Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKJurnal ini membahas tentang kondisi Jepang pasca pemboman Hiroshima dan Nagasaki. Dalam jurnal ini akan dijelaskan keadaan turunnya perekonomian Jepang dan sikap Jepang mengatasi permasalahan perekonomian tersebut. Selain itu juga akan dijelaskan sikap Jepang dalam mengatasi dampak negatif pemboman terhadap lingkungan negara tersebut dan psikologi penduduk setelah terjadinya bom di Hiroshima dan Nagasaki. Hasil penelitian ini meyimpulkan bahwa Jepang berusaha membangkitkan negara nya kembali dengan sangat detil. Dengan kata lain Jepang memperbaiki negaranya dalam segala aspek.

---

ABSTRACTThis journal discussess about the condition of Japan after the bombing of Hiroshima and Nagasaki. This paper will explain the state of Japan 39 s economy, when it 39 s decreased, and also Japan 39 s stance to overcome it 39 s economy problem. It will also explain Japan 39 s stance in surpassing the negative impact of the bombing on the country 39 s environment and the population 39 s psychological state in the aftermath of the bomb on Hiroshima and Nagasaki. The results of this study concluded that Japan tried to raise it 39 s country back in a very detailed way. In other words, Japan improve it 39 s country in all aspects."

"ABSTRAKPada tahun 1639-1853 Jepang melakukan kebijakan sakoku (鎖国) atau kebijakan tutup negeri yang selama kebijakan itu berlangsung, masyarakat di luar Jepang dilarang masuk kedalam negeri, dan masyarakat Jepang pun dilarang untuk pergi keluar negeri. Namun, pada masa tersebut, Jepang tidak sepenuhnya menutup negerinya. Mereka menggunakan salah satu pulau buatan yang bernama Dejima. Dejima terletak di pelabuhan Nagasaki. Pada awalnya, Dejima dibuat untuk dijadikan tempat mengisolasi seluruh orang Portugis dan para Jesuit Spanyol yang berada di seluruh penjuru Jepang, untuk mencegah mereka melakukan kegiatan dan misi-misi misionaris yang dianggap dapat mengganggu tatanan keshogunan Jepang. Lokasinya yang menjorok keluar dari Jepang, dan penjagaan yang kuat mampu membuat pergerakan Portugis dan Spanyol di Jepang dapat dikendalikan oleh pemerintah Jepang. Setelah Portugis dan Spanyol benar-benar keluar dari Jepang, Dejima yang kosong tersebut diisi oleh orang-orang Belanda karena Jepang masih khawatir akan orang-orang Barat walaupun Belanda berjanji tidak melakukan misi misionaris dan hanya murni berdagang. Seluruh kegiatan perdagangan dengan Belanda dipindahkan ke Dejima. Jepang pada saat sakoku hanya melakukan hubungan luar negeri dengan Belanda dan Cina. Setelah itu, Dejima dijadikan satu-satunya tempat yang dibuka untuk bangsa asing saat sakoku berlangsung.

---

ABSTRACTIn year 1639-1853, Japan applied a sakoku policy (鎖国) or closed country policy, during that period, foreigners not allowed to come to Japan, and the Japanese not allowed to leave Japan. Actually, the Japanese not fully closed their country. They used one artificial island called Dejima Island, the island jutting out from Nagasaki harbor. They used the island to isolating all Portuguese and Spanish Jesuit, to prevent them performed Missionaries mission and other activities in whole Japan which believed will disturbed the Japanese shogunates order. The location of the island and due to Japanese strong guard made the Portuguese and Spanishs movements can be easily controlled by the government. Being isolated the Portuguese and Spanish left the Japan. Then the Dutch came and knowing the Japanese still afraid with West people they promised not to do missionaries and other activities except trading. By then all the trading activities with Dutch located at Dejima Island. The Japanese only deals with the Netherland and China in Dejima Island and after that, it become the only place that open for foreigner during the sakoku period."

"Skripsi ini membahas : Perang pasifik terjadi karena perbedaan kepentingan ekonomi di Asia, bagi Amerika dan Jepang. Amerika Serikat dan negara-negara yang bergabung dalam front ABCD memiliki daerah jajahan di Asia, merasa terancam dengan datangnya Jepang ke Asia. Tahun 1942, Jepang telah menduduki seluruh daerah Asia Tenggara. Tahun 1943, Amerika Serikat dengan negara-negara sekutu mulai menyerang Jepang satu persatu daerah Asia Tenggara direbut kembali oleh sekutu untuk membuat Jepang menyerah, pusat-pusat industri Jepang seperti Tokyo, Nagoya, Osaka di bom. tetapi Jepang juga tidak menyerah. Untuk mengatasi hal ini, dilakukan hal lain yang bukan hanya sekedar pemboman biasa, melainkan menggunakan bom atom yang punya daya hancur yang dasyat dan efek radiasi radio aktif yang berbahaya bagi kehidupan. 6 Agustus 1945, Hiroshima dijatuhi bom atom pertama, dengan ukuran berat 4 ton, panjang 3 meter, dan diameter 0,7 meter. Tetapi Jepang juga belum menyerah, hingga dijatuhkan bom atom kedua di Nagasaki pada tanggal 9 Agustus 1945, dengan ukuran berat 4,5 ton panjang 3,5 meter dan diameter 1,5 meter. Di Hirosima, dari jumlah bangunan 76.327 buah, rusak 91,9 % tersisa 6.180 bangunan (0,9 %). Sementara di Nagasaki jumlah bangunan yang rusak sekitar 70 %. Di Hirosima kerusakan ditemukan sampai radius 5 km dari Hypocenter dan di Nagasaki 4 km dari Hypocenter"

"Senyawa hidrokarbon yang bersifat toksik (beracun) di dalam tumpahan minyak merupakan ancaman yang serius bagi biota-biota yang hidup di sekitar lokasi kecelakaan kapal. Kerugian yang ditimbulkan oleh tumpahan minyak ini berakibat jangka panjang yang secara ekologis merupakan bahaya yang mengkhawatirkan. Kecelakaan kapal tanker Nagasaki Spirit dengan Ocean Blessing mengakibatkan tumpahan minyak di laut. Oleh karena itu negara yang terkena tumpahan minyak dapat meminta ganti rugi kepada pemilik kapal atau asuransi yang menanggung kapal tersebut. Dalam hal ini dipergunakan Intemational Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage 1969 dan International Convention on the Establishment of an Intemational Fund for Compensation of Oil Pollution Damage 1971. Tujuan dari studi ini adalah mekanisme ganti rugi yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia pada pemilik kapal tanker Nagasaki Spirit di Selat Malaka yang mengalami kecelakaan dan mencemari perairan Indonesia ditinjau dari konvensi internasional. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dalam studi ini dapat disusun hipotesis yaitu pembayaran ganti rugi atas dasar prinsip tanggung jawab mutlak (strict liability) pada kasus kecelakaan kapal tanker Nagasaki Spirit di Selat Malaka belum memadai dari segi pemulihan dampak lingkungannya. Penelitian ini merupakan pendekatan yuridis normatif dengan metode penelitian deskriptif analitis. Data dikumpulkan berdasarkan studi kepustakaan yang dilengkapi dengan wawancara dengan pejabat-pejabat yang berwenang di lingkungan Departemen Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Badan Pengendalian Dampak Lingkungan, Kejaksaan Agung, PT. Polynesia Bhakti, Badan Pusat Statistik, Kesatuan Penjaga Pantai dan Laut, serta Lembaga Minyak dan Gas Nasional.

---

The hydrocarbons is a toxicant matter in the oil spill that become a serious danger for the sea biota at the location ofthe ship accident. The loss that come around because of the oil spill could be for long tenn eH`ect for that ecologically it became a serious danger.

The accident of the Nagasaki Spirit tanker with the Ocean Blessing cargo tanker caused an oil spill in the sea become a lossing for the sea itself as an affected sea. Because of that, the State which affected by the oil spill could request to the owner of the ship a compensation. In this case, The Intemational Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage 1969 and The Intemational Convention on the Establishment of an Intemational Fund for Compensation of Oil Pollution Damage 1971 used for.

The purpose of this study is to see the mechanism of the compensation which have done by the Indonesian Government to the owner of the Nagasaki Spirit tanker at the Maacca Strait which have accidented and polluted the Indonesian water viewed by The Intemational Convention.

According to the purpose above, In this study can arrange the hypothetis is the compensation is based on the strict liability consept on the Nagasaki Spiiit case at Malacca Strait it is not enough for the recovery of the marine environment.

This research uses a normative yuridis with the analitical descriptive. The source gathered based on the library study which enriched the interview with the competent instancy such as Ministry of Communication the Directorate General of Sea Communication, the Environment Impact Management Agency, the State Attorney of Indonesia, the Polynesia Bhakti Ltd, the Agency of the State Statistical, the Guard of The Beach and the Sea and also the Agency of the National Oil and Gas."