Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Bank Syariah adalah bank yang dalam menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman atau pembiayaan, berdasarkan pada prinsip syariah. Bank Syariah dalam menjalankan usahanya berpedoman pada tata cara yang mengikuti suruhan dan larangan yang tercantum dalam Al Qur?an dan Al Hadis. Sesuai dengan suruhan dan larangan itu maka yang dijauhi adalah praktek-praktek yang mengandung unsur riba, maisir, gharar dan perbuatan zalim, sedangkan yang diikuti adalah praktek-praktek usaha yang dilakukan di zaman Rasulullah yang tidak dilarang. Salah satu produk usaha jasa perbankan syariah adalah pembiayaan musyarakah dimana dalam hal ini bank melakukan penyertaan sejumlah dana dalam usaha yang dijalankan oleh nasabahnya dengan keuntungan dan kerugian dibagi sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan porsi dana masing-masing. Akad musyarakah dapat diberlakukan terhadap semua jenis usaha termasuk usaha jasa perhotelan, akan tetapi pada prakteknya dalam usaha jasa perhotelan di Indonesia masih terdapat hal yang bertentangan dengan prinsipprinsip syariah, diantaranya penjualan makanan dan minuman haram serta menjadi tempat terjadinya perbuatan zina. Pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan ini mengenai pembiayaan musyarakah yang diberikan kepada usaha jasa perhotelan. Penulisan dalam tesis ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu menitikberatkan pada perundang-undangan yang berlaku, referensi dan literatur-literatur yang berkaitan dengan hal tersebut. Penelitian yang dilakukan adalah berupa penelitian kepustakaan dalam upaya mencari data yang bersifat sekunder dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tertier. Dari hasil analisa penelitian ini, pembiayaan musyarakah dapat diberikan pada usaha jasa perhotelan selama dalam usaha jasa perhotelan tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan tetap memperhatikan keberlangsungan usaha perhotelan.

---

Islamic Bank is a bank that is in rising funds from public communities in the form of saving and channeling them to the public in the form of loan or financing based on Islamic principles. Islamic Bank in running its business activities shall take guidance to the procedures following the instructions/orders and restrictions stated in Al-Qur'an and Al-Hadith. In accordance with the order and prohibition, then those which should be avoided are practices containing elements of usury, maisir, gharar and despotic acts, while those which should be followed are business practices in the era of the Prophet SAW which are not prohibited. One of Islamic banking business services products is musharaka financing in which in this case a bank shall conduct participation a number of funds in the business run by its customers with the profits and losses are divided in accordance with the agreement, while the losses shall be borne in accordance with the portion of their own funds. Musharaka agreement may be applied to all types of business including hotel Industry, however in practice in the hotel industry in Indonesia, there are still matters contradiction to the Islamic principles, among other are the sale of forbidden food and beverages and become a place of fornication. Main issues to be discussed in this writing is musharaka financing provided for hotel industry. The writing of this thesis uses the juridical normative method, namely by focusing on the prevailing law and legislation, references and literatures in relation to that matter. The research to be conducted is in form of literature research in an effort to find out secondary data by using primary, secondary, and tertiary law materials. From the Analysis results of this research, musharaka financing may be given to hotel business services as long as the hotel industry is not contrary with the Islamic principles and by remain observing the continuity of the hotel business.

Abstrak :
PT Eksindo Telaga Said Darat yang membutuhkan dana dari luar menghadapai dua pilihan, yaitu menambah modal sendiri berupa saham atau menggunakan pembiayaan musyarakah. Dengan adanya penambahan dana maka struktur modal akan berubah. Untuk menghitung mana sumber dana yang paling meningkatkan nilai perusahaan dan juga kepentingan pemegang saham, maka digunakan metode NPV/FTE. Dari hasil perhitungan NPV/FTE, maka baik manajemen perusahaan bersifat moderat, penghindar risiko maupun pengambil risiko, direkomendasikan untuk memilih struktur modal dengan pembiayaan musyarakah.

---

PT Eksindo Telaga Said Darat requiring fund from outside source deals with two options, by increasing equity in form of common stock or using musharaka financing. By increasing the fund, the capital structure will also change. To calculate which source of fund mostly improve firm value and shareholder?s wealth, then NPV/FTE method is used. From the result of NPV/FTE calculation, either company management moderate in nature, risk averse, or risk taker, it is recommended to choose capital structure with musharaka financing.

Abstrak :
Tesis ini memaparkan penerapan akad Musyarakah Mutanaqisah dalam produk Pembiayaan Ulang (Refinancing) Pembangunan Pembangkit Listrik. Dalam penelitian ini penulis meneliti kesesuaian penerapan akad Musyarakah Mutanaqisah dengan perundang-undangan dan fatwa DSN mengingat bahwa Pembiayaan murabahah dan ijarah sampai dengan saat ini menjadi skema pembiayaan yang paling banyak digunakan oleh perbankan syariah di Indonesia. Melalui skema murabahah nasabah membutuhkan sejumlah dana untuk membeli aset tertentu, dan untuk itu nasabah mengajukan permohonan kepada bank untuk membeli aset tersebut melalui pihak bank untuk selanjutnya nasabah akan membayarnya secara menyicil. Dalam suatu pembiayaan murabahah, kondisi perekenomian yang selalu berubah mempengaruhi kondisi usaha nasabah, kondisi tersebut dapat menjadikan kemampuan nasabah untuk membayar utang murabahah menjadi berkurang atau nasabah membutuhkan tambahan modal untuk menyesuaikan usahanya dengan kondisi yang ada. Berdasarkan hal tersebut maka dimungkinkan dalam suatu pembiayaan yang sedang berjalan, nasabah mengajukan pembiayaan ulang (refinancing). Prinsip dalam transaksi berdasarkan syariah adalah adanya underlying asset yang menjadi dasar transaksi, oleh karena itu skema murabahah tidak dapat digunakan untuk membiayai ulang/melunasi pembiayaan murabahah sebelumnya. Berdasarkan hal tersebut maka salah satu solusi yang dapat diterapkan untuk proses refinancing adalah melalui penerapan akad musyarakah mutanaqisah.

---

This thesis describes the application of Musharaka Mutanaqisah contract in the product of Refinancing the Development of Power Plants. In this study the authors examined the suitability of the application of the Musyarakah Mutanaqisah contract with legislation and DSN fatwa given that the financing of murabahah and ijarah up to now is the most widely used financing scheme for Islamic banking in Indonesia. Through the murabahah scheme, the customer requires a number of funds to buy certain assets, and for that the customer submits a request to the bank to buy the asset through the bank and the customer will pay it in installments. In a murabahah financing, the changing economic conditions affect the customer's business condition, this condition can make the ability of customers to pay murabahah debt to be reduced or customers need additional capital to adjust their business to the existing conditions. Based on this, it is possible for an ongoing financing, the customer proposes refinancing. The principle in sharia-based transactions is the existence of an underlying asset that is the basis of the transaction, therefore the murabahah scheme cannot be used to refinance / repay the murabahah financing beforehand. Based on this, one of the solutions that can be applied to the refinancing process is through the application of the mutanaqisah musyarakah agreement.

Abstrak :
ABSTRAK
Penulisan ini bertujuan untuk memberikan informasi atas pilihan suatu model pembiayaan yang dilakukan oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS) di Indonesia melalui Akad Murabahah dan Musyarakah Mutanaqisah. Melalui studi kasus PT.XYZ yang akan mengerjakan proyek sebagai kontraktor penambangan batubara di Kalimantan Timur, maka akan terlihat perbedaan struktur pembiayaan, pembayaran margin atau bagi hasil kepada Lembaga Keuangan Syariah, dampak dari perubahan produksi terhadap ending cash balance perusahaan. Berdasarkan hasil proyeksi cashflow perusahaan didapat hasil bahwa untuk transaksi murabahah tidak terpengaruh dari realisasi atas proyeksi penjualan perusahaan dimana pembayaran per bulan tidak dapat berubah selama masa pembiayaan namun dengan expected return LKS yang lebih besar secara equivalent rate. Untuk penggunaan akad musyarakah didapat hasil bahwa apabila realisasi produksi dibawah dari proyeksi awal maka kedua belah pihak (LKS dan PT.XYZ) mengalami penurunan pendapatan dan begitu pula sebaliknya. Yang harus diperhatikan dari pembiayaan dengan akad musyarakah adalah kaitan antara pendapatan yang akan diterima dengan kemampuan masing-masing pihak dalam melakukan prediksi atas proyeksi pendapatan dimasa depan yang tergantung atas faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya produksi karena prosentase bagihasil ditetapkan diawal dan tidak dapat berubah selama masa pembiayaan kecuali disepakati kedua belah pihak.

---

Abstract
The objective of this writing is to provide information on a model of financing choices by Islamic Financial Institutions (IFIs) in Indonesia through Murabahah or Musharakah Mutanaqisah Aqd. Through case studies PT.XYZ that will work on the project as a coal mining contractor in East Kalimantan, it will show the difference in the structure of financing, margin or profit-sharing payments to the Islamic Financial Institutions, the impact of production changes to the ending cash balance of the company. Based on the company's projected cash flow, shows that murabaha transaction is not affected from the realization of the projected revenue of the company where the payment each month can not be changed during the period of financing, but with greater expected return for IFIs in equivalent rate. Assumed that the project is financed by Musharaka contract, if the realization of the projected production is under expected then both parties will receive lower returns and vice versa. The ability to make better projection on factors that can influence production process, results to a better position to make bargaining in deciding nisbah percentage that can generate income in the future because nisbah percentage is fixed during the financing period.

Abstrak :
Skripsi ini memaparkan penerapan akad Musyarakah Mutanaqisah di Bank Muamalat Indonesia dalam produk Pembiayaan Hunian Syariah Kongsi (PHSK). Dalam penelitian ini penulis meneliti kesesuaian penerapan akad Musyarakah Mutanaqisah dalam PHSK dengan perundang-undangan dan fatwa, bagaimana penerapan akad Ijarah didalamnya, serta bagaimana masalah kepemilikan sertifikat objek pembiayaan PHSK. Penelitian ini dilakukan secara yuridis normatif, menggunakan metode kualitatif, dan bentuk dari hasil penelitian ini adalah eksplanatoris analitis. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa PHSK telah sesuai dengan perundang-undangan dan fatwa terkait. Penerapan ijarah pun telah sesuai karena ditemukan bahwa sewa yang dilakukan nasabah adalah terhadap barang hasil musyarakah dan bukan milik sendiri. Pencantuman nama nasabah dalam sertifikat juga dilakukan untuk memudahkan proses balik nama dan menghindari biaya ganda. Diharapkan kedepannya terdapat peraturan yang lebih jelas dan memudahkan penerapan prinsip syariah, tidak hanya bagi prinsip konvensional saja. ......This thesis describes the application of Musharaka Mutanaqisah contract in Bank Muamalat Indonesia in Partnership Sharia Residential Financing product (PHSK). In this study the authors examined the suitability of application of the Musharaka contract in PHSK Mutanaqisah with legislation and fatwa, how the application of Ijarah contract therein, as well as the issuing of certificates of PHSK object. The research was carried out legally normative, using qualitative methods, and the results are in analytical explanatory. In this study it was found that PHSK complies with legislation and related fatwa. Application of Ijara have been appropriate because it was found that the lease is done to the goods bought by partnership contribution, not only customer?s. Inclusion of the customer's name in the certificate is also made to facilitate the take over process and to avoid a double charge. Regulations are expected in the future to be more clearly and to facilitate the application of Islamic principles, not only the conventional.

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian bertujuan untuk mengetahui pengaruh risiko pembiayaan murabahah dan musyarakah terhadap profitabilitas bank umum syariah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode eksplansi, yaitu untuk mengetahui atau menjelaskan pengaruh antara variabel satu terhadap variabel lain. Variabel yang diteliti adalah variabel x yaitu risiko pembiayaan murabahah dan risiko pembiayaan musyarakah, sedangkan variabel y adalah profitabilitas. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah bank umum syariah. Pemilihan sampel dilakukan dengan teknik purposive sampling. Berdasarkan kriteria, diperoleh lima bank umum syariah yang menjadi sampel penelitian ini. Secara parsial risiko pembiayaan murabahah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas dan risiko pembiayaan musyarakah berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas bank umum syariah. Sedangkan secara simultan risiko pembiayaan murabahah dan musyarakah berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas bank umum syariah.