Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
UU No. 1 Tahun 2011 tentang  Perumahan Dan Permukiman menyatakan bahwa Rumah Negara adalah rumah yang dimiliki negara dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga serta penunjang pelaksanaan tugas pejabat dan/atau pegawai negeri. Terdapat 10.475 unit Rumah Negara dimiliki oleh Kementerian Keuangan dan dari total dimaksud, 4.118 unit Rumah Negara dihuni penghuni yang tidak berhak maupun keadaan kosong. Ketersediaan Rumah Negara tersebut tidak sebanding dengan jumlah pegawai di Kementerian Keuangan sebanyak 80.524 orang. Permasalahan penelitian dilakukan untuk mengkaji prosedural dan penerapan penegakan hukum yang dilakukan Kementerian Keuangan. Metode penelitian yang digunakan yuridis normatif serta pendekatan deskriptif. Ketentuan sektoral Rumah Negara di Kementerian Keuangan belum menindaklanjuti secara jelas dan rinci prinsip pengelolaan Barang Milik Negara. Secara normatif tahapan upaya hukum dan penerapan sanksi hukuman penertiban Barang Milik Negara bermula dari yang bersifat administratif, keperdataan sampai dengan pemidanaan. Selanjutnya faktor ketersediaan anggaran tidak maksimal dan tidak sesuainya kapasitas pejabat yang diberikan kewenangan penertiban menjadikan penegakan hukum Rumah Negara di lingkungan Kementerian Keuangan menjadi tidak efektif dan berjalan lamban.

---

Law of the Republic of Indonesia Number 1 of 2011 on Houses and Housing Area rules that A statehouse is a house owned by state and functioned as a living house or residence, and as a facility to raise a family and to support government officials duties. There are 10.475 statehouses which owned by the Ministry of Finance, including 4.118 statehouses which lived by person who has no right or unoccupied. The availability of statehouses owned by the Ministry of Finance is not equivalent to the number of 80.524 employees. This research was conducted to observe procedural and legal enforcement which conducted by the Ministry of Finance. Normative juridical method and descriptive approach have been applied to conduct this research. The sectoral provisions of statehouses in the Ministry of Finance have not yet followed up clearly and in detail the principles of managing states asset. Normatively, the stages to conduct legal efforts and to apply penalties on the use of statehouses is begin from administrative effort into using private or criminal law. Furthermore, the factor  of budget availability is not maximal and the incompatibility of officials capacity who are given enforcement authority make law enforcement of statehouses within the Ministry of Finance became ineffective and sluggish.

Abstrak :
Tesis ini berupaya mengisi research gap terkait employee advocacy pada konteks organisasi pemerintah dengan mencari faktor-faktor yang diduga memiliki hubungan signifikan terhadap kesediaan pegawai instansi pemerintah, yakni Kementerian Keuangan, untuk melakukan employee advocacy melalui media sosial pribadinya. Didasarkan pada Social Exchange Theory, employee advocacy dilihat sebagai hubungan pertukaran yang terjadi antara pegawai dengan organisasi pemberi kerja dan juga hubungan antarindividu antara pegawai dengan pimpinannya, dan juga dengan rekan kerjanya. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kuantitatif, di mana data dikumpulkan melalui survei online (Google Form) kepada pegawai Kementerian Keuangan yang merupakan pengguna media sosial. Sejumlah 240 data bersih berhasil dikumpulkan dan kemudian diolah dengan menggunakan metode SEM-PLS dengan bantuan software SmartPLS3. Hasilnya, variabel yang signifikan mempengaruhi employee advocacy baik secara langsung maupun tidak langsung dalam hubungan pegawai-organisasi adalah: tiga motivasi intrinsik individu (self enhancement, enjoyment, altruism); Employee-Organization Relationship; Symmetrical Internal Communication, dan Transformational Leadership Style. Adapun hubungan yang terjadi adalah faktor organisasi yaitu Transformational leadership style merupakan prediktor kuat dari symmetrical internal communication dan Employee-Organization Relationship. Kualitas dari Employee-Organization Relationship yang baik akan dapat menghasilkan pertukaran berupa peningkatan motivasi intrinsik individu, yang pada akhirnya mendorong kesediaan pegawai untuk melakukan employee advocacy. Selanjutnya, variabel yang signifikan mempengaruhi employee advocacy baik secara langsung maupun tidak langsung dalam hubungan antarindividu adalah Organizational Commitment; Co-worker’s Support; dan Supervisor’s Support. Adanya dukungan dari atasan langsung dan rekan kerja dapat mendorong pertukaran dari pegawai berupa peningkatan organizational commitment, yang kemudian dapat meningkatkan kesediaan melakukan employee advocacy. Secara praktis, bukti empiris yang dihasilkan dapat dijadikan landasan dalam pengambilan keputusan selanjutnya terkait penerapan employee advocacy di instansi pemerintah yang saat ini masih dalam tahap awal. ......This thesis seeks to fill the research gap related to employee advocacy in the context of government organizations by looking for factors that are suspected to have a significant relationship to the willingness of government institution employees, namely the Ministry of Finance, to conduct employee advocacy through their personal social media. Based on the Social Exchange Theory, employee advocacy is seen as an exchange relationship that occurs between employees and the employer's organization and the relationship between individuals, which are occur between employees and their leaders, as well as with their co-workers. This research was conducted with a quantitative approach, where data was collected through an online survey (Google Form) to employees of the Ministry of Finance who are social media users. A total of 240 clean data were collected and processed using the SEM-PLS method with the SmartPLS3 software. As a result, the variables that significantly affect employee advocacy both directly and indirectly in employee-organization relationships are: three individual intrinsic motivations (self enhancement, enjoyment, altruism); Employee-Organization Relationship; Symmetrical Internal Communication, and Transformational Leadership Style. The relationship that occurs is described below. Organizational factors, namely Transformational leadership style is a strong predictor of symmetrical internal communication and Employee-Organization Relationship. The quality of a good Employee-Organization Relationship will be able to generate exchanges in the form of increasing individual intrinsic motivation, which in turn will encourage employees' willingness to do employee advocacy. Furthermore, the variables that significantly influence employee advocacy, either directly or indirectly in the relationship between individuals, are Organizational Commitment; Co-worker's Support; and Supervisor's Support. The existence of support from direct superiors and co-workers can encourage exchanges from employees in the form of increased organizational commitment, which can then increase the willingness to do employee advocacy. Practically, the empirical evidence produced can be used as a basis for further decision making regarding the implementation of employee advocacy in government agencies which is currently still in its early stages.

Abstrak :
Tuntutan perkembangan global, perubahan kondisi makro Indonesia, dan dinamika internal menyebabkan Departemen Keuangan melaksanakan reformasi birokrasi untuk memperbaiki kinerjanya. Pada proses reformasi birokrasi dilakukan penerjemahan visi ke dalam peta strategi lalu disusun ke dalam Key Performance Indicators (KPI), dan digunakan Balanced Scorecard (BSC) sebagai sistem pengukuran kinerja yang baru. Tesis ini membahas tentang evaluasi tahap penyusunan BSC dan peta strategi tema Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, serta meneliti tingkat pemahaman dan kesiapan pegawai dalam penerapan BSC. Hasil penelitian memperlihatkan hasil evaluasi terhadap peta strategi dan hasil identifikasi tentang faktor-faktor yang dapat digunakan untuk menunjang proses selanjutnya.

---

The demand of global growth, the changing of Indonesian macroeconomic condition, and internal dynamic condition forced Ministry of Finance to implement bureaucratic reform to enhance performance. In this process, the translation of vision into strategy map is done and arranged into Key Performance Indicator (KPI) and Balanced Scorecard (BSC) is used as a new performance measurement system. This thesis analyzes the process of constructing BSC and strategy map of Capital Market and Financial Institution theme, and to identify the level of awareness and employee acceptance in implementation of BSC. The study shows the result of strategy map and identification process of factors that can be used to facilitate further process.

Abstrak :
Departemen Keuangan (Depkeu) sebagai salah satu pemegang amanat rakyat dalam pengelolaan keuangan negara terus berupaya untuk menjadi bagian dari reformasi itu sendiri dengan cara melakukan reformasi birokrasi secara bertahap dan terus menerus dengan tujuan untuk menciptakan aparatur negara yang bersih, profesional, dan bertanggung jawab. Selain itu, untuk menciptakan birokrasi yang efisien dan efektif sehingga dapat memberikan pelayanan publik prima. Untuk mempercepat tercapainya tujuan tersebut, Menteri Keuangan memutuskan menggunakan balanced scorecard sebagai sistem manajemen kinerja dan sistem manajemen strategis di departemen yang dipimpinnya. Tesis ini bertujuan untuk mengevaluasi rancangan dan implementasi BSC untuk tema pendapatan negara. Selain itu, kriteria Baldrige juga digunakan untuk mengevaluasi apakah Depkeu memiliki kinerja yang unggul setelah BSC diterapkan. Penelitian atas tingkat kesiapan strategis organisasi juga dilakukan untuk mengukur tingkat kesiapan organization capital Departemen Keuangan dalam menerapkan BSC. Hasil tesis ini mengusulkan perbaikan rancangan dan implementasi BSC yang sudah berjalan dan mengidentifikasi hal-hal yang dapat dijadikan pedoman Depkeu dalam mengambil kebijakan untuk meningkatkan tingkat kesiapan strategis organisasi, serta menyarankan perbaikan agar Depkeu dapat menjadi organisasi yang berkinerja unggul.

---

Ministry of Finance as one of the owners of people trusteeship in state's finance management continually cope to be a part of reformation process itself by conducting bureaucracy reform step by step and continuously as a mean to create clean, professional and responsible government officers as well as creating efficient and effective bureaucracy enabling it to give excellent public service. In order to speed up the achievement of these objectives, Minister of Finance decided to use balanced scorecard as a performance management and strategic management system in Ministry of Finance. The objective of this thesis is to evaluate balanced scorecard?s design and implementation for revenue generation. Additionally, Malcolm Baldrige Criteria for Performance Excellence is also used to evaluate whether the Ministry of Finance can achieve excellent performance after balanced scorecard is applied. Research in the level of organization strategic readiness is also conducted to measure the level of readiness Ministry of Finance?s organization capital in applying balanced scorecard. Results of this thesis suggest the need of adequate improvement of design and implementation of balanced scorecard that have been done and identify everything that can be used as guidance for Ministry of Finance for creating policy in order to improve the level of organization strategic readiness. This thesis also finds the needs of improvement so that Ministry of Finance can become an organization that can achieve excellent performance.

Abstrak :
Posisi Bapepam menurut Peraturan Presiden No.10/2005, merupakan salah satu badan setingkat eselon satu berada di bawah Departemen Keuangan, kurang independen baik secara struktural maupun secara finansial, membuat Bapepam tidak dapat melaksanakan fungsi otoritas pasar modal sebagaimana mestinya. Kelemahan ini telah menjadi keprihatinan dari berbagai pihak, di antaranya para pelaku pasar modal, pengamat dan DPR. Mereka menghendaki agar Bapepam dapat independent, menjadi lembaga tersendiri dan langsung bertanggung jawab ke Presiden. Di lain pihak, Departemen Keuangan masih menginginkan Bapepam tetap berada di bawah otoritasnya. Penelitian tentang kasus proses reposisi Bapepam ini berusaha untuk menjawab persoalan pokok yaitu: Mengapa eksekutif yang diwakili oleh Menteri Keuangan berbeda pandangan dengan legislatif (DPR) dalam proses reposisi Bapepam? Apa yang mendasari perbedaan pandangan keduanya? Bagaimana proses tank menarik antara eksekutif dan legislatif dalam proses reposisi tersebut berlangsung? Teori yang digunakan untuk menganalisis adalah teori-teori pilihan rasional, kebijakan publik dan birokrasi. Penelitian ini berusaha menjawab permasalahan dengan metode kualitatif, sedangkan teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara : (1) studi kepustakaan, dan (2) studi lapangan dengan melakukan wawancara mendalam (indepth-interview) terhadap lima orang informan yang dipilih secara purposive. Perpres No.6312005, menetapkan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan dengan kedudukan dan independensi seperti sebelumnya. Posisi baru tersebut, membuktikan keunggulan birokrasi. Penguasaan sumber daya, keakhlian, dan waktu membuat birokrasi dapat mengungguli para pembuat kebijakan lainnya. Implikasi teori terhadap penelitian adalah penegasan terhadap kebenaran teori. Menurut teori pilihan rasional, birokrasi akan berupaya memaksimalkan kepentingannya dengan cara meningkatkan pendapatan dan prestise, yang dapat diperoleh dengan cara menggelembungkan departemen dan jumlah pegawainya. Teori kebijakan publik dan birokrasi menyatakan, bahwa birokrasi telah menjadi pemain utama dalam proses kebijakan dan merupakan figur sentral dalam banyak sub-sub sistem kebijakan, karena individu-individu birokrat memiliki hak diskresi untuk membuat keputusan atas nama negara.

---

As it was stated in Presidential Decree No.10/2005, Capital Market Supervisory Agency is subordinated to Ministry of Finance which made its position structurally and financially dependent. These weaknesses made Capital Market Supervisory Agency was unable to settle fraud and illegal practices in the capital market, and consequently have become the concern of many parties such parliament members, investors' association, and scholars. On the other sides. Ministry of Finance would like to maintain its initial subordinated position, which is still under Ministry of Finance. Main issues in this research are Why did executive which was represented by Ministry of Finance, has a different perception with parliament (DPR) regarding the reposition of Capital Market Supervisory Agency? what was-the basis of their perception, and how did the different perception settle? The author used rational choice theory, public policy theory and bureaucracy theory to analyze the above mentioned problems. This research is trying to answer research topic by using qualitative method, but data collection method is done by : (I) literature study, and (2) field study by performing in depth-interview to select informants purposively. The Presidential Decree No.63/2005 finally stated that Capital Market Supervisory Agency has merged with Directorate General of Financial Institution into Capital Market Supervisory and Financial Institution Agency. The agency is still subordinated to Ministry of Finance which made its position structurally and financially dependent. The research results which can be obtained by author confirm the validity of those theories mentioned above. According to rational choice theory that bureaucrats will tries to maximize their interests by increasing their income, perks and prestige. Public policy and bureaucracy theories stated that bureaucracies have come to play significant, if not dominant, roles in governing. Have modern societies come to the point where a new elite structure based on information, technical expertise, position and policy ideas has come to determine who gets what, when, where and why. By having all of those requirements stated above, public bureaucracy is in quite a strong position vis-a -vis other potential policy-making institution.

Abstrak :
Tesis ini bertujuan mengevaluasi rancangan, implementasi, keselarasan dan proses cascading BSC tema belanja negara pada Departemen Keuangan. Penelitian ini merupakan studi kasus dengan mengandalkan data sekunder dan hasil wawancara. Fokus evaluasi cascading pada unit eselon I yang terlibat fungsi alokasi belanja negara yaitu BKF, DJA, DJPK, dan DJPb. Hasil evaluasi dengan sembilan tahap sukses Rohm menunjukkan bahwa tema strategi belanja negara hanya menjalankan 8 tahap, dimana tahap inisiatif tidak ditetapkan pada tingkat depkeuwide. Sebaiknya perspektif keuangan perlu dimasukkan dalam rancangan tema strategi belanja negara agar bisa mengukur efisiensi penggunaan anggaran. Pemahaman atas hubungan sebab akibat para pegawai perlu ditingkatkan untuk mengurangi ketidakselarasan dan ketidaktepatan KPI yang ditetapkan. Hasil penyelarasan peta strategi belanja negara dengan depkeu-one menunjukkan perlunya perbaikan atas keselarasan KPI dan sasaran strategis pada perspektif pertumbuhan dan pembelajaran.

---

The purpose of this case study is to evaluate the design, implementation, alignment and cascading process of Disbursement Theme Balanced Scorecard of Ministry of Finance. The unit focus of cascading process are BKF, DJA, DJPK and DJPb. The results of evaluation based on nine steps of succes-Rohm shows that disbursement theme already conduct 8 steps, without initiatives step. In order to measure initiative budget eficiency disburement theme should be modified with financial perspectives. The public servant should improve their understanding on cause-and-effect in this strategic theme to minimize the unaligned and wrong measured KPI. The alignment of objectives and KPI in learning and growth perspective should be improved.

Abstrak :
Skripsi ini membahas tentang implementasi visi dan misi Kementerian Keuangan ke dalam moto perpustakaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi penerapan visi dan misi Kementerian Keuangan pada moto Perpustakaan Kementerian Keuangan dengan dengan melihat implementasinya pada koleksi perpustakaan, layanan yang diberikan, dan kegiatan yang diselenggarakan Perpustakaan Kementerian Keuangan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode studi kasus. Hasil dari penelitian ini diperoleh kecenderungan perpustakaan dalam mengimplementasikan misi ke lima kementerian yang berkaitan dengan pengembangan diri pegawai. Hal ini merupakan suatu strategi awal perpustakaan untuk meningkatkan eksistensinya sebelum menuju pada keempat misi lainnya secara menyeluruh agar perpustakaan dapat bertahan di lingkungan Kementerian Keuangan.

---

This thesis discusses the implementation of the vision and mission of the Ministry of Finance into moto library. This research aims to identify the implementation of the vision and mission of the Ministry of Finance into the motto of Library of the Ministry of Finance by seeing its implementation in library collections, services which provided, and activities of the Library of Finance Ministry which has already held. The research approach is a qualitative with case study method. The result of this study is obtained tendency of libraries in implementing the fifth mission of ministries that related to personal development of employees. This is a preliminary strategy to increase its existence of library before strive to the four other missions as a whole so that the library can survive in the Ministry of Finance.

Abstrak :
Penelitian ini membahas mengenai efektivitas promosi Perpustakaan Kementerian Keuangan dalam menarik minat pengguna untuk memanfaatkan perpustakaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat efektivitas promosi perpustakaan dengan berlandaskan pada konsep bauran promosi secara menyeluruh yang terdiri dari enam sub variabel. Keenam sub variabel tersebut meliputi sub variabel penjualan personal, periklanan, promosi penjualan, hubungan masyarakat dan publisitas, materi pembelajaran, dan rancangan korporat. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan metode survei. Survei dilakukan terhadap 100 responden dengan teknik convenience sampling. Hasil penelitian menunjukan bahwa upaya promosi yang dilakukan oleh perpustakaan tergolong efektif dengan perolehan skor sebesar 79,28 . Skor tertinggi terletak pada sub variabel penjualan personal dengan perolehan skor sebesar 87,47 , dan skor terendah terletak pada sub variabel humas dan publisitas dengan perolehan skor 74,86 . Penelitian ini menyarankan agar perpustakaan dapat meningkatkan efektivitas sub variabel humas dan publisitas dengan cara memaksimalkan potensi penggunaan media sosial sebagai media promosi. Diharapkan penelitian ini juga dapat memperkaya literatur mengenai strategi pengukuran efektivitas promosi di perpustakaan dengan aspek bauran promosi yang lebih lengkap.

---

This research discusses Indonesia rsquo s Ministry of Finance Library rsquo s promotional effectiveness in making users intrigued to utilize the library. This study aims to discover the library rsquo s promotional effectiveness level based on overall promotional mix concepts consisted of six sub variables. Those six sub variables include personal selling, advertising, sales promotion, public relation and publicity, learning materials, and corporate design sub variables. It is a quantitative research by using a survey method. The survey was conducted on 100 respondents with a convenience sampling technique. Research results showed that promotional efforts done by the library were considered effective with the score of 79.28 . The highest score lied on personal selling sub variable with a gain of 87.47 , and the lowest score was placed on public relation and publicity sub variable in amount of 74.86 . This study suggests the library to improve effectiveness of public relation and publicity sub variable by maximizing social media use potentials as the promotional media. The research is expected to enrich literature regarding the strategy of promotional effectiveness measurement in libraries with more comprehensive promotional mix aspects.