Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pelaksanaan pasal 61 Undang-Undang no. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang secara khusus telah memberikan peluang bagi warga negara asing yang menikah dengan warga negara Indonesia beserta anak hasil perkawinannya untuk dapat tinggal dan melakukan pekerjaan atau usaha di Indonesia. Metode penelitian ini menggunakan deskriptif yang memberikan gambaran mengenai kondisi atau hubungan yang ada, pendapat yang berkembang, proses yang sedang berlangsung, akibat atau efek yang terjadi, dan tentang kecendrungan yang tengah berlangsung. Diperlukan responden-responden yang dianggap mampu dan mempunyai kompetensi untuk memberikan informasi tentang masalah penelitian ini. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan undang-undang tersebut belum sepenuhnya berjalan efektif karena masih disharmonis dengan aturan yang ada di bidang ketenagakerjaan. Ketidakpastian hukum yang dirasakan para subjek perkawinan campuran di Indonesia menjadi kendala serius sebagai akibat terjadinya disharmonisasi peraturan tersebut. Atas dasar hal tersebut, pemerintah Indonesia semestinya harus segera mengatasi permasalahan disharmonisasi peraturan tersebut. ......This research is to analyze the effectiveness of the implementation of article 61 of the Act No. 6 year 2011 concerning Immigration, which has provided opportunity for any foreigners who are married to an Indonesian, also for any children  born to this marriage, to live and to work or to have business in Indonesia. The research utilized a descriptive method which provides description of condition or relations, developed ideas, undergoing processes, results or effects, and also of continuing trends in the matter. The respondents needed to this research are those who considered to be qualified in  having competencies to give information regarding the object of the research. The research  has concluded in a conclusion that the implementation of the said law has not yet been effective, as there were still disharmony between those law and manpower regulations. The legal uncertainty, felt by those who are the subject of mix-marriage in Indonesia, still becomes  serious challenges that resulted from the disharmony. Therefore, the research  recommends the Government of Indonesia to immediately resolve the disharmony between those law and manpower regulations.

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai pelaporan perkawinan beda kewarganegaraan pada Catatan Sipil serta keabsahan perjanjian perkawinannya yang dilangsungkan di luar negeri apakah perkawinan yang dilangsungkan tersebut sah menurut ketentuan hukum di Indonesia. Apabila perkawinan tersebut dianggap tidak sah menurut ketentuan hukum di Indonesia, maka hal tersebut dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan tidak adanya perlindungan hukum bagi para pihak yang menikah di Luar Negeri. Mengenai keabsahannya pelaporan perkawinan tersebut, penulis akan menganalisa berdasarkan Tanda Bukti Laporan Perkawinan Nomor: 132/KHS/AI/200912009 dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Selain daripada permasalahan mengenai pelaporan perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri tersebut, di skripsi ini juga membahas mengenai keabsahan peIjanjian perkawinannya yang dibuat di Florida, apakah peIjanjian perkawinan tersebut sah menurut ketentuan hukum Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif-analitis. Kesimpulan yang didapat dari penelitian adalah bahwa pelaporan perkawinan tidak memiliki akibat hukum, pelaporan perkawinan bukanlah mengesahkan suatu perkawinan, akan tetapi hanya untuk keperluan administratif belaka. Adapun tujuan dari pencatatan pelaporan perkawinan dalam register perkawinan adalah agar setiap orang memiliki bukti mengenai peristiwa kehidupannya. Dan mengenai keabsahan dari PeIjanjian Perkawinan yang dibuat di Luar Negeri, maka keabsahannya harns dilihat dari apakah peIjanjian perkawinan tersebut sudah memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal29 UU No.1 Tahun 1974 dan unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 1320-1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai syarat sahnya suatu peIjanjian. Saran-saran penulis terhadap penelitian ini adalah menyarankan pemerintah untuk merevisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 agar menegaskan mengenai keabsahan dari pelaporan perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, dan konsekwensi yang dari tidak dilaporkannya perkawinan di luar negeri tersebut serta akibat yang ditimbulkan dari pelaporan tersebut, sehingga masyarakat mengetahui arti penting dari pelaporan perkawinan di luar negeri. ......This paper focuses on the marriage report between different nationality on the Civil Registration Office and the legal status of a prenuptial agreement produced overseas, from Indonesian law perspective. If the marriage is illegal according to the Indonesian marital law, there will be uncertainty regarding their thus giving no protection for those who held their marriage overseas. This paper also analyzes the legal status of a marriage report, using the marriage report slip number 132/KHS/AI/2009/2009, according to the Marital Law Number 1 Year 1974. More over, this paper also talk about the legal status of the prenuptual agreement that produced overseas, i.e. Florida. Is it legal according to Indonesian law. The research uses descriptive-analitical method. The conclusion of this research is that marriage report does not have legal implication, because it does not legalize marriage, but for administration means only. The objective of marriage report is so that people can have proof of their legal events. Regarding the legal status of prenuptual agreement that produced overseas, is depended upon whether the agreement has fulfil the conditions in article 29 Marital Law No. 1 year 1974 and article 1320-1337° of the Civil Code about the legality of an agreement. Writers suggestion, is that the government should revise Marital Law No.1 year 1974 and its Government Regulation No.9 Year 1975, especially about the legal status of a marital report produced overseas and the consequences of not reporting the mariage that held overseas and the legal implications of that report so that society can acknowledge the importance of a marriage report of a marriage that held overseas.