Evi Janti
Abstrak :
ABSTRAK
Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012 yang menyatakan bahwa
frasa “dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah” dalam Pasal 66 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, tidak
mempunyai kekuatan hukum mengikat, mengakibatkan bahwa untuk kepentingan
proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim, berwenang mengambil
fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau
Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan memanggil Notaris untuk hadir
dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau Protokol
Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris Tanpa Persetujuan Majelis
Pengawas Daerah. Pada saat notaris dipanggil oleh penyidik, penuntut umum,
atau hakim, maka harus harus memenuhi panggilan tersebut, resiko kesewenangwenangan
dari penegak hukum semakin tinggi, dan cenderung mengarahkan pada
kriminalisasi notaris, kurangnya pengetahuan dari penegak hukum tentang dunia
notaris juga menimbulkan kekhawatiran bagi notaris, yang mengakibatkan
ketidakadilan karena disatu sisi notaris harus menjalankan kewajibannya sebagai
pejabat umum, dan disisi lain ada bagian yang merupakan diluar tanggung jawab
notaris. Peran, fungsi serta upaya-upaya yang dilakukan oleh Majelis Pengawas
Notaris pasca putusan MK adalah lebih kepada mendampingi dan memberi
bantuan hukum kepada notaris yang dipanggil oleh pihak penyidik atau badan
peradilan dan dengan diberlakukannya UUJN yang baru, yang menggantikan
Pasal 66 ayat (1) UUJN, bahwa Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik,
penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris
berwenang mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan
pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan
memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta
yang dibuatnya atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.
ABSTRACT
The Verdict of the Constitutional Court Number 49/PUU-X/2012 which states that
the phrase " with the approval of the Regional Supervisory Assembly” in Article 66
paragraph (1) of Law No. 30 of 2004 concerning Notary not have binding legal force, that
result for the sake of judicial process, investigator, prosecutor, or judge authorities
take the photocopy of Deed Minuta and / or letters which is attached to Deed
Minuta or Notary protocol in notary storage and and call the Notary to be present
in the examination relating to a deed that notary’s made or protocols that are in
the notary’s storage without the Regional Supervisory Assembly approval. at the
time of notary summoned by the investigator, prosecutor, or judge, it must have to
fulfill the call, risk the arbitrariness of law enforcer is higher, and tend to lead to
the criminalization of the notary, lack of knowledge from the law enforcer about
notary’s world also raises the worries for the notary, which resulted in injustice
because in the one side, the notary must fulfill their obligations as public officials
and the other side there are parts which is outside from the responsibility of the
notary. The role, function and the efforts made by the Notary Supervisory Council
after the decision of the Constitutional Court is more for assist and provide legal
assistance to the notary summoned by the investigating authorities or judicial
bodies and with the implementation of the new UUJN which replaces Article 66
paragraph ( 1 ) UUJN, that for the purposes of the judicial process investigator,
prosecutor, or judge with the approval of the Notary Honorary Council authorities
take a photocopy of the deed minuta and / or letters attached to the deed minuta or
in the notary’s protocol in notary’s storage ; and call the notary to be present in
the examination relating to a deed that notary’s made or notary’s protocols in
notary’s storage.
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
T38717
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
