Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 4 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Sidabutar, Melisa
Abstrak :
ABSTRAK Negara Australia merupakan salah satu negara tujuan para pencari suaka di dunia. Dikarenakan kesulitan yang dihadapi pencari suaka ketika meninggalkan negaranya contoh negaranya dalam keadaan perang, dan lain-lain, kebanyakan diantara mereka tidak memiliki dokumen sehingga harus menempuh jalur laut secara ilegal demi mencapai negara Australia. Pada Juli 2013, dengan terpilihnya Kevin Rudd sebagai Perdana Menteri Australia, kebijakan baru penanganan pencari suaka diterapkan melalui kerja sama bilateral dengan Papua Nugini yang disebut dengan Regional Resettlement Arrangement 2013. Yang pada dasarnya bahwa semua orang yang menuju Australia secara ilegal termasuk pencari suaka akan dikirim dan diproses klaim suakanya di Papua Nugini. Disamping sebagai bentuk penolakan terhadap pencari suaka, kebijakan ini juga dianggap tidak mempertimbangkan pemenuhan hak-hak pencari suaka di Papua Nugini mengingat negara tersebut bukanlah negara yang memiliki kapasitas yang memadai dan pengalaman yang cukup untuk menangani pencari suaka. Sehingga permasalahan hukum timbul dan diteliti dalam tesis ini yaitu apakah kebijakan ini sesuai dengan hukum internasional dan bagaimana dampak yang ditimbulkannya terhadap negara-negara di Asia Tenggara sebagai jalur lintas dan juga dihubungkan dengan tanggung jawab kolektif penanganan pencari suaka oleh negara tujuan suaka, negara lintas suaka, dan negara asal pencari suaka. Adapun metodologi penelitian yang dipergunakan dalam penelitian tesis ini adalah metode induktif dengan pendekatan perundang-undangan. Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah konvensi internasional, dan berbagai instrumen hukum lainnya yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti. Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa kebijakan imigrasi Australia dalam pengiriman pencari suaka ke Papua Nugini bertentangan dengan prinsip non-refoulment dan memberikan dampak buruk bagi negara-negara Asia Tenggara. Akan tetapi dikaitkan dengan konsep tanggung jawab dan kedaulatan negara, Australia sebagai entitas negara memiliki hak dan kapasitas dalam menetapkan segala kebijakan internalnya. Sehingga sebagai saran hasil analisis, penulis memberikan alternatif yaitu untuk mengevaluasi kembali kebijakan ini dan menyarankan penanganan secara kolektif oleh seluruh pihak terkait yaitu Australia sebagai negara tujuan suaka, negara asal pencari suaka, negara transit, serta UNHCR dan IOM sebagai inter-governmental organizations.
ABSTRACT Australia is one of the asylum seekers?s destinations in the world. Due to the difficulties faced by the asylum seekers prior they fled their country of origin for instance the country is at war, etc, most of them do not have the proper documents to travel legally but ilegally by sea. In July 2013, as Kevin Rudd has been elected as Australian Prime Minister, the new policy in the processing of asylum seekers also has recently implemented by the Government of Australia and the Government of Papua New Guinea which then called as Regional Resettlement Arrangement 2013. The policy itself basically says that the persons including asylum seekers travel irregularly by sea to Australia are entitled to be transferred and assessed in Papua New Guinea. In addition to a refusal action of the access to asylum seekers, the policy also does not consider the human rights aspect of asylum seekers in Papua New Guinea as the host country, which in the other side; Papua New Guinea is not a quite stable with sufficient capacity and adequate experiences country to meet the needs of asylum seekers. Here, the writer raises the following legal questions; whether this Australian Immigration policy is accordance with the international law and how it impacts the South East countries as the countries of transit and if it is linked to the collective responsibility by the country of asylum, country of transit, and country of origin of the asylum seekers. The selected methodology of writing the thesis is inductive methodology with the appropriate legal approach. The approach is done by conducting the research of a number international convention, and some other relevant legal instruments. The result of the analysis comes up with the answers that Australian Immigration policy in transferring asylum seekers to Papua New Guinea is breach of the non-refoulment principle and it truly impacts the South East Country region in the negative effects. However, linked to the state responsibility and sovereignity, Australia as an independent entity has its own competence and capacity to freely determine its national policy. Therefore, as an advise of the research outcome, the writer gives the alternative way which is to immediately evaluate the policy and proposes the collective responsibility concept by all the parties such Australia as the country asylum, country of origin, country of transit, UNHCR, and IOM as the relevant inter-governmental organizations.
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
T42557
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Pudjiastuti Sudewo
Abstrak :
ABSTRAK
Skripsi ini membicarakan Konferensi Islam Asia Afrika I yang diselenggarakan pada tanggal 6 - 14 Maret 1965 di gedung Merdeka Bandung. Adapun tujuan dari diselenggarakan konferensi ini adalah untuk menyatukan umat Islam di Asia dan Afrika, untuk melenyapkan penindasan di Asia dan Afrika, dalam rangka memelihara perdamaian internasional.

Konferensi Islam Asia Afrika I ini didahului oleh Konferensi Pendahuluan yang diselenggarakan pada tanggal 6 - 14 Juni 1964 di Markas Besar Ganefo Senayan Jakarta. Adapun Konferensi Pendahuluan Konferensi Islam Asia Afrika ini dihadiri oleh delapan negara, yaitu Indonesia sebagai penyelenggara, Iraq, Nigeria, Pakistan, Philipina, Saudi Arabia, Thailand dan Republik Persatuan Arab. Tujuan dari Konferensi Pendahuluan ini adalah untuk mempersiapkan penyelenggaraan Konferensi Islam Asia Afrika I.

Konferensi Islam Asia Afrika I dihadiri oleh 33 negara peserta dan empat negara peninjau. Konferensi ini membicarakan masalah-masalah yang dihadapi umat Islam di Asia dan Afrika khususnya dan di dunia pada umumnya, serta untuk menyatukan umat Islam di Asia dan Afrika. Konferensi Islam Asia Afrika I telah berhasil memberikan dasar pemikiran bagi kerja sama antar umat Islam dalam memperjuangkan kehidupan dunia yang penuh kedamaian, yaitu dengan dikeluarkannya Deklarasi Konferensi Islam Asia Afrika. Di samping itu juga Konferensi Islam Asia Afrika I ini telah berhasil membentuk Organisasi Islam Asia Afrika.
1989
S12755
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Sinaga, Naomi Padan Junita
Abstrak :
Tujuan ini penelitian ini adalah untuk menentukan dampak dari globalisasi ekonomi terhadap jarak-negara ketidaksetaraan di 5 Negara Asia Tenggara. Dengan menggunakan data panel dan 3-tahun rata Data tertimbang, 145 sampel yang diamati dan kemunduran oleh Effect Model Fixed, kertas penelitian menemukan bahwa peningkatan ekonomi globalisasi dalam hal liberalisasi perdagangan menghasilkan ketimpangan pendapatan yang lebih tinggi dalam ASEAN5 masing-masing negara di 1981-2009 tergantung pada negara tahap perkembangan dan faktor produksi endowment, sementara peningkatan globalisasi perdagangan secara umum tidak mempengaruhi ketimpangan pendapatan. Di sisi lain tangan, peningkatan globalisasi ekonomi dalam hal liberalisasi keuangan mempengaruhi ketidaksetaraan pendapatan hanya melalui faktor saluran wakaf, efek dari dampak bervariasi, tergantung pada indeks yang digunakan dalam perhitungan. perdagangan dan Indeks liberalisasi keuangan termasuk penggunaan kedua de facto (% Perdagangan/GDP) (% Aset + Kewajiban/GDP) dan de jure tindakan. ......This research's objective is to determine the impact of economic globalization towards within-country inequality in 5 South East Asian Countries. By using panel data and 3-years average weighted data, 145 samples are observed and regressed by Fixed Effect Model, the research paper finds that increased economic globalization in terms of trade liberalization produces higher income inequalities within ASEAN5 individual states in 1981-2009 depending on the country's stage of development and factors of productions endowment, while increased trade globalization in general does not affect income inequality. On the other hand, increased economic globalization in terms of financial liberalization affects income inequalities only through factor of endowments channel, effects of the impacts vary, depending on the index used during calculation. The trade and financial liberalization index includes the usage of both de facto (% Trade/GDP) (% Assets + Liabilities/GDP) and de jure measures (Sachs and Warner Index) (Chinn and Ito Inde).
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2016
S62500
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Rani Dhiyas Pratita
Abstrak :
Penelitian ini menganalisis hubungan antara ketidakpastian global dan substitusi FDI terhadap FDI, khususnya pada beberapa negara di Benua Asia. FDI merupakan indikator pembangunan berkelanjutan dalam Perserikatan Bangsa-bangsa yang sekaligus penting dalam lingkup negara di Benua Asia karena mayoritasnya masih dalam status negara berkembang. Pengukuran ketidakpastian global menggunakan World Uncertainty Index (WUI). Penelitian ini juga mengasumsikan bahwa ketika FDI global dialihkan dari sub-kawasan tertentu ke wilayah lain, maka persentase FDI terhadap PDB negara-negara yang terletak pada sub-kawwasan itu akan menurun. Metode yang digunakan adalah fixed effect dengan periode penelitian selama 2012-2020 yang meliputi 35 negara di Benua Asia. Penelitian ini menemukan bahwa pada setiap negara Benua Asia WUI tidak berpengaruh terhadap FDI dan substitusi FDI di level sub-kawasan berpengaruh terhadap FDI. Sedangkan, pada level sub-kawasan, WUI justru berpengaruh pada FDI dan substitusi FDI di level sub-kawasan justru tidak dapat berpengaruh dalam regresi sub-sampel tersebut. ......This study analyzes the relationship between global uncertainty and the substitution of FDI for FDI, especially in several countries in the Asian continent. FDI is an indicator of sustainable development in the United Nations and is important in the scope of countries on the Asian Continent because the majority are still developing country status. Global uncertainty measurement uses the World Uncertainty Index (WUI). This study also assumes that when global FDI is transferred from certain sub-regions to other areas, the percentage of FDI to GDP of countries located in that sub-region will decrease. The method used is a fixed effect with a research period of 2012-2020 covering 35 countries on the Asian continent. This study finds that in each country of the Asian Continent WUI has no effect on FDI and substitution of FDI at the sub-regional level has an effect on FDI. Meanwhile, at the sub-regional level, WUI has an effect on FDI and FDI substitution at the sub-regional level has no effect on the sub-sample regression.
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library