Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Dengan jumlah input dan proses produksi yang sama, tiap-tiap daerah akan menghasilkan akan menghasilkan output yang berbeda-beda. Perbedaan efisiensi input antar wilayah akan mempengaruhi output yang dihasilkan. Tesis ini bertujuan untuk melihat perilaku faktor produksi perusahaan pengolahan pangan antar wilayah di Jawa dalam kaitannya dengan efisiensi input dan output antar wilayah.

Fungsi produksi mesa yang bersifat translog digunakan untuk mengestimasi perbedaan efisiensi kapital, tenaga kerja dan output antar wilayah. Variabel yang digunakan adalah kapital, tenaga keija dan nilai tambah. Karma sifat parameter yang disetimasi tidak linier maka estimasi parameter dilakukan dengan NLS (non linear square).

Hasilnya menunjukkan bahwa terjadi penurunan efisiensi kapital pada semua perusahaan di Jawa, kecuali pada satu perusahaan terbesar yang posisinya di DKI Jakarta. Penurunan efisiensi [ersebut paling cepat terjadi pada perusahaan yang berada di wilayah DKI Jakarta. Akan tetapi dilihat dari elastisitas kapilal terjadi peningkatan. Semua tenaga kerja pada perusahaan pengolahan pangan di Jawa mengalami peningkatan efisiensi. Akan tetapi elastisitasnya cenderung menurun. Peningkatan efisiensi tenaga kerja paling cepat terjadi pada perusaihaan yang berada di DKI Jakarta dari peningkatan paling lambat di Jawa Barat. dengan demikian terjadi trade off antara efisiensi input dan elastisilasnya. Upah pekerja di DKI Jakarta dibayar melebihi produktivitas marginalnya, sebaliknya pekerja di wilayah Jawa Barat upah pekerja dibayar lebih rendah dari produktivitas marginalnya. Hal ini berkaitan dengan rendahnya efisiensi pekerja di Jawa Barat dibandingkan dengan wilayah lainnya di Jawa.

Perubahan efisiensi input mempengaruhi besar elastisitas, produktivitas marginal, skala usaha dan laju kemajuan teknik antar wilayah. Hubungannya menunjukkan bahwa semakin besar peningkatan efisiensi kapital akan meningkatkan produktivitas marginal tenaga kerja, tetapi peningkatan efisiensi tenaga kerja justru menurunkan produktivitasnya. Semakin besar peningkatan efisiensi kapital atau tenaga kerja cenderung makin meningkatkan produktivitas marginal kapital. Elastisilas tenaga kerja juga mempunyai pola yang sama dengan produktivitas marginalnya. Semakin besar peningkatan efisiensi tenaga kerja semakin menurun elastisitasnya, dan semakin besar peningkatan efisiensi kapital semakin meningkat elastisitas tenaga kerja. Elastisitas kapital semakin meningkat dengan semakin besarnya peningkatan efisiensi kapital maupun tanaga kerja. Perubahan efisiensi juga mempengaruhi laju kemajuan teknik. Penambahan tenaga kerja cenderung menurunkan laju kemajuan teknik walaupun efisiensi tenaga kerja menunjukkan peningkatan. Sebaliknya penambahan kapital justru akan meningkatkan efisiensi teknik walaupun telah terjadi penurunan efisiensi kapital.

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengestimasi model pertumbuhan ekonomi antar propinsi di Pulau Sumatra dengan memperhatikan masalah perbedaan efisiensi dalam produksi, kualitas output ataupun input, sumber daya alam dan infrastruktnr, (ii) mengestimasi elastisitas output terhadap perubahan input dan angka kemajuan teknologi terhadap pertumbuhan ekonomi antar propinsi di Pulau Sumatra.

Model fungsi produksi meta yang bersifat translog digunakan sebagai pendekatan karena dapat memperhitungkan perbedaan kondisi antar propinsi (propinsi berpendapatan tinggi dan propinsi - berpendapatan rendah) dan kemajuan teknologi. Sebagai variabel input digunakan stok barang modal dan tenaga kerja. Untuk menghasilkan dugaan yang tidak bias dan efisien digunakan teknik See mingly Unrelated Regression dalam proses pendugaan.

Studi ini menunjukkan terjadinya penurunan dan peningkatan kualitas input pada tahun-tahun tertentu, sedangkan produktivitas total faktor (PTT) mengalami kemajuan pada semua propinsi. Pada golongan propinsi berpendapatan tinggi produktivitas total faktornya lebih tinggi dari golongan propinsi berpendapatan rendah, hal ini berkaitan erat dengan migas yang dihasilkannya. Alokasi investasi mennnjukkan bahwa barang modal lebih menguntungkan secara relatif jika dialokasikan ke golongan propinsi berpendapatan tinggi dari pada ke golongan propinsi berpendapatan rendah.

Kondisi input dan parameter produksi menunjukkan membaiknya kinerja antar propinsi dalam pertumbuhan ekonomi Pulau Sumatra. Untuk itu kebijakan yang sebaiknya ditempuh adalah meningkatkan produktivitas di propinsi berpendapatan rendah dengan meningkatkan mutu modal manusia melalui pendidikan, ketrampilan dan latihan. Sehingga dalam jangka panjang diharapkan bahwa produktivitas total faktor yang ada di propinsi berpendapatan rendah bisa menyamai atau paling tidak dapat mendekati produktivitas total faktor propinsi berpendapatan tinggi, sehingga secara nasional dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Abstrak :
Sejak orde baru, kebijakan tentang industrialisasi, sebagai bagian dari kebijaksanaan pembangunan, tertuang dalam Rencana Pembangunan Lima Tabun (REPELITA) yang secara bertahap dilakukan peningkatan. Diawali Pelita I (1969 - 1974) yang memberikan tekanan pada sektor industri dengan membangun industri pendukung sektor pertanian. Dilanjutkan pada Pelita II (1974 - 1979) yang di arahkan untuk memperkuat pengusaha pribumi, industri kecil, pembangunan daerah serta perluasan kesempatan kerja. Pada Pelita M (1979 - 1984), adanya perkiraan peningkatan penerimaan minyak bumi, telah mendorong diversifikasi industri dan integrasi ke belakang (backward integration), yaitu tumbuhnya industri hulu.

Pada Pelita IV (1984 - 1989) lebih ditekankan pada unsur keterkaitan, yaitu pembangunan industri dasar yang menghasilkan bahan baku industri, industri barang konsumsi, dan barang-barang modal akan memperkuat keterkaitan ke depan (forward linkage) dan keterkaitan ke belakang (backward linkage). Masa Pelita IV ini kebijaksanaan pembangunan diarahkan pada berbagai industri barang modal yang lebih besar, terutama industri mesin dan peralatan. Kemudian sebagai tahun akhir Pembangunan Jangka Panjang (PP) I, Pelita V (1989 - 1994) diarahkan pada kebijakan perubahan struktur ekonomi Indonesia secara fundamental, yaitu adanya keseimbangan antara sektor industri yang canggih dengan sektor pertanian yang efisien, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan memperkuas kesempatan kerja.

Memasuki awal PP II, kebijaksanaan industri pada Pelita VI (1994 - 1999) adalah pengembangan industri-industri berdaya saing kuat melalui pemanfaatan keunggulan komparatif yang dimiliki dan sekaligus secara bertahap menciptakan keunggulan kompetitif yang dinamis. Pasar domestik yang sangat potensial dikembangkan agar makin kompetitif dan dimanfaatkan sebagai basis bagi penciptaan berbagai industri yang mampu bersaing di pasar internasional. Prioritas pengembangan jenis industri dalam Pelita VI adalah agroindustri dan agribisnis yang produktif termasuk jasa; industri pengolah sumberdaya mineral; industri permesinan, barang modal dan elektronika termasuk industri yang menghasilkan komponen dan sub-perakitan serta industri penunjang lainnya, terutama industri bernilai tambah tinggi dan berjangkauan strategis; dan industri berorientasi ekspor yang makin padat ketrampilan dan keanekaragaman, termasuk tekstil dan produk tekstil.

Sesuai dengan kebijaksanaan pembangunan yang memberikan tekanan pada sektor industri, maka peranan sektor industri pengolahan, termasuk industri rnigas, makin meningkat dalam struktur perekonomian Indonesia. Ini tercermin pada komposisi Produk Domestik Bruto (PDB), dimana pada Pelita 1 bare sekitar 9,6 persen meningkat menjadi 21,0 persen pada tahun 1992, atau selama PIP I mengalami pertumbuhan sebesar 12,0 persen per tahun. Pada mesa PIP II kontribusi industri pengolahan terhadap PDB meningkat cukup tajam, di tahun 1994 23,35 persen dan tahun 1996 25,16 persen.

Peningkatan peranan sektor industri pengolahan diikuti oleh penurunan peranan sektor pertanian. Dalam dekade 1975-1985 peranan sektor pertanian menurun dari 26,46 persen menjadi 22,68 persen. Bahkan di tahun 1991, untuk pertama kalinya peranan sektor industri pengolahan melampaui sektor pertanian, masing-masing sebesar 19,9 persen dan 18,5 persen. Dari tiga tahun awal PIP II peranan sektor pertanian dalam PDB terus menurun, yaitu 17,29 persen, 17,16 persen, dan 16,30 persen. Perubahan mendasar inilah yang menandai berubahnya struktur ekonomi dari agraris ke industri.