Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Indonesia yang sangat luas, terutama kawasan lautnya; tapi pembangunannya lebih banyak berorientasi ke daratan. Laut yang seharusnya mampu memberikan kesejahteraan dan menjadi masa depan Bangsa Indonesia, seolah diabaikan. Kondisi itu tidak terlepas dari ulah Kolonial Belanda yang selama 350 tahun menjajah Indonesia. Tidak hanya menguras kekayaan alamnya, penjajah juga membodohi rakyat Indonesia Ikan yang mampu mencerdaskan rakyat kita disingkirkan dari lauk pauk rakyat Indonesia. Para penjajah menebarkan ”racun”, sehingga muncul mitos siapa yang makan ikan akan mengalami kecacingan. Karena itu, masyarakat Indonesia selama berpuluh tahun menghindari mengonsumsi ikan. Sedangkan di negara-negara lain, ikan yang dikonsumsi masyarakatnya sangatlah besar yang membuat rakyatnya cerdas. Kini, setelah kita tahu bahwa ikan sangat besar manfaatnya bagi kecerdasan dan kesehatan; maka sudah selayaknyalah jika masyarakat membudayakan mengonsumsi ikan dengan berbagai olahannya. Untuk mewujudkan itu semua, maka perlu dilakukan “revolusi mental” dan seluruh komponen bangsa ini membulatkan tekad agar Indonesia menjadi negara maritim.

Abstrak :
Deklarasi Djuanda pada tanggal 13 Desember 1957 dan berlakunya UNCLOS 1982 telah mempengaruhi penggunaan laut untuk kepentingan ekonomi dan pertahanan Indonesia, termasuk penerapan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan landas kontinen Indonesia. Di satu sisi, UNCLOS 1982 memberikan manfaat bagi pembangunan nasional yang meningkatkan luas wilayah yurisdiksi nasional. Ini berarti bahwa Indonesia dapat mengambil keuntungan di ZEE dan landas kontinen. Di sisi lain juga meningkatkan kerentanan karena wilayah yang semakin luas. Teori Seapower tentang karakteristik kekuatan negara maritim dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisis kegagalan Indonesia menjadi negara maritim. Penelitian ini dibagi menjadi dua aspek, aspek fisik dan aspek kebijakan. Menurut Alfred T. Mahan bahwa ada enam karakteristik kekuatan negara maritim, yaitu geografi, posisi wilayah, jumlah dan karakter penduduk, karakter nasional dan karakter pemerintah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Indonesia gagal menjadi negara maritim, karena minimnya sumber pendukung dari Seapower yaitu minimnya armada niaga, kekuatan angkatan laut, serta pangkalan dan pelabuhan, dan lemahnya kebijakan maritim Indonesia. ......The Declaration of Djuanda on December 13th 1957 and the entry into force of UNCLOS in 1982 have influenced the use of the sea for economic and defense interests of Indonesia, including the application of Exclusive Economic Zone (EEZ) and the continental shelf of Indonesia. On one hand, the 1982 UNCLOS provides benefits for national development which increases the extent of national jurisdiction. This also means that Indonesia can take advantages in the ZEE and the continental shelf. On the other hand it also increases vulnerability because of the vast marine area. The Seapower theory about the characteristics of maritime power in this study is used to examine and analyze the failure of Indonesia as a maritime state. The study is divided into two aspects, the physical aspects and the aspects on policy. According to Alfred T. Mahan, there are six characteristics of maritime state. They are geography, position of the region, number and character of population, national character and character of the government. This study concludes that Indonesia has failed to become maritime state, due to the lack of supporting power as Seapower factors such as the limitation of trade shipping, the limited force of the navy, the limitation of bases and sea ports, and the weakness of Indonesian maritime policy.