Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKSeiring dengan semakin tingginya serangan siber yang masuk ke Indonesia, Pemerintah memberikan perhatian besar mengenai keamanan siber yaitu dengan menerbitkan Perpres 53 Tahun 2017 tentang Pembentukkan Badan Siber dan Sandi Negara BSSN . Perwujudan hal tersebut dilakukan dengan menata Lembaga Sandi Negara menjadi BSSN guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dan mewujudkan keamanan nasional. Salah satu kegiatan yang mendukung keamanan siber adalah penyelenggaraan Security Operation Center SOC . Kegiatan SOC telah menjadi program prioritas nasional yang dicanangkan Lemsaneg dalam Rencana Kerja Pemerintah RKP Tahun 2017. Urgensi untuk mencapai stabilitas keamanan dan ketertiban dalam kegiatan prioritas keamanan siber, menjadi alasan utama perlunya pengamanan informasi dan komunikasi di lingkungan pemerintahan serta lingkup nasional. Dari hasil penilaian kapabilitas minimum SOC, didapat bahwa hasil penilaian kapabilitas SOC pada BSSN belum optimal dan dibutuhkan perangkat tata kelola khusus untuk mengoptimalisasi kapabilitas SOC. Identifikasi masalah memperlihatkan belum adanya rancangan pengembangan SOC secara menyeluruh berdasarkan kapabilitas SOC dalam pengelolaan insiden siber. Penelitian ini menggunakan kerangka kerja NIST Framework for Improving Critical Infrastructure Cybersecurity sebagai kerangka kerja utama. Metodologi penelitian yang digunakan ialah studi kasus dengan pendekatan Soft System Methodology SSM . Pengumpulan data berupa wawancara, studi dokumen, dan observasi. Hasil dari penelitian ini adalah rancangan pengembangan dan aktivitas untuk meningkatkan kapabilitas dalam menyelenggarakan SOC secara optimal serta memenuhi tujuan dalam terjaminnya keamanan informasi. Rancangan tersebut akan divalidasi oleh kepala Pusat Operasi Keamanan Siber Nasional, Badan Siber dan Sandi Negara.

---

ABSTRACTDue to the increasing number of cyber-attacks coming into Indonesia, the Government gives great attention towards cyber security by issuing Presidential Decree 53 of 2017 on the Establishment of Badan Siber dan Sandi Negara BSSN . The Agency is established by arranging Lembaga Sandi Negara into BSSN in order to increase national economic growth and to achieve national security. One of the activities that support cybersecurity is the establishment of Security Operation Center SOC . SOC 39;s activities have become national priority program launched by Lemsaneg in the Government Work Plan of 2017. The urgency to achieve security and order stability in cybersecurity priority activities becomes the main reason for the need of information and communication security within the government and the national scope. Based on the result of SOC minimum capability assessment, it is found that the SOC capability at BSSN is not optimal yet. To optimize the capability, it needs particular governance tool. The problem identification shows that there is no comprehensive SOC development plan based on SOC capability in managing cyber incidents. This research uses the NIST Framework for Improving Critical Infrastructure Cybersecurity as the main framework. The methodology used in this research is case study with Soft System Methodology SSM approach. Data collection are in the form of interviews, document studies, and observation. The result of this research is the development and activity design to increase the capability in organizing the SOC optimally and to fulfill the purpose in ensuring the information security aspect. The draft will be validated by the head of the National Cyber Security Operations Center in BSSN."

"Instansi XYZ adalah lembaga non kementrian yang berada di bawah Presiden dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Salah satu tugas utama Instansi XYZ selain melakukan patroli keamanan dan keselamatan di laut adalah menyelenggarakan Sistem Peringatan Dini (SPD) keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia. Didalam UU no. 32, disebutkan bahwa Instansi XYZ memiliki tugas pokok salah satunya adalah melakukan integrasi sistem peringatan dini keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia.. Dalam rangka melakukan tugas dan fungsinya Instansi XYZ memiliki jaringan yang menggunakan Virtual Private Network (VPN) serta aktifitas lainnya yang digunakan oleh pengguna jaringan tersebut Kualitas keamanan informasi data pada Instansi XYZ perlu dilakukan peningkatan agar terjaminnya Confidentiality (Kerahasian), Integrity (Integritas), Availability (Ketersediaan). Indeks KAMI merupakan salah satu alat untuk menentukan indeks keamanan agar proses peningkatan kualitas keamanan dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Tujuan pengukuran menggunakan Indeks KAMI pada Instansi XYZ adalah untuk menganalisis tingkat efektifitas pengamanan data dan informasi pada Instansi XYZ.Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan pengamatan serta melakukan lembar penilaian dan wawancara. Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan pengukuran tingkat kematangan keamanan informasi pada Instansi XYZ dengan menggunakan Indeks KAMI dan mengevaluasi serta memberikan rekomendasi keamanan informasi dengan kerangka kerja NIST Cybersecurity Framework ISO 27001:2013 pada Instansi XYZ.Dari hasil pengukuran yang telah dilakukan pada Instansi XYZ menggunakan Indeks KAMI, diperoleh hasil bahwa instansi tersebut dikategorikan Tinggi untuk kategori sistem elektroniknya. Sedangkan hasil evaluasi akhirnya mendapatkan nilai yang “Tidak Layak”. Peneliti memberikan rekomendasi kontrol keamanan pada instansi XYZ dengan menggunakan framework NIST Cybersecurity dan ISO 27001:2013. Penggunaan kedua framework tersebut karena keduanya memiliki fleksibilitas yang dapat diterapkan pada semua jenis instansi serta dapat disesuaikan dengan kondisi sistem manajemen keamanan informasi yang ada pada instansi saat ini. Dalam penelitian ini, rekomendasi diberikan dimasing-masing area penilaian indeks KAMI dengan menggunakan kontrol keamanan NIST CSF dan ISO 27001:2013. Dari kelima area tersebut, rekomendasi prioritas berada pada area tata kelola yaitu berupa pembuatan kebijakan tentang keamanan informasi beserta turunannya dan 6 poin lainnya untuk meningkatkan tingkat kematangan sistem keamanan informasi di Instansi XYZ.

---

The Maritime Security Agency of the Republic of Indonesia (XYZ Agency) is a non-ministerial institution under the President and responsible directly to the President through the Coordinating Minister for Political Law and Human Rights (Menko Polhukam). One of XYZ Agencies main tasks apart from conducting security and safety patrols at sea is to organize a security and safety Early Warning System (SPD) in Indonesian waters. In Law no. 32, it is stated that XYZ Agency has a main task, one of which is to integrate security and safety early warning systems in Indonesian waters. In order to carry out its duties and functions XYZ Agency has a network that uses a Virtual Private Network (VPN) and other activities used by network users. The quality of data information security at XYZ Agency needs to be improved to ensure Confidentiality, Integrity, Availability. The KAMI index is one of the tools to determine the security index so that the process of improving the quality of security can run effectively and efficiently. The purpose of measurement using the KAMI Index on XYZ Agency is to analyze the level of effectiveness of data and information security at XYZ Agency.

From the results of measurements that have been carried out at XYZ Agency using the KAMI Index, the results show that the agency is categorized as High for the category of its electronic system. While the results of the evaluation finally get a value of "Not Eligible". Researchers provide recommendations for security control at XYZ agencies using the NIST Cybersecurity framework and ISO 27001:2013. The use of these two frameworks is because they have flexibility that can be applied to all types of agencies and can be adapted to the conditions of the information security management system that exists in the current agency. In this study, recommendations are given in each area of ​​the WE index assessment using NIST CSF and ISO 27001:2013 safety controls. Of the five areas, priority recommendations are in the governance area, namely in the form of making policies on information security and its derivatives and 6 other points to increase the maturity level of information security systems in XYZ Agencies."

"Sektor administrasi pemerintahan menjadi target utama peretasan. Kondisi ini cukup mengkhawatirkan mengingat kementerian dan lembaga (K/L) mengelola data sensitif, termasuk data profil Aparatur Sipil Negara (ASN). Lembaga XYZ menggunakan aplikasi internal Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) yang dikembangkan oleh Unit Kerja Pusat Data dan Informasi (Pusdatin). Aplikasi SIMPEG wajib memenuhi standar teknis dan keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tujuan dari penelitian ini adalah merancang kriteria audit keamanan informasi siber untuk aplikasi SIMPEG dengan Perban BSSN Nomor 4 Tahun 2021, yang dikembangkan dengan standar keamanan informasi ISO/IEC 27001 dan kerangka kerja National Institute of Science and Technology (NIST) Cybersecurity Framework 2.0. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengevaluasi kondisi keamanan informasi siber aplikasi SIMPEG saat ini melalui pelaksanaa audit menggunakan kriteria yang telah dirancang, serta memberikan rekomendasi berdasarkan hasil audit tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui deskripsi, analisis, interpretasi, dan perbandingan data yang dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen. Hasil dari penelitian ini adalah kriteria audit keamanan informasi siber dengan 133 pertanyaan yang mencakup aspek tata kelola dan manajemen serta fungsionalitas kinerja aplikasi. Kriteria ini juga dirancang sesuai prinsip perlindungan data pribadi dan karakteristik aplikasi SIMPEG. Audit yang dilakukan menunjukkan beberapa area yang perlu peningkatan, yaitu manajemen sesi, kriptografi, pencatatan log, keamanan komunikasi, serta pengelolaan file. Rekomendasi dari hasil penelitian ini yaitu pelatihan teknis keamanan informasi, menggunakan enkripsi data serta peningkatan security awareness.

---

The government administration sector is the main target of hacking. This condition is alarming considering that ministries and institutions (K / L) manage sensitive data, including the State Civil Apparatus (ASN) profile data. XYZ Institution uses the internal application of the Personnel Management Information System (SIMPEG) developed by the Data and Information Center Work Unit (Pusdatin). The SIMPEG application must meet the Electronic-Based Government System (SPBE) 's technical and security standards per applicable regulations. The purpose of this research is to design cyber information security audit criteria for the SIMPEG application with BSSN Regulation No. 4 of 2021, which was developed with the ISO/IEC 27001 information security standard and the National Institute of Science and Technology (NIST) Cybersecurity Framework 2.0 framework. In addition, this research also aims to evaluate the current state of SIMPEG application cybersecurity by conducting an audit using the criteria that have been designed and providing recommendations based on the audit results. This research uses a qualitative approach through description, analysis, interpretation, and comparison of data collected through interviews, observations, and document studies. This research results in a cyber information security audit criteria with 133 questions covering aspects of governance and management as well as application performance functionality. These criteria are also designed according to the principles of personal data protection and the characteristics of the SIMPEG application. The audit showed several areas that need improvement, namely session management, cryptography, logging, communication security, and file management. Recommendations from the results of this study are information security technical training, using data encryption, and increasing security awareness."

"ABSTRAKRencana Strategis Teknologi Informasi PT XYZ berkomitmen menerapkan sistem pengamanan dan monitoring berupa pengembangan kehandalan keamanan infrastruktur TI. Namun kenyataannya masih ditemukan kejadian insiden keamanan yang mengakibatkan kerugian finansial maupun non-finansial, selain itu hasil pengukuran oleh Hewlet Packard Enterprise (HPE) pada tahun 2016 menyatakan tingkat kematangan security operations PT XYZ berada di level Incomplete, sehingga PT XYZ memiliki permasalahan pengelolaan security operations yang belum layak.Penelitian ini mengevaluasi pengelolaan security operations saat ini berdasarkan hasil pengukuran HPE sebelumnya dan melakukan pengukuran tingkat kematangan secara mandiri menggunakan tools SOC-CMM. Perancangan Security Operations Center (SOC) menggunakan pendekatan Design Science Research (DSR). Metode DSR digunakan peneliti untuk menemukan solusi atas permasalahan-permasalahan aktual. Pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen, wawancara dan observasi. Fokus area yang diukur antara lain Business, People, Process dan Technology.enelitian ini menghasilkan penilaian beberapa area yang perlu ditingkatkan untuk mengamankan sistem keamanan informasi. Penilaian kembali diperoleh beberapa area telah dilaksanakan sesuai rekomendasi HPE, namun masih terdapat 38 aktivitas yang belum dilaksanakan. Hasil penilaian secara mandiri menggunakan tools SOC-CMM diperoleh pencapaian tingkat kematangan di angka 1.3 (Initial) meningkat dibandingkan dengan hasil pengukuran HPE sebesar 0.78 (Incomplete). Penilaian berdasarkan framework NIST Cybersecurity diperoleh 16 area yang belum tercapai. Dibutuhkan pengembangan SIEM lebih lanjut untuk mengantisipasi secara dini ancaman. Pembangunan fasilitas SOC saat ini diperlukan, namun sebelumnya perlu dilakukan terlebih dahulu peningkatan beberapa area untuk mematangkan sistem keamanan PT XYZ.

---

ABSTRACT

nformation Technology Strategic Plan PT XYZ is committed to implementing a system of security and monitoring in the form of developing IT infrastructure security reliability. But in reality there were still security incidents that resulted in financial and non-financial losses, in addition the results of measurements by Hewlet Packard Enterprise (HPE) in 2016 stated that the maturity level of PT XYZs security operations was on incomplete level, so PT XYZ had problems managing security operations not yet feasible.

This study evaluates the current management of security operations based on previous HPE measurement results and independently measures maturity level using SOC-CMM tools. The design of the Security Operations Center (SOC) uses the Design Science Research (DSR) approach. The DSR method is used by researchers to find solutions to actual problems. Data collection is done by document study, interview and observation. The focus of the area measured includes Business, People, Process and Technology.

This research resulted in the assessment of several areas that need to be improved to secure information security systems. Re-assessment obtained by several areas has been carried out according to HPE recommendations, but there are still 38 activities that have not been implemented. The results of the self-assessment using SOC-CMM tools obtained the achievement of the maturity level at 1.3 (Initial) increased compared to the HPE measurement result of 0.78 (Incomplete). Assessments based on the NIST Cybersecurity framework obtained 16 areas that have not been reached. Further development of SIEM is needed to anticipate threats early. The construction of the SOC facility is currently needed, but beforehand it was necessary to do an increase in several areas to finalize the security system of PT XYZ."