Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Skripsi ini membahas secara terpadu suatu proses perjalanan Australia menuju kepada sebuah pengakuan bahwa masyarakatnya terdiri dari beraneka ragam budaya, etnik, agama, dan bahasa, yakni masyarakat yang multikultural. Proses perjalanan yang diambil tersebut terjadi pada periode tahun 1945 sampai dengan tahun 1975. Diketahui bahwa Australia merupakan sebuah negara yang masyarakatnya terbentuk dari program imigrasi. Kedatangan para imigran ke Australia telah membawa banyak perubahan dan perkembangan kepada negara yang letaknya di bagian selatan tersebut. Mereka datang dengan membawa adat dan budaya yang berbeda. Begitupun dengan keberadaan orang Aborijin sebagai kelompok pertama yang hadir di Australia hingga menjadi penduduk asli yang telah mewarnal tradisi dan budaya negara tersebut. Semula keberadaan kelompok-kelompok tersebut menjadi suatu persoanan dan dilema. Australia yang didominasi oleh orang-orang keturunan Inggris itu membatasi dan mengekang keberadaan orang-orang yang berbeda dari mereka -baik itu secara fisik, ras, dan budaya- melalui undang-_undang pembatasan sampai dengan kebijakan pemerintah yang diberlakukan. Pembatasan terutama didasarkan atas ras, hingga kebijakan ini dikenal dengan nama Kebijakan Australia Putih ( White Australia Policy) yang ditetapkan pada tahun 1901. Suatu kebijakan yang disahkan bersamaan dengan Iahimya Australia menjadi suatu negara federasi. Proses perjalanan Australia menuju kepada sebuah pengakuan bahwa masyarakatnya multikultural bila dilihat dari kebijakan pemerintah yang diberlakukan telah menjalani 3 tahap; yakni penerapan kebijakan asimilasi, integrasi, dan diperkenalkannya kebijakan multikulturalisme oleh Perdana Menteri Whitlam. Penerapan kebijakan asimilasi ini dimulai ketika berakhirnya Perang Dunia II (1945) sampai dengan tahun 1964. Sedangkan penerapan kebijakan integrasi sebagai fase kedua dilaksanakan pada tahun 1964 sampai dengan tahun 1972. Baru kemudian Perdana Menteri Whitlam dengan inovasi-inovasi dalam kebijakannya memperkenalkan kebijakan multikulturalisme kepada masyarakat Australia dan dunia pada masa pemerintahannya (1972 - 1975). Suatu kebijakan yang diharapkan sebagai hal yang lebih relevan dengan keadaan saat itu bila dibandingkan dengan Kebijakan Australia Putih yang rasialis. Kebijakan multikulturalisme yang diperkenalkan oleh Perdana Menteri Whitlam telah membawa pembaharuan pada segala aspek kehidupan di Australia. Setiap orang dapat datang ke Australia dengan membawa kebudayaannya masing-_masing, tetapi sebagai suatu bangsa Australia, mereka harus mengakul dan mempunyai rasa kebangsaan sebagai bagian dari masyarakat Australia yang majemuk. Kebijakan multikulturalisme diharapkan dapat berhasil menyatukan Australia yang hingga kini masih berlangsung.

Abstrak :
Berbagai bentuk karya (seni) yang merupakan ekspresi dapat diperlakukan sebagai identitas atau 'identitas' (baca:representasi), karena dua hal. Pertama, para peneliti berhasil memasuki kandungan mental seniman yang melahirkan karya-karya otentik, seperti misalnya penelitian Kenneth George tentang kaligrafi Pirous. Kedua, proses pemaknaan suatu karya (seni) dianggap cukup penting sehingga pada gilirannya karya itu dapat menjadi ajang kontestasi untuk bisa menjadi representasi identitas. Contoh dari proses pemaknaan ekspresi seni itu, sangat jelas pada kajian Jennifer Santos tentang kerajinan tangan masyarakat desa Tegallalang, Bali, juga Juliana Wijaya tentang alih kode dalam tuturan dan Tito Imanda tentang Si Unyil anak Indonesia. Seperti telah dikatakan sebelumnya, makna suatu ekspresi maupun proses pemaknaannya sangat tergantung pada berbagai konteks di mana karya itu diekspresikan. Karya seniman seperti lukisan, teater, tari, seni kerajinan dan berbagai bentuk karya lain seperti film, surat kabar dan narasi, mempunyai makna yang lahir karena pengaruh persentuhan kebudayaan. Persentuhan satu kebudayaan dengan kebudayaan lain, satu kebudayaan lokal dengan kebudayaan nasional atau dengan kebudayaan masyarakat global."

Abstrak :
Tesis ini membahas pemikiran Henry A. Giroux dengan konsepnya Border pedagogy yang menjadi landasan kuat bagi pendidikan multikultural. Konsep pendidikannya mengedepankan penghargaan atas keragaman budaya dan Jatar belakang peserta didik. Pendidikan yang dimaksudkannya tidak hanya terkait dengan persekolahan, tetapi juga pendidikan yang memperhatikan ruang publik yang menjamin keadilan dan demolcrasi. Apa yang teijadi di ruang publik semestinya menjadi sumber belajar yang memungkinkan peserta didik mengritisi dan memahami apa yang terjadi di sekelilingnya. Penelitian ini bersifat studi kepustakaan yang menggunakan metode hermeneutik sebagai upaya memahami dan merumuskan konsep dan pandangan teori border pedagogy yang menjadi landasan pendidikan multikultural. Hasil penelitian ini berimplikasi pada tuntutan demolcratisasi dalam pendidikan yang menjamin penghargaan atas perbedaan asal-usul, ras, jender, bahasa, dan agama peserta didik sehingga memungkinkan mewujudkan masyarakat yang berkeadilan dan demokratis. Konsep ini mengharuskan pendidik untuk merancang kurikulum yang relevan dengan peserta didik dan tetap mengritisi dokumen kurikulum apapun yang tersedia. Pemihakan pendidik dalam konteks ini adalah pada terciptanya masyarakat yang adil dan demokratis.

---

This thesis discusses the thought of Henry A. Giroux about the concept of Border pedagogy that become a solid foundation for multicultural education. The concept of education emphasizes respect for cultural diversity and background of learners. Education is meant not only related to schooling, but also pays attention to the education of public space that ensures justice and democracy. What happens in public spaces should be a source of learning which enables learners to be criticized and understand what is going on around them. This is a literature study that uses hermeneutics methods as an attempt to understand and formulate the concept of border pedagogy theories as the foundation of multicultural education. The results of this study have implications for the demands of democratization of education that ensures respect for differences in origin, race, gender, language, and religion, allowing learners to realize a democratic society. This concept requires educators to design curriculum that are relevant to learners and able to criticize all of the available curriculum documents. Educators in this context are to create a democratic society.

Abstrak :
Keberagaman sosio - kultural yang dimiliki oleh bangs aIndonesia, di samping menjadi kebanggan dan potensi kekayaan yang tak ternilai, tetapi juga mengandung potensi konflik yang amat besar....