Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"

Penelitian ini mengkaji motivasi Indonesia dalam melakukan lokalisasi norma anti illegal unreported unregulated fishing (IUUF). Indonesia telah menghadapi ancaman kedaulatan dan eksploitasi sumber daya perikanan sejak awal kemerdekaan Republik Indonesia. Indonesia selalu patuh terhadap kebijakan internasional PBB. Deklarasi Djuanda dan UNCLOS telah menjadi dasar kebijakan perikanan Indonesia selama lebih dari lima dekade. Kebijakan internasional yang ada ternyata tidak cukup untuk mengamankan cadangan ikan dan biota laut dunia. FAO menyadari menurunnya produksi pangan dari ikan yang terancam punah. Setelah melakukan penelitian dan menerapkan kebijakan International Plan of Action on Illegal Unreported Unregulated Fishing yang sukarela diterapkan oleh negara-negara anggota FAO, kebijakan ternyata secara global efektif mengurangi kerugian akibat IUUF. Norma Anti IUUF relevan untuk diadopsi Indonesia namun Indonesia melakukan perubahan yang tadinya sekedar manajemen perikanan menjadi masalah keamanan dan pidananya bertingkat karena maraknya kejahatan yang menyertai IUUF. Norma Anti IUUF telah memberi kekuatan bagi legitimasi kebijakan Indonesia yang telah ada dengan menerapkan kebijakan yang multidoor bagi pelaku IUUF. Norma Anti IUUF memberi diskursif tindakan bagi aktor domestik transnasional Indonesia untuk menegakkan kebijakan anti IUUF. Penelitian ini menyimpulkan bahwa norma anti IUUF yang kritis dan konstruktivis sangat relevan untuk diterapkan di Indonesia. Pembuatan kebijakan anti IUUF dan lembaga khusus yang menangani IUUF, diharapkan dapat menegakkan kedaulatan Indonesia dan melestarikan keberlanjutan sumber daya maritim dan perikanan Indonesia.

---

This study examines Indonesia’s motivation in localizing anti-illegal unreported unregulated fishing (IUUF) norms. Indonesia has faced the threat of sovereignty and exploitation of fisheries resources since the beginning of the independence of the Republic of Indonesia. Indonesia always adheres to the UN's international policies. The Djuanda and UNCLOS Declarations have been the basis of Indonesia's fisheries policy for more than five decades. The existing international policy is apparently not enough to secure the world's fish and marine biota reserves. FAO realizes the decline in food production from endangered fish stock. After conducting research and applying the International Plan of Action (IPOA) policy on Illegal Unreported Unregulated Fishing which is voluntarily implemented by FAO member countries, the policy turned out to be globally effective in reducing losses due to IUUF. Anti-IUUF norms are relevant to adopted into Indonesia situation, but instead of merely fisheries managementt, Indonesia make its regulations into a multi-level security because of the widespread crime that accompanies IUUF. The anti-IUUF norm has strengthened the legitimacy of existing Indonesian fisheries policies by implementing multidoor policies for IUUF actors. The Anti-IUUF norm gives discursive actions for Indonesian domestic transnational actors to enforce anti-IUUF policies. This research concludes that the critical and constructivist anti-IUUF norms are very relevant to be applied in Indonesia. Making anti-IUUF policies and special institutions that handle the IUUF expected to be able to uphold Indonesia's sovereignty and preserve the sustainability of Indonesia's maritime and fishery resources.

"

"Indonesia, sebagai negara kepulauan dengan garis pantai terpanjang di dunia, memiliki potensi sumber daya laut dan perikanan yang sangat luar biasa. Namun, anugerah geografis dan potensi demikian bertolak belakang dengan realita kondisi hidup masyarakat pesisir antara lain nelayan kecil yang masih banyak terpuruk dalam kemiskinan. Hingga saat ini, sedang berlangsung putaran-putaran negosiasi di kancah multilateral untuk mengatur secara ketat aktivitas penyelenggaraan subsidi perikanan oleh negara-negara. Terdapat potensi pelarangan terhadap penyelenggaran subsidi perikanan atas nama lingkungan. Subsidi diduga memiliki dampak negatif terhadap keberlanjutan stok ikan dunia. Padahal, penyelenggaraan subsidi perikanan oleh pemerintah adalah salah satu upaya utama untuk untuk mewujudkan kesejahteraan dan meningkatkan taraf hidup nelayan kecil. Berangkat dari permasalahan tersebut, Penulis akan melakukan penelitian menggunakan metode yuridis-normatif. Pertama-tama, Penulis akan memaparkan realita taraf kehidupan dan kesejahteraan nelayan kecil di Indonesia yang masih rendah. Nelayan kecil dengan segala keterbatasan sosial, ekonomi, dan teknologi masih harus berjuang dan bersaing dengan aktor perikanan skala besar dan nelayan asing. Kemudian, penelitian akan dilanjutkan kepada pembahasan instrumen-instrumen hukum mengenai manajemen sumber daya perikanan dan subsidi perikanan yang pernah dan/atau masih berlaku di tataran internasional, regional, dan nasional. Dan pada akhirnya, penelitian akan sampai pada analisis terhadap kerangka hukum yang ideal bagi kebijakan peningkatan taraf hidup nelayan kecil di Indonesia melalui pemberian subsidi perikanan, suatu kebijakan yang juga tidak akan mengancam keberlanjutan sumber daya perikanan.

---

Indonesia, as an archipelagic country with the longest coastline in the world, has extraordinary potential on marine and fishery resources. However, such geographical gifts and potentials are strikingly different with the living reality of coastal communities, including small-scale fishermen, many of whom are still impecunious. Up to now, there has been rounds of multilateral negotiations occurring to strictly regulate the countries’ activities for providing fisheries subsidies. There is a possibility that numerous policies of fisheries subsidies are to be prohibited due to environmental reasons. Fisheries subsidies are deemed to negatively impact the sustainability of world fish stocks. Whilst fisheries subsidies provided by government are frankly one main effort to improve the living standards of small-scale fishermen. From the problems state above, the Author will conduct research using juridical-normative approach. The Author will begin by describing the low quality of living standards, level of prosperity, and welfare of the small-scale fishermen in Indonesia. Small-scale fishermen with all their social, economic, and technological limitations still have to struggle and compete with large-scale fisheries actors and foreign fishermen. Then, the research will continue to the study of the past and/or currently applicable international, regional, and national legal instruments on fishery resources management and fisheries subsidies. Lastly, the research will arrive at the analysis of ideal legal framework for fishery subsidies to improve the living standards of small-scale fishermen in Indonesia, the kind of policy which would not endanger the sustainability of fishery resources as well. "