Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 36 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Moscow: MIR Publishers, 1979
629.250 4 MOT
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Anisha Rachmawati
"Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (Opsen PKB) merupakan sebuah kebijakan baru yang akan diterapkan di Indonesia, termasuk di Jawa Barat pada tahun 2025. Hingga saat ini, pemerintah daerah sedang menyusun peraturan daerah terkait Opsen PKB. Kebijakan Opsen PKB dijadikan sebagai pengganti skema dana bagi hasil yang selama ini dinilai terdapat permasalahan dalam alokasinya. Namun, di satu sisi, terdapat beberapa pihak yang berpendapat bahwa Opsen PKB berpeluang untuk menambah beban Wajib Pajak. Dalam hal ini, proses formulasi kebijakan berperan penting untuk membuat keputusan terkait kebijakan Opsen PKB agar dapat dijalankan dengan baik saat implementasi kebijakan. Adapun, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses formulasi kebijakan Opsen PKB di provinsi Jawa Barat dan bagaimana potensi dampak yang akan muncul, serta untuk mengetahui bagaimana penerapan Opsen PKB di negara lain sebagai bahan untuk dijadikan pembelajaran bagi Indonesia. Skripsi ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan studi pustaka. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa proses formulasi kebijakan Opsen PKB didesain untuk pemerintah kabupaten/kota untuk memberikan efisiensi dalam alokasi penerimaan dan sebagai bentuk penguatan local taxing power. Dalam proses formulasinya juga terdapat berbagai pihak yang memiliki perbedaan pendapat dan pada akhirnya sepakat dengan adanya kebijakan Opsen PKB meskipun terdapat berbagai potensi dampak baik positif maupun negatif. Untuk mengantisipasi potensi kerugian yang muncul, pemerintah provinsi sedang menyusun kebijakan Opsen PKB yang dapat diterima oleh semua pihak. Berkaca dari penerapan di negara lain, hal-hal yang perlu diperhatikan dari kebijakan Opsen PKB adalah penentuan tarif dan keberadaan bisnis di wilayah tersebut.

Motor Vehicle Tax Piggybacking (PKB Opsen) is a new policy that will be implemented in Indonesia, including in West Java on 2025. Until now, the local government is preparing regional regulations. Opsen PKB policy is used as a substitute for a profit-sharing fund scheme which has been considered to have problems in its allocation. However, there are several parties argue that Opsen PKB will increase the burden on taxpayers. In this case, the policy formulation process plays an important role in making decisions related to the Opsen PKB policy so that it can be carried out properly when implementing the policy. The purpose of this research is to find out how the process of formulating the Opsen PKB policy in West Java province and how the potential impacts will arise, and to find out how the Opsen PKB is implemented in other countries to be used as lesson learned for Indonesia. This thesis uses a qualitative method with data collection techniques using interviews and study literature. The results of this study indicate that the Opsen PKB policy formulation process is designed for district/city governments to provide efficiency in revenue allocation and as a form of strengthening local tax power. In the process of its formulation, there were also various parties who had different opinions and in the the end agreed with the Opsen PKB policy even though there were various potential impacts, both positive and negative. To anticipate the potential losses that may arise, the provincial government is preparing an Opsen PKB policy that can be accepted by all parties. Reflecting on the implementation in other countries, the things that need to be considered from the Opsen PKB policy are the determination of tax rate and the existence of businesses in the region."
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2023
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Agus Uditomo
"Pada masa sekarang kendaraan merupakan sarana yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia sehari-hari. Hal ini disebabkan adanya kebutuhan manusia untuk berpindah tempat ataupun memindahkan barang dari satu lempat ke tempat yang lain dengan lebih efektif dan efisien. Teknologi yang terus berkembang telah mendorong terciptanya kendaraan-kendaraan yang bertenaga besar dan berkecepatan tinggi jauh melebihi kemampuan manusia. Kecepatan yang tinggi serta tenaga yang besar inilah yang menjadi bahaya utama dan menjadikan berkendaraan merupakan kegiatan yang mengandung risiko kecelakaan cukup besar.
Proyek Duri Area 11 merupakan proyek yang melibatkan operasi kendaraan bermotor antara lain sekitar 60 hingga 70 buah truk pengangkut tanah (dump truk) berkaitan dengan pekerjaan tanahnya. Operasi kendaraan ini telah menjadi perhatian yang sangat serius di lingkungan PT Caltex Pacific Indonesia karena tingkat kecelakaan kendaraan bermotor di proyek ini termasuk yang mencapai angka tertinggi dibandingkan dengan proyek-proyek sejenis disekitarnya.
Berangkat dari permasalahan di atas dilakukan penelitian ini dengan tujuan mendapatkan gambaran mengenai besar peranan faktor-faktor yang berhubungan dengan kecelakaan kendaraan bermotor di proyek Duri Area 11 antara lain faktor pengalaman kerja, faktor penyumbang (contributing factor), faktor kelemahan sistem (sistem prosedur, sistem pelatihan, sistem manajemen, sistem pengarahan kerja, dll) dan faktor keadaan.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif dengan disain cross sectional. Populasi yang digunakan adalah seluruh data kecelakaan kendaraan bermotor dump truk di proyek Duri Area II, tahun 2000 sampai dengan tahun 2002, Analisis kuantitatif dilakukan dengan menggunakan analisis univariat, yakni analisis statistik deskriptif (meliputi distribusi frekuensi: sebaran, tendensi, dll). Analisa kualitatif dilakukan dengan cara analisis isi untuk mencoba memperjelas fenomena dari analisis univariat serla hasil wawancara yang dilakukan terhadap pihak yang berkompeten.
Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan adanya faktor-faktor yang menonjol peranannya dalam kecelakaan kendaraan bermotor di proyek Duri Area 11 dan tinjauan lebih lanjut terhadap faktor-faktor yang menonjol tersebut mengarah kepada 2 hal pokok yang perlu diperbaiki, yaitu perilaku pengemudi dan kelemahan sistem pengarahan kerja.
Analysis of Factors Related to the Motor Vehicle Accident in Duri Area 11 Project, PT Caltex Pacific Indonesia, Year 2000-2002Currently the use of vehicle is becoming integrated with daily life activities of people. This situation is related to the need of people to have reliable transportation, which is more effective and efficient for moving personnel and object or goods or other else from one place to another. Technology development has invented vehicles, which having great power and capable to move faster. Consequently, these great power and speed arc the major hazard that may lead to accident during its operation.
Duri Area 11 Project uses many motor vehicles about 60 to 70 dump trucks to support operation activities. PT Caltex Pacific Indonesia has seriously give pay attention to Duri Area 11 project activities due to the rate of accident very high above the average rate of other similar project operation surrounding the area.
Starting from the above problem, this research is carried out to achieve the objective to have a view regarding the contribution of each factors related to the accident of motor vehicle in Duri Area 11 Project, e.g. experience, immediate cause, condition and lack of system such as procedures, training, management, work direction, etc.
The Research is performed using quantitative and qualitative approaches and the design is cross sectional. Population sample is taken from all data of dump truck accident in Duri Area 11 Project from the year 2000 to 2002. The quantitative analysis is performed using descriptive statistic analysis such as frequency distribution, tendency distribution, etc. Qualitative analysis is carried out to clarify the phenomena resulted from quantitative analysis and the result of depth interview with the competent person in the project.
The conclusion of this research shown that the prominent factors are strongly contributed in motor vehicle accident in Duri Area 11 Project. Further clarification concluded that 2 major factors, drive behavior and lack of work direction should be improved.
"
Depok: Universitas Indonesia, 2003
T11185
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Redesmon Munir
"Melalui Keppres No. 21/2001, terhitung 14 Februari 2001 monopoli Pertamina tentang pengadaan pelumas impor dicabut. Implikasinya semua pelaku bisnis dapat mengimpor pelumas untuk berbagai kebutuhan industri dan otomotif. Perubahan ini sejalan dengan UU Anti Monopoli No. 0511999 dan keinginan pemerintah untuk menjadikan bisnis pelumas sesuai dengan mekanisme pasar. Selama ini penguasaan bisnis pelumas hanya oleh Pertamina telah menutup kesempatan bisnis bagi pengusaha lain, sehingga tidak tercipta suatu kesetimbangan dalam pasar. Penugasan Pertamina dalam menjaga ketersediaan dan kestabilan harga pelumas untuk saat ini sudah tidak diperlukan lagi.
Pertamina mewakili Negara melalui UU 44160 diserahi mengelola sumber daya alam minyak dan gas, kemudian diperbaharui dengan UU No. 8171 yang mengatur peran BUMN Pertamina, yaitu bertugas dalam memenuhi kebutuhan Bahan Bakar Minyak (BBM) di dalam negeri, maka pelumas menjadi salah satu produk ikutan yang juga hares dikelola Pertamina."
Depok: Universitas Indonesia, 2002
T20400
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Pakpahan, Ester Sondang
1989
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
cover
Asril
"Kecelakaan kendaraan bermotor adalah penyebab utama yang fatal di PT.CPI. Jumlah kejadian kecelakaan kendaraan bermotor (motor vehicle crash) di PT.CPI wilayah SMO, lebih banyak dibandingkan jumlah kejadian kecelakaan kerja lainnya. PT CPI wilayah SMO telah menerapkan program-program keselamatan berkendara. Untuk mengetahui hal-hal yang menyebabkan tidak optimalnya pelaksanaan program keselamatan berkendara di area kerja PT CPI wilayah SMO, maka perlu dilakukan penelitian tentang ?Evaluasi Pelaksanaan Program Motor Vehicle Safety di area kerja PT CPI wilayah SMO tahun 2010.
Tujuan penelitian ini adalah mengetahui efektivitas program keselamatan berkendara di PT CPI wilayah SMO tahun 2010. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan desain deskriptif kualitatif dengan rancangan penelitian observasional. Informan dalam penelitian terdiri dari Advisor HES Loss Prevention, HES analysis, HES Engineer, Group Leader Production Process & Treatment, Occupational Health Specialist dan Operator/Driver dari kontraktor. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi dan telaah dokumen. Untuk menganalisis keabsahan data dilakukan dengan triangulasi sumber dan metode.
Dari hasil penelitian ditemukan bahwa manajemen PT. CPI sudah mengeluarkan kebijakan mengenai keselamatan dalam berkendara yang dituangkan di dalam Motor Vehicle Safety Operational Excellence (OE) Process. journey planning, Defensive Drive Course, Driver Improvement Monitor dan Standar Operasional Kendaraan yang sudah dilaksanakan di PT. CPI secara umum sudah relevan, tepat waktu, dikelola oleh SDM yang sesuai, adanya kerjasama dan komunikasi tim yang efektif dan memberikan manfaat kepada pegawai. Program keselamatan kendaraan yang paling efektif dilaksanakan adalah program Defensive Driver Course (DDC). Pihak perusahaan perlu memberikan penekanan kepada kontraktor agar lebih memperhatikan keselamatan kerja, melakukan pengawasan yang intensif dan perlu menetapkan standar mutu terhadap pelaksanaan program keselamatan berkendara.

Motor vehicle accidents are the leading cause of fatality in PT.CPI. The number of motor vehicle crashes in PT.CPI region Sumatera Operation (SMO), more than the amount of other work accident. PT CPI SMO region have adopted driving safety programs. To know the cause of implementation of road safety programs is not optimal in the work area PT CPI region SMO, it is necessary to do research on "Evaluation of Motor Vehicle Safety Program Implementation in the work area PT CPI region SMO 2010.
The purpose of this study is to determine the effectiveness of driving safety program in PT CPI region SMO 2010. This research is conducted using an observational research designs by using descriptive qualitative approach. Informants in the study consisted of Loss Prevention Advisor HES, HES analysis, HES Engineer, Group Leader Production Process & Treatment, Occupational Health Specialist and Operator / Driver from contractors. Data was collected through indepth interviews, observation and document review. To analyze the validity of the data was done by triangulation of sources and methods.
From the research found that the management of PT. CPI has issued a policy on safety in driving and as outlined in the Motor Vehicle Safety Operational Excellence (OE) Process. Journey planning, Defensive Drive Course, Driver Improvement Monitor and Vehicle Operating Standards which have performed at PT CPI generally have been relevant, timely, managed by the appropriate human resources, cooperation and effective team communication and provide benefits to employees. Vehicle safety program is the program most effectively implemented Defensive Driver Course (DDC). The company needs to give emphasis to the contractors to pay more attention to safety, conduct intensive supervision and need to set the quality standard of driving safety program implementation."
Depok: Universitas Indonesia, 2010
T31706
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Agung Adri
"Tesis ini membahas tentang putusan Mahkamah Agung No.41P/HUM/2009 tentang uji materiil Peraturan Daerah tentang Pajak Kendaraan Bermotor khususnya Alat-alat Berat dan Alat-alat Besar yang mana sebagian pihak merasa dirugikan dengan adanya Perda tersebut oleh karenanya pihak yang merasa telah dirugikan mengajuakan Judicial Review ke Mahkamah Agung. Oleh karena itu timbul permasalahan apakah pembentukan Perda tersebut telah sesuai dengan tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan kemudian selain itu menginai permohonan hak uji yang di ajukan oleh pemohon ditolak Mahkamah Agung dengan alasan telah melewati batas waktu pengajuan permohonan, namun dengan terbitnya Perma Nomor 1 Tahun 2011 yang mencabut ketentuan mengenai batasan waktu pengajuan hak uji apakah permohonan tersebut dapat diajukan lagi mengingat adanya asas Nebis In Idem. Maka dari itu Peraturan Daerah yang bertentangan tersebut dianggap merugikan sebagian pihak khususnya pengusaha pemilik atau pengguna jasa Alat-alat Berat dan Besar sehingga Peraturan Daerah tersebut perlu ditinjau ulang dengan mengajukan uji materiil (judicial review) ke Mahkamah Agung karena telah lewat tenggat waktu pengajuan Hak Uji Materiil hal ini juga menjadikan hambatan pihak yang merasa dirugikan karena suatu peraturan perundang-undangan ataupun peraturan daerah yang asas, materi muatannya tidak sesuai dengan tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan serta bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, dilihat dari hal tersebut seharusnya Pemerintah Daerah khususnya dalam membentuk dan/atau membuat suatu peraturan daerah baiknya di sounding agar terhindar dari konflik yang mungkin akan timbul, disosialisasikan agar masyarakat tahu serta harus diberitahukan ke Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia. Mahakamh Agung juga baiknya memberikan kejelasan jangan hanya karena melewati batas waktu permohonan langsung ditolak tanpa melihat dahaulu dampak yang timbul dari peraturan tersebut.

This thesis discusses the Supreme Court ruling on judicial No.41P/HUM/2009 Regulation on Motor Vehicle Tax in particular Heavy Equipment and Large Equipment which is where most parties feel aggrieved by any local regulation therefore those who felt he had aggrieved filed a judicial review to the Supreme Court. Therefore raised the question of whether the formation of the regulation in accordance with the procedures for the establishment of legislation later than that of the right to request that the proposed test by the Supreme Court rejected the applicant with the reasons already passed the deadline for applications, but with the publication of Supreme Court Regulation No. 1 In 2011, striking down the provisions regarding the filing time limit test whether the application can be filed again in light of the principle Nebis In Idem. Thus the local regulation to the contrary shall be deemed detrimental to some people especially businessmen owners or users of services of Heavy Equipment and Large so that local regulation is necessary to review by filing a judicial (Judicial Review) to the Supreme Court because the filing deadline has passed judicial review it also makes the barriers those who feel aggrieved because of a legislation or regulations that principle, materials charges do not correspond to the establishment of procedures for legislation and regulations conflict with the higher, it should be seen from the local government, especially in established and/or local regulations make a sounding good in order to avoid conflicts that may arise, that they should know and the public should be notified to the Ministry of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia and the Ministry of Interior of the Republic of Indonesia. The Supreme Court also made it clear not only a good idea because the application deadline passes immediately rejected without notice before the effects of the regulation.
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013
T36142
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Tiara Alyska Danindya
"Implementasi otonomi daerah memberikan Jawa Barat kewenangan untuk mengelola pendapatannya melalui PKB. Salah satu sumber PAD yang signifikan adalah pajak daerah, khususnya PKB. Terdapat kebijakan khusus pada PKB yang mengharuskan Jawa Barat mengalokasikan minimal 10% dari dana PKB untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum, sesuai dengan ketentuan dalam UU No. 28 Tahun 2009. Penelitian ini menganalisis evaluasi kebijakan earmarking tax atas pajak kendaraan bermotor di Jawa Barat saat berlakunya Undang-Undang Pajak dan Retribusi Daerah telah dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai dimensi evaluasi kebijakan menurut Dunn (2018), yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas, dan ketepatan. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah post positivist dengan teknik pengumpulan data studi dokumen dan wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam dimensi efektivitas, pengalokasian dana untuk PKB di Jawa Barat berkontribusi meningkatkan kualitas infrastruktur jalan sebagai dampak terhadap tujuan adanya pengalokasia dana earmark PKB. Secara efisiensi, sumber dana earmarking PKB berkontribusi dalam memenuhi kebutuhan belanja terkait infrastruktur jalan di provinsi di Jawa Barat. Lalu dimensi kecukupan, kebijakan pembagian hasil PKB sebesar 30% ke kabupaten/kota berkontribusi untuk mendanai berlanja akibat eksternalitas negatif kendaraan bermotor di masing-masing kabupaten/kota. Dimensi perataan, Jawa Barat melakukan pengalokasian dana earmark PKB di tingkatan kabupaten/kota sesuai jumlah kendaraan yang dibayarkan pajaknya di masing-masing kabupaten/kota dan adanya bantuan keuangan tambahan dari pemerintah. Dimesi responsivitas, rencana program infrastruktur jalan di Jawa Barat merupakan hasil dari musrenbang yang memang alokasi dananya salah satunya dari earmark PKB. Terakhir, ketepatan dana pengalokasian earmark KB berkontribusi untuk mendukung tujuan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan di Jawa Barat yang telah ditetapkan. Adapun dampak berlakunya UU No.1/2022 terhadap kebijakan earmarking PKB di Jawa Barat di antaranya penurunan penerimaan PKB di tingkat provinsi dan meningkatkan kemandirian fiskal di tingkat kabupaten/kota di Jawa Barat.

The implementation of regional autonomy has granted West Java the authority to manage its revenues through locally generated income (PAD). One significant source of PAD is local taxes, particularly the Motor Vehicle Tax (PKB). Specific policy dictates that West Java must allocate a minimum of 10% of PKB funds for road development and/or maintenance, as well as improving public transportation modes and facilities, in accordance with Law No. 28 of 2009. This study analyzes the evaluation of earmarking policy on motor vehicle tax in West Java under the Local Tax and Retribution Law. It evaluates the policy across several dimensions: effectiveness, efficiency, adequacy, equity, responsiveness, and appropriateness as delineated by Dunn (2018). This research uses a post-positivist approach with qualitative data collection techniques through document analysis and in-depth interviews. Findings indicate that in terms of effectiveness, earmarking PKB funds in West Java has contributed to enhancing road infrastructure quality as intended. In terms of efficiency, earmarked PKB funds effectively meet the needs for infrastructure spending across the province. Regarding sufficiency, allocating 30% of PKB revenues to districts/cities helps finance mitigating negative externalities of motor vehicles in each area. In terms of equity, West Java distributes earmarked PKB funds to districts/cities based on their vehicle tax contributions, supplemented by additional financial assistance from the provincial government when necessary. In terms of responsiveness, road infrastructure planning in West Java reflects priorities set through Musrenbang, including allocations from PKB earmarks. Finally, the accuracy of earmarked PKB allocations supports the established goals of road development and maintenance in West Java. The enactment of Law No. 1/2022 has resulted in decreased PKB revenues at the provincial level and enhanced fiscal autonomy at the district/city level in West Java.
"
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2024
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Rachma Fitriati
"Industri otomotif merupakan kelompok industri yang merefleksikan kinerja industri suatu negara. Tidaklah mengherankan jika pemerintahan suatu negara akan mengeluarkan berbagai kebijakan yang berhubungan dengan arah strategi industri otomotif tersebut. Terlebih lagi industri otomotif memberikan sumbangan devisa sangat besar bagi negara produsennya.
Tesis ini dikembangkan terutama untuk melihat kejelasan arah strategi industri otomotif di Indonesia. Berbagai kebijakan otomotif yang telah dikeluarkan selama ini terlihat tidak konsisten dan tidak koheren. Sejak awal, pemerintah menggunakan pendekatan strata industrialisasi subsitusi impor terhadap industri otomotif sehingga industri ini sarat proteksi. Pemerintah cenderung memberikan perlindungan kepada pelaku industri otomotif sehingga industri ini menjadi industri bayi (infant industry) yang manja. Terkesan pula pelaku industri sebagai kelompok penekan (pressure group), memiliki peranan yang cukup penting dalam mempengaruhi arah kebijakan yang dibuat pemerintah dalam industri otomotif.
Kekuatan tesis ini terletak pada pendekatan studi analysis kebijakan yang dilakukan untuk menciptakan, menilai, dan mengkomunikasikan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan dalam satu atau lebih tahap proses pembuatan kebijakan, yang meliputi perumusan masalah, peramalan, rekomendasi, pemantauan dan evaluasi. Untuk mempertajam analisis tesis ini memfokuskan diri pada proses pemantauan atau dampak suatu implementasi kebijakan otomotif khususnya terhadap industri dan pasar otomotif selama rentang waktu 1990 sampai 1998. Alasannya, dalam kurun waktu ini pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan penting di sektor otomotif yang arahnya berbeda dari kebijakan-kebijakan yang pernah dibuat sebelumnya, dan berdampak sangat luas terhadap arah strategi industrialisasi dan pasar otomotif di Indonesia.
Berdasarkan pada pendekatan tersebut, beberapa pertanyaan mendasar digunakan sebaga acuan untuk menjawab : bagaimana implikasi kebijakan pemerintah pada industri kendaraan bermotor roda empat terhadap perkembangan industri otomotif dan pasar otomotif.
Dalam studi kebijakan ini ditemukan kebijakan otomotif selama kurun waktu 1990 sampai 1998 memberikan pengaruh terhadap industri otomotif berupa : pertama, tinggi rendahnya pencapaian nilai kandungan lokal tidak terlepas dari besar-kecilnya permintaan pasar terhadap produk otomotif tersebut, Pengorbanan dari sisi investasi dan teknologi dapat ditopang jika produk tersebut memenuhi skala ekonomis. Dengan tingginya permintaan pasar maka produsen akan berupaya mengikuti program kandungan lokal untuk memperoleh insentif dari pemerintah. Terbukti prosentase nilai kandungan lokal tertinggi terdapat pada kendaraan niaga sebagai kendaraan yang memiliki angka penjualan tertinggi. Kedua, untuk mencapai prosentase nilai kandungan lokal tertinggi, maka produsen akan berupaya memenuhi komponen penyumbang nilai kandungan lokal terbesar. Terbukti, motor penggerak dan chassis body - sebagai komponen dengan nilai prosentase terbesar, adalah komponen yang paling banyak diraih oleh produsen untuk memperoleh program insentif. Hasil ini juga menunjukkan besarnya minat investor untuk memperoleh insentif dari pemerintah yang berarti adanya pengurangan pajak dan bea masuk terhadap produk otomotif yang dihasilkan. Ketiga, program insentif kandungan lokal ini tidak akan berpengaruh banyak terhadap sikap ATPM untuk meningkatkan kemampuan teknologi dan efisiensi apabila: semua kenaikan ongkos produksi dapat dibebankan kepada konsumen dan profitability masih dapat terjamin; (2) economic of scale tidak dapat terpenuhi,; (3) pesaing domestik lain masih belum menawarkan harga yang kompetitif dan harga produk pesaing luar masih jauh lebih tinggi serta dihambat oleh PPn-BM tinggi.
Terhadap pasar otomotif, penelitan ini membuktikan terdapatnya hubungan yang sangat erat antara produksi yang ditawarkan (supply) dengan daya serap pasar (demand secara keseluruhan, pasar otomotif Indonesia mengalami over demand atau daya serap pasar (permintaan) lebih besar dari pada produksi (penawaran), kecuali 1992 dan 1995, menunjukkan tingginya daya serap masyarakat Indonesia terhadap produk otomotif. Bahkan, ketika terjadi krisis moneter sekalipun. Sayangnya, tingginya daya serap pasar tidak didukung tingginya nilai ekspor. Total rasio ekspor masih sangat kecil terhadap total penjualan nasional. Kenyataan ini membuktikan lemahnya posisi Indonesia, baik terhadap prinsipal asing maupun lemahnya daya saing produk otomotif buatan Indonesia di pasar otomotif dunia.
Tesis ini sekaligus memperlihatkan adanya dominasi yang sangat kuat tiga kelompok usaha terhadap penjualan produk otomotif selama satu dasawarsa. Dominasi ketiga kelompok usaha ini berpotensi besar ke arah pembentukan pasar oligopoli (kartel) dalam bisnis otomotif Indonesia.
Akhirnya, peneliti berharap hasil penelitian terhadap implikasi kebijakan industri otomotif selama rentang waktu 1990 sampai 1998 ini dapat menjadi pertimbangan bagi pihak-pihak yang terkait dalam pembuatan kebijakan sehingga arah kebijakan industri yang dibuat akan selalu mengedepankan kepentingan masyarakat."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2001
T1851
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4   >>