Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK Konflik Laut Cina Selatan merupakan masalah yang bersifat multidimensional. Pembahasan hal itu membutuhkan pendekatan berbagai aspek, yakni hukum, politik, ekonomi, hingga keamanan (security). Aspek-aspek tersebut saling berkaitan satu sama lain. Dalam perkembangan terakhir, konflik tersebut semakin memanas di antara claimant states. Intensitas konflik tersebut semakin terlihat dengan adanya berbagai macam klaim dari para claimant states, khususnya Cina melalui konsep nine dashed line yang dimilikinya. Konsep tersebut memang dinilai banyak pihak, bahkan oleh non claimant states, sebagai konsep dan tindakan illegal dari Cina karena hal tersebut mengakibatkan Cina menguasai hampir sebagian besar dari perairan Laut Cina Selatan. Tindakan ini juga melanggar ketentuan UNCLOS 1982. Asal muasal Nine Dashe Line ini sendiri tidak jelas dan penuh akan nuansa politik yang diciptakan pemerintah Cina. Nine dashed line tersebut tentunya semakin meningkatkan kompleksitas konflik Laut Cina Selatan. Konsekuensi yang terjadi saat ini, khususnya akibat nine dashed line tersebut, ialah secara geografis timbul apa yang disebut ?overlapping EEZ? di perairan tersebut. Filipina sebagai claimant states mengajukan sengketa ini ke Permanent Court of Arbitration (PCA) sebagai upaya untuk melawan tindakan agresif Cina di Laut Cina Selatan. Meskipun forum ini dilangsungkan tanpa persetujuan dan kehadiran Cina. Karena negara ini menolak berpatisipasi dari awal hingga akhir. Hal tersebut mengakibatkan proses peradilan di PCA hingga putusan akhir yang akan dikeluarkan tidak akan berpengaruh sedikitpun pada Cina untuk menghentikan tindakan agresifnya di Laut Cina Selatan. Artinya apa yang berjalan di PCA tidak akan menyelesaikan konflik tersebut seutuhnya. Meskipun bagi claimant states lainnya maupun non claimant states, seperti Indonesia, hal itu masih memberikan dampak cukup positif. Ketidakjelasan solusi konflik itu maupun kompleksitasnya, mengundang perhatian dari pihak lainnya seperti ASEAN dan EU. Kedua entitas ini memiliki kepentingan signifikan di Laut Cina Selatan, terutama ASEAN. Akibat faktor hukum, politik, dan eknomi, EU dan ASEAN tidak bisa secara institusi dan unilateral mengintervensi langsung sebagai pihak ketiga dalam membantu claimant states mencapai solusi damai terkait konflik Laut Cina Selatan. Sehingga peran kedua entitas ini terbatas. Agar ASEAN dan EU berperan lebih signifikan, perlu ada upaya community dan confidence building secara tidak langsung melalui kerjasama ASEAN-EU demi tercipta stabilitas regional di Laut Cina Selatan.

---

ABSTRACT The Conflict in South China Sea is a multidimensional problem. The explanation of this issue requires a multidimensional approach, which consists of legal, political, economic, and security aspects. In recent years, the intensity of this conflict has considerably increased among claimant states. The intensity of the conflict is particularly visible through numerous of claims stated by the claimant states, especially China through its concept known as nine dashed line. Such concept is often regared even by the non claimants states as an illegal act by China since such act entitles Cina to dominate almost all territory of South China Sea. Such act also violates UNCLOS 1982. The origin of Nine Dash Line remains unclear and politically fabricated made by the chinese government. The Nine Dashe Line increases the complexity of the conflict in South China Sea. Geographically, the consequence, particularly due to the nine dash line, which is commonly visible today is what we know as the term ?overlapping? in South China Sea. Particularly, this also refers to ?EEZ overlapping. Phillipines as a claimant state, submitted this case before the Permanent Court of Arbitration in an attempt to counter China?s aggresiveness in South China Sea. Despite the fact that China rejects to participate in it from the beginning until the end of the legal proceeding. Consequently, both the legal proceeding and the final verdict of PCA would have no effect at all in deterring China from refraining its aggresiveness in South China Sea. In other words, it will not entirely resolve the conflict. Although, for the other claimant states and non claimant states, including Indonesia, the legal proceeding and the final verdict exercised by PCA would at least bring about a positive impact. The complexity and the inability by claimants states to reach a solution with regard to South China Sea issue, has attracted the attention of ASEAN and EU. These two international bodies have both significant interest in South China Sea, especially ASEAN. Due to numerous legal, political, and economic consideration, EU and ASEAN are not institutionally and unilaterally able to carry out direct intervention as a third party in assisting the claimant states to reach peaceful settlement concerning the conflict in South China Sea. Therefore the roles of these two entities are limited. In order for ASEAN-EU to play significant role, there has to be a community and confidence building exercised indirectly through ASEAN-EU Joint Cooperation in an attempt to bolster regional stability in South East Asia.

Abstrak :
ABSTRAK
Persengketaan Laut Cina Selatan yang terjadi sejak tahun 1990-an, kembali meningkat setelah pengajuan klaim teritorial sepihak Cina yang disebut nine-dash line pada 7 Mei 2009. Klaim tersebut berimplikasi pada berkurangnya wilayah Zona Ekonomi Eksklusif ZEE negara-negara yang berdekatan secara geografis dengan Laut Cina Selatan, salah satunya Indonesia. Tidak hanya kehilangan 30 wilayah ZEE di Natuna, klaim teritorial Cina juga berimbas pada semakin agresifnya aktifitas penangkapan ikan ilegal nelayan Cina yang selalu dikawal oleh kapal penjaga pantainya di perairan Natuna. Dalam Buku Putih Pertahanan Repubik Indonesia, tindakan yang dilakukan Cina melalui klaim nine-dash line dan penangkapan ikan ilegal oleh nelayannya yang selalu dikawal kapal penjaga pantai, merupakan ancaman nyata bagi keamanan Indonesia yang membahayakan keutuhan dan kedaulatan Indonesia. Namun, respon Indonesia cenderung mengecilkan hal tersebut sebagai ancaman nyata untuk keamanannya, yang mana perilaku ini dinamakan underbalancing oleh Schweller. Oleh karena itu, tulisan ini berusaha untuk menganalisa dan menjelaskan penyebab respon Indonesia yang cenderung mengecilkan klaim teritorial Cina sebagai ancaman berbahaya. Tulisan ini berargumen bahwa perbedaan persepsi di kalangan elit Kemlu dan Kemhan terkait klaim teritorial Cina, lalu adanya kekhawatiran pemerintah terhadap kepentingan nasional dan kepentingan elit Indonesia terhadap Cina serta adanya fragmentasi yang terbentuk di masyarakat, menjadi faktor-faktor yang melatarbelakangi Indonesia merespon ancaman teritorial Cina dengan cara underbalancing.

---

ABSTRACT
South China Sea dispute which begun since 1990 increasing its tense after China offer territorial claim called nine dash line on 7th May 2009. Those claim implied to the decrease of Economy Exclusive Zone of states which located geographically in South China Sea, including Indonesia. Not only losing its 30 area of EEZ in Natuna, China territorial claim also impacted the aggressiveness of illegal fishing by Chinese fishermen which always guarded by Chinese coast guard. In the Indonesian Defense White Paper, China action through nine dash line and illegal fishing by its fishermen who is always guarded by their coast guard obviously a clear threat for Indonesia sovereignty. Nevertheless, Indonesian response tend to ignore the fact as a clear threat for its security which by Schweller called underbalancing. This writing analyzes and explain the cause of Indonesia rsquo s response which tend to not take the China rsquo s claim seriously as a threat. This writing argues that Indonesian Foreign Minister rsquo s elite and Defense Minister rsquo elite has different perception toward the issue. Also, the writing analyzes many factors such as dimension of government concern on national interest, Indonesian elite interest of China, fragmentation on society, all become the factors which draw Indonesia reaction toward China territorial claim through underbalancing.

Abstrak :
Tulisan ini membahas tentang perubahan perilaku China dalam menegakkan klaim nine-dash line di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia yang terjadi pada rentang waktu Desember 2019 s.d. Januari 2021. Pihak China yang melakukan penegakan klaim dengan mengirimkan kapal perang ke ZEE Indonesia justru melakukan appeasement setelah mendapat pengusiran oleh pihak Indonesia. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode kualitatif dengan pengumpulan data melalui studi pustaka. Sedangkan analisis penelitian dilakukan menggunakan teori foreign policy decision making yang melihat variabel pengambilan keputusan, faktor psikologis, faktor internasional dan faktor domestik sebagai faktor pendorong perilaku sebuah negara. Dari sisi lingkungan keputusan, pengambil keputusan China mendapat interactive setting berupa pengusiran, mengalami familiarity dan berupaya menghindari risiko. Dari sisi faktor psikologis, pengambil keputusan di China memiliki keyakinan untuk menghindari risiko serta berorientasi ke masa depan dan images bahwa Indonesia adalah sekutu. Dari segi faktor internasional, klaim China atas ZEE Indonesia mendapatkan extended immediate deterrence dari AS. Kemudian dari sisi faktor domestik, China memiliki kepentingan ekonomi yang besar terhadap Indonesia. Keempat faktor tersebut mendorong China melakukan appeasement terhadap Indonesia dalam penegakan klaim nine-dash line. Penelitian ini berkontribusi terhadap studi tentang perilaku appeasement negara besar dan studi tentang pencegahan konflik bersenjata di Laut China Selatan (LCS). ......It examines China’s behavior when they try to enforce a nine-dash line claim on Indonesia’s Exclusive Economic Zone (EEZ) between December 2019 and January 2021. China choosed the appeasement policy while endeavoring to enforce its claim to Indonesia's EEZ right after Indonesia’s side sent its warship to the disputed zone. In this study, the qualitative method and archival data collection were used to analyze changes in China's behavior. Moreover, the case was analyzed based on Foreign Policy Decision Making theory, which focuses on decision environment, psychological, international, and domestic factors. In terms of the decision environment variable, the collected data showed that Chinese decision-makers were shaped by an interactive situation, experienced familiarity, and avoided risky decisions. The psychological factor analysis found that Chinese decision-makers viewed Indonesia as an ally in a risk-averse, future-oriented manner. In addition, international factor analysis demonstrated that the US did extend immediate deterrence towards China regarding its claim over Indonesia's EEZ. Finally, domestic factor analysis discovered that China had a substantial economic interest in Indonesia. All four factors pushed China to choose an appeasement policy towards Indonesia regarding the claim enforcement in Indonesia EEZ. These findings contribute to the study of appeasement behavior by big countries and the prevention of armed conflict in the South China Sea.

Abstrak :
ABSTRAK
Kehadiran klaim nine-dash-line Republik Rakyat China membuat suasana politik di wilayah Laut Cina Selatan memanas akibat sengketa wilayah yang tak kunjung terselesaikan sejak dekade 1970 hingga saat ini. Masalah ini berkembang seiring ditemukannya potensi kekayaan alam di wilayah perairan Kepulauan Paracel. Kondisi ekonomi Vietnam yang sedang dilanda krisis global pasca perang saudara dan unifikasi menjadikan kepentingan potensi ekonomis yang terkandung di Paracel sebagai jalan keluar dari krisis ekonomi. Di sisi lain, Hukum Internasional mengakui status kepemilikan suatu Pulau kepada negara tertentu melalui praktik pemenuhan asas okupasi efektif. Asas ini merupakan suatu preseden yang berkembang dari waktu ke waktu sejak kasus Putusan Arbitrase Las Palmas hingga kasus Putusan Sipadan dan Ligitan. Lewat metode okupasi yang efektif suatu kedaulatan negara dimanifestasikan lewat tindakan-tindakan damai yang secara terus menerus dalam periode penguasaan negara atas wilayah sengketa. ...... The presence of nine dash line claim by People?s Republic of China driven tensions to heat up the South China Sea as result of the unsettle territorial dispute since the 1970?s decades to present. The situations have developed since the discovery of oil potentials and other natural resources contained in the Paracels seas by States. Vietnam?s conditions is currently falling under the global economic crisis as a result of the Vietnam war and unification of the South and North Vietnam that produce the interests for such natural exploration of the Paracels waters. In the other side, International Law approves the right of territory of an island belong to the State that has exercised the practices of effective occupations principle. The principle is valid as a precedent that developed from time to time since the Las Palmas arbitration case until the Sipadan and Ligitan islands disput ruled out by the International Court of Justice. Through exercising the method of such effectivites, a sovereign state is recognsed its will to manifest the acts of peaceful display in a continual control over the dispute islands.

Abstrak :
Sebagai negara kepulauan dengan dua pertiga wilayah adalah laut, sistem pertahanan maritim sangat diperlukan untuk menjaga kedaulatan dan aset strategis nasional. Luasnya wilayah laut ini membuat aspek spasial yang berkaitan dengan maritim perlu mendapatkan perhatian agar dapat memperhitungkan aset pertahanan yang diperlukan dalam mendeteksi dan mengatasi berbagai ancaman. Fokus penelitian ini adalah Sistem Pertahanan Maritim dalam perspektif spasial yang bertujuan untuk melihat cara kerja sistem pertahanan maritim Indonesia dan pola ancaman yang ada di Laut Natuna Utara. Dengan memahami pola ancaman yang ada di Laut Natuna Utara, maka kemampuan yang diperlukan untuk mendeteksi dan merespons ancaman di wilayah tersebut dapat lebih dipetakan dengan baik. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis spasial tematik deskriptif untuk zonasi laut. Hasil dari penelitian ini adalah perbandingan tematik antara berbagai zonasi laut, pola ancaman yang ada, serta rekomendasi untuk mencocokkan sistem pertahanan di wilayah Laut Natuna Utara dengan kebutuhan aset pertahanannya. ......As an archipelagic country with the sea as two-thirds of its territory, a maritime defense system is indispensable for safeguarding national sovereignty and strategic assets. The vast sea area makes spatial aspects related to maritime affairs need more attention to take into account defense assets capable of detecting and overcoming various threats. This research focuses on the Maritime Defense System in the North Natuna Sea from a spatial perspective to see the Indonesian maritime defense system and the existing threat patterns in the North Natuna Sea. By understanding the pattern of threats in the North Natuna Sea, the capabilities needed to deter and respond to threats in the region can be better mapped. The methodology used in this research is a descriptive thematic spatial analysis for marine zoning. The result of this research is a thematic comparison between various marine zoning, existing threat patterns, and recommendations to match the defense system in the North Natuna Sea area with the needs of its defense assets.