebih kecil. Rusia unggul pada rata-rata pertumbuhan pajak riil sebesar 12.56 serta rata-rata presentase pajak riil terhadap total pajak yang termasuk potensi pajak dari aktivitas underground economy sebesar 84.26.

---

ABSTRACT The Indonesian government 39 s efforts to increase tax revenue realization with Tax Amnesty policy in 2016 2017 are aimed at increasing tax realization to obtain potential taxes that have not been received by the tax authorities. One indicator of the increased potential taxes is an increase in the magnitude of the underground economy. For that reason, it is important to estimate the amount of underground economy that can support the analysis of tax base increase and supervision tool for the government to maintain the accuracy of macroeconomic data such as GDP, unemployment and the determination of tax revenue target and the direction of government policy. This study compares the underground economy in Indonesia and Russia as both countries are included in the G 20 members and both countries have similarities as a transitional country. Indonesia experienced a transition from the centralized system of government to decentralization after the 1998 economic crisis while Russia experienced a transition from a centralized planned economy to a market economy starting in October 1991. Estimation method in this study using Ordinary Least Square with currency demand approach obtained from the difference between the money demand from the economy with the underground economy and the economy without underground economy in 2004 to 2015. The estimated value of the underground economy per GDP in Indonesia from 2004 to 2015 ranged from 25.76 to 32.53 with an average of 28.65 . While Russia ranges from 12.74 to 26.19 with an average of 18.79 . However, the average growth rate of underground economy in Indonesia is smaller. Russia excels at an average real growth rate of 12.56 and the average percentage of real tax on total taxes including the potential tax of underground economy of 84.26 . "

"ABSTRAKSaat ini peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi hal yang penting. Benda Hal ini terlihat dari berbagai upaya yang dilakukan masyarakat dan pemerintah meningkatkan kemampuannya melalui pendidikan atau pelatihan. Manusia Modal adalah kemampuan, bakat, dan kesehatan yang dimiliki oleh tenaga kerja dan dianggap sebagai aset atau sumber daya. Sayangnya, Indonesia masih memiliki mengalami skor Human Capital Index (HCI) rendah sebesar 0,53. Skor rendah Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor dan faktor yang diduga berpengaruh terhadap cukup kuat adalah stunting. Adanya stunting akan mengganggu pertumbuhan anak yang pada akhirnya akan mempengaruhi kualitas sumber daya manusia dan pendapatan sebagai orang dewasa. Orang yang kerdil tidak bisa mencapai kondisi modal manusia maksimum dan ini akan mempengaruhi kemampuannya untuk menghasilkan pendapatan dan mempertahankan lima aspek maqashid syariah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak dari pengerdilan pada pendapatan masa depan anak-anak di Indonesia dengan menggunakan persamaan Mincer dan Ordinary Least Square (OLS) dan bagaimana pengaruhnyadalam mencapai maqashid syariah dengan menggunakan Maqashid Syariah Composite Indeks (MSCI). Hasil penelitian menunjukkan bahwa stunting mempengaruhi pendapatan negatif dan signifikan secara statistik di mana pengerdilan menyebabkan kerugian potensi pendapatan individu. Selain itu, stunting juga mempengaruhi individu dalam tercapainya aspek maqashid syariah dimana hal ini dapat dilihat dari nilaiMaqashid Sharia Composite Index (MSCI) individu stunting yang lebih kecil dibandingkan dengan individu yang tidak stunting.ABSTRACTCurrently, improving the quality of human resources is important. Objects This can be seen from the various efforts made by the community and the government to improve their abilities through education or training. Human Capital is the ability, talent, and health possessed by the workforce and is considered an asset or resource. Unfortunately, Indonesia still has a low Human Capital Index (HCI) score of 0.53. Low score This is due to several factors and the factor that is thought to have a strong enough influence is stunting. The existence of stunting will interfere with the growth of children which will ultimately affect the quality of human resources and income as adults. Dwarf people cannot reach maximum human capital condition and this will affect their ability to generate income and maintain the five aspects of maqashid sharia. This study aims to determine the impact of stunting on the future income of children in Indonesia using the Mincer equation and Ordinary Least Square (OLS) and how it affects in achieving maqashid sharia by using the Maqashid Sharia Composite Index (MSCI). The results show that stunting affects income negatively and is statistically significant where stunting causes a loss of individual income potential. In addition, stunting also affects individuals in achieving the maqashid sharia aspect where this can be seen from the value of Maqashid Sharia Composite Index (MSCI) stunting individuals are smaller than individuals who are not stunted."

"Infrastruktur logistik memiliki peran yang cukup penting dalam menumbuhkan perdagangan antar daerah di Indonesia, meningkatkan daya saing, dan berkontribusi pada pertumbuhan dan pembangunan ekonomi negara. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji dampak infrastruktur logistik terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi-provinsi di Indonesia. Dalam penelitian ini variabel infrastruktur logistik diwakili oleh total jalan di masing-masing provinsi, jumlah bandara di masing-masing provinsi, dan jumlah pelabuhan di masing-masing provinsi di Indonesia dengan variabel kontrolnya terdiri dari rata lama sekolah, jumlah tenaga kerja, jumlah investasi dan persentase keluarga yang memiliki akses listrik yang layak. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui hubungan infrastruktur logistik dan pertumbuhan ekonomi provinsi-provinsi di Indonesia. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data kuantitatif berupa data sekunder yang didapatkan dari Badan Pusat Statistik, Sakernas, dan NsWi dan diolah dengan metode regresi data panel dan OLS untuk mengestimasi parameter. Hasil penelitian menunjukan bahwa variabel infrastruktur logistik yang berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di provinsi-provinsi di Indonesia adalah total jalan dan jumlah pelabuhan yang ada di masing-masing provinsi di Indonesia. Infrastruktur logistik udara yang berupa jumlah bandara tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi-provinsi yang ada di Indonesia.

---

The development of Indonesia's logistics infrastructure is crucial for expanding regional trade, boosting competitiveness, and developing the economic growth of the country. This study aims to investigate how logistics infrastructure impacts the economic growth of Indonesian provinces. In this study, the logistics infrastructure variable is represented by the total number of roads, airports, and ports in each province of Indonesia, while the average schooling duration, labor force, investment, and the proportion of households with access to adequate electricity are used as the control variables. This study aims to ascertain the relationship between logistics infrastructure and economic growth in Indonesian provinces. The data used in this study is quantitative data in the form of secondary data obtained from the Central Statistics Agency, Sakernas, and NsWi and processed by panel data regression and OLS methods to estimate parameters. According to the findings of the study, the number of roads and ports in each Indonesian province have a significant impact on Indonesia’s economic growth. Whereas the number of airports in Indonesia's air logistics infrastructure has no significant effect on the provinces' economic growth."

"UMKM berkontribusi besar terhadap perekonomian. Sebagai motor penggerak perekonomian, UMKM memiliki keterbatasan yaitu kurangnya produktivitas yang disebabkan keterbatasan sumber daya, terutama keuangan. Berbagai program dukungan dijalankan untuk membantu UMKM meningkatkan produktivitas. Penelitian ini dilakukan untuk memberikan bukti empiris pengaruh dukungan finansial dan nonfinansial terhadap produktivitas tenaga kerja Usaha Mikro dan Kecil menggunakan data pada level mikro. Menggunakan metode regresi linier berganda yang bersifat cross section, penelitian ini berkesimpulan bahwa unit usaha penerima dukungan finansial, dukungan non finansial dan kedua bentuk dukungan sekaligus berturut-turut terbukti memiliki produktivitas 28,12%, 16,04% dan 6,36% lebih tinggi dibandingkan kelompok unit usaha tanpa dukungan sama sekali.

---

MSMEs contribute significantly to the economy. As a driving force for the economy, MSMEs have limitations, namely the lack of productivity due to limited resources, especially finance. Various support programs are implemented to help MSMEs increase productivity. This study was conducted to provide empirical evidence of the effect of financial and non-financial support on the productivity of Micro and Small Enterprises using the micro-level data. Using the cross-sectional multiple linear regression method, this study concludes that business units receive financial support, non-financial support financial, and both forms of support proved to have a productivity of 28.12%, 16.04%, and 6.36% higher than the group of business units without support."

"Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana pengaruh kompetisi politik, dalam hal ini konsentrasi partai politik dan fragmentasi pemerintahan, terhadap peluang keterlambatan penetapan APBD. Penelitian ini menggunakan data panel tahunan dari 509 pemerintah daerah dalam kurun waktu tahun 2009-2017 yang kemudian dianalisa dengan regresi logistik biner dan OLS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetisi politik, dalam hal ini fragmentasi pemerintahan, secara signifikan meningkatkan peluang keterlambatan penetapan APBD. Sedangkan pengujian tambahan atas pengaruh kompetisi politik terhadap lamanya hari keterlambatan APBD menunjukkan bahwa kompetisi politik memiliki pengaruh yang tidak konsisten terhadap lamanya hari keterlambatan APBD. Faktor-faktor yang diduga mempengaruhi lamanya keterlambatan penetapan APBD dibawah 120 hari adalah konsentrasi partai politik, opini BPK, anggaran belanja dan kemandirian keuangan daerah. Sedangkan keterlambatan penetapan APBD yang lebih dari 120 hari dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar variabel yang ada. Penelitian ini merekomendasikan pemerintah untuk membentuk perundang-undangan secara khusus mengenai keterlambatan penetapan APBD, yang mengatur mekanisme check and balances dalam proses penganggaran di daerah, serta menetapkan reward and punishment yang lebih tegas terkait ketepatan waktu penetapan APBD.

---

This study aims to find out how the effect of political competition, in this case the concentration of political parties and government fragmentation, on the probability of regional budget delays. This study uses annual panel data from 509 local governments for the period 2009-2017 which is then analyzed with binary logistic regression. The results show that political competition, in this case the fragmentation of government, significantly increases the opportunity of regional budget delays. An additional examination held on the effect of political competition on the duration of regional budget delays shows that political competition has an inconsistent effect on duration of delays. Factors predicted to influence the duration of regional budget delays that is less than 120 days are the concentration of political parties, BPK opinion, budgetary expenditures and regional independence. Meanwhile, the regional budget delays that is more than 120 days is influenced by factors other than the existing variables. This study recommends the government to establish specific regulation about regional budget delays, which regulates the check and balance mechanism in the regional budgeting process, as well as implements reward and punishment regarding the timeliness of regional budget. "