Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKHubungan Australia dengan wilayah sekitarnya tidaklah begitu dekat untuk jangka waktu yang cukup lama. Sebagai akibat dari pengalaman masa Perang Dunia IT, Australia kemudian lebih memperhatikan kawasan Asia. Keamanan regional di kawasan Asia Tenggara menjadi panting dan menempati prioritas utama dalam penentuan kebijaksanaan politik luar negeri Australia. Hal tersebut didorong oleh kekhawatiran akan datangnya bahaya dari `utara' yang dalam hal ini adalah ancaman invasi Jepang dan ancaman komunis; baik dari Uni Soviet, Cina maupun Indochina. Australia kemudian menjadikan kawasan Asia Tenggara sebagai wilayah garis depan pertahanannya -kebijakan forward defence -yang bertujuan untuk mencegah meluasnya komunisme di Asia Tenggara. Kebijakan tersebut dilandasi oleh adanya ketakutan bahwa bila Asia Tenggara jatuh ke tangan komunis, maka ancaman komunis semakin dekat ke Australia. Konflik di Malaya-The Malayan Emergency-merupakan awal keterlibatan langsung pemerintah Australia dan ujian bagi perkembangan politik luar negeri Australia di Asia Tenggara. Dalam keterlibatannya di Malaya, Australia mulai merurnuskan kebijaksanaan luar negeri sendiri dan merealisasikan kebijakan antikomunisnya, meskipun tetap diwarnai oleh rasa kesetiaan kepada negara pelindungnya yaitu inggris dan Amerika Serikat. Realisasi kebijaksanaan antikomunis Australia dalam konflik Malaya lebih tegas karena peranan Partai Komunis Malaya yang semakin kuat di Malaya meningkatkan kecemasan Australia terhadap prospek Malaya menjadi suatu negara komunis. Akibatnya Australia bersikap lebih tegas secara militer dengan menyediakan Bala bantuan berupa perlengkapan militer dan pengiriman pasukan darat yang tergabung dalam Far East Strategic Reserve. Keberhasilan dan pola yang diterapkan di Malaya pada masa selanjutnya menjadi dasar bagi Australia untuk bersedia terlibat dalam Perang Vietnam yang dikaitkan dengan garis depan pertahanan Australia yang berada di luar wilayah Australia.

---

"

"Skripsi ini membahas mengenai pengaruh rencana pembentukan Federasi Malaysia terhadap politik Dalam Negeri Brunei. Pembahasan penulisan ini dimulai pada tahun 1961, ketika Tunku Abdul Rahman mengumumkan rencana pembentukan Federasi Malaysia di Singapura. Rencana tersebut berupa penggabungan wilayah jajahan Inggris, yaitu Tanah Melayu, Sarawak, Sabah, Singapura, dan Brunei kedalam sebuah Federasi. Rencana itu mendapat persetujuan dari Inggirs. Di Brunei terdapat dua tokoh yang memiliki sikap berbeda terhadap rencana pembentukan Federasi Malaysia. Sultan Omar Ali Saifuddin secara prinsip sangat setuju, sedangkan Azahari/PRB menentangnya dan menginginkan pembentukan Negara Kesatuan Kalimantan Utara. Akibat perjuangan PRB melalui parlemen Brunei tidak berhasil, maka pada tanggal 8 Desember 1962 PRB melancarkan pemberontakan. Namun pemberontakan dapat ditumpas oleh bantuan pasukan Inggris. Brunei mengajukan beberapa syarat sebelum masuk ke dalam Federasi Malaysia. Namun karena terdapat perbedaan pandangan mengenai syarat itu dengan Tanah Melayu, maka pada tahun 1963 Brunei tidak ikut ke dalam Federasi Malaysia.

---

This thesis discusses the influence of formation Federation of Malaysia plan towards Domestic Political of Brunei. This writing discussion is begun in the year 1961 when Tunku Abdul Rahman announced the plan form Federation of Malaysia in Singapore. The plan of merger of British colonies, namely Tanah Melayu, Sarawak, Sabah, Singapore and Brunei into a Federation. The plan received approval from the British. In Brunei there are two characters who have different attitudes to the planned formation of Federation of Malaysia. Sultan Omar Ali Saifuddin in principle strongly agreed, while Azahari / PRB against it and wanted the establishment of Negara Kesatuan Kalimantan Utara (NKKU). As a result of PRB struggle through parliament of Brunei does not work, then on 8 December 1962 PRB launched an rebellion. But the rebellion can be crushed by the help of British troops. Brunei propose several conditions before entry into the Federation of Malaysia. But because there are differences of views on the requirement with Tanah Melayu, then in 1963 Brunei did not participate in the Federation of Malaysia."