Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Di dalam pelaksanaan pendaftaran tanah, yang dilaksanakan oleh Badan Pertanahan Nasional, terkait Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Badan Pertanahan Nasional mempunyai berbagai macam fungsi yang salah satu diantaranya, yaitu merumuskan dan menetapkan kebijakan hukum serta kebijakan masalah pertanahan meliputi penguasaan, pernilikan, penguunaan dan pemanfaatan tanah, hak-hak atas tanah dan pendaftaran tanah. Lebih lanjut dalam peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dinyatakan bahwa peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang, hanya dapat didaftarkan jika dapat dibuktikan dengan Akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian fungsi dan tanggung jawab PPAT adalah sebagai salah satu unsur pelaksana pendaftaran tanah. Akta PPAT wajib dibuat sedemikian rupa sehingga dapat dijadikan dasar untuk pendaftaran pemindahan hak dan pembebanan hak yang bersangkutan. Oleh karena itu PPAT bertanggung jawab untuk memeriksa syarat-syarat untuk sahnya perbuatan hukum yang bersangkutan. Di dalam pelaksanaan pendaftaran tanah, data pendaftaran tanah yang tercatat di Kantor Pertanahan harus sesuai dengan keadaan atau status yang sebenarnya mengenai bidang tanah yang bersangkutan, baik yang mengenai data fisik maupun data yuridis mengenai bidang tanah tersebut. Dalam hubungan dengan pencatatan data yuridis khususnya pencatatan perubahan data yuridis yang sudah tercata sebelumnya peranan PPAT sangatlah penting hingga terciptanya tertib hukum bidang pertanahan.

Abstrak :
Tugas notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) seringkali menimbulkan persepsi yang sama dikalangan masyarakat. Padahal dilihat dari kewenangannya yang diatur dalam undang-undang, jelas berbeda. Permasalahan yang berkaitan dengan pertanahan terkadang membuat kewenangan notaris dan PPAT seolah saling tumpang tindih. Ruang lingkup pembuatan akta oleh PPAT memang sudah ditentukan oleh undang-undang, namun tidak banyak masyarakat yang mengetahui jika akta notaris dalam bidang pertanahan memiliki akibat hukum yang berbeda dengan akta PPAT. Untuk menemukan jawaban dari permasalahan dalam penelitian ini, penulis menggunakan bentuk penelitian yuridis normatif yang didasarkan data sekunder berupa studi dokumen dari perpustakaan juga dengan mewawancarai beberapa narasumber sehingga diperoleh gambaran komprehensif dari permasalahan yaitu bagaimana akibat hukum dari akta peralihan tanah yang dibuat dihadapan notaris serta tanggung jawab notaris terhadap kewenangan dalam membuat akta peralihan tanah tersebut. Akta peralihan tanah yang dibuat oleh notaris biasa disebut surat keterangan ganti rugi. Akibat hukum akta ini memiliki konsekuensi berbeda dengan akta peralihan yang dibuat oleh PPAT. Akta notaris ini tidak menyebabkan tanah beralih kepemilikannya, akta ini hanya sebagai salah satu syarat untuk mengajukan permohonan hak atas tanah ke kantor pertanahan. Banyak pihak yang karena ketidaktahuan akan hukum menyalahkan posisi notaris. Banyak pula notaris yang tidak menyampaikan penyuluhan hukum kepada penghadap yang datang kepadanya dalam pembuatan akta. Sehingga celah ketidaktahuan akan hukum inilah yang biasa digunakan penghadap untuk mengadukan notaris atas akta yang dibuatnya. Secara hukum akta notaris dibuat berdasarkan kehendak dari para pihak yang menghadapnya dan notaris hanya bertanggung jawab atas kebenaran formil dari aktanya tersebut.

---

Duties of the notary and Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) often give rise to the same perceptions among the public. Whereas, judging from its regulated in legislation, clearly different. Problems relating to land issues sometimes create a notary and PPAT authority seems to overlap. The scope of the Act of creation by PPAT has indeed determined by law, but not many people know if the notary deed in land areas have different legal consequences by PPAT did. To find answers in this research, the author uses the form of juridical normative research based secondary data in the form of study documents from the library as well as with interviews of some interviewees so obtained a comprehensive overview of how the problems of the legal consequences of the transfer of right made before a notary and notary liability against the authority in making the transfer right of land. Transfer right of land made by notary is referred to Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR). Legal consequences of this land act have differences with made by PPAT. Notary deed is not causing the ground switch ownership, this deed, just as one of the conditions to apply for land rights to the land Office. Many parties that due to ignorance of the law blame the position of notary public. Many notary does not tell legal knowledge to the party that came to him or her in the making of deed. So this gap of ignorance of law is used by the party to sue the notary commonly. Legal notary deed is made based on the will of the parties that come before him or her and the notary responsible for formyl truth of it.

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini membahas tentang Covernote yang diterbitkan oleh Notaris. Covernote adalah berupa surat keterangan yang berisi kesanggupan dari Notaris untuk menuntaskan pekerjaannya yang berkaitan dengan tugas kewenangannya dalam menerbitkan akta otentik. Dalam praktik kenotariatan, Covernote lebih dikenal dengan istilah surat keterangan, surat ini digunakan untuk menerangkan atau menyatakan bahwa suatu akta sedang dalam proses pengurusan di kantor notaris yang bersangkutan. Tidak ada pengaturan mengenai Covernote dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, padahal surat keterangan merupakan salah satu produk dari notaris sehingga dapat dikatakan produk Covernote ini bukan wewenang notaris namun tidak dilarang untuk dibuat oleh notaris. Alasan kepercayaan dan ikatan moral dari masyarakat kepada Notaris/PPAT dalam menuntaskan pekerjaan dalam membuat akta adalah alasan utama diterbitkannya Covernote. Pembuatan Covernote harus diiringi dengan sikap cermat, hati-hati dan penuh tanggung jawab dari Notaris/PPAT sendiri agar dapat memberikan kepastian hukum dalam menjalan tugas jabatannya di masyarakat. Notaris/PPAT harus bertindak jujur dalam menyelesaikan tugasnya sehingga tidak akan menimbulkan kerugian. Apabila di kemudian hari terdapat suatu akibat hukum dari diterbitkannya Covernote dan menyebabkan para pihak merasa dirugikan, maka Notaris juga dapat dikenakan tuntutan untuk memberikan ganti rugi, biaya dan bunga atas kerugian yang timbul.

---

ABSTRACT
This thesis discusses the Covernote that is issued by the Notary. Covernote is a certificate of assurance that the notary will be able to issue original and authentic notarized documents. In practice, Covernote is better known as a reference letter/certificate, this letter is used as an explanation/statement that a deed still undergoes the legal process. There is no regulation that explicity regulates Covernote in the Notary Act 30 of 2004, despite the fact that a Covernote is considered as one of notarial products. Therefore, it can be stated that Notary has no authority to produce Covernote, yet such letter is not prohibited to be produced by Notary. The most significant reason for the issuance of Covernote is the beliefs and moral commitment of society to the Notary/Land Deed Official, in completion of a deed. Notary/Land Deed Official should underscore the importance of a carefully drafted Covernote. It is the ultimate responsibility of the Notary/Land Deed Official to function as an interpreter of the law thus ensuring the community of their legitimacy. Notary/Land Deed Official must proceed in an ethical and honest manner throughout the duration of work so as to avoid any controversies. In the future there is a legal consequence of the issuance of the Covernote and cause the parties to feel aggrieved, the Notary also could be charged to provide compensation, cost and interest for losses incurred.

Abstrak :
Pembayaran pajak BPHTB merupakan self-assesment yaitu suatu sistem perpajakan dimana inisiatif untuk memenuhi kewajiban pembayaran pajak berada di tangan wajib pajak. Dalam prakteknya, kebanyakan klien meminta bantuan Notaris/PPAT untuk membayarkan pajak BPHTB tersebut. Namun masalah muncul ketika Notaris/PPAT tidak jujur dalam melaksanakan jabatannya dan melanggar kode etik. Tesis ini membahas mengenai tanggung jawab Notaris/PPAT dalam penggelapan BPHTB yang dilakukan olehnya dan sanksi yang dapat dikenakan kepada Notaris/PPAT dikaitkan dengan studi kasus yang secara riil terjadi di masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Notaris/PPAT dapat dikenakan tanggung jawab secara hukum terhadap penggelapan BPHTB dilihat dari sudut pandang Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-undang Jabatan Notaris dan Kode Etik sehingga sanksi yang dapat dikenakan berupa sanksi pidana, sanksi perdata dan sanksi administratif. ......The payment of BPHTB is a self assesment system where the initiative to fulfill the obligation of tax payment is in the hands of tax payers. In reality, most clients often ask for the help of Notary PPAT in paying their BPHTB. But the problem arises when a Notary PPAT is dishonest while carrying out his duty as a trusted profession and violates the code of ethics. This thesis discussed about Notary PPAT's liability in terms of embezzling BPHTB which was commited by himself and the sanctions that can be imposed on him. This research conducted using juridical normative and the result revealed that Notary PPAT could be imposed with legal responsibility against BPHTB embezzlement perceived from Criminal Code, Civil Code, Notary Position Act, and Notary PPAT Code of Ethic point of view. Therefore, criminal sanction, civil sanction as well as administrative sanction are the sanctions which could be imposed against them.

Abstrak :
Penelitian ini membahas mengenai Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) dengan objek hak atas tanah yang dibuat oleh Notaris dimana salah satu pihak dinyatakan pailit oleh Pengadilan, khususnya developer sebagai penjual. Mengacu pada PP No. 24 tahun 1997 bahwa peralihan hak atas tanah hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT, tetapi dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 644 K/PDT.SUS-PAILIT/2017, majelis hakim dalam pertimbangannya menyatakan peralihan hak atas tanah telah terjadi dengan dibuatnya PPJB di hadapan Notaris, sehingga dengan kepailitan developer, hak atas tanah tersebut tidak dapat dimasukkan ke dalam harta pailit. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai status hak atas tanah yang diikat Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) sebelum developer pailit; dan, implikasi hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 644 K/PDT.SUS-PAILIT/2017. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan kasus (case study). Hasil analisa adalah bahwa peralihan hak atas tanah melalui jual beli didasarkan pada hukum adat yaitu asas terang dan tunai. Artinya, PPJB hak atas tanah dengan harga yang telah dibayar dan dikuasi dengan itikad baik oleh Pembeli, bukan merupakan harta pailit atas kepailitan developer. Implikasi Putusan Mahkamah Agung Nomor 644 K/Pdt.Sus-Pailit/2017 tidak dapat serta merta dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan, sehingga pembeli perlu melakukan upaya untuk meningkatkan status PPJB menjadi Akta Jual Beli dengan bantuan PPAT dan kurator agar dapat dilakukan pendaftaran pada Kantor Pertanahan guna mendapat jaminan dan kepastian hukum atas kepemilikan tanah dari Pemerintah. ......This study focuses on Sale and Purchase Binding Agreement (PPJB) as land rights object made by notary where one of its subject, the developer declared bankrupt by the court. According to PP No. 24 tahun 1997, transfer of land rights can only be registered if it can be proven by a certificate issued by PPAT, but in Court of Cassation Rule No.644 K/PDT.SUS-PAILIT/2017, the panel of judges on their consideration stated that the transfer of land rights had occurred by making PPJB before a Notary, so with the bankruptcy of the developer, the land rights cannot be included in the bankruptcy estate. The issues raised in this research are regarding the status of land rights which are bound by the Sale and Purchase Binding Agreement (PPJB) before the developer declared bankrupt; and, the legal implications of the Court of Cassation's Rule No. 644 K/PDT.SUS-PAILIT/2017. To answer these issues, a normative juridical legal research method is used with case study approach. The analysis showed that the transfer of land rights by sale and purchase were based on customary law principle, bright and cash. In this case, rights of land's PPJB that the has paid and controlled in good faith by the buyer not included in the bankruptcy estate of the developer. Implications of Court of Cassation Rule No.644 K PDT.SUS- PAILIT/2017 cannot be implemented immediately by the Land Registry Office which in that case the buyer must upgrade their PPJB into AJB with the help of PPAT and curator so that registration can be carried out at the Land Registry Office in order to obtain guarantees and legal certainty over land ownership from the Government.

Abstrak :
Akta otentik merupakan salah satu bukti yang kuat apabila dipergunakan dimuka pengadilan tanpa menggunakan alat bukti lainnya. Akta otentik dibuat Pejabat Pembuat Akta. Peranan Notaris dan PPAT sebagai Pejabat umum sangat penting dalam kehidupan masyarakat, karena masyarakat semakin membutuhkan suatu bukti tertulis berupa akta otentik agar dapat dijadikan kepastian hukum. Dalam membuat sebuah akta otentik Notaris dan PPAT sebagai pejabat umum diharapkan untuk mentaati syarat sahnya perjanjian dan syarat sahnya sebuah akta otentik agar diantara para pihak tidak terjadi permasalahan dikemudian hari. ......Deed authentic is one the strong evidence when used in court without using any other proof. The role of notary and PPAT is very important in public use. Authentic deed compiled in front of official public deed maker. The role of notary and PPAT is very important, because the needed of authentic proof for a law warranty. When compiled and make a authentic deed, notary and PPAT have to obey the terms of agreement and the terms of in making authentic deeds so in order to avoid the problem in the future.

Abstrak :
Tesis ini membahas mengenai sejauh mana tanggung jawab notaris/PPAT terhadap dokumen yang telah diterimanya, Penelitian untuk tesis ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif. Dilatarbelakangi bahwa banyak notaris/PPAT yang tersangkut didalam kasus pidana, yaitu pemalsuan dokumen yang diterimanya, yang biasanya dapat berupa sertipikat hak atas tanah. Dimana pada saat dilakukan pengecekan ke Kantor Pertanahan setempat ternyata diberi cap bahwa sertipikat tersebut tidak pernah dikeluarkan oleh kantor pertanahan, tetapi didalam tanda terima yang diberikan kepada klien ternyata dibubuhkan kata-kata asli. Hal tersebut yang biasa ditulis oleh pegawai notaris/PPAT dimaksudkan untuk memberitahukan bahwa apa yang telah diterimanya bukan merupakan fotokopi. Berdasarkan hasil penelitian, Notaris/PPAT tidak bertanggung jawab terhadap keaslian terhadap dokumen yang diterimanya, karena tugas seorang notaris adalah menkonstantir apa yang diinginkan oleh kliennya, ditambah lagi bukan kewenangan seorang notaris/PPAT untuk menentukan keaslian dokumen yang diterimanya. ......This thesis will discuss to what extent the responsibility of Notary/Land Deed Official (PPAT) on the authenticity of the received documents. The research for this thesis used a normative juridical method with qualitative approach. The background of the research is that there are many Notaries/PPAT committed in criminal cases such as the falsification of the received documents, in which the documents are usually in the form of land certificate. At the time of verifying the certificate to the Land Administration Office, it is marked as a never-issued document by the Office. However, there is a word "Authentic" written on the receipt which is later given to the client. It is aimed to inform that the certificate is not a copy. Based on the results of the research, Notary/PPAT is not responsible to the authenticity of the received documents since a notary is a person who confirms what is needed by his/her client, in addition, it is not the authority of a notary/PPAT to determine the authenticity of the received documents.

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini membahas mengenai sejauh mana kewenangan dan tanggung jawab notaris/PPAT terhadap akta-akta yang terkait dengan Tax Amnesty berdasarkan Undang-Undang Tax Amnesty, Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, Penelitian untuk tesis ini mengguanakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif. Dilatarbelakangi program pemerintah yang bernama Tax Amnesty, dimana Notaris/PPAT menjadi salah satu pihak yang ikut andil untuk dapat mensukseskan program tersebut. Akan tetapi, keterlibatan Notaris/PPAT itu telah menimbulkan pro dan kontra dikalangan Notaris/PPAT, mengingat Notaris/PPAT harus melaporkan data kliennya kepada pihak berwajib apabila mengetahui bahwa Assets yang diperoleh kliennya tersebut ternyata dari hasil kejahatan seperti korupsi dan pencucian uang. Disinilah menjadi dilemma bagi Notaris/PPAT apakah Notaris/PPAT dibenarkan secara hukum untuk melaporkan Transaksi yang mencurigakan kepada Instansi yang berwenang ataukah tidak dibenarkannya Notaris/PPAT untuk melaporkan Data Kliennya mengingat ketentuan dari Pasal 16 ayat 1 huruf e tentang Jabatan Notaris.

---

ABSTRACT
This thesis discusses how far the authority and responsibility of notary PPAT on deeds related to Tax Amnesty based on Tax Amnesty Act, Money Laundering Act, The research for this thesis uses normative juridical research method with qualitative approach. Backed by a government program called Tax Amnesty, where Notary PPAT became one of the parties who took part to be able to succeed the program. However, the involvement of Notary PPAT has caused pros and cons among Notary PPAT, since Notary PPAT must report its client 39 s data to the authorities if they know that the Assets obtained from his clients are from crime such as corruption and money laundering. Here is a dilemma for Notary PPAT whether Notary PPAT is legally justified to report Suspicious Transaction to authorized institution or not to notary Notary PPAT to report Client Data considering provision of Article 16 paragraph 1 letter e concerning Notary Position.

Abstrak :
Keberadaan Notaris/PPAT ini sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Karena Notaris/PPAT memberikan jaminan kepastian hukum pada masyarakat menyangkut pembuatan akta otentik yang dibutuhkan dalam aktivitas masyarakat baik dalam hal ekonomi, sosial atau politik. Dan untuk membuat akta otentik inilah dibutuhkan jasa dari Notaris/PPAT, sehingga akta otentik tersebut dapat diterima oleh semua pihak yang bersangkutan serta dapat memiliki kepastian hukum. Akta merupakan suatu tulisan yang dengan sengaja dibuat untuk dapat dijadikan bukti bila terjadi suatu peristiwa dan ditandatangani. Dari bukti tulisan tersebut, ada bagian yang berharga untuk dilakukan pembuktian yaitu pembuktian tentang akta. Dimana suatu akta merupakan tulisan yang dibuat untuk dijadikan sebagai alat bukti tentang suatu peristiwa dan ditandatangani secukupnya. Sangat disayangkan bilamana terdapat akta-akta Notaris/PPAT yang isinya dipermasalahkan, diragukan kebenarannya, dianggap bertentangan dengan hukum dan keadilan serta dirasakan merugikan kliennya karena ketidaksengajaan atau karena kurang menguasai dalam melaksanakan tugas dan jabatannya serta bertentangan dengan etika profesi Notaris/PPAT. Notaris/PPAT dapat dibebani tanggung jawab atas perbuatannya dalam membuat akta autentik yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau dilakukan secara melawan hukum.

---

The existence of Notary / PPAT is very important in people's lives. Because Notary / PPAT guarantees legal certainty to the community regarding the making of authentic deeds needed in community activities both in economic, social or political terms. And to make this authentic deed is needed services from Notary / PPAT, so that the authentic deed can be accepted by all parties concerned and can have legal certainty. Deed is a writing that is intentionally made to be used as evidence if an event occurs and is signed. From the written evidence, there is a valuable part of proof that is proof of the deed. Where a deed is a writing that is made to be used as evidence of an event and is sufficiently signed. It is very unfortunate when there are Notary / PPAT deeds whose content is disputed, doubtful, deemed contrary to law and justice and perceived to be detrimental to his client due to accident or lack of mastery in carrying out his duties and positions and contrary to Notary / PPAT professional ethics. The Notary / PPAT can be liable for his actions in making authentic deeds that are not in accordance with the provisions that apply or are carried out against the law.