Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK Transmisi epiderniologi dan demografi, serta pergeseran struktur ekonomi menyebabkan meningkatnya tuntutan akan pelayanan kesehatan Perkembangan ekonomi masyarakat Jepara meningkat tetapi ternyata sejak tahun 1994 sampai dengan tahun 1996 terjadi penurunan jumlah pasien di R.S.U.D RA.Kartini khususnya yang berasal dari konsumen perusahaan swasta, B.U.M.N. dan Asuransi. R.S.U.D RA Kartini adalah rumah sakit klas C milik Pemerintah Daerah Tingkat II Jepara. Masalah pokok yang menjadi dasar penelitian adalah belum diketahuinya gambaran tentang faktor-faktor yang menjadi permintaan konsumen perusahaan terhadap pelayanan kesehatan di R.S.U.D RA Kartini dalam rangka rnenyusun strategi bauran pemasaran (product, price, place, promotion). Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian operasional dengan analisis strategik. Penelitian dilakukan terhadap 12 perusahaan yang terdiri dari perusahaan swasta, BUMN/BUMD dan asuransi dan terletak di Kabupaten Jepara, Kudus dan Pati, 6 perusahaan telah mengadakan kerjasama dan 6 perusahaan belum mengadakan kerja lama dengan RSUD R.A Kartini. Pengolahan dan analisa data dilakukan secara deskriptif dengan membandingkan antara kedua kelompok tersebut. Perusahaan yang telah mengadakan kerjasama didapatkan bahwa prosedur dan keputusan untuk dapat berobat telah dibuat suatu aturan yang jelas. Sedangkan kebutuhan berupa produk inti ( core product ) banyak tertuju kepada kualitas dokter, perawat, tenaga non medis. Kebutuhan fasilitas yang dapat dirasakan dan dilihat ( tangible product ) berupa keramahan petugas, kenyamanan, kebersihan ruangan dan lingkungan. Suatu kebutuhan yang membuat pasien lebih yakin untuk kembali kerumah sakit (augment product) berupa perawatan pasien setelah pulang dari rumah sakit. Sedangkan yang belum mengadakan kerjasama: prosedur dan keputusan untuk berobat belum diatur secara jelas dan bila terjadi masalah kemudian diselesaikan secara kekeluargaan. Dan semua perusahaan rata-rata menghendaki sarana transport siap setiap saat dan proses menunggu dan mendapat pelayanan tidak terlalu lama. Informasi tentang rumah sakit disamping dari masyarakat, peranan tenaga kesehatan/dokter juga cukup besar. Sedangkan faktor-faktor yang ikut berperan untuk mengambil keputusan berobat dan bekerjasama dengan rumah sakit adalah: staf perusahaan, individu , dokter perusahaan yang ditunjuk/dokter keluarga sedangkan faktor power/people ikut juga menentukan keberhasilan proses ini. Sebagai langkah selanjutnya perlu pendidikan dan latihan untuk tenaga medis/nonmedis. Ditunjuk staf rumah sakit untuk dapat mengadakan pendekatan formal dan informal kepada perusahaan dalam rangka kerjasama.

---

ABSTRACT The transmission of epidemiology and demography and the shift in the economic structure result in the increase for medical care demands. Between 1994 and 1996 the development of economic status of Jepara society increased but the number of patients in R.S.U.D R.A. Kartini decreased, especially those the consumer of private firms, BUMN (State owned corporations), and insurance firms. R.S.U.D. RA. Kartini is a General Hospital of the Second Autonomous Region of Jepara, a C class with 144 beds. The main issue underlying this research is that there is not yet a clear perspective of factors that is related to the demand of hospital benefits mainly from the third firm-consumers in relation with the marketing mix (product, price, place, promotion). The type of research to be undertaken is the operational research through strategic analysis. This research is carried out against 12 private firms, BUMNBUMD (State owned corporations), insurance firms, located in the Regencies of Jepara, Kudus and Pati, of which 6 of them have made a cooperation with RSUD RA Kartini, while the rest have not. Data processing and analyze is done in a descriptive manner by making a comparison between those two groups. The companies which have made a cooperation were found to have settled a procedure for applying medical treatment where the payment system was also clear. While the need in the form of core product substantially was aimed at the quality of physicians, nurses, and non medical personnel?s. The need of patient for tangible product facilities was met by the enmities of the officials, comfort, room and environment sanitation. The need of the patient for an augment product was the medical care after leaving the hospital. For the corporations which have not had cooperation, the procedures and decision to have medical care have not yet been clearly regulated, and when a problem arises it is solved in a family atmosphere .On the average all companies insist that transportation facilities should stand-by and waiting process/getting medical services should not take too long. Information about the hospital besides from the public the role of the medical team/the physicians is also of great importance . While other factors also playing a big role in deciding whether to purchase a medical treatment and cooperate with the hospital are, the company's staff, individuals, the appointed company's physicians /the family doctor, while the power/people's factor also determines the success of this process. As the next step, an education and training facility is needed for medical/non medical personnel in or outside the hospital .A staff should be appointed to make an informal/formal approach towards companies/third party within this frame work. Bibliography 31 (1982 - 1997).

Abstrak :
Pemberian biaya Jasa Medik kepada petugas Rumah Sakit Pemerintah merupakan satu kebijaksanaan baru yang tertuang di dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 68/Men.Kes/SK/II/1987, tanggal 6 Februari 1987 tentang Pola Tarip Rumah Sakit Pemerintah. Biaya JM adalah suatu insentif dalam bentuk uang yang bersumber dari penghasilan rumah sakit, dan dibagikan kepada pegawai pemberian biaya JM adalah untuk meningkatkan motivasi menimbulkan dorongan semangat dan kegairahan kerja, akan mengurangi kelesuan dan rendahnya produktivitas Biaya JH menjadi tambahan penghasilan petugas rumah sakit dalam situasi gaji pegawai negeri yang cukup rendah di Indonesia. Penerapan kebijaksanaan biaya JM di RSU Pasar Rebo, Jakarta, didasarkan pada keputusan Gubernur DKI Jakarta, yang berlaku bagi semua RSU Daerah Dinas Kesehatan DKI Jakarta. Jumlah biaya JM dapat dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Tidak ada bagian biaya JM yang ditahan di Kas Daerah. Pengaturan pembagian di RSU Pasar Rebo didasarkan pada penilaian pekerjaan dengan sisten angka atau sistem nilai terhadap pegawai. Faktor-faktor tertentu dinilai dengan standar bobot yang telah ditetapkan. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah pemberian biaya JM berpengaruh dan bermanfaat terhadap peningkatan motivasi kerja; disamping itu untuk mengetahui hubungan antara-kepuasan kerja, prestasi kerja dan beberapa karakteristik tertentu dari tenaga paramedis perawatan terhadap motivasi; serta untuk memperoleh tanggapan dan saran pegawai mengenai kebijaksanaan pemberian biaya JM. Penelitian ini merupakan suatu penelitian deskriptif yang dilanjutkan dengan analisis hubungan antar variabel. Penelusuran variabel secara cross-sectional. Analisis data dengan menggunakan metode statistik nonparametrik, karena skala pengukuran yang dipakai adalah skala ordinal. Dilakukan analisis frekuensi dan persentase serta statistik deskriptif dari berbagai variabel. Uji statistik mengenai hubungan antar variabel yang diteliti dengan menggunakan Uji Chi-Kuadrat, disertai Phi statistik atau Cramer's V, serta koefisien kontingensi. Koefisien korelasi-ranking Spearman, rs, dipergunakan dalam menghitung keeratan hubungan yang lebih jelas antara variabel yang dinyatakan berhubungan oleh uji Chi-Kuadrat. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pemberian biaya JM nempengaruhi motivasi kerja tenaga paramedis perawatan dengan keeratan hubungan pada derajat sedang sampai baik. Dengan demikian kebijaksanaan pemberian biaya JM yang ditetapkan dalam Keputusan Tentang Pola Tarip Rumah Sakit Pemerintah bermanfaat untuk meningkatkan motivasi kerja. Antara beberapa karakteristik tenaga, kepuasan kerja ataupun prestasi kerja, ternyata tidak ada hubungan dengan motivasi. Saran-saran yang diajukan ialah agar kebijaksanaan ini dapat diteruskan; dasar pembagian dalam keputusan tentang Pola Tarip RS Pemerintah supaya ditinjau kembali; bagian biaya JM dari penghasilan RS agar dibenarkan untuk dibagi langsung oleh Direktur tanpa harus menyetor dulu ke Kas Daerah; atau biaya JM dibenarkan untuk dianggarkan dalam APBD; serta sistem pengaturan pembagian dengan penilaian pekerjaan dapat diteruskan dengan menambah beberapa faktor yang dinilai.

Abstrak :
The Indonesian 1945 Constitution Article 34 item 3 stipulated that the state is responsible for providing proper health service and public facilities. Based on that, the government attempts to maintain and improve the health quality of the people by building medical service facilities in public areas and working premises. The Secretariat of the DPR RI as part of the government initiative has a medical service unit that provides health care for the DPR Members and their family, as well as for the employees and their family. In the effort to give a better health care for the employees of the DPR Secretariat, the proponent has conducted a research on the perception on the competence and the motivation of the medical service staff towards the health care they provided for DPR Secretariat employees. This research was made triggered by increased complaints from the employees who are not satisfied for the service. The research is made through perceptional method negating the measurement through assessment test. Primary and secondary date was collected by conducting interviews and distributing questioners. The respondents were ranked officials of the DPR Secretariat, the medical service staff, staff of the Bureau of Session, and also DPR Members. The theoretical frameworks are theories on competence, motivation and public services. Method used is qualitative descriptive. The finding of the research shows that competence of the medical services staff is not adequate. Although their competence, knowledge and skill are sufficient, but the competence of their attitude and behavior in providing services to the clients, the DPR employees, is relatively poor, so is their work motivation. They are mainly providing service based on obligation rather than the motivation to provide health care. This research also found that poor motivation of most medical service staff is caused by the absence of objective, and the unfulfilled needs of the staff. Their position as functional staff with specific skill and scope of duties has limited them to take a structural position or be promoted or mutated to other units. If feels a need to give them a particular reward to enhance their motivation. These researches conclude that those two factors widely affect the level of satisfaction of the DPR Secretariat employees towards medical services. Their low motivation contributes to the poor competence of attitude and behavior in providing services to client/patients. in giving the services, the medical service staff simply do things based on their education and skill, rather than providing services based on inter personal matters as required in any medical service.

Abstrak :
Masyarakat di Indonesia masih banyak yang be etahui hak-hak yang dimilikinya di dalam pelayanan kesehatan, Di sisi lain, masih ada anggapan bahwa dokter tidak mempunyai suatu kesalahan. Akibatnya perlindungan konsumen di bidang jasa pelayanan kesehatan selama ini Bering terabaikan. Perlindungan hukum kesehatan terhadap pasien memang diperlukan untuk menjamin agar tidak terjadi pelanggaran dari tenaga kesehatan. PermasaIahan dalam tesis ini dibagi menjadi tiga pokok permasalahan, pertama mengenai bentuk hukum dari hubungan antara dokter dengan pasien adalah dalam bentuk transaksi terapeutik dan informed consent. Transaksi terapeutik merupakan perjanjian (kontrak) yang diatur di dalam Pasal 1320 KUH Perdata, Sedangkan informed consent merupakan kesepakatan atau persetujuan. Kedua, mengenai implementasi UU No. 8 tahun 1999 dalam hubungan antara dokter dengan pasien. UU No. 8 tahun 1999 meskipun pada dasarnya tidak bertentangan dengan Kode Etik Kedokteran, tetapi bukan berarti UU No. 8 tahun 1999 dapat iangsung diterapkan pada jasa pelayanan kesehatan. Apabila UU No. 8 tahun 1999 diimplementasikan dalam hubungan antara dokter dengan pasien, berarti pasien dapat diposisikan sebagai konsumen dan dokter sebagai pelaku usaha, hal ini dapat menimbulkan kesan bahwa hubungan pasien dengan dokter adalah hubungan dimana seolah-olah dokter menjual jasanya dengan jaminan sembuh. Selain itu, bila pasien atau keluarganya telah menandatangani informed consent bukan berarti pasien atau keluarganya mendapatkan suatu jaminan "pasti sembuh". Berbeda dengan pelaku usaha yang memberikan jaminan barang dan/atau jasa yang diberikan "pasti baik" dan terjamin mutunya kepada konsumen. Ketiga, mengenai pelaksanaan perlindungan hak-hak pasien dalam hubungan antara dokter dengan pasien. Praktek kedokteran betapapun berhati-hatinya dilaksanakan, selalu berhadapan dengan kemungkinan terjadinya resiko, yang salah satu diantaranya adalah kesalahanikelalaian dokter dalam menjalankan profesinya. Pasien dapat menggugat tanggung jawab hukum kedokteran dalam hal dokter melakukan kesalahanikelalaian dengan dasar hukum Pasal 1365 KUHPerdata dan Pasal 55 ayat (1) UU No. 23 tahun 1992. Untuk mencegah terjadinya kesalahan atau kelalaian dokter dalam menjalankan profesinya, bagi pasien adalah dengan menjadi pasien yang bijak yaitu dengan mengambil peran aktif dalam setiap keputusan mengenai pemeliharaan kesehatan. Untuk mengatasi buruknya komunikasi antara dokter dengan pasien, adalah rumah sakit sejak dini menginformasikan hak-hak pasiennya. Saran yang dituangkan dalam tesis ini adalah bahwa pemerintah diharapkan mengatur transaksi terapeutik dalam suatu undang-undang agar dapat menyeragamkan isi dari transaksi terapeutik. Dengan adanya UU Praktek Kedokteran diharapkan memberikan panduan hukum bagi pare dokter agar lebih berhati-hati dan bertanggung jawab alas profesinya.

Abstrak :
Perencanaan tenaga kesehatan yang tidak baik akan mengakibatkan terjadinya kesenjangan antara kebutuhan tenaga kesehatan dengan realisasi. Akibatnya menimbulkan ketidakmerataan tenaga kesehatan. Satu wilayah mendapatkan tenaga kesehatan yang memadai, sementara wilayah lain kurang tenaga kesehatan sehingga akan mempengaruhi kualitas pelayanan kesehatan. Proses perencanaan yang baik meliputi : (1) perkiraan demand , (2) perkiraan supply , (3) mempertahankan (retaining), anggaran (budgeting). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran perencanaan tenaga kesehatan di Kabupaten Bogor tahun 2002 dengan mempergunakan analisis SIPOC, yaitu dilihat semenjak dari Suppliers - Inputs - Processes - Outputs -- Customer. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, dengan teknik wawancara mendalam, observasi, dan penelusuran dokumen agar dapat digali informasi yang mendalam tentang perencanaan tenaga kesehatan di Kabupaten Bogor tahun 2002. Adapun hasil dari penelitian ini adalah unsur pemasok (suppliers) telah memberikan dengan baik, walaupun masih ada pemasok lain yang belum dilibatkan dalam perencanaan tenaga kesehatan di Kabupaten Bogor tahun 2002 adalah organisasi profesi dan institusi pendidikan. Belum adanya SOP, dana yang tidak ada, sarana penting untuk untuk perencanaan yaitu IT belum memadai, dan tenaga perencana yang belum memadai dari segi kuantitas dan kualitas sangat mempengaruhi mutu Masukan (inputs). Sementara dalam unsur proses ditemukan bahwa prakiraan demand masih menggunakan metode "ratio tenaga terhadap jumlah penduduk", pada prakiraan supply masih sangat tergantung pada Dinkes Propinsi dan Pemda Kabupaten dalam reknit-ilea, prose retaining dengan strategi "layanan cepat-tepat-sejahtera", dan tidak memiliki anggaran khusus untuk pengembangan tenaga kesehatan. Pada unsur keluaran (outputs) sudah ada usulan kebutuhan. penempatan dan pengembangan nakes, akan tetapi belum memenuhi syarat sebuah usulan yang baik. Sementara pada unsur customer/ pelanggan sudah merasa cukup puas dengan hasil perencanaan, namun tidak puas dengan realisasinya. Untuk terlaksananya perencanaan yang baik perlu ditingkatkan kemampuan personil di Subdin Perencanaan dan Pengembangan, dilengkapi IT yang memadai agar Sistem Informasi Kesehatan dapat beroperasi, disediakan alokasi dana untuk perencanaan, dan harus banyak melakukan advocacy ke berbagai pihak dalam rangka mengoptimalkan perencanaan. Daftar pustaka : 34 ( 1984-2001)

---

Analysis of Health Workforce Planning in Bogor in The year of 2002 The improper planning of medical staff will cause differences between the need of the staff and the number of staff in reality. The result is unequal number of the staff; in one place the number of the staff is sufficient but in another place isn't. The lack of the staff will influence the quality of the medical service. The good planning process involves (I) demand estimation, (2) supply estimation, (3) retaining , and (4) budgeting, The purpose of this research is to know the medical staff planning description in Bogor Region in2002 using SIPOC analysis, from Supplier-Input-Processes-Outputs-Customer. The method used in this research is qualitative method , using in depth interview technique, observation and document tracing. These techniques enable to dig information deeply about the planning of medical staff in Bogor region in 2002. From this research, it is known that the Supplier has given well. But there are suppliers that are not involved in Bogor medical staff planning 2002, that are profession organization and educational institution. The non-existence of SOP, no funds, the insufficient of IT, and the insufficient of the quality and the quantity of the planning staff; influence the quality of the Inputs. Mean while; in the Process; demand estimation still using -staff ratio toward the number of people-' method. In the recruitment, supply estimation still depends on the province health institution and region authority. The retaining process using "Layanan cepat-Tepat-Sejahtera" (Fast-Accurate-Welfare) strategy and doesn't have special budget to develop the medical staff. In Output there has been a need of proposal , medical staff placement and development, but it is considered not fulfill the requirement of a good proposal. In Customer, the customers have felt satisfied by the planning , but they are disappointed with the carrying out. To carry out the planning well, it is necessary to improve the personnel ability in Planning and Development Subsection, supplied with sufficient IT; so medical information system can work. Fund allocation is prepared for the planning, and advocacy must be done to people who concern to optimize the planning. Bibliography: 34 (1984 - 2001)