Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Fungsi dan peranan dari Majelis Pengawas yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris adalah untuk melaksanakan pengawasan terhadap Notaris termasuk pembinaan. Notaris sebagai Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, sebagai pejabat umum yang menjalankan sebagian fungsi publik dari negara, khususnya di bidang hukum perdata. Penulis membahas mengenai peranan Majelis Pengawas khususnya Majelis Pengawas Daerah yang diharapkan mampu bekerja secara profesional dalam melaksanakan fungsinya dan peranannya dengan tujuan untuk melindungi masyarakat luas. Pelaksanaan pengawasan Majelis Pengawas Daerah diharapkan dapat melakukan pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya pelanggaran dan melakukan pembinaan kepada notaris yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya UUJN dan Kode Etik Notaris. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan melakukan wawancara dengan narasumber dan studi kepustakaan.Hasil dari penelitian menyimpulkan bahwa pelaksanaan pengawasan dan pembinaan harus lebih dioptimalkan untuk mencapai tujuan dari diadakannya pengawasan karena selama ini terkendala dana, sarana dan prasarana,rangkap jabatan. ......The function and role of the Majelis Pengawas as mandated by Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Jabatan Notaris is to carry out supervision on Notary including coaching. As Notary Public authorized to make authentic deeds and other authority as referred to in Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Jabatan Notaris as public officials who run some public functions of the state, particularly in the areas of civil law. The author discusses the role of the Majelis Pengawas in particular the Majelis Pengawas Daerah is expected to work professionally in carrying out its functions and its role in order to protect the public. Supervision of the Majelis Pengawas Daerah is expected to take reasonable precautions against possible violations and conduct training to the notary who violates the provisions of legislation in particular UUJN and Notary Code. This study uses empirical methods to study juridical conduct interviews with informants and the literature study. The results of the study concluded that the implementation of supervision and guidance should be further optimized to achieve the goal of holding oversight because of constrained funding, facilities and infrastructure, multiple positions.

Abstrak :
ABSTRAK Penulisan tesis ini membahas mengenai peran putusan perdamaian dalam penyelesaiansuatu gugatan di Pengadilan dan dampaknya terhadap putusan yang diputus MajelisPengawas Pusat Notaris. Dalam kaitannya, adanya tuntutan hukum ke pengadilan olehnotaris kepada Majelis Pengawas Daerah Notaris (MPDN) dikarenakan MPDN dalam melakukan tugas dan wewenangnya tidak bersikap profesional atau tidak bersikap objektif sehingga menimbulkan kerugian bagi notaris tersebut disaat bersamaan notaris yang bersangkutan diduga melakukan pelanggaran jabatan notaris. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder serta, wawancara sebagai sarana pelengkap. Penulisan ini menyimpulkan peran Putusan Perdamaian dalam penyelesaian suatu gugatan di Pengadilan untuk mengakhiri sengketa menjadi solusi terbaik agar permasalahan yang timbul tidak melebar jauh dan tidak merugikan para pihak, tentunya putusan perdamaian ini harus sesuai dengan aturanaturan hukum yang berlaku dan dampaknya terhadap suatu putusan yang diputus Majelis Pengawas Pusat Notaris (MPPN) pada prakteknya ternyata sangat berpengaruh. Hal ini didasarkan dalam memutus suatu putusan, MPPN harus melihat fakta-fakta dan peristiwa-peristiwa yang terus berkembang selama proses banding. Hasil penelitian menyarankan perlu diciptakan payung hukum mengenai tata cara perdamaian yang lebih merinci dan detail sesuai dengan perkembangan zaman tanpa, menghilangkan esensi tujuan dari perdamaian itu sendiri dan perlu aturan mengenai sanksi bagi Majelis Pengawas yang tidak melaksanakan kewenangan dan kewajibanya dengan baik.

---

ABSTRACT This thesis writing discusses the role of settlement decision in resolving a lawsuit in a Court and its impact on the decision adopted by the Central Notary Supervisory Board. With regards to that, the existence of a lawsuit to the court by the notary against the Regional Notary Supervisory Board (MPDN) due to the failure of MPDN in carrying out its duty and authority with professional or objective manner, which causes harm to such notary, while in the meantime such notary allegedly committed violation of the notary profession. This study uses a normative juridical research method using secondary data as well as interview as complementary means. This writing concludes that the role of Settlement Decision in resolving a lawsuit in a court in order to end the dispute is the best solution so that such problem arise does not widen far and does not harm the parties, still such settlement agreement shall be in accordance with the prevailing laws and the impact towards the decision adopted by the Central Notary Supervisory Board (MPPN) is turned out to be very influential. This is based on resolving a decision, MPPN has to see the facts and events which continuously develop during the appeal process. The result of study suggests that it is necessary to create legal standard/law protection regarding the procedures of settlement which shall be more elaborated and detailed according to the current development without eliminating the essence of the purpose of such settlement itself, and it is necessary to have regulation concerning the sanction for the Supervisory Board that does not exercise its authority and obligation in a well manner.

Abstrak :
Tesis ini membahas mengenai Peran Majelis Pengawas Daerah Notaris (MPDN) Dalam Pelaksanaan Pasal 66 Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN). Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif dengan sifat penelitian deskriptif untuk mendapatkan gambaran tentang pelaksanaan pasal 66 Undang-Undang jabatan Notaris. Bentuk penelitian yang digunakan adalah preskriptif dengan menggunakan sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier.Tesis ini membahas lingkup kewenangan dan tata kerja Majelis Pengawas Daerah Notaris yang di maksud dalam Pasal 66 UUJN, Kedudukan MPDN dalam Pasal 66 UUJN dengan Kekuasaan Kehakiman serta Pelaksanaan Pasal 66 UUJN sebelum dan setelah dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 49/PUU-X/2012. Selain itu juga tesis ini menganalisa Putusan MPDN Kota Bogor Nomor: 04/MPDN/Kota Bogor/III/2013. Kewenangan MPDN dalam pasal 66 UUJN adalah kewenangan khusus yang tidak dimiliki oleh Majelis Pengawas Wilayah (MPW) dan Majelis Pengawas Pusat. MPDN berwenang memberikan keputusan apakah notaris yang bersangkutan berhak hadir atau tidak. Kewenangan tersebut membuat MPDN sebagai Badan Peradilan non formal, dimana MPDN sebagai panjang tangan dari Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Kemenkumham RI) yang memberikan delegasi fungsi pengawasan nya kepada MPDN. Kemenkumham RI merupakan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara, sehingga hal ini membuat MPDN juga sebagai Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang mana Keputusan MPDN dapat dijadikan objek Keputusan Tata Usaha Negara. Peradilan Tata Usaha Negara berada dibawah lingkup kekuasaan kehakiman berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, sehingga MPDN disini juga berada dibawah kekuasaan kehakiman namun karena kedudukannya tidak disebutkan atau dijelaskan dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, maka hal tersebut menempatkan MPDN sebagai Peradilan non formal. Keberadaan MPDN sebagai peradilan non formal dihapuskan oleh Keputusan MK Nomor 049/PUU-X/2012 yang mengabulkan uji materil pasal 66 UUJN, yang menyatakan keputusan MPDN tidak berkekuatan hukum tetap dengan mengapus frasa “dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah”. Oleh karena itu semenjak dikeluarkannya Putusan MK tersebut penyidik atau penuntut umum dalam hal pemanggilan notaris tidak memerlukan ijin MPDN. ......This thesis discusses the role of Notary Local Supervisor Council in the implementation of Article 66 of Law on Notarial Position. As a part of normative law research with emphasizes on descriptive analysis, this project aims to provide an overview of the implementation of Article 66 of Law on Notarial Position. Prescriptive method is used by obtaining secondary data source consisting of primary, secondary, and tertiary law materials. This thesis discusses the scope of authority and governance of Notary Local Supervisor Council as stated in Article 66 of Law on Notarial Position, the Council‟s position within the judiciary power according to the Article 66 of Law on Notarial Position, and the implementation of Article 66 of Law on Notarial Position following the issuance of Constitutional Court‟s Decision No. 49/PUU-X/2012. Furthermore, this thesis also analyses the City of Bogor‟s Notary Local Supervisor Council‟s Decision No. 04/MPDN/Kota Bogor/III/2013. Notary Local Supervisor Council‟s authority, as stated in the Article 66 of Law on Notarial Position, possesses a special authority not shared by Regional Supervisor Council or Central Supervisor Council. Notary Local Supervisor Council reserves the right to decide the eligibility of a notary to attend the Council, which practically makes the Council a non-formal judiciary institution and therefore a representative of the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia. The Ministry reserves the right to delegate its supervisory function to Notary Local Supervisor Council. The Indonesian Ministry of Law and Human Rights is a State Administration Institution/Office, so the Notary Local Supervisor Council is also considered as a State Administration Institution/Office. This position implies that the Council‟s decisions might also be considered objects of State Administration Decision. The State Administrative Court is under the auspices of national judiciary power according to Law No. 48 of 2009 on Judiciary Power. This Law thus places Notary Local Supervisor Council under the auspices of national judiciary power. However, because its position is not specifically stated or elaborated in the Law, the Notary Local Supervisor Council falls under the category of non-formal judiciary institution. Notary Local Supervisor Council‟s role as a non-formal judiciary institution was ended by Constitutional Court‟s Decision No. 049/PUU-X/2012. The Court passed the judicial review of the Article 66 of Law on Notarial Position, which rules that the Council‟s decisions are not legally binding, by omitting the phrase “subject to the approval of Local Supervisor Council”. Following the issuance of the Constitutional Court‟s Decision, public prosecutors and investigators thus no longer need the Council‟s approval to summon notaries.

Abstrak :
Tesis ini meneliti aturan pasal 17 huruf f UUJN Perubahan yang mengatur notaris dilarang merangkap jabatan sebagai pegawai swasta. Larangan tersebut bertujuan untuk mencegah terjadinya benturan kepentingan agar notaris tetap independen dan netral. Penelitian ini mengangkat beberapa pokok permasalahan yaitu pertama tanggung jawab notaris akibat melakukan rangkap jabatan, mengenai otentisitas akta yang dibuat notaris yang melakukan rangkap jabatan, peran MPD menindaklanjuti notaris yang merangkap sebagai pegawai swasta. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian keseluruhan data sekunder hukum, digunakan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan jabatan notaris, buku, dan artikel yang relevan dengan permasalahan yang akan diteliti. Hasil penelitian menunjukkan pertanggungjawaban notaris akibat menjalankan rangkap jabatan sebagai pegawai swasta yang mengakibatkan aktanya hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi dan bunga. Terkait sanksi administratif, sesuai Pasal 12 huruf d dimana notaris tersebut dikenakan sanksi pemberhentian dengan tidak hormat. Mengenai otentisitas akta yang dibuat notaris yang melakukan rangkap jabatan sebagai pegawai swasta akta tersebut hanya memiliki kekuatan di bawah tangan. Peran majelis pengawas daerah menindaklanjuti notaris yang menjalankan rangkap jabatan adalah memanggil notaris untuk menyelenggarakan sidang memeriksa dugaan pelanggaran kode etik notaris atau pelanggaran jabatan notaris.

---

AbstractThis thesis about article 17 letter f on the law of Notary rsquo s occupation asserted that notary forbidden to performing double profession as employee at private company. On this research, author raise some main issues, first one is how the responsibility of notary who performing double profession as employee at private company. The second is authenticity of deed made by notary who performing double profession as employee at private company. The last is what is the role of the district chamber of notary supervisory in addressing a notary who performing double profession as employee at private company. This research using the methodology of juridical normative it means this research viewed from the normative side which is research in the secondary data law used to analyze various regulations in the field of notary occupation, the field of civil law, books, articles that still relevant with the problems that will be researched. The result of this research indicates that a notary who performing double profession as employee at private company will cause a deed the notary made only had a proofs as the underhand certificate or become a void by law can be the reason for parties who suffer the loss to demand reimbursement of the cost , compensation and interest to the notary. While the administrative sanctions the notary will get is dismissal. The last is role of the district chamber of notary supervisory is to do the notice towards the notary in order to hold a hearing to check the alleged violations from code of conduct of the notary or violation of the implementation of notary position.

Abstrak :
Tesis ini membahas wewenang dan peranan Majelis Pengawas Notaris atas pelanggaran Jabatan Notaris Dan Kode Etik Notaris di Kota Batam, akibat hukum atas pelanggaran terhadap lembaga kenotariatan, dan fungsi Majelis Pengawas Notaris dan Majelis Kehormatan Notaris. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, tipe penelitian bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini, bahwa Majelis Pengawas Notaris untuk selanjutnya disebut MPN bertugas melakukan pengawasan terhadap Notaris yang bersifat preventif dan kuratif, dalam melakukan tugasnya masih ada rasa tidak enak untuk menegur dan rasa solidaritas sesama rekan yang tanpa disadari akan berakibat pada Notaris dan masyarakat sebagai pengguna jasa Notaris yang akan mengakibatkan berkurangnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga kenotariatan, MPN dan MKN memiliki fungsi yang sama yaitu melakukan pembinaan terhadap Notaris namun pada momentum yang berbeda. ......The thesis itself discusses The Role and Authority of The Notary Supervisory Board for Violation of Notary and Notary Code of Conduct in Batam City and legal consequences for violation of the notarial institution also the function of The Notary Supervisory Council and Notary Public Honor Council. The method used in this research legal normative which is analytic descriptive, and data is analysed qualitatively. This research shows that the role of MPN is to preventively supervise Notaries. The implementation of supervision is done with solidarity in mind which impacts the public as clients of the notary, without knowing it will lower the public rsquo s trust towards the institution, Notary Supervisory Council and Notary Public Honor Council which have the same function that is to conduct guidance to Notary at a distinct moment.

Abstrak :
Notaris merupakan pejabat umum yang memiliki kewenangan untuk membuat akta autentik, selama pembuatan akta autentik tersebut tidak dikhususkan untuk pejabat lain. Notaris dalam fungsinya bertindak untuk melayani masyarakat sebagai pejabat yang diangkat oleh Pemerintah dan mendapat kewenangan membuat akta autentik dari Negara, untuk melayani kebutuhan masyarakat dalam hubungan hukum yang terjadi antara para pihak yang digunakan sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan menjadi undang-undang bagi mereka yang membuat. Salah satu kewajiban Notaris adalah Protokol Notaris yang menjadi tanggung jawabnya, yaitu, kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris. Dalam keadaan Notaris meninggal dunia, maka Protokol Notaris tersebut harus diserahkan oleh ahli waris Notaris meninggal dunia kepada Notaris lain yang telah ditunjuk Majelis Pengawas Daerah paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah Notaris meninggal dunia. Berdasarkan tulisan yang terdapat dalam latar belakang, pokok permasalahaan yang dapat diidentifikasikan dan dirumuskan adalah bagaimana tanggung jawab Majelis Pengawas Daerah terhadap Protokol Notaris meninggal dunia yang tidak melapor dan bagaimana akibat hukum terhadap pihak ketiga yang membutuhkan salinan akta yang ada dalam Protokol Notaris meninggal dunia yang tidak melapor. Untuk menjawab permasalahan tersebut, digunakan metode penelitian doktrinal dengan tipe penelitian preskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan masalah hukum serta mengusulkan saran penyelesaiannya, dan menggunakan jenis data primer berupa wawancara dan data sekunder. Hasil analisis adalah Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Bandar Lampung telah bertanggung jawab untuk terus menggelar sidang mengenai hambatan proses serah terima Notaris HI, yang hingga sekarang masih belum menghasilkan penyelesaian masalah dan berupaya untuk dapat menghubungi ahli waris Notaris HI untuk segera dilakukan penyerahan Protokol Notaris. Akibat hukum bagi pihak ketiga adalah tidak dapat mendapatkan salinan akta ketika dibutuhkan dan tidak memiliki alat bukti yang pembuktiannya sempurna, karena Protokol Notaris masih belum diserahkan kepada Notaris yang berwenang. ......A notary is a public official with authority to do authentic deeds, as long as the making of authentic deeds is not specific to other officials. Notary, in their function, act to serve the community as officials appointed by the Government and have the authority to make authentic deeds from the State, to serve the needs of the community in legal relations that occur between the parties, which are used as evidence which has perfect evidentiary power and becomes law for those who do. One of the Notary's obligations is the Notary's Protocol which is his responsibility, namely, a collection of documents constituting a state archive that must be kept and maintained by a Notary. In the event that the Notary dies, the Notary Protocol must be submitted by the deceased Notary's heir to another Notary who has been appointed by the Regional Supervisory Council no later than 30 (thirty) days after the Notary's death. Based on the writings contained in the background, the main issues that can be identified and formulated are how the Regional Supervisory Board is responsible for the Notary Protocol of death who does not report and what are the legal consequences for third parties who need a copy of the deed in the Notary Protocol of death who does not report. To answer these problems, doctrinal research methods are used with the type of prescriptive research, with primary data consisting of interview and secondary data. The results of the analysis are that the Bandar Lampung Notary Regional Supervisory Board has been responsible for continuing to hold hearings regarding obstacles to the HI Notary handover process, which until now has not resulted in a resolution of the problem and is trying to be able to contact the HI Notary heirs to submit the Notary Protocol immediately. The legal consequences for third parties are not being able to get a copy of the deed when needed and not having perfect proof of evidence because the Notary Protocol still needs to be submitted to an authorized Notary.

Abstrak :
Protokol notaris merupakan kumpulan dokumen atau arsip yang merupakan salah satu kewenangan dari notaris untuk menyimpannya. Penyerahan protokol notaris biasanya diserahkan karena ada suatu kondisi seperti notaris cuti, atau meninggal dunia. Penyerahan protokol notaris akan dilakukan berdasarkan penunjukan dari Majelis Pengawas Daerah. Tujuan penyimpanan protokol notaris adalah untuk menjaga kerahasiaan akta serta Tanggung jawab penyimpanan akta beralih kepada notaris yang menerima protokol. namun, terkadang dapat ditemukan akta dari notaris pembuat akta yang ternyata bermasalah pada saat telah menjadi protokol notaris. masalah dalam akta protokol tersebut dapat memicu adanya gugatan yang timbul setelah aktanya beralih kepada notaris pemegang protokol. Penelitian ini membahas mengenai peranan majelis pengawas daerah notaris dalam penyerahan protokol notaris dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi manusia Nomor 16 Tahun 2021; dan, pertanggungjawaban notaris pemegang protokol atas protokol notaris yang terindikasi adanya kelalaian oleh Notaris pembuat akta. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder disertai tipologi penelitian eksplanatoris analitis. Hasil penelitian ini, yaitu peranan majelis pengawas daerah terhadap penyimpanan dan penunjukkan pemegang protokol notaris; dan pertanggungjawaban notaris pemegang protokol hanya sebatas menyimpan dan mengeluarkan salinan atas akta dalam protokol notaris yang dipegangnya, akta dalam protokol notaris yang bermasalah bukan merupakan tanggung jawab dari notaris pemegang protokol dan yang seharusnya bertanggung jawab adalah notaris pembuat akta. ......A notary protocol is an collection of documents or archives that one of the notary authorities stores them. Notary protocols are usually submitted because there is a condition such as a notary leave or death. The submission of the notary protocol will be carried out based on the appointment of the Regional Supervisory Assembly. The purpose of notary protocol storage is to maintain the confidentiality of the deed, and the responsibility of deed storage is transferred to the notary who receives the protocol. However, sometimes it can be found an act from a notary of the deed maker that turns out to be problematic when it has become a notary protocol. Problems in the protocol deed can trigger a lawsuit that arises after the deed is transferred to the notary of the protocol holder. This research discusses the role of the notary regional supervisory assembly in the submission of notary protocols in the Notary Department Law and the Regulation of the Minister of Law and Human Rights Number 16 of 2021 and the accountability of the notary of the protocol holder for the notary protocol indicated by negligence by the notary of the deed maker. This is normative juridical research using secondary data and analytical explanatory research typology. The results of this study, namely the role of the regional supervisory assembly on the storage and appointment of notary protocol holders; and the accountability of the notary of the protocol holder are only limited to storing and issuing copies of the deed in the notary protocol he holds, the deed in the problematic notary protocol is not the responsibility of the notary of the protocol holder and who should be responsible is the notary of the deed maker.