Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Program PEMP KKP bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir melalui penguatan Lembaga Keuangan Mikro (LKM), serta penggalangan partisipasi masyarakat berbasis sumber daya lokal. Program tersebut dirancang menggunakan pendekatan kelembagaan, yakni dengan membangun Koperasi Lembaga Ekonomi Pengembangan Pesisir - Mikro Mitra Mina (LEPP-M3). Salah satu kegiatannya adalah Swamitra Mina yang bermitra dengan Bank Bukopin. Cilincing dan Muara Gembong merupakan lokasi penerima program PEMP. Cilincing dan Muara Gembong mempunyai karekteristik yang sama yaitu wilayahnya berada di pantura, sebagian besar penduduknya berasal dari jawa, mempunyai permasalahan kredit macet yang dipengaruhi oleh cuaca yang buruk, serta permasalahan rentenir. Namun kredit bermasalah yang terjadi di Swamitra Mina Pantura Jaya lebih kecil dibandingkan dengan Swamitra Mina Mitra Usaha. Penelitian ini bertujuan menganalisis proses faktor-faktor yang menjadi pendukung dan kendala di 2 swamitra mina, menganalisis dampak program PEMP terhadap peningkatan kesejahteraan, dan memberikan masukan/rekomendasi untuk perbaikan program di 2 swamitra mina tersebut, melalui analisis kualitatif dan analisis SWOT. Penelitian ini menggambarkan karakteristik masyarakat Cilincing dan Muara Gembong, serta menguraikan kinerja Swamitra Mina Pantura Jaya dan Swamitra Mina Mitra Usaha. Selanjutnya dilakukan identifikasi permasalahan, penentuan skala prioritas permasalahan berdasarkan pohon masalah, kemudian menentukan alternatif solusi yang dianalisa dengan SWOT untuk didapatkan solusi terbaik. Berdasarkan hasil penetapan solusi terbaik maka diusulkan rekomendasi dengan membuat skenario action plan. Rekomendasi tersebut adalah penyelesaian kredit bermasalah melalui rescheduling, reconditioning, dan restructuring.

---

This thesis has aim generally to analyze the implementation of Economic Empowerment for Coastal Community (PEMP) Program by describing, identifying and analyzing the project recipients, Swamitra Mina Pantura Jaya and Swamitra Mina Mitra Usaha. PEMP Program which was initiated by the Ministry of Marine Affairs and Fisheries Republic of Indonesia conducted with purpose to increase coastal community welfare through empowering Micro Finance Institution (LKM) and enhancing community?s participation in economic activites by using local resources. This program has employed institutional-based approach by establishing a Cooperative institution namely Koperasi Lembaga Ekonomi Pengembangan Pesisir - Mikro Mitra Mina (LEPP-M3) which together with Bank Bukopin launched Swamitra Mina sheme. Cilincing and Muara Gembong as recipent location have a same condition as follows: located along north java seaside, predominantly with small scale and seasonal fisher's from javanese ethnic, and have a longtime problem with rentenir (lender money). All these factors have considerable role in creating credit problem although, based on the observation, credit problem in Swamitra Mina Pantura Jaya Group is smaller than Swamitra Mina Mitra Usaha. This thesis has purposes i.e: (i) to analyze factors that have contribution to the credit problem of these two group of fisheres (ii) to analyze the impact of PEMP Program to the community welfare and (iii). To provide recommmendation for the project implementation improvement. In achievening the purposes, this thesis will emply SWOT analysis. At the outset, this thesis identify the problem and prioritize the problem scale by using problem tree. Best alternative solutions will be determined by using SWOT. Based on the study, the best solution recommended to overcome fishers? credit problem is to make action plan which consider rescheduling, reconditioning, and restructuring as problem solving."

"ABSTRAKSebagai BUMN di bidang perikanan PT Usaha Mina (PTUM) adalah badan usaha yang berorientasi laba sekaligus mempunyai tugas untuk ikut serta dalam usaha meningkatkan kehidupan nelayan. Turunnya harga ikan yang terjadi pada tahun 1982 memberi hikmah, dimana pada tahun tersebut PTUM rnengembangkanteknologi rumpon sebagal upaya untuk meningkatkan efisiensi melalui penghematan perggunaan bahan bakar minyak (BBM). Teknologi rumpon yang bertitjk tolak dan pengamatan bahwa ikan cenderung bergerombol disekitar benda terapung, bermaksud melokalisir daerah penangkapan sehingga kapal tidak perlu mengejar gerombolan ikan. Teknoloql yang dinilai berhasil tersebut dalam penerapannya sejak 1985 melibatkankelompok nelayan yang tergabung dalam KUD yang selaniutnya menjadi plasma dengan PTUM bertindak sebagai intinya (pola PIR) dimana PTUII berkewajiban menyediakan alat penangkapan ikan termasuk pancing, es, solar dan rumpon bagi para nelayan plasma, dan selanjutnya nelayan menjual hasil tangkapannyakepada PTUM. Ciri dari perubahan strategi PTUM tersebut, pertama merubah teknologi dalam berproduksi yaitu dengan menggunakan rumpon dan kedua merubah cara produksi yaltu dengan mengundang partisipasi nelayan. Perubahan strategi tersebut membawa manfaat bagi sernua pihak. Bagi PTUM berupa peningkatanproduksi dan penurunan biaya produksi terutama dalam menghadapi harga BBM yang terus meningkat. Bagi nelayan dapat meningkatkan tangkapan dan penghasilan. Bagi pemerintah daerah berupa peningkatan kesejahteraan masyarakat, sedangkan bagi pemerintah pusat adalah peningkatan ekspor non-migas. Keberhasilan strategi tersebut yang berhasil merubah performance keuangan PTUM dari rugi menjadi laba dan meningkatkanpendapatan nelayan plasma tidaklah berarti bahwa usaha PTUMtelah bebas dari permasalahan, terutama dalam perkembanganselaniutnya. Semakin banyaknya nelayan yang inginberpartisipasi, sehingga produksi terus meningkat, datangnyapengusaha baru sebagai pesaing, harga ikan yang fluktuatif,adalah sebagian dari masalah yang akan dihadapi perusahaandimasa dating. Dalam hubungan dengan permasalahan tersebut, disarankanBila penangkapan dari nelayan meningkat PTUM seyogyanyalebih ber-konsentrasi pada pemrosesan, (ii) menambah kapasitascold storage agar lebih baik dalam pemasaran yaitu untukmendukung kebijakan harga penjualan, (iii) melakukandiversifikasi. dengan mendirikan pabnik tepung ikan untukemproses ikan yang berkualitas rendah. Dinamika yang ditunjukkan manajemen PTUM, sebagaimanadiperlihatkan pada masa lalu sewaktu perusahaan menghadapibanyak kesulitan dlharapkan tetap dapat dipelihara sehinggadapat membawa perusahaan mencapai keberhasilan di masa datang.sebagai badan usaha keberhasilan tersebut dicerminkan denganpertumbuhan/meningkatnya produksi dan penjualan serta labayang diperlukan untuk kelangsungan hidupnya, sedang sebagaiagen pembangunan harus tercermin dalam kemampuannya untukmeningkatkan kehidupan sosial ekonomi para nelayan, masyarakatsekitarnya, pembangunan daerah dan pembangunan nasional"

"Minahasa adalah salah satu Kabupaten Daerah Tingkat II di Sulawesi Utara. Kultur masyarakat Minahasa telah membentuk sistem kehidupan masyarakatnya. Kata Mina'esa yang akhirnya menjadi Minahasa yang berarti "tanah yang dipersatukan", adalah sebutan lain dari "Musyawarah Para Ukung" (Vergadering der Doopshoofden) atau "Dewan Wali Pakasaan" (Raad der Doopshoofden). Dewan ini merupakan "lembaga" tertinggi dalam masyarakat Minahasa yang bertahan hingga akhir abad ke-19.Dewan Wali Pakasaan dalam fungsinya, dapat menangani berbagai permasalahan yang muncul, utamanya seperti konflik dalam masyarakat Selain itu, lembaga ini berfungsi sebagai sarana untuk menampung aspirasi yang datangnya dari masyarakat serta yang terpenting lagi, lembaga ini dapat melawan apa yang disebut "musuh bersama" yaitu bajak laut Mindanao.Adat-istiadat/tradisi, selalu menjadi dasar bertindak lembaga ini, karena setiap musyawarah dan apa yang dihasilkan dalam musyawarah itu, selalu didasarkan atas prinsip kebersamaan, yaitu prinsip Mina'esa.Idealisme L Wenzel selaku Residen pertama di Keresidenan Manado sejak tahun 1824, yang mengedepankan adaptasi program pemerintahannya dengan tradisi Minahasa, tidak terwujud. Wenzel sebaliknya menerapkan sistem pemerintahannya itu dengan mengacu pada sistem hukum Barat, yang secara nyata bertentangan dengan kultur Minahasa.Kondisi yang diciptakan Wenzel tambat laun menjadi pemicu bagi masyarakat Minahasa, khususnya bagi mereka yang telah berpendidikan Barat, untuk menuntut kepada pemerintah Hindia Belanda agar memberikan otonomi seluas-luasnya bagi Minahasa. Alasannya, pertama, telah ada undang-undang desentralisasi (decentralisatieweb) 1903 tentang otonomisasi di Hindia Belanda; kedua, kuatnya "dorongan" tradisi Mina'esa bagi masyarakat Minahasa; ketiga, walaupun ada beberapa orang anak Minahasa yang duduk sebagai anggota Volksmad, akan tetapi kepentingan Minahasa tidak terakomodasi dalam lembaga itu. Tiga hal inilah yang telah menjadi faktor penentu, sehingga pada tahun 1919, lahirlah apa yang disebut Minahasa Raad (Dewan Minahasa), yang menggantikan fungsi dari Dewan Wali Pakasaan yang telah diselewengkan oleh J.Wenzel dan para penggantinya sepanjang pemerintahannya di Hindia, khususnya di Minahasa.

---

From Mina'esa to Minahasa Raad (Minahasa Council) the end of Nineteenth Century to the Early of the Twentieth CenturyMinahasa is one the counties in North Sulawesi. The culture of Minahasan society has formed and built their systems and ways of lives. "Minahasa" another name for Vergadering der Doopshoofden (The Forum of the Llkungs) or Rued der Doopshoofden (The Council of Pakasaan). This council was the highest representative in Minahasan society which last until the end of the nineteenth century.

In its function, the council of Pakasaan could overcome kindsof problems such as conflicts which emerged from the people. Furthermore, this council was the place where the people could convey their voices and the most important thing it could fight against the pirates coming from Mindanao that was known as "the enemy of all the Minahasan people".

The customs and the traditions of the people were always the basic principle for the council in taking any decision for the sake of the people. Thus all the results taken this council always reflected their unity and togetherness. This basic principle known as the philosophy of Mina'esa.

Since 1824, J. Wenzel became the first resident in the residence of Manado. As the resident, Wenzel ran his government by applying the mixing of traditions in Minahasa with his own administration program, but unfortunately it did not work. On the other hand, Wenzel ran his government administration system by putting priority on the western law, which obviously contradicted to the culture of Minahasan people.

The condition created by Wenzel eventually became the major source for the Minahasan people especially for those who had received western education to sue their right for governing their own land, claiming the autonomy from the Dutch government. The Minahasan had three reasons for their claim; first, they had already got the law for decentralization (decentralisatieweb) in 1903 which was about the autonomy in Netherlands Indies; second the strong will to conservate the Mina'esa's tradition for the Monaha_san people; third the lack of ability of the Minahasan people who sat in the representative to fight for the sake of Minahasan people. These three reasons became the basic affect that in 1919 they gave birth to the founding of Minahasa Raad (Minahasan Council) which replaced the Pakasaan Council which had been misled by Wenzel and also those who took over his position during his government in Netherlands Indie especially in Minahasa."

"Mina Boughari adalah permasalahan internal yang berpangkal pada pribadinya. Kebimbangan Mina sebagai produk hibrida Maroko-Prancis menguatkan keinginannya mencari jati diri yang sebenarnya. Namun upaya pencarian diri menjadi sia-sia karena pada akhirnya Mina kembali mengenakan identitas awalnya sebagai allochtoon Muslim...

---

Mina Boughari is personal problem which related to her personality. Yhe hesitation for being a hybrid product of Maroko-France pushes her to discover her identity. At the end, her efforts to discover her identity just bring nothing to her identity..."