Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Tesis ini membahas mengenai Pemilihan umum menggunakan suatu metode baru yaitu dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi dengan media computer layar sentuh yaitu electronic voting. Di beberapa Negara metode ini sudah diterapkan dan berhasil. Dengan metode ini pemilih tidak perlu lagi mencoblos ataupun mencontreng tapi cukup menyentuh dengan jari pilihan mereka. Di Indonesia Teknologi ini sedang dipersiapkan oleh BPPT dan kemungkinan akan digunakan untuk Pemilu tahun 2014. Sebelum proyek e-voting itu selesai dengan sempurna, terlebih dahulu sudah dipersiapkan electronic KTP (e-ktp) oleh kemendagri. KTP elektronik adalah langkah awal untuk pemilihan dengan sistem e-voting . Pada saat tesis ini disusun direncanakan akan mulai diterapkan pada agustus 2011 di 197 kabupaten kota dan pada tahun 2012 di 300 kabupaten kota. E-KTP ini memuat data pribadi dan memiliki satu nomor identitas tunggal (Nomor Induk Kependudukan/NIK) yang berlaku seumur hidup sejak kelahiran. Diharapkan agar ada regulasi yang jelas disamping Putusan MK 147/PUU-VII/2009 mengenai pemilu dengan e-voting tersebut agar pemilu (pilkades, pilkada, pemilu eksekutif dan l egislatif) bisa berjalan dengan baik dan sesuai dengan konsep luber dan jurdil. Tesis ini menggunakan penelitian kualitatif dengan studi literatur/penelusuran literatur dari buku, studi dokumen dan artikel yang dikutip dari berbagai macam sumber dan melakukan penelitian langsung untuk mendapatkan informasi ke Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) dan Kementerian dalam Negeri Direktorat Jenderal Administrasi dan catatan sipil di Jakarta. ......This thesis discusses the general election using a new method that is utilizing technological sophistication with a touch screen computer media is electronic voting. In some countries this method has been applied and managed. With this method no longer need the voters to vote or tick but quite touched with the fingers of their choice. In Indonesia The technology is being prepared by The agency for the assessment and application of technology (BPPT) and will likely be used for election in 2014. Before the e-voting project is finished to perfection, first prepared electronic ID card (ektp) by kemendagri. Electronic ID card is the first step for the selection of the e-voting systems. At the time of this thesis is planned to be developed was implemented in August 2011 in 197 districts and cities in 2012 in 300 districts of the city. E-ID card contains personal data and have a single identity number (Identification Number of Population / NIK) is valid for life since birth. It is expected that there are clear regulations in addition to the Constitutional Court verdict on the election 147/PUU-VII/2009 with e-voting is that elections (Pilkades, elections, executive and legislative elections) can run properly and in accordance with the concept of direct, general, free, confidential, honest, fair and square. This thesis uses qualitative research to the study of literature / literature search of books, studies and articles that cited documents from various sources and do research directly to get information to the Agency for the Assessment and Application of Technology (BPPT) and the Ministry of Home Affairs Directorate General of Administration and civil records in Jakarta.

Abstrak :
Rendahnya rasio pajak di Indonesia mengindikasikan ketidakoptimalan penerimaan negara dari sektor pajak. Dalam mengoptimalkan penerimaan pajak, pemerintah memberlakukan kebijakan yang salah satunya berupa pengintegrasian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) untuk memudahkan pemerintah melakukan data analytics, meningkatkan basis pajak, dan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesiapan implementasi kebijakan, hambatan, dan potensi dampak dalam pengimplementasian kebijakan pengintegrasian NPWP dengan NIK. Penelitian ini dilakukan dengan paradigma post-positivisme. Hasil dari penelitian ini adalah kebijakan pengintegrasian NPWP dengan NIK memiliki kesiapan yang baik untuk diimplementasikan, namun masih terdapat beberapa hambatan yang perlu diatasi, seperti pemerataan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), jaminan keamanan informasi, keinginan masyarakat untuk beradaptasi, dan kurang maksimalnya Account Representative (AR) dalam fungsi pelayanan. Di sisi lain, kebijakan ini memiliki potensi dampak, seperti efisiensi pengelolaan data dan pembuatan kebijakan yang lebih solid, kemungkinan penerapan data-driven organization, dapat dilakukannya pencegahan korupsi, kemungkinan peningkatan tax compliance, dan tercapainya penerimaan pajak yang optimal. ......The low tax ratio in Indonesia indicates suboptimal state revenue from the tax sector. In optimizing tax revenue, the government enacts policies, one of which is the integration of the Taxpayer Identification Number (TIN) with the National Identity Number (ID Number) to make it easier for the government to perform data analytics to make it easier for the government to carry out data analytics, increase the tax base, and increase taxpayer compliance. This study aims to analyze the readiness of policy implementation, obstacles, and potential impacts in implementing the policy of integrating TIN with ID Number. This research was conducted with a post-positivism paradigm. The result of this study is that the policy of integrating NPWP with ID Number has good readiness to be implemented, but there are still some obstacles that need to be overcome, such as equal distribution of Information and Communication Technology (ICT) infrastructure, information security guarantees, and the community's desire to adapt, and the lack of Account Representative (AR) in the service function. On the other hand, this policy has potential impacts, such as data management efficiency and more solid policy making, the possibility of implementing a data-driven organization, the possibility of preventing corruption, the possibility of increasing tax compliance, and achieving optimal tax revenue.