Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan memahami bagaimana ibu rumah tangga kelas menegah di Jabotabek (Jakarta, Bogor, Tanggerang, Bekasi) memberikan pemaknaan terhdap karir politik Megawati Soekarnoputri sebagai presiden perempuan pertama di Indonesia dan untuk mengetahui tipe-tipe ibu rumah tangga kelas menengah yang mempunyai pemaknaan dominan, negosiasi ataupun oposisi.Penelitian ini menggunakan paradigma kritis dan perpektif feminis dan kerangka kaian budaya (cultural studies) terutama pemikiran Stuart Hall mengenai encoding dan decoding. Data primer diperoleh dari wawancara mendalam (indept interview) dengan informan ibu rumah tangga yang berasal dari kelas menengah di wilayah Jabotabek. Penentuan karakteristik informan mengikuti kriteria Spradley (1997: 6), sedangkan pemiihannya mengikuti prosedur non random (Jansen 2002: 238-239). Kuyalitas penelitian ditentukan berdasarkan kriteria Creswell (Poerwandari 2001: 102-106). Pengorganisasian data menggunakan analytical framework approach (Patton 2002: 431-534) dan analisis data dilakukan melalui thematic coding (Jencen 2002: 251). Data sekunder diperoleh melalui analisis wcana media van Dijk yang menjelaskan produksi teks oleh individu atau kelompok pembuat teks. Penelitian ini menemukan bahwa resistensi perempuan kelas menengah di Jabotabek terhadap ideologi gender dominan, yaitu partiarkisme, masih lemah.

Abstrak :
Dua permasalahan utama yang yang menjadi pokok penelitian Tesis ini adalah sebagai berikut: Pertama, bagaimana perubahan sikap politik TNI dari kepemimpinan Presiden Abdurrahman Wahid ke Megawati Soekarnoputri? Kedua, bagaimana perubahan dukungan TNI dari kepemimpinan Wahid ke sikap politik TNI yang resisten terhadap kebijakan Wahid? Untuk menjawab kedua permasalahan tersebut, digunakan jenis penelitian eksplanatif-analitis. Metode penelitian eksplanatif-analitis digunakan untuk menjelaskan bagaimana perubahan sikap politik TNI terhadap pemerintahan pasca Orde Baru; Abdurrahman Wahid dan Megawati, serta bagaimana perubahan dukungan TNI dari kepemimpinan Wahid ke sikap politik TNI yang resisten terhadap kebijakan Wahid? Sedangkan pendekatan penelitian analisis kualitatif digunakan untuk memperoleh gambaran secara menyeluruh tentang aspek-aspek yang hendak diteliti. Sedangkan model analisisnya menggunakan tiga faktor-faktor yang masing-masing memberikan pengaruh bagi penyikapan TNI terhadap pemerintahan yang berkuasa. Model analisis ini akan memberikan gambaran bagi penulis untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berkenaan dengan topik penelitian. Sementara itu, untuk dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut di atas digunakan beberapa teori antara lain; Pertama, teori transisi demokrasi yang dikemukakan oleh Huntington, dimana ia menyorot tentang faktor-faktor dan kemungkinan suatu negara transisi demokrasi kembali menjadi otoriter karena keterlibatan dan interupsi militer. Kedua, teori militer di dunia ketiga dari Morris Janowitz yang mengklasifikasikan hubungan sipil-militer di dunia ketiga dalam lima model. Ketiga, Finer melihat faktor internal militer berupa kepentingan militer yang menjadi penyebab terjadinya intervensi, serta ketidakmampuan sipil dalam mengendalikan pemerintahan. Keempat, sikap politik militer dapat dilihat dari pendapat Homans. Homans melihat bahwa sikap politik TNI dapat dilihat dari asumsi ekonorni. Kelima, kontrol sipil atas militer dapat dijelaskan dengan teorinya Huntington, yang melihat hubungan sipil-militer dari aspek sejauh mana kontrol sipil terhadap iniliter dilakukan_ serta sejauhmana otoritas sipil mengakui wewenang yang dimiliki militer. Menumt huntington, kontrol obyektif adalah pengakuan otonomi profesional militer, sedangkan kontrol subyektif adalah bentuk lain dari pengingkaran independensi profesionalitas militer. Dari hasil penelitian tersebut ditemukan beberapa hal yang menyangkut tentang sikap politik TNI dan perubahan sikap politik TNI dalam melihat kepemimpinan sipil. Pertama, bahwa perubahan dukungan politik TNI dari Pemerintahan Presiden Abdurralnnan Wahid tidak serta merta mengeras hanya karena kebijakan Wahid semata, melainkan juga dipicu oleh konflik antara eksekutif dengan anggota parlemen; Poros Tengah dan Partai Golkar. Poros Tengah merupakan aliansi longgar partai-partai berideologi Islam yang pada Sidang Umum MPR 1999 lalu mengusung Wahid ke kursi kepresidenan. Kedua, rencana dan ancaman pengadilan kejahatan kemanusiaan oleh Pemerintahan Presiden Wahid, yang dimulai dengan mencopot Wiranto dari jabatan Menkopolkam. Ketiga, pengurangan hak istimewa kepada TNI. langkah ini memang sejalan dengan komitmen masyarakat dan kalangani politisi untuk mengurangi jumlah anggota parlemen dari Fraksi TNI/Polri dari 75 orang menjadi hanya 38 orang saja. Keempat, melemahnya unsur TNI pada masa Pemerintrahan Presiden Abdurrahman Wahid, hal ini dapat dilihat pada perubahan faksi di TNI, yang sebelumnya dikenal adanya TNI Merah Putih dan TNI Hijau, namun pada perjalanan waktunya, faksi TNI berubah menjadi faksi TNI Reformis dengan faksi TNI Konservatif. Kelima, intervensi yang terlalu dalam oleh Wahid ke internal TNI. keenam, diterbitkannya Dekrit Presiden oleh Wahid. Sedangkan dukungan politik TNI kepada Pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri disebabkan antara lain: Pertama, arus politik yang berjalan menuju pergantian kepemimpinan dari Pemerintahan Wahid ke Megawati Soekamoputri secara konstitusional. Kedua, Adanya kesepakatan politik antara unsur di TNI dengan kubu Megawati Soekarnoputri. Ketiga, kedekatan beberapa perwira TNI dengan Megawati. Keempat, kebijakan Pemerintahan Presiden Megawati dinilai akomodatif terhadap TNI. Kelima, kesamaan Platform antara TNI dengan PDI Perjuangan untuk terus menjaga eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dari temuan yang didapat, maka dapat dilihat bahwa perubahan sikap politik TNI dari mendukung Pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, kemudian menarik dukungannya, serta beralih mendukung Pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri bersifat tidak drastis, dan tidak berdiri sendiri melainkan TNI melihat dan menunggu perkembangan konflik kepentingan di antara politisi sipil di parlemen dan eksekutif. Sehingga ketika angin politik lebih mengarah pada satu kubu politik yang memiliki dukungan lebih besar, TNI mengikuti arus besar politik tersebut. Hal ini tentu saja menjawab pertanyaan bahwa keinampuan TNI untuk melakukan bargaining position terhadap pemerintahan sipil dapat dikatakan lemah. Sehingga, upaya pembangkangan TNI terhadap paemerintahan sipil lebih banyak karana terprovokasi oleh perseteruan elit sipil yang berada di parlemen dan di eksekutif dari pada penolakan secara terbuka oleh TNI.

Abstrak :
Krisis Asia yang menemukan aktualisasinya di Indonesia pada pertengahan tahun 1997 telah membawa perekonomian negeri ini di bawah kendali lembaga moneter internasional, IMF. Selama empat periode pemerintahan dari tahun 1997-2004, kebijakan-kebijakan ekonomi Indonesia dirumuskan atas dasar kondisionalitas yang ditekankan oleh lembaga tersebut. Di bawah skema program fasilitas pinjaman siaga (stand-by arrangement) yang kemudian bergeser menjadi fasilitas pinjaman yang diperluas (extended fund facilities), IMF melakukan tekanan terhadap pemerintah Indonesia dalam rangka penerimaan dan pengimplementasian kondisionalitas yang menjadi syarat pencairan pinjaman. Penelitian ini berupaya untuk memberikan sebuah eksplanasi mengenai faktorfaktor yang melatarbelakangi tekanan IMF terhadap pemerintah Indonesia selama periode 1997-2004 baik yang bersifat ekonomi ataupun politik, secara ekstemal maupun internal. Selain itu, penelitian ini juga ditujukan untuk mengidentifikasi kepentingan-kepentingan ekonomi politik internal dan eksternal di balik eksistensi tekanan IMF yang berlangsung selama periode tersebut. Analisis mengenai pengaruh tekanan IMF terhadap stabilitas ekonomi politik Indonesia juga menjadi salah satu tujuan di dalam penelitian ini. Penelitian ini menggunakan sebuah model analisa yang dikembangkan berdasarkan beberapa studi yang telah dilakukan sebelumnya dalam rangka menjelaskan latar belakang terjadinya tekanan IMF terhadap pemerintah Indonesia selama periode 1997-2004 dalam konteks yang lebih bersifat mutidimensional Model analisa tersebut menjadi sebuah panduan untuk menemukan data-data yang menunjukkan eksistensi tekanan IMF beserta denganfakta. fakta yang menjelaskan fuktor-faktor yang melatarbelakangi tekanan lembaga tersebut terhadap pemerintah Indonesia selama periode 1997-2004. Dengan menggunakan pendekatan yang bersifat multidimensional penelitian ini mencermati dinamika-dinamika instrumental, struktural, atau jejaring individual dan gagasan beserta kepentingan dan nilai yang melekat di dalamnya, untuk memberikan gambaran eksplanatif atas latar belakang tekanan IMF terhadap pemerintah Indonesia. Berdasarkan temuan yang diperoleh dari beberapa sumber data, baik dokumen ataupun wawancara langsung dengan pengambil kebijakan di Indonesia, terdapat beberapa faktor yang menjadi latar belakang bagi tekanan IMF terhadap pemerintah Indonesia selama empat periode pemerintahan tersebut. Dari sisi ekstemaL terdapat empat faktor yang ditemukan di dalam penelitian ini. Pertama, upaya reformasi ekonomi politik Indonesia menuju proses liberalisasi lebih jauh. Kedua, pergeseran politik luar negeri Amerika Serikat terhadap pemerintahan Soeharto. Ketiga, upaya untuk memastikan pembayaran kembali utang luar negeri Indonesia terhadap negara-negara G-7 dan kreditor internasional. Keempat, eksistensi kepentingan komunitas finansial internasional. Sementara itu, terdapat tiga faktor internal ekonomi politik Indonesia yang secara efektif melatarbelakangi tekanan IMF pada periode Oktober 1997-September 2004. Pertama, monopoli oligarki Soeharto terhadap seluruh aset-aset strategis perekonomian Indonesia. Kedua, praktik: korupsi, kolusi dan nepotisme yang semakin merajalela. Ketiga, peranan komunitas epistemis liberal Indonesia. Analisis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa faktor-faktor tersebut berkolaborasi satu sama lain sehingga membentuk sebuah kombinasi faktor yang secara efektif melatarbelakangi tekanan IMF terhadap pemerintah Indonesia selama periode 1997-2004. Analisis dalam penelitian juga ini menunjukkan bahwa koalisi kepentingan baik eksternal ataupun internal yang bekerja melalui tangan IMF secara langsung telah berhasil membawa perekonomian Indonesia ke arah sistem pasar liberal di mana tiga pilar neoliberalisme, fiscal austerity, privatisasi dan liberalisasi dapat berdiri dengan kokoh berkat tekanan IMF terhadap pemerintah Indonesia selama periode tersebut. Marginalisasi peranan pemerintah dalam perekonomian yang berimbas pada semakin terpuruknya kondisi perekonomian masyarakat kelas bawah juga menjadi bukti tersendiri eksistensi faktor-faktor yang bersifat multidimensional di balik tekanan IMF terhadap pemerintah dalam periode 1997-2004.

Abstrak :
ABSTRAK
Bahasa adalah alat komunikasi yang berperan penting dalam kehidupan sehari-hari. Ketika berkomunikasi seseorang harus memperhatikan bahasa yang digunakannya. Di antara beberapa bentuk komunikasi, pidato adalah satu satu bentuk komunikasi yang membutuhkan penggunaan bahasa yang tepat. Namun, dalam kenyataannya banyak orator cenderung untuk mencampurkadukan berbagai bahasa dalam berpidato. Tulisan ini mencoba membahas campur kode yang muncul dalam pidato-pidato Bacharuddin Jusuf Habibie dan Megawati Soekarnoputri dalam Hari Pancasila pada 2011 dan implikasinya dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Bacharuddin Jusuf Habibie dan Megawati Soekarnoputri pada pidato Peringatan tersebut melakukan campur kode dalam bentuk kata, frasa, kalimat, bahkan singkatan. Peristiwa campur kode ini terjadi antara bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris, bahasa Indonesia dengan bahasa Jerman, bahasa Indonesia dengan bahasa Belanda, dan bahasa Indonesia dengan bahasa Sansekerta. Hal itu dilakukan karena latar belakang yang dimiliki, ingin menekankan maksud tertentu, menghormati pendengar, maupun mempermudah dalam menyampaikan maksud. Saat proses pembelajaran berpidato di sekolah peristiwa campur kode jelas sangat berpengaruh karena pada umumnya siswa menguasai lebih dari satu bahasa. Tentunya mereka saat berpidato besar kemungkinan mencampuradukan bahasa yang mereka kuasai. Padahal, seharusnya siswa wajib menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar ketika sedang berpidato. Dengan demikian pengenalan campur kode dalam berpidato ini sangat diperlukan dalam materi berpidato maupun dalam pembelajaran bahasa Indonesia.