Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Narkotik, Psikotropik, dan Prekursor (NPP) adalah obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang mampu menghilangkan rasa nyeri, besifat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada saraf pusat hingga terjadi perubahan aktivitas mental dan perilaku. hilangnya kesadaran, dan ketergantungan berlebihan (Presiden RI, 1997; Presiden RI, 2009; Presiden RI, 2010). Obat-obatan tersebut diawasi secara ketat oleh negara karena sifatnya yang memiliki efek aditif atau ketergantungan jika dikonsumsi dengan dosis berlebih serta sering kali disalahgunakan oleh masyarakat yang kurang memahami akan risiko penggunaannya. Menurut Peraturan BPOM No. 6 tahun 2020 tentang Cara Distribusi Obat yang Baik, apoteker memiliki tanggung jawab yang besar atas penyimpanan, penyaluran, dan pelaporan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor (NPP) Farmasi di suatu Pedagang Besar Farmasi. Pada sub-bab kualifikasi pelanggan, salah satu peran apoteker di PBF wajib melakukan pemeriksaan surat izin pelanggan dan pemantauan setiap transaksi yang dilakukan outlet secara berkala serta melakukan penyelidikan jika ditemukan penyimpangan pola transaksi yang mengarah pada penyalahgunaan. Proses analisis dilakukan dari setiap sudut pandang yang memiliki kemungkinan besar menjadi penyebab jika suatu outlet memiliki beberapa transaksi yang mencurigakan. Beberapa cara untuk mengkualifikasi pelanggan KFTD Tangerang yakni dengan memantau setiap transaksi NPP menggunakan formulir identifikasi kewajaran pemesanan NPP (lampiran 1), sehingga jika terdapat penyimpangan dapat diselidiki penyebab penyimpangan mulai dari posisi geografis outlet seperti outlet memiliki klinik, atau terjadi permasalahan tertentu di daerah tersebut secara tiba-tiba sehingga menyebabkan penduduk sekitar menderita penyakit yang mengharuskan konsumsi obat tersebut secara signifikan, atau penyimpangan yang mengarah pada penyalahgunaan NPP, dll. Serta melakukan pemeriksaan surat izin outlet secara berkala melalui formulir specimen pelanggan KFTD Tangerang (lampiran 2), apabila terdapat perubahan apoteker penanggung jawab atau perpanjangan surat izin di suatu outlet, sehingga perlu dilakukan pembaruan pendataan terkait hal tersebut pada dokumentasi distributor.

---

Narcotics, Psychotropics and Precursors (NPP) are drugs derived from plants or non-plants, both synthetic and semi-synthetic which are capable of relieving pain, are psychoactive through selective influences on the central nervous system so that changes in mental activity and behavior occur. loss of consciousness, and excessive dependence (President of the Republic of Indonesia, 1997; President of the Republic of Indonesia, 2009; President of the Republic of Indonesia, 2010). These drugs are closely monitored by the state because of their additive or addictive effects if consumed in excess doses and are often misused by people who do not understand the risks of their use. According to BPOM Regulation No. 6 of 2020 concerning Good Drug Distribution Methods, pharmacists have great responsibility for storing, distributing and reporting Narcotics, Psychotropics and Pharmacy Precursors (NPP) at a Pharmaceutical Wholesaler. In the customer qualifications sub-chapter, one of the roles of the pharmacist in PBF is to check customer licenses and monitor every transaction made by outlets on a regular basis and conduct investigations if irregularities in transaction patterns are found that lead to abuse. The analysis process is carried out from every point of view that has a high probability of being the cause if an outlet has several suspicious transactions. Several ways to qualify KFTD Tangerang customers are by monitoring each NPP transaction using the NPP order fairness identification form (attachment 1), so that if there is a deviation the cause of the deviation can be investigated starting from the geographical position of the outlet such as the outlet having a clinic, or certain problems occur in the area individually. suddenly causing local residents to suffer from illnesses that require significant consumption of these drugs, or deviations that lead to NPP abuse, etc. As well as checking outlet licenses periodically through the Tangerang KFTD customer specimen form (attachment 2), if there is a change in the pharmacist in charge or an extension of the license at an outlet, so it is necessary to update the data collection related to this in the distributor's documentation."

"Narkotika, psikotropika, prekursor, dan obat-obat tertentu merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, namun penggunaannya sering kali disalahgunakan sehingga perlu diawasi dengan ketat terutama pada peredarannya. Penulisan tugas khusus ini bertujuan untuk membandingkan prosedur pengadaan, penerimaan, penyimpanan, dan penyaluran narkotika, psikotropika, prekursor, serta obat-obat tertentu di Kimia Farma Trading and Distribution cabang Jakarta 3 dengan pedoman SOP KFTD. Metode yang digunakan berupa penelusuran literatur dari berbagai website, peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan wawancara dengan beberapa staf yang bekerja di KFTD kantor cabang Jakarta 3. Hasil dari kegiatan ini kemudian dibandingkan dengan SOP KFTD. Berdasarkan penelusuran yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa proses pengadaan, penerimaan, penyimpanan, penyaluran narkotika, psikotropika, prekursor, dan obat-obat tertentu sudah sesuai dengan ketentuan SOP KFTD.

---

Narcotics, psychotropic, precursors, and certain medicines are drugs or materials that are useful in the field of medical treatment or health services and the development of science, but their use is often misused so it needs to be closely monitored, especially in its circulation. The writing of this special task aims to compare the procedures for procurement, reception, storage, and distribution of narcotics, psychotropic, precursors, and certain medicines at the Kimia Farma Trading and Distribution of the Jakarta Branch 3 with KFTD SPO Guidelines. The method used in this special work practice is gaining literature from various websites, applicable laws and regulations, and interviews with several staff working at the Jakarta Branch Office KFTD 3. The results of this activity are then compared to the KFTD SPO. Based on the search conducted, it can be concluded that the process of procurement, reception, storage, distribution of narcotics, psychotropic, precursors, and certain medicines is in accordance with the provisions of the KFTD SPO."

"Tenaga nuklir memiliki potensi besar sebagai sumber energi di Indonesia, namun pemanfaatannya terutama dalam pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) memerlukan biaya yang besar. Untuk mengoptimalkan pembangunan PLTN, diperlukan investasi dari pihak swasta. Namun, Rancangan Undang-Undang Energi Baru Terbarukan (RUU EBT) membatasi pembangunan PLTN hanya oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN). Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi apakah pembatasan investasi ketenaganukliran dalam RUU EBT hanya oleh PLN sudah tepat jika dibandingkan dengan investasi ketenaganukliran di beberapa negara lain, serta bagaimana pengawasan terhadap investasi swasta di sektor ketenaganukliran dapat diimplementasikan untuk mencegah penyalahgunaan dan memastikan keamanan nasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pertama, pembatasan investasi ketenaganukliran dalam RUU EBT tidak tepat, partisipasi swasta dapat memberikan pendanaan tambahan, teknologi canggih, dan efektivitas operasional yang sangat penting untuk proyek besar seperti PLTN. Beberapa negara seperti Inggris, Amerika Serikat, Uni Emirat Arab, dan Vietnam justru mendorong investasi swasta dalam sektor ini. Kedua, pengawasan terhadap investasi swasta di sektor ketenaganukliran dilakukan untuk mencegah penyalahgunaan dan memastikan keamanan nasional melalui tiga bentuk pengawasan oleh lembaga berwenang: pembentukan pengaturan, pemberian izin, dan inspeksi. Ketiga bentuk pengawasan ini diperlukan untuk memastikan aktivitas penggunaan nuklir sesuai dengan standar keselamatan, keamanan, dan safeguard. Optimalisasi pengawasan menjadi kunci utama dalam mengatasi masalah ini. Penguatan Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN) sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengawasan merupakan langkah penting untuk mencegah dampak negatif investasi swasta dalam sektor ketenaganukliran terhadap keamanan nasional.

---

Nuclear energy has significant potential as a power source in Indonesia, but its utilization, particularly in the construction of Nuclear Power Plants (NPPs), requires substantial investment. To optimize NPP development, private sector investment is necessary. However, the Renewable Energy Bill (RUU EBT) restricts NPP construction exclusively to the State Electricity Company (PLN). This study aims to evaluate whether the restriction on nuclear energy investments in the RUU EBT, limited to PLN, is appropriate compared to nuclear energy investments in other countries, and how oversight of private sector investments in nuclear energy can be implemented to prevent misuse and ensure national security. The research findings indicate the following: First, the restriction on nuclear energy investments in the RUU EBT is inappropriate. Private sector participation can provide additional funding, advanced technology, and operational efficiency, which are crucial for large-scale projects such as NPPs. Countries like the United Kingdom, the United States, the United Arab Emirates, and Vietnam encourage private sector investment in this sector. Second, oversight of private sector investments in nuclear energy is essential to prevent misuse and ensure national security through three forms of supervision by authorized agencies: regulatory framework development, licensing, and inspections. These supervisory mechanisms are necessary to ensure that nuclear activities comply with safety, security, and safeguard standards. Optimizing oversight is key to addressing these issues. Strengthening the Nuclear Energy Regulatory Agency (BAPETEN), the authority responsible for oversight, is a critical step to prevent any negative impact of private sector investment in nuclear energy on national security."

"Sistem monitoring radiasi terpusat berbasis komputer ini dilengkapi dengan detektor dan monitor radiasi gamma yang dipasang pada konveyor barang. Saat ada barang dengan paparan radiasi gamma akan dideteksi dan diukur paparan radiasinya dan menyalakan alarm serta display dot matriks, data pengukuran radiasi tersebut akan disimpan dalam database komputer sehingga memudahkan petugas bandara internasional untuk mengantisipasi barang masuk dari Jepang akibat terkontaminasi zat radioaktif akibat dari kecelakaan PLTN Fukushima. Disamping itu alat ini dapat digunakan untuk mengantisipasi masuknya zat radioaktif ilegal dari negara lain. Konsep pengembangan alat ini didesain dengan online monitoring yang terpusat di BAPETEN (Badan Pengawas Tenaga Nuklir) dengan stasiun monitoring di Bandara Internasional Sukarno Hatta Jakarta, Bandara Internasional Juanda Surabaya, Bandara Internasional Ngurah Rai Bali dan Bandara Internasional Polonia Medan.

---

Radiation monitoring system based on centralized computer is equipped with gamma radiation detectors and monitors are mounted on the conveyor goods. Currently there are goods with exposure to gamma radiation is detected and measured the radiation exposure and the alarm as well as dot matrix display, radiation measurement data will be stored in a computer database to facilitate the international airport officials to anticipate the entry of goods from Japan due to contamination caused by radioactive substances from the Fukushima Nuclear Power Plant (NPP) accident. Besides that this tool can be used to anticipate the entry of radioactive substances from other countries illegally. The development tool is designed with a centralized online monitoring in Bapeten (Nuclear Energy Regulatory Agency) with a monitoring station at Sukarno Hatta International Airport Jakarta, Surabaya Juanda International Airport, Ngurah Rai International Airport Bali and Medan Polonia International Airport."

"Keputusan strategis investasi pada proyek infrastruktur seperti pembangunan PLTN menjadi sangat krusial dan membutuhkan analisis yang mendalam. Hal ini terkait dengan karakteristik proyek infrastruktur yang sangat rentan terhadap ketidakpastian. Penelitian ditujukan untuk mengetahui kelayakan finansial proyek PLTN dengan memasukkan sejumlah unsur ketidakpastian melalui pendekatan probabilistik. Teknologi PLTN AP1000 dan PLTN OPR1000 digunakan sebagai PLTN referensi. Analisis probabilistik dilakukan dengan teknik montecarlo yang mensimulasikan keterkaitan di antara variabel-variabel ketidakpastian dan dilihat pengaruhnya terhadap output (LUEC, NPV dan IRR). Analisis ini terbukti mampu memberikan berbagai gambaran kemungkinan output dan variabilitas risiko sehingga dapat memberikan rekomendasi bagi investor dalam melakukan keputusan investasi.

---

Strategic investment decisions on infrastucture project such as NPP development are crucial and require careful analysis and consideration. These are due to the characteristics of infrastructure projects that are vulnerable to uncertainties.

This study aims to analyze financial feasibility of NPP project by including amount of uncertainties by using probabilistic approach. AP1000 and OPR1000 reactor were used as reference plant.

Probabilistic Analysis were done with montecarlo technique which is simulating relationship between uncertainty variables and be seen their influence to output (LUEC, NPV and IRR).

This analysis proved to give many outputs and risks variabilities so that it can give recommendation especially for the investors to do the investment decision."

"PT. Beta Pharmacon berencana membangun fasilitas baru, Plant C, untuk meningkatkan kapasitas produksi sediaan tablet dan kapsul. Penerapan Quality Risk Management (QRM) menjadi esensial dalam memastikan mutu produk serta mengidentifikasi dan mengendalikan potensi risiko selama proses produksi. Proyek ini menggunakan metode Failure Mode Effect Analysis (FMEA) untuk mengidentifikasi dan menganalisis risiko berdasarkan parameter Severity (S), Probability (P), dan Detectability (D). Pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur, observasi langsung, serta diskusi dengan pihak terkait di PT. Beta Pharmacon. Identifikasi risiko dilakukan pada berbagai tahap proses produksi dan non-produksi, dengan total 149 risiko terdeteksi. Sebanyak 124 risiko dikategorikan sebagai low risk, sementara 25 risiko dikategorikan sebagai medium risk, yang memerlukan tindakan pengendalian sebelum diterima. Tidak ditemukan high risk dalam analisis ini. Implementasi control action berhasil menurunkan sebagian medium risk menjadi low risk. QRM dengan metode FMEA terbukti efektif dalam mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengendalikan risiko dalam perencanaan Plant C di PT. Beta Pharmacon. Diharapkan penerapan QRM ini dapat membantu perusahaan dalam menjaga kualitas produk farmasi serta meningkatkan efisiensi pengelolaan risiko di masa depan. Pelaporan narkotika, psikotropika, dan prekursor (NPP) merupakan kewajiban bagi Pedagang Besar Farmasi (PBF) sesuai dengan regulasi yang berlaku di Indonesia. Laporan ini membahas proses pelaporan NPP periode Juni 2024 yang dilakukan di PT Kimia Farma Trading & Distribution (KFTD) Cabang Jakarta 2 menggunakan sistem E-Report yang dikelola oleh Kementerian Kesehatan. Metode yang digunakan dalam laporan ini mencakup pengumpulan data pemasukan dan penyaluran NPP dari sistem internal KFTD, pengolahan data menggunakan analisis deskriptif kuantitatif, serta pelaporan melalui sistem E-Report. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa Fentanyl citrate injeksi 2 mL merupakan produk narkotika yang paling banyak disalurkan, Phenobarbital tablet 30 mg merupakan produk psikotropika yang paling banyak disalurkan, dan Molexflu kapsul merupakan produk prekursor yang paling banyak disalurkan. Kesimpulan dari laporan ini menekankan pentingnya pelaporan yang akurat dan sistematis dalam memastikan distribusi NPP yang terkendali serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selain itu, integrasi antara sistem E-Report Kementerian Kesehatan dan E-Was BPOM dapat meningkatkan efisiensi dalam pelaporan NPP di masa mendatang. Hiperkolesterolemia merupakan salah satu faktor risiko utama penyakit kardiovaskular yang dapat dicegah dengan peningkatan kesadaran dan edukasi masyarakat. Laporan ini membahas upaya peningkatan pengetahuan tentang hiperkolesterolemia melalui perancangan dan penyampaian brosur kepada pengunjung Apotek Wellings cabang Veteran. Tujuan utama dari kegiatan ini adalah menyediakan alat bantu edukasi yang informatif dan mengevaluasi dampak edukasi terhadap pemahaman masyarakat mengenai hiperkolesterolemia. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini mencakup penyusunan brosur berbasis literatur, edukasi langsung kepada pengunjung apotek, serta evaluasi peningkatan pengetahuan melalui pre-test dan post-test prospektif yang akan dianalisa menggunakan metode two-tailed Wilcoxon signed-rank test. Hasil analisis menunjukkan adanya peningkatan skor rata-rata pengetahuan, meskipun secara statistik tidak signifikan karena keterbatasan jumlah sampel. Kesimpulan dari laporan ini menegaskan bahwa edukasi menggunakan brosur dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hiperkolesterolemia. Namun, efektivitasnya dapat lebih ditingkatkan dengan cakupan peserta yang lebih luas dan pendekatan edukasi yang lebih interaktif. Oleh karena itu, disarankan agar kegiatan serupa di masa mendatang dilakukan dengan jumlah sampel lebih besar dan metode evaluasi yang lebih komprehensif.

---

PT. Beta Pharmacon plans to establish a new facility, Plant C, to increase the production capacity of tablet and capsule dosage forms. The implementation of Quality Risk Management (QRM) is essential to ensure product quality and to identify and control potential risks during the production process. This project employs the Failure Mode Effect Analysis (FMEA) method to identify and analyze risks based on the parameters of Severity (S), Probability (P), and Detectability (D). Data collection was conducted through literature studies, direct observation, and discussions with relevant stakeholders at PT. Beta Pharmacon. Risk identification was carried out across various stages of production and nonproduction processes, detecting a total of 149 risks. Among them, 124 risks were categorized as low risk, while 25 risks were classified as medium risk, requiring control measures before being deemed acceptable. No high-risk findings were identified in this analysis. The implementation of control actions successfully reduced some medium-risk items to low risk. QRM using the FMEA method has proven effective in identifying, evaluating, and mitigating risks in the planning of Plant C at PT. Beta Pharmacon. The application of QRM is expected to support the company in maintaining pharmaceutical product quality and enhancing risk management efficiency in the future. The reporting of narcotics, psychotropic substances, and precursors (NPP) is a mandatory obligation for pharmaceutical distributors (PBF) in accordance with Indonesian regulations. This report discusses the NPP reporting process for the June 2024 period, conducted at PT Kimia Farma Trading & Distribution (KFTD) Jakarta 2 Branch using the E-Report system managed by the Ministry of Health. The methods used in this report include collecting data on the procurement and distribution of NPP from KFTD's internal system, processing the data using quantitative descriptive analysis, and reporting it through the E-Report system. The results show that Fentanyl citrate injection 2 mL was the most distributed narcotic product, Phenobarbital 30 mg tablet was the most distributed psychotropic product, and Molexflu capsule was the most distributed precursor product. The conclusion of this report emphasizes the importance of accurate and systematic reporting to ensure controlled NPP distribution in compliance with regulations. Additionally, the integration between the Ministry of Health's EReport system and BPOM's E-Was system can enhance the efficiency of NPP reporting in the future. Hypercholesterolemia is one of the major risk factors for cardiovascular disease, which can be prevented through increased awareness and public education. This report discusses efforts to enhance knowledge about hypercholesterolemia through the design and distribution of brochures to visitors at Wellings Pharmacy, Veteran branch. The primary objective of this activity is to provide an informative educational tool and evaluate the impact of education on public understanding of hypercholesterolemia. The methods used in this activity include the development of literature-based brochures, direct education for pharmacy visitors, and an evaluation of knowledge improvement through a prospective pre-test and post-test, which was analyzed using the two-tailed Wilcoxon signed-rank test. The analysis results showed an increase in the average knowledge score, although it was not statistically significant due to the limited sample size. The conclusion of this report emphasizes that education through brochures can help raise public awareness about hypercholesterolemia. However, its effectiveness can be further improved by expanding the participant coverage and adopting a more interactive educational approach. Therefore, it is recommended that similar activities in the future be conducted with a larger sample size and a more comprehensive evaluation method. "