Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Stigma yang diperoleh sebagai akibat dari sistem peradilan pidana, ternyata tidak hanya berdampak negatif terhadap narapidana sendiri tetapi juga memberikan dampak yang lebih luas yaitu terhadap keluarga narapidana. Perlu adanya suatu upaya untuk mengurangi bahkan menghilangkan stigma yang ada pada narapidana, sehingga tidak memberikan dampak negatif kepada keluarga maupun dirinya sendiri. Teori labeling digunakan sebagai dasar dari stigma, yaitu adanya suatu kelompok yang membuat peraturan kemudian terjadi penyimpangan, sehingga orang tersebut mendapat cap sebagai pelanggar. Adanya dampak yang lebih luas terhadap keluarga narapidana, maka muncul permasalahan dalam penelitian yaitu dampak apa yang diterima oleh keluarga dan bagaimana upaya untuk mengurangi dampak buruk stigma narapidana terhadap keluarganya. Penelitian ini berbentuk deskriptif analistis. Metode yang digunakan ialah metode kepustakaan yang bersifat normatif yuridis. Peneliti menggunakan data sekunder dengan alat pengumpul data berupa studi kepustakaan dan data primer melalui wawancara menggunakan pedoman wawancara terhadap narapidana, keluarga narapidana dan masyarakat. Penelitian ini sampai pada kesimpulan bahwa pihak keluarga tidak hanya kehilangan seorang anggotanya yang menjadi narapidana, tetapi juga mereka merasakan dampak dari cap buruk yang diberikan kepada narapidana berupa tekanan secara psikologis seperti adanya rasa malu. Terlebih lagi ketika kejahatan yang dilakukan adalah perkosaan, karena tidak hanya dipandang sebagai perbuatan jahat dengan kekerasan, tetapi juga adanya unsur moral di dalamnya. Dengan adanya permasalahan yang lebih luas mengenai akibat pemidanaan, maka diperlukan suatu usaha untuk mengatasinya. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan menggunakan resosialisasi narapidana, seperti asimilasi, pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas. Upaya resosialisasi tersebut diharapkan dapat membantu menunjukkan bahwa narapidana telah menjadi baik dan menyadari kesalahannya, dengan itu maka stigma buruk sebagai orang yang jahat dapat berkurang. Restorative justive sebagai suatu paradigma baru dalam penyelesain perkara pidana, diharapkan juga dapat membantu untuk mengurangi atau bahkan dapat menghilangkan stigma. ......Stigma obtained as a result of the criminal justice system, was not only has negative impact in the inmates (prisoner) themselves but also result in broader impact on family of prisoner himself. it requires an attempt to reduce or even eliminate the stigma that exist in the prisoner, so that no negative impact to the family and himself. theory of labeling is used as the basis of the stigma that is the existence of a group of people that established rules and then there is a violation, so that the person is labeled as a violator. existence of wider impact on families of prisoner, then a problem arise in the research, namely what impact are received by the family and what effort to reduce the adverse impact of prisoner stigma to his family. This research is descriptive analytical. The method used is a normative juridical literature. researcher uses secondary data with the data collection tools in the form of library research and primary data through interviews using interview guideline to prisoner, prisoner families and communities. this research come to a conclusion that the family does not only loss a family member who becomes a prisoner, but also the feel the effect of bad labeling given to prisoner in the form of psychological pressure such as a embarrassment. Moreover, when the crime committed was rape, because rape is not only viewed as act of evil with violence, but also there is a moral element in it. With the existence of a broader problem regarding the conviction consequence, it would required an effort to overcome them. One of efforts that can be done is to conduct resocialization of prisoner, such as assimilation, parole and taking leaves before the release. The resocialization effort is expected to help demonstrating that the prisoner has been better and realized his wrongdoing, with that then the bad stigma as an evil person can be reduced. Restorative justice as a new paradigm in the settlement of criminal cases, can also help to reduce or even eliminate the stigma.

Abstrak :
Untuk mengimbangi kejahatan yang semakin berkembang, pidana penjara masih dipandang mampu untuk menanggulangi dan mengendalikan berbagai jenis kejahatan. Dari 587 jenis tindak pidana kejahatan yang diatur di dalam KUHP, 575 di antaranya diancam dengan pidana penjara, baik yang dirumuskan secara tunggal, maupun yang dirumuskan secara alternatif dengan jenis pidana lain. Demikian pula dalam Rancangan Undang-undang KHUP yang baru, pidana penjara masih dicanangkan sebagai salah sate jenis pidana pokok. lstilah "penjara" menunjuk pada (i) bentuk atau jenis pidana dengan maksud agar terpidana men jadi jera (unsur preventif), dan (ii) lembaga atau institusi yang ditandai dengan penggunaan perangkat keras "bangunan penjara" sebagai tempat untuk mengisolir terpidana dari masyarakat umum. Meskipun bentuk pidana penjara banyak digunakan, akan tetapi dalam pelaks.anaannya banyak menyimpan persoalan yang cukup remit. Adanya krisis yang dialami oleh narapidana di dalam penjara merupakan gejala yang dapat diamati secara langsung, yang diawali dari tindakan mengisolir terpidana yang berakibat hilangnya kemerdekaan, hilangnya kesempatan untuk memenuhi kebutuhan biologic, hilangnya rasa aman, dan sejumlah penderitaan selama berada di d'alam penjara (pains of imprisonment). Selain krisis di atas, efek negatif yang ditimbulkan dari penerapan pidana penjara turut pula menambah beban persoalan yang dihadapi, sehingga bermunculan kritik dari berbagai kalangan yang ditujukan pada persoalan efektivitas dari pidana penjara. Apakah pidana penjara mempunyai pengaruh preventif atau dapat mengurangi jumlahresidivis? Meskipun penerapan pidana penjara di Indonesia telah bergeser ke arah sistem pemasyarakatan, namun persoalan dan ciri-ciri yang terdapat dalam sistem penjara masih tetap melekat. Di dalam penjara -yang telah diubah dengan lembaga pemasyarakatan akan di jumpai sekelompok narapidana atau "masyarakat narapidana" (inmate society) dengan tatacara atau aturan-aturan yang tumbuh berkembang dan dipatuhi oleh anggota-anggota dari kelompok tersebut.

Abstrak :
ABSTRAK
Maraknya tindak pidana terorisme di dunia dan khususnya di Indonesia membutuhkan Cara penanganan tersendiri dalam pemberantasan tindak pidana tersebut. Pemerintah Indonesia telah membentuk Detasemen Khusus 88 Anti Teror untuk menangkap para pelaku tindak pidana terorisme dan mengeluarkan W Nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Banyaknya pelaku tindak pidana terorisme yang tertangkap kemudian menjalani masa pidananya di Lembaga Pemasyarakatan menjadi dilema tersendiri bagi para petugas Lapas dalam memberikan program pembinaan bagi mereka. Permasalahan yang diangkat dalam penulisan ini adalah bagaimana pelaksanaan pembinaan narapidana tindak pidana terorisme di Indonesia saat ini dan apa sajakah kendala yang dihadapi serta bagaimanakah model yang sebaiknya dilaksanakan dalam pembinaan narapidana tindak pidana terorisme di Indonesia. Dan basil penelitian yang dilakukan didapatkan data bahwa pembinaan yang diberikan kepada para narapidana tindak pidana terorisme adalah diberlakukan secara umum seperti halnya narapidana kasus lain. Pembinaan terhadap para narapidana tindak pidana terorisme tidak berjalan optimal karena adanya kendala minimnya sarana dan prasarana yang ada, pasifnya narapidana itu sendiri serta rendahnya kualitas SDM petugas yang ada. Dori analis terhadap hasil penelitian, disimpulkan bahwa : 1) pembinaan yang dilakukan terhadap narapidana tindak pidana terorisme tidak mencapai basil yang optimal karena diberlakukannya pembinaan yang sama seperti halnya terhadap narapidana kasus lain; 2) diperlukannya model khusus program pembinaan bagi narapidana tindak pidana terorisme. Hasil penelitian menyarankan agar dibuat model khusus bagi pembinaan narapidana tindak pidana terorisme dengan menitikberatkan pads perubahan pemahaman atau ideologi mereka. Pembinaan tersebut hams lebih banyak melibatkan unsur Sinergi Segitiga Pemasyarakatan yaitu petugas, narapidana, dan masyarakat.

Abstrak :
ABSTRAK
Minat untuk memilih judul tulisan ini berawal dari kenyataan bahwa pada dasarnya narpidana yang kurang percaya diri itu enggan untuk bergaul, tidak mempunyai gairah untuk menghasilkan karya sendiri. Disamping itu khususnya narapidana yang akan bebas, mereka tidak mempunyai pandangan atau cita-cita setelah hebas nanti. Kurang percaya diri ini disebabkan karcna adanya sikap pesimis, mereka masih khawatir atau ragu kalau tidak diterima di Iingkungan masyarakat. Apalagi stigma masyarakat masih bersifat negatif Berdasarkan wawancara dan pengisian kuesioner, diperoleh hasil bahwa mereka berkeinginan untuk melakukan usaha setelah hebas nanti, akan tetapi mereka masih kurang percaya diri, apakah bisa terlaksana dengan baik. Sedangkan masyarakat mungkin sebagian bclum pcrcaya dengan eks narapidana. Berdasarkan pandangan-pandangan tersebut, maka menurut penulis, program untuk meningkatkan rasa percaya diri terhadap narapidana yang akan bebas menjadi penting untuk dilakukan. Hal tersebut didasari oleh pandangan bahwa dengan memiliki rasa percaya diri yang tinggi, mereka akan menjadi manusia yang kreatifl akan dapat mcnciptakan sendiri lahan kerja bagi dirinya dan bahkan mungkin bagi orang Iain. Oleh karena itu, dalam tugas akhir ini penulis memilih pelatihan tehnik meningkatkan rasa percaya diri sebagai upaya memberikan bekal mental bagi narapidana yang akan bebas.

---

Abstrak :
Coaching practice for inmates in pri.mns drug therapy and the Special Narcotics include medical rehabilitalion, therapy and rehabilitation of non­ medical (and Cdminon TC) and aftercare and rehabilitation therapy. This is intended to allow prisoners to be rid of dntg dependence (addiction) and health services are not interrupted to tire extent provided in prison alone, but continues umil the inmates back into the middle of the community. For the mle of the Special Narcotics Prison with specialty foatures are expected to provide optimal guidance so that inmates are not drug relapse again when returning to the community In this research, there are two research questions to be ans;vered is Does the program Therapeutic Community (TC) has been in accordance with the concept of Corrections and any constraints affecting the implementation of the program Therapeutic Community (TC) in Jakarta Narcotic Prison Speclal. The method used is qualitative method of data collection techniques against the informant interview conducted with the study using the interview guide. Informatrts consisted of as many as jive people informant officers and informants as much as two men prisoners, Location of research in the Special Narcotics Penitentiary Jakarta.

Abstrak :
Tesis ini menelaah mengenai kepercayaan orang Jepang yang tinggal di Bali terbadap Bari Nihonjinkai sebagai institusi yang mensosialisaslkan nilai-nilai budaya Jepang. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dan pengumpulan data primer dilakukan melalui wawancan. Analisis yang dilakukan bertumpu pada teori pertukaran (exchange theory) yang dikemukan oleh J.W. Thibaut dan H.H. Kelly. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui hal-hal herikut ini. Yang pertama adalah Bari Nihonjinkni memiliki daya tarik sehingga orang Jepang memiliki kepercayaan untuk bergabung sebagai anggota. Daya tarik tersebut adalah I) daya tarik interpersonal; 2) kegiatan kelompok; 3) tujuan kelompok; dan 4) keanggotaan di dalam kelompok. Yang kedua adalah dengan menjadi anggota Bari Nihonjinkni orang Jepang yang tinggal di Bali mendapatkan beragam manfaat sehingga mereka mempercayai keberadaan perkumpulan ini. Manfaatnya antara lain I) memperluas pertemanan dan menjalin hubungan dengan sesama orang Jepang; 2) mengikuti beragam kegiatan; 3) memperoleh informasi; 4) mendapatkan fasilitas sebagai anggota. Yang ketiga adalah Bari Nihonjinkai menjalankan berbagai macam peranan bagi anggota. Peranan tersebut diantaranya adalah I) sebagai sarana pertukaran informasi dan komunikasi; 2) sebagai sarana menjalin persahabatan; 3) sebagai sarana saling membantu; 4) memberikan sokongan secara psikologis; dan 5) memberikan rasa aman.

Abstrak :
ABSTRAK
Sejak tahun 1964 sistem kepenjaraan di Indonesia digantikan dengan sistem pemasyarakatan Harsono, 1995). Walaupun upaya-upaya untuk memanusiawikan penjara telah diusahakan dalam sistem pemasyarakatan, ternyata hukuman pidana penjara masih menimbulkan dampak negatif bagi narapidana (napi), diantaranya kesepian. Kesepian merupakan pengalaman yang tidak menyenangkan, yang muncul akibat berkurangnya hubungan sosial, baik secara kualitas maupun kuantitas (Peplau & Perlman, 1982). Ada pendapat yang mengatakan bahwa walaupun kesepian merupakan hal yang tidak menyenangkan, tetapi dapat membawa konsekuensi positif (Moustakas, 1972). Skripsi ini bertujuan untuk meneliti kesepian pada napi wanita, yaitu hal yang menyebabkan kesepian, perwujudan kesepian, coping terhadap kesepian, serta jenis kesepian yang dialami oleh napi wanita. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, karena kesepian merupakan hal yang subyektif. Pengambilan data pada empat orang napi wanita dilakukan dengan wawancara, serta observasi terhadap subyek dan tempat pada saat wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor pemicu kesepian pada napi wanita adalah perpisahan dengan keluarga, terutama dengan anak dan ibu. Faktor predisposisi situasional yaitu jarang dikunjungi dan predisposisi personal yaitu tidak memiliki teman untuk berbagi selama di LP, ikut menyebabkan napi wanita tetap berada dalam kesepian. Pada waktu merasa kesepian umumnya subyek merasa sedih dan tegang, menurun motivasi untuk berinteraksi, dan ada yang susah berkonsentrasi pada apa yang dilakukan. Sedangkan cara coping yang dilakukan terhadap kesepian, napi wanita cenderung memilih kegiatan yang dapat dinikmati sendiri. Walaupun napi wanita juga mengalami kesepian sosial karena jauh dari teman-temannya, tetapi yang dominan terdapat pada napi wanita adalah kesepian emosional, yang disebabkan oleh jauhnya mereka dari orang-orang yang disayanginya, dan juga tidak ada teman berbagi selama di LP. Sebagai penutup, peneliti menyarankan agar pihak LP menyediakan psikolog atau konselor, dan agar petugas LP diberikan pelatihan psikologi. Dengan ini diharapkan dapat menjadi sumber dukungan sosial tersendiri bagi napi dalam menghadapi kesepian. Selain itu juga disarankan agar dibuat semacam program pengembangan diri bagi para napi, yang bertujuan untuk meningkatkan konsekuensi positif dari kesepian. Peneliti juga menyarankan agar pada penelitian selanjutnya, digunakan pedoman wawancara yang lebih baik dan memakai subyek dalam jumlah yang besar, sehingga hasilnya dapat digeneralisasi.