Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Penulisan thesis ini dilatarbelakangi keadaan di Indonesia dimana permintaan Bahan Bakar Minyak (untuk selanjutnya disebut BBM) subsidi saat ini di Indonesia semakin meningkat, hal ini terlihat dari jumlah subsidi BBM yang dianggarkan dalam APBN setiap tahunnya. Pemerintah mengeluarkan dana untuk subsidi BBM sesuai dengan jumlah subsidi BBM yang digunakan masyarakat dan nilai ini cukup besar apabila dibandingkan dengan komponen pengeluaran APBN yang lain, khususnya setelah krisis financial dan ekonomi pada tahun 1997-1998. Seiring dengan pertumbuhan konsumsi BBM semakin meningkat dan sejalan dengan semakin meningkatnya kendaraan bermotor (KBM) yang menyebabkan alokasi subsidi BBM yang ditetapkan pada APBN semakin membengkak. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya dalam bentuk kebijakan-kebijakan pembatasan subsidi dan penghematan konsumsi BBM, dengan cara ini diharapkan subsidi untuk BBM yang dikeluarkan dapat dibatasi terhadap kelompok tertentu yang tepat daya belinya terhadap BBM subsidi, sehingga angka subsidi BBM di APBN mencerminkan kebutuhan aktual dari objek yang berhak disubsidi. Untuk itu diperlukan sistem monitoring, pengawasan, pencatatan penelusuran dan pengendalian transaksi pembelian BBM Jenis Tertentu untuk tiap jenis kendaraan bermotor (KBM) di lokasi penyaluran per daerah atau wilayah tertentu, yang pada akhirnya akan menciptakan sistem verifikasi dan validasi penyaluran jenis BBM tertentu secara berkesinambungan berbasis Teknologi Informasi Terintegrasi yang terkait dengan kuota BBM bersubsidi di tiap wilayah. Selain itu untuk membangun kerjasama lintas sektoral dari Pemerintah Pusat, BPH MIGAS, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, POLRI, Kepolisian Daerah dan Badan Usaha selaku mandatory pelaksana pendistribusian BBM Subsidi. Sehingga kesalahan pada proses pendistribusian BBM Subsidi terawasi dengan baik oleh semua pihak. Konsep pengawasan dan pengendalian pendistribusian BBM bersubsidi jenis bensin premium dan minyak solar dilakukan melalui metode pencatatan transaksi harian SPBU dan pelacakan transaksi kendaraan bermotor melalui front end device yang nantinya akan dipasang di tiap SPBU dan di dispenser Bensin Premium dan Minyak Solar. Perangkat front end device yang dipasang antara lain peralatan akuisisi data komputer SPBU dan card reader dan / atau alat pindai / EDC (Electronic Data Capture) di dispenser premium dan minyak solar. Sehingga apabila sistem tersebut diterapkan akan membawa dampak positif kepada BPH Migas selaku Badan Pemerintah yang bertugas mengawasi dan mengatur kegiatan Industri Hilir Migas khususnya BBM bersubsidi yang mana akan tersedianya sistem yang dapat menganalisa transaksi pembelian BBM Jenis Tertentu untuk tiap jenis kendaraan bermotor (KBM) di lokasi penyaluran per daerah atau wilayah tertentu, tersedianya sistem pembatasan alokasi jenis BBM tertentu untuk tiap kendaraan bermotor (KBM) dalam rangka menentukan volume penggunaan BBM jenis tertentu jenis premium dan minyak solar. Dengan hasil akhir berupa tersedianya sistem verifikasi dan validasi penyaluran jenis BBM tertentu secara berkesinambungan berbasis Teknologi Informasi yang terkait dengan kuota BBM bersubsidi di tiap wilayah, Volume BBM bersubsidi yang disalurkan oleh Badan Usaha Pelaksana PSO (Public Service Obligation) di tiap wilayah, penerima BBM bersubsidi berikut alokasi kuota per kendaraan di tiap wilayah terutama lokasi dan waktu penyaluran BBM bersubsidi. Berdasarkan hasil perhitungan dan pembahasan/analisis terhadap sistem monitoring penggunaan BBM bersubsidi jenis premium dan minyak solar sektor transportasi darat di pulau bintan menggunakan kartu kendali dan barcode diperoleh total hasil penghematan pada tahun 2011 untuk BBM jenis premium 1.393,030 KL dan untuk minyak solar sebesar 32.557,616 KL atau total sebesar 33.950,646 KL. Jika pada APBN subsidi BBM diasumsikan sebesar Rp. 2.000 /liter maka total penghematan yang dilakukan dapat mencapai Rp. 67.901.291.146,- . Apabila hasil penghematan pengawasan dan pengendalian penggunaan BBM bersubsidi tersebut dibandingkan dengan besaran anggaran biaya pengawasan dan pengendalian yang sebesar Rp.23.467.710.200,- maka sistem ini dapat menghemat APBN sebesar Rp.44.433.580.936,- rupiah sehingga sistem pengawasan dan pengendalian BBM subsidi sebaiknya segera diterapkan dengan dasar hukum yang kuat. Monitoring penggunaan..., M. GeriYaniardi, FT UI, 2011.

Abstrak :
Tesis 1ni , embahas mengenai dampak perlakukan perpajakan dan kepabeanan terhadap bida g usaha minyak an gas burnl, k:hususnya setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tali 2001 teatang Minyak dan Gas Bumi. PeneHtian int adalah penel· tian dengan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menyarankan Hahwa Badan Pelaksana Migas dan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, perlu terlebih dahulu memahami ketentuan-ketenhlan terkait antara ain ketentuan di bidang pe aja.k:an dan kepabean , kehutanan. lingkumm hidup dan lain set3agaimanya sehi gga penyusunan kontrak di bidang migas lebih se~aras dengan lJU Migas dan peraturan perundangan lain yang terka ~t. 1 enginfat kontrak di bidang migas terkandung unsur penguasaan hajat hidup orang banyak, berjangka waktu lama, dan berpengaruh pad a keuangan negara dalam jangka pan· ang> Pemerintah perlu membentuk suatu tim yang soli (bersifat .ad hoc ataupun antar departemen) dengan melibatkan unit-unit terkait guna mengkaji secara komprehensif{baik dari aspek penerimaan mi as, pajak. kehutanan~ lingkungan hiil and gas contract have a wide impact to the pub ic priority and state's finance, Government require te build a team to resea.rcfi oil and gas policy in order to drdft oil and gas standard contract that giv advant~ge to

Abstrak :
Proyek konstruksi selalu melibatkan beberapa pihak, hal ini menjadi suatu tantangan tersendiri dalam mengelola resiko yang ditimbulkan oleh permasalahan interface, di antara pihak yang saling berkepentingan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor resiko interface pada tahap desain rekayasa yang paling berpengaruh terhadap keterlambatan proyek. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus dan pengumpulan data melalui metode survei. Data diolah dengan analisa level resiko, analisa faktor, regresi linier dan simulasi Monte Carlo. Berdasarkan hasil penelitian ini keterlambatan proyek dipengaruhi oleh faktor-faktor resiko interface seperti kurang terdefinisinya interface pada dokumen kerja dan kontrak, serta kurang efektifnya komunikasi dan koordinasi.

---

Construction project always involves many parties, it create challenges in managing risk posed by interface problems between parties mutually interested. This study aims to determine interface risk factors in engineering design phase that most influence on project delays. The research method used is case study and data collection through survey methods. Data processed by risk level analysis, factor analysis, linier regression and Monte Carlo simulation. Based on the results of this research, project delay is affected by interface risk factors such as lack interface definition on working documents and contracts, as well as the lack of effective communication and coordination.

Abstrak :
ABSTRAK
Skripsi ini membahas mengenai analisis reorganisasi BP Migas menjadi SKK Migas, dimana BP Migas dulunya merupakan badan Pemerintah yang bersifat independen dan saat ini setelah beralih menjadi SKK Migas menjadi organisasi yang berada di bawah binaan Kementerian ESDM. Penelitian ini adalah penelitian yang bersifat kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan antara BP Migas dan SKK Migas, dan walaupun saat ini SKK Migas berada di bawah Kementerian ESDM, namun karakteristik SKK Migas tidak menunjukkan kesamaan dengan karakteristik kementerian/lembaga.

---

ABSTRACT
The focus of this study is to explain the analysis of the reorganization process of BP Migas to SKK Migas, where BP Migas was once a government?s independent entity and now switching to SKK Migas which become an organization under the Ministry of Energy and Mineral Resources. This research is qualitative descriptive interpretive. The result of this study concluded that there was no significant difference between BP Migas and SKK Migas, and although SKK Migas is now under the Ministry of Energy and Mineral Resources, the characteristics of SKK Migas has no similarities with the characteristics of the ministries/institutions.

Abstrak :
Tesis ini berisi analisis tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum terhadap kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi di Indonesia yang ditinjau dari Pedoman Tata Kerja BP MIGAS Nomor 027/PTK/XII/2007 Tentang Pengadaan Tanah dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Penelitian ini menggunakan metode yang bersifat yuridis normatif dengan tipologi penelitian yang sifatnya eksploratoris dan juga metode analisis data yang bersifat kualitatif. Hasil penelitian menyatakan bahwa prosedur pengadaan tanah untuk kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi yang kini mengacu pada Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum mengakibatkan jangka waktu pengadaan tanah menjadi semakin lama sehingga dapat menghambat program percepatan penambahan cadangan produksi minyak dan gas negara, yang akan membuat kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi di Indonesia mengalami stagnasi. Peneliti menyarankan agar pemerintah segera mengembalikan prosedur pengadaan tanah untuk kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi pada Pedoman Tata Kerja BP MIGAS Nomor 027/PTK/XII/2007 Tentang Pengadaan Tanah. ......The thesis contains an analysis about the acquisition of land for development in the public interest to the oil and gas upstream business activities in Indonesia, a review of the BP MIGAS Work Procedures Guidelines Number 027/PTK/XII/2007 Concerning Acquisition of Land and Law Number 2 of 2012 Concerning Acquisition of Land for Development in the Public Interest. The research is using juridical normative methods with an exploratorical research typology and qualitative data analysis method. The results stated that the current procedures to acquire land for the oil and gas upstream business activities refers to the Law Number 2 of 2012 Concerning Acquisition of Land for Development in the Public Interest causes a much longer period that could inhibits the acceleration of additional reserves program of the state’s oil and gas, which could cause a stagnation in the oil and gas upstream business activities in Indonesia. The researcher suggests the government to immediately returned the acquisition of land procedures to the BP MIGAS Work Procedures Guidelines Number 027/PTK/XII/2007 Concerning Acquisition of Land.

Abstrak :
Dalam hukum perjanjian dikenal adanya doktrin atau asas pacta sunt servanda, yang berarti bahwa perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi para pembuatnya. Hal ini menjadikan suatu perikatan atau kontrak mengikat para pihak di dalamnya. Dalam pengusahaan minyak dan gas bumi di Indonesia, Pemerintah (dalam hal ini diwakili oleh BPMIGAS) dan Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS) diikat dalam suatu kontrak yang bernama Kontrak Bagi Hasil. Keberlangsungan Kontrak Bagi Hasil Migas yang berjumlah sekitar 316 (tiga ratus enam belas) buah ini menjadi pertanyaan banyak pihak pasca dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012 tentang Judicial Review Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi. Hal ini dikarenakan dalam putusan tersebut BPMIGAS dinyatakan inkonstitusional. Maka dengan memperhatikan asas pacta sunt servanda, kepastian hukum dan nilai investasi dalam industri yang merupakan penyumbang terbesar kedua setelah pajak bagi APBN setiap tahunnya, Pemerintah segera menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dengan mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2012 tentang Pengalihan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 3135 K/08/MEM/2012 tanggal 13 November 2012 tentang Pengalihan Fungsi dan Organisasi dalam Pelaksanaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, Peraturan Presiden Nomor 09 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, dan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 09 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. Dengan demikian, pengusahaan migas yang diikat dalam Kontrak Bagi Hasil dapat tetap berlangsung. ......In contractual law, there is recognized the doctrine or principle of pacta sunt servanda, defining that agreement constitutes the law governing the parties. This made an agreement or contract legally bind upon the parties thereto. In oil and gas exploitation, the Government (in this matter represented by Oil and gas Upstream Operating Body or BPMIGAS) and Coal Contract of Work (KKKS) is bound by a contract known as Production Sharing Contract. The continuity of Oil and Gas Production Sharing Contract about 316 (three hundred sixteen) has given rise to questions by many parties after the passing of Constitutional Court Decision Number 36/PUU-X/2012 regarding Judicial Review Number 22 of 2001 on Natural Oil and Gas on RI Constitution of 1945. As per the said court's decision, BPMIGAS was declared unconstitutional. In compliance with pacta sunt servanda principle, legal assurance and investment value in industry is the largest contributor after tax to the State Budget and Expenditures per year, the government immediately responds to the Constitutional Court Decision by issuing Presidential Regulation Number 95 of 2012 on Delegation of Duties and Functions of Upstream Oil and Gas Operations, Minister of Energy and Mineral Resources decision Number 3135 K/08/MEM/2012 of November 13 2012 on Transfer of Functions and Organization in Upstream Oil and Gas Operations, Presidential Regulation Number 09 of 2013 on Upstream Oil and Gas Operation Management and Minister of Energy and Mineral Resources Regulation Number 9 of 2013 on Organization and Administration of Special Task Force for Upstream Oil and Gas Business Activities. In this regard, therefore, oil and gas exploitation under Production Sharing Contract will continue.

Abstrak :
ABSTRAK
Kondisi krisis harga minyak dunia yang terjadi sejak akhir tahun 2014 memberikan dampak yang signifikan terhadap kebijakan perusahaan minyak dan gas bumi dalam mengembangkan lapangan. Lapangan X memiliki reservoir dengan kandungan Gas Oil Ratio (GOR) yang tinggi. Hal ini mengindikasikan terdapat potensi kondensat untuk dapat diekstraksi dari gas alam sebelum gas dijual menuju konsumen. Condensate Extraction Plant dikembangkan di Lapangan X sejak tahun 2011 dengan kapasitas handling total sebesar 27,5 mmscfd. Seiring dengan penurunan produksi minyak dan gas bumi secara alamiah, diperlukan penyesuaian mode operasi sehingga aset yang dimiliki oleh Lapangan X dapat memberikan efisiensi yang lebih baik dibandingkan kondisi sebelumnya. Simulasi proses modifikasi plant dilakukan dengan 5 alternatif skenario proses yaitu Metode Mechanical Refrigeration Mode Operasi Seri dengan Media Pendingin Chilled Water, Metode Mechanical Refrigeration Mode Operasi Pararel dengan Media Pendingin Propana, Metode Mechanical Refrigeration Mode Operasi Seri dengan Media Pendingin Propana, Metode JT-Valves, dan Metode Turbo Expander. Evaluasi teknis dilakukan dengan simulasi menggunakan perangkat lunak Unisim, sedangkan analisa keekonomian dilakukan dengan metode levelized cost. Selain itu, dilakukan juga analisis sensitivitas keekonomian terhadap komponen harga gas, harga kondensat, CAPEX, dan OPEX. Berdasarkan hasil simulasi proses dan perhitungan keekonomian, empat alternatif proses skenario secara teknis dan ekonomis dapat dipilih untuk meningkatkan produksi kondensat. Alternatif proses skenario yang paling optimum adalah metode Mechanical Refrigeration Mode Operasi Seri dengan Media Pendingin Chilled Water karena memberikan nilai NPV dan IRR yang terbesar serta Pay Out Time tercepat. Berdasarkan perhitungan sensitivitas NPV dan IRR, parameter yang berpengaruh paling besar terhadap NPV dan IRR skenario proses tersebut adalah harga gas, OPEX dan harga kondensat sedangkan CAPEX memberikan pengaruh terkecil.

---

ABSTRACT
The condition of oil price crisis that occurred since the end of 2014 gave significant impact to the policy of oil and gas company in term of planning the development of their field. X field has reservoir that contains high Gas Oil Ratio GOR. It indicates that condensate has its potency to be extracted from natural gas prior to sales to the consumer. Condensate Extraction Plant first developed in 2011 with 27.5 mmscfd capacity of handling. Along with the naturally declining of oil and gas production which is occurred in X Field, the adjustment of operation mode is needed to be carried out. Hence production facilities asset can be operated with higher efficiency rather than previous mode. Process simulation of plant modification is carried out using 5 alternatives of process scenario i.e. Mechanical Refrigeration with Series Operation Mode using Chilled Water, Mechanical Refrigeration with Pararel Operation Mode using Propane, Mechanical Refrigeration with Series Operation Mode using Propane, JT Valves, and Turbo Expander.Technical evaluation is simulated using Unisim Software, while Economical Analysis is evaluated using Levelized Cost Method. As a comprehensive evaluation, sensitivity analysis also being conducted using 4 input variable i.e., gas price, condensate price, CAPEX, and OPEX. The result of technical and economical evaluation showed that 4 alternatives can be choosen because provide higher production volume of condensate and feasbile to be executed. The most optimum scenario is Mechanical Refrigeration with Series Operation Mode using Chilled Water as its coolant media. This scenario gives the highest NPV and IRR, it also gives the fastest Pay Out Time. Sensitivity analysis concluded that the most impactful input variables that effected on NPV and IRR are Gas Price, OPEX, and Condensate Price, then the less impactful variable is CAPEX.

Abstrak :
Dalam pasal 33 ayat 3 UUD 1945 bahwa pada hakekatnya bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, adalah rumusan dari founding father yang menegaskan bahwa ekonomi nasional dibangun atas dasar asas ekonomi kerakyatan. Migas merupakan salah satu sumber daya alam yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Oleh karenanya, pengelolaan migas harus dikelola oleh negara dan digunakan untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Diterapkannya Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Permen ESDM) No. 37 Tahun 2016 Tentang Ketentuan Penawaran Participating Interest 10% pada Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi merupakan bentuk keseriusan pemerintah pusat dalam mendorong sekaligus mengikut sertakan pemerintah daerah dalam upaya memajukan pengelolaan industri minyak dan gas bumi. Dengan adanya kebijakan tersebut, pemerintah daerah lewat Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) akan lebih banyak memiliki peran untuk melakukan pengelolaan kekayaan migas di daerahnya. Sehingga harapannya akan terjadi hubungan timbal balik berupa perolehan keuntungan sekaligus dimaksudkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat pada daerah-daerah penghasil. Sehingga tujuan dari diberlakukannya otonomi daerah dapat tercapai. Hasil penelitian ini menyarankan untuk Pemerintah Pusat diharapkan tidak perlu menetapkan besaran maksimal participating interest yang ditawarkan kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam undang-undang dan daerah dibebaskan untuk menetapkan besaran participating interest nya masing-masing sesuai dengan kemampuan modal, sumber daya manusia, dan teknologi, dan juga perlunya peningkatan kinerja dan pengawasan Pemerintah Pusat kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) pengelola participating interest secara konsisten dan berkelanjutan. ......Article 33, paragraph 3 of the 1945 Constitution states that, in essence, the earth, water, and the natural resources contained therein are controlled by the state and used for the greatest prosperity of the people. It is a formulation of the Founding father, which emphasizes that the national economy is built on the principle of a populist economy. Oil and gas are one of the natural resources owned by the Indonesian nation. Therefore, oil and gas management must be managed by the state and used for the prosperity and welfare of the people. The implementation of the Minister of Energy and Mineral Resources Regulation (Permen ESDM) No. 37 of 2016 concerning Provisions for Offering 10% Participating Interest in Oil and Gas Working Areas is a form of the central government's seriousness in encouraging and including local governments to advance the management of the oil and gas industry. This policy allows local governments through Regional Owned Enterprises (BUMD) to have more roles in managing oil and gas wealth in their regions, so there will be a reciprocal relationship in the form of profit generation that can accelerating the realization of social welfare in producing areas. The results of this study suggest that it is hoped that the Central Government does not need to determine the maximum amountof participating interest offered to Regional Owned Enterprises (BUMD) in thelawand the regions are feed to determine the amount of their respective participating interest in accordance with capital capabilities, human resources, and technology, as well as the need to improve the performance and supervision of the Central Government for Regional Owned Enterprises (BUMD) managing participating interest in a consistent and sustainable manner.

Abstrak :
Paper ini berfokus pada dasar penentuan dalam pemilihan kebijakan akuntansi atas aset minyak dan gas bumi untuk meningkatkan laba bersih perusahaan. Indonesia sudah melakukan konvergensi International Financial Reporting Standards (IFRS) sejak tahun 2012, sehingga pada saat yang bersamaan membuka kesempatan bagi Perusahaan untuk memilih dari beberapa opsi kebijakan akuntansi terkait aset minyak dan gas bumi. Perusahaan perlu melakukan penelaahan atas opsi-opsi yang tersedia terkait dengan kontrak minyak dan gas bumi yang dimiliki Perusahaan dan faktor lainnya seperti cadangan minyak dan gas bumi, peraturan perpajakan, proyeksi harga dan lainnya. Penelaahan mengenai pengaruh atas opsi ini untuk PT XYZ akan dilakukan melalui data yang dimiliki oleh Perusahaan. Kombinasi dari beberapa kebijakan akuntansi akan membantu manajemen untuk memperoleh hasil terbaik yang dapat meningkatkan laba bersih perusahaan. Secara khusus, jika Perusahaan memiliki beberapa jenis kontrak (bagi hasil atau gross split), terdapat perbedaan maturity dari lapangan minyak dan gas bumi dan perbedaan peraturan perpajakan. Penerapan kebijakan tersebut perlu dilakukan secara konsisten, sehingga itu manajemen perlu mempertimbangkan dampak jangka panjang dari kebijakan tersebut terhadap laba bersih Perusahaan. ......This paper focuses on the basis for determining accounting policies for oil and gas assets to increase the company’s net profit. Indonesia has adopted International Financial Reporting Standards (IFRS) convergence since 2012, which at the same time it opens the opportunity for the Company to choose from several accounting policy related to oil and gas assets. The Company needs to review the available options related to the oil and gas contracts owned by the Company and other factors such as oil and gas reserves, tax regulations, price projections and others. A review of the effect of these options for PT XYZ will be carried out through data owned by the Company. The combination of several accounting policies will help management to obtain the best results that will increase the Company’s net profit. Particularly, if the Company has several types of contracts (profit sharing or gross split), different maturities of the oil and gas fields and different tax regulations exist. The implementation of these policies needs to be carried out consistently, hence management needs to consider the long-term impact of these policies on the Company's net profit.

Abstrak :
Tesis ini membahas pengaturan tenaga kerja nasional dan pengelolaannya. Industri Minyak dan Gas Bumi (migas) yang mempunyai karakteristik khusus, yaitu padat modal, beresiko tinggi dan membutuhkan keahlian dari sumber daya manusia nya da1am mengelola cadangan migas, maka terdapat keterbatasan jumlah tenaga kerja nasional dalam sektor ini. Untuk mengatasi keterbatasan sumber daya manusia aJam pengelolaan cadangan migas, Pemerintah menuangkan pengutamaan penggunaan tenaga kerja nasional dalam kontrak Bagi Hasil antara KPS dengan BPMIGAS. Pengutaan tenaga kerja nasional tersebut dituangkan dalam klausula pelatiban dan penempatan tenaga kerja nasional dalam KPS. Berdasarkan Kontrak Bagi Flasil tersebut, KPS wajib untuk melakukan pengembangan terhadap kompetensi tenaga kerja nasional untuk meningkatkan keahlian pekerja dalam pelaksanaan eksplorasi dan produksi migas dan. peraturan-peraturan ketenagakerjaan yang berlaku dalam industri migas khususnya, dan peraturan ketenagakerjaan yang oerlaku pada umumnya. Oleh karena itu perlu dikaji lebih lanjut mengenai kebijakan dan pelaksanaan pengelolaan dan pengemhangan tena kerja nasional, oaik untuk pekerja kontrak, pekerja tetap dan pekerja kontrak pihak ketiga (butsource ), da1am suatu KPS. ......The focus of this study is for regulating and developing of national workers who worked in Production Sharing Contract Company in oil and gas sector. The Oil and Gas sector have special characteristic such as the large amount of capital needed, high risk and require a complicated technology to explore and exploited the oil and gas. The deficiency of national workers had raise in this sector. To prevent the deficiency amount of national workers get bigger, The Government of Indonesia raise the regulation"Un to the Production Sharing Contract Company to hire national workers as a priori , and develop the national workers competency. The Production Sharing Contract Company shall obey the government policy of worker and oil and gas, subject to the Production Sharing Contract had been signed by the Government of Indonesia and Production Sharing Contract Company.