Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat mengalami kejadian gempa bumi 7.8 Mw yang menghasilkan tsunami besar pada 25 Oktober 2010 silam dan merenggut lebih dari 448 korban jiwa. Letaknya yang di sekitar segmen megathrust pada sesar Sumatera-Andaman menjadi faktor utama kerentanannya terhadap bencana tersebut. Penilitan ini bertujuan untuk mengamati penjalaran gelombang tsunami serta jauh area yang terdampak pada wilayah pemukiman. Proses yang dilangsungkan adalah simulasi propagasi gelombang serta inundasi tsunami menggunakan metode numerik MOST pada perangkat ComMIT. Tiga skenario sumber gempa disimulasikan dengan magnitudo 7.8 Mw, 8.4 Mw, dan 8.9 Mw yang diamati hasilnya pada tiga titik teluk di wilayah pulau Pagai Selatan. Berdasarkan hasil simulasi yang dijalankan, waktu tempuh tsunami dari episenter menuju Kepulauan Mentawai membutuhkan 12 hingga 20 menit, dengan ketinggian gelombang yang berkisar 360-2100 cm dengan kedalaman genangan di daratan berkisar 200-2190 cm di antara semua skenario. Area inundasi yang dihasilkan berkisar 40-720 m dari pesisir menuju empat area pemukiman di sekitar wilayah pengamatan. Kemudian, peta bahaya tsunami pada tiap skenario gempa dibuat berdasar dari area inundasi tersebut. ......The Mentawai Islands of West Sumatra experienced a 7.8 Mw earthquake that generated a large tsunami on October 25, 2010 and claimed more than 448 lives. Its location near a megathrust segment on the Sumatra-Andaman fault is the main factor for its vulnerability to the disaster. This research aims to observe the propagation of the tsunami waves and the extent of the affected area in residential areas. The process carried out is a simulation of wave propagation and tsunami inundation using the MOST numerical method in ComMIT software. Three scenarios of earthquake sources were simulated with magnitudes of 7.8 Mw, 8.4 Mw, and 8.9 Mw which were observed at three bay points in the South Pagai island region. Based on the simulation results, the tsunami travel time from the epicentre to the Mentawai Islands takes 12 to 20 minutes, with wave amplitudes ranging from 360-2100 cm and inundation depths on land ranging from 200-2190 cm among all scenarios. The resulting inundation area ranges from 40-720 m from the bay coasts to four residential areas around the observation area. Then, a tsunami hazard map for each earthquake scenario is made based on the resulting inundation area.

Abstrak :
Skripsi ini mengkaji penerapan prinsip The Most Favoured Nation di dalam penyelesaian sengketa investasi internasional yang berasal dari Bilateral Investment Treaties. Melalui penelitian yuridis-normatif, skripsi ini membahas mengenai prinsip The Most Favoured Nation menurut hukum internasional, prinsip The Most Favoured Nation di dalam Bilateral Investment Treaties dan sengketa-sengketa investasi internasional yang berkaitan dengan penerapan prinsip The Most Favoured Nation menurut keputusan pengadilan dan arbitrase internasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada beberapa prinsip umum hukum internasional dan instrumen hukum internasional yang mengatur mengenai prinsip The Most Favoured Nation di bidang investasi, ragam ketentuan prinsip The Most Favoured Nation di dalam Bilateral Investment Treaties serta adanya perdebatan tentang penerapan prinsip The Most Favoured Nation di dalam sengketa investasi internasional. ...... This study discusses about the application of the Most Favoured Nation principle in international investment dispute settlement originating from Bilateral Investment Treaties. Through juridical-normative research, this study elaborates about the Most Favoured Nation principle under international law, the principle of the Most Favoured Nation principle in the Bilateral Investment Treaties and international investment disputes related to the application of the Most Favoured Nation principle according to the decisions of international courts and international arbitration. The research of this study shows some general principles of international law and international legal instruments that governs the Most Favoured Nation principle in investment field, diversity of the Most Favoured Nation provisions in Bilateral Investment Treaties and debates about the application of the Most Favoured Nation principle in international investment disputes.

Abstrak :
ABSTRAK
Perkembangan dunia masa kini di era globalisasi sudah demikian mengesankan. Salah satu tanda kemajuan dunia adalah lahirnya sistem perdagangan internasional. Transaksi barang dan jasa kini terjalin antar benua. Tetapi pada praktiknya terdapat hambatan-hambatan di dalam perdagangan dunia oleh sebab itu maka lahirlah suatu organisasi internasional yang bernama WTO World Trade Organization. Di dalam WTO itu sendiri terdapat prinsip-prinsip yang harus diterapkan oleh seluruh negara-negara anggota. Namun apakah implementasi nilai-nilai tersebut pada praktiknya sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan yang diharapkan tentunya perlu diperhatikan kembali. Dalam melakukan penelitian ini, bentuk penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan norma-norma dalam hukum positif. Penggunaan metode penelitian ini untuk menjawab permasalahan dengan berdasarkan asas dan konsep hukum, sumber hukum positif, dan beberapa teori-teori pendukung lainnya serta prinsip-prinsip yang terkait dengan permasalahan dalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip yang dilakukan oleh WTO ialah sangat konsisten serta penerapan prinsip kesetaraannya dilakukan secara absolut. Menyikapi hal tersebut sudah seharusnya Indonesia bersikap tegas dalam menyiasati perdagangan dunia agar jangan sampai Indonesia sampai tersungkur dan gugur dalam persaingan yang sangat ketat.

---

ABSTRACT
The development of the world today in the era of globalization has been so impressive. One sign of world progress is the birth of the international trading system. Transactions of goods and services are now intercontinental. But in practice there are obstacles in world trade therefore an international organization called WTO World Trade Organization was born. In the WTO itself there are principles that all member states should apply. But whether the implementation of these values in practice has been going well and in accordance with the expected course need to be considered again. In conducting this research, the form of research used is normative juridical, ie research that is focused to review the application of norms in positive law. The use of this research method to answer the problem based on legal principles and concepts, positive law sources, and some other supporting theories and principles related to the problems in this study. The results show that the application of the principles undertaken by the WTO is very consistent and the application of the principle of equality is done in absolute terms. In response, Indonesia should be firm in dealing with world trade so that Indonesia should not fall and fall in a very tight competition.

Abstrak :
ABSTRAK Dalam era globalisasi seperti saat ini kondisi suatu negara sangat dipengaruhi oleh kebijakan yang diambil maupun kondisi politik negara yang lainnya Hal ini dikarenakan telah munculnya interdependensi antar negara khususnya untuk negara negara yang tergabung dalam suatu komunitas ekonomi Komunitas ekonomi tersebut dapat terbentuk melalui banyak faktor antara lain kesamaan area geografis kesamaan produsen suatu komoditas tertentu dan lainnya Komunitas komunitas ekonomi tersebut kemudian membentuk peraturan terkait perdagangan internasional yang bebas atau disebut juga free trade area Ide gagasan tersebut memunculkan kerjasama ekonomi baik bilateral maupun multilateral yang bertujuan untuk memudahkan satu negara dapat dengan mudah melakukan transakasi perdagangan internasional dengan negara lain tanpa adanya hambatan Diawali dari konsep free trade area kemudian berkembang menjadi kerjasama ekonomi antar negara secara menyeluruh dan tidak terbatas pada kerjasama perdagangan maka muncullah Economic Partnership Agreement EPA Indonesia menjadi negara yang telah menandatangani EPA yang pertama dan satu satunya yaitu dengan Jepang dan disebut dengan Indonesia Japan Economic Partnership Agreement IJEPA Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisa yuridis terhadap investasi asing langsung dalam IJEPA yaitu berupa kesesuaian isi perjanjian IJEPA pada bagian investasi dengan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan implementasi perjanjian tersebut dalam bidang investasi di Indonesia yang nantinya dapat menjadi bahan pertimbangan pemerintah Indonesia dalam melakukan kerjasama bilateral dalam bentuk EPA.

---

ABSTRACT In this globalization era the condition of a country is strongly influenced by the measures taken and the political conditions of other countries This is because has been the emergence of interdependence among countries especially for the countries who are members of an economic community The economic community can be formed by numerous factors including geographical area sameness similarity manufacturer of a certain commodity and others Economic communities are then formed relevant rules of free international trade that is also called free trade area The idea gave rise to the idea of economic cooperation both bilaterally and multilaterally which aims to facilitate the country can easily make international trade transaction with other countries without restriction Starting from the concept of free trade area later evolved into economic cooperation among countries as a whole and is not limited to trade then comes the Economic Partnership Agreement EPA Indonesia is one of a country that has signed the EPA which is the first and only one with Japan and namely the Indonesia Japan Economic Partnership Agreement IJEPA This study aimed to analyze the juridical on foreign direct investment in IJEPA This study focus to analyze the form of conformity contents of the agreement IJEPA on the investment by Act No 25 of 2007 on Investment and the implementation of such agreements in the field of investment in Indonesia which will be taken into consideration for Indonesian government in bilateral cooperation in the form of EPA.

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah koreksi Direktorat Jenderal Pajak terhadap PT GMC terkait penggunaan Industrial Report yang diterbitkan oleh PT Dataindo Inti Perkasa sudah sesuai dengan kriteria data pembanding yang dapat diandalkan dan metode Cost Plus sudah tepat dalam pengujian harga wajar serta menganalisis dan menguraikan dasar Putusan Pengadilan Pajak. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian ini memperoleh kesimpulan bahwa terkait penilaian kewajaran transaksi penjualan barang dilakukan oleh PT GMC kepada pihak yang memiliki hubungan istimewa yaitu PT GTC, PT GTV, dan PT EPK yang meliputi keandalan data pembanding dan kesesuaian metode pengujian kewajaran harga transaksi, maka: 1 Industrial Report yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak bukan merupakan reliable comparables karena sumber data laporan keuangan perusahaan yang digunakan dalam Industrial Report belum dapat diuji oleh pihak independen dan laporan keuangan perusahaan private yang telah diaudit oleh akuntan publik tidak tersedia bagi publik; 2 metode Cost Plus yang digunakan tidak sesuai dengan perkembangan konsep transfer pricing saat ini, yaitu the most appropriate method karena PT GMC merupakan perusahaan distributor dan penggunaan metode Cost Plus tidak tepat digunakan oleh perusahaan distributor; 3 terkait dengan Putusan Pengadilan Pajak, Majelis Hakim membuat keputusan hanya berdasarkan fakta dan data yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Majelis Hakim juga tidak mencari sumber data tertulis atau tidak tertulis lainnya dan hanya mempertimbangkan aturan yang sudah ada, tetapi tidak mempertimbangkan aturan yang terkini sehingga memberikan keputusan yang tidak adil bagi PT GMC.

---

ABSTRACT
This study attempts to know whether the correction of the Directorate General of Taxes against PT GMC related to the use of Industrial Report published by PT Dataindo Inti Perkasa is in accordance with reliable comparables criteria and Cost Plus method is appropriate in testing the reasonable price and analyze and describe the basis of Tax Court Decision. The method used in this study is qualitative approach with descriptive research type. The results of this study obtain the conclusion that the assessment of reasonableness transaction sale of goods is conducted by PT GMC to its related party, namely PT GTC, PT GTV, and PT EPK which includes the reliability of comparables data and the accuracy of the testing a method of reasonableness the price of the transaction, hence 1 Industrial Report which used by the Directorate General of Taxes is not a reliable comparables because the data from the financial reports company used in Industrial Report could not be tested by the independent and financial report private company that has been audited by public accountant not available to the public 2 the method of Cost Plus is not according to the development of the concept of transfer pricing nowadays, namely the most appropriate method because PT GMC is the company distributors and the use of Cost Plus method improper used by distributor 3 related to Tax Court Decision, the Judges make a decision only on the basis of the facts and the data that was provided by the Directorate General of Taxes. The judge do not find the other data written or unwritten and only consider the existing data, but not consider the current so as to give the decision was not fair for PT GMC.

Abstrak :
Penelitian telah dilakukan untuk membandingkan efektivitas penggunaan medium fluorogenik dan medium standar Multiple Tube Fermentation (MTF) pada uji koliform sampel minuman es. Penelitian dilakukan sejak Mei hingga Oktober 2007 di laboratorium Mikrobiologi, Departemen Biologi FMIPA-UI, Depok. Medium fluorogenik yang digunakan adalah fluorocult LMX broth. Medium standar MTF yang digunakan adalah lactose broth, brilliant green lactose bile broth, dan endo agar. Sampel minuman es yang diuji berasal dari wilayah Jakarta Selatan dan Depok, sebanyak 40 buah. Hasil uji menggunakan medium fluorogenik menunjukkan 39 (97,5%) sampel mengandung koliform dengan tabung positif sebanyak 542 buah. Hasil uji menggunakan medium standar MTF menunjukkan 37 (92,5%) sampel mengandung koliform dengan tabung positif sebanyak 500 buah. Sebanyak 13 sampel memiliki nilai Most Probable Number (MPN) koliform lebih tinggi pada medium fluorogenik dibandingkan pada medium standar MTF. Sebanyak 14 sampel terdeteksi mengandung E. coli pada medium fluorogenik namun tidak terdeteksi pada medium standar MTF. Hasil penelitian menunjukkan penggunaan medium fluorogenik untuk uji koliform pada sampel minuman es relatif lebih efektif dari medium standar MTF.

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai pengaturan hukuman mati di Indonesia ditinjau dari aspek politik hukum pidana. Permasalahan yang diangkat ialah pertama, apa dasar politik hukum pidana oleh para pembuat kebijakan memasukan hukuman mati dalam jenis hukuman pidana. Kedua, jenis tindak pidana apa saja yang dapat diancamkan dengan hukuman mati ditinjau dari frasa kejahatan paling serius, dimana diatur dalam Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif, dimana data penelitian ini sebagian besar dari studi kepustakaan yang diperoleh. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa (1) dasar politik hukum pidana diaturnya hukuman mati dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia ialah berdasarkan tujuan pemidanaan baik tujuan pembalasan ataupun pemidaan sebagai sebuah tujuan. (2) jenis tindak pidana yang dapat diklasifikasikan sebagai kejahatan paling serius didasarkan oleh instrument hukum internasional yang terkait dan dibandingkan dengan kejahatan yang di Indonesia dianncamkan dengan hukuman mati. ...... This main of this study is the arrangements about the death penalty in Indonesian in terms of aspect criminal legal policy. The problem is, first, what political policy makers criminal legal policy include the death penalty as a criminal punishment. Second, what are types of crime that can be threatened with the death penalty in terms of the most serious crime. This research is a normative juridical research, which some of the data are based on the related literatures. The results of this study stated that, (1) criminal legal policy in the regulation of the death penalty in Indonesia regulatory purpose of retribution and utilitarian theory. (2) Types of offenses classified as the most serious crime to compare International human right instrument with Indonesian law regulation.

Abstrak :
Penelitian ini membahas apakah rumusan klausul Most-Favored-Nation (MFN) dalam perjanjian investasi internasional Indonesia (PII) pasca peninjauan ulang dapat mencegah penggunaan klausul tersebut untuk pembebanan kewajiban substantif yang berasal dari third-party treaty. Selain itu, penelitian ini juga membahas faktor-faktor apa saja yang dipertimbangkan oleh majelis arbitrase untuk menerima atau menolak penggunaan klausul MFN dalam basic treaty untuk membebankan kewajiban substantif dari third-party treaty. Menggunakan metode doktrinal dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus, penelitian ini menyimpulkan bahwa rumusan klausul MFN dalam dua dari tiga PII Indonesia pasca peninjauan ulang dapat mencegah pembebanan kewajiban substantif yang berasal dari third-party treaty. Kedua PII tersebut adalah BIT Indonesia – Singapura (2018) dan BIT Indonesia – Uni Emirat Arab (2019). Sementara itu, rumusan klausul MFN dalam Indonesia – Australia CEPA (2019) belum dapat mencegah. Selanjutnya, penelitian ini juga menyimpulkan bahwa terdapat setidaknya tiga faktor yang dipertimbangkan oleh majelis arbitrase untuk membebankan kewajiban substantif dari third-party treaty berdasarkan klausul MFN, yaitu rumusan klausul MFN, prinsip ejusdem generis, dan intent atau niat dari para pihak dalam perjanjian investasi internasional. Berdasarkan kesimpulan tersebut, pemerintah Indonesia sebaiknya lebih konsisten dalam merundingkan PII kedepannya untuk memasukkan larangan pembebanan kewajiban substantif dalam rumusan klausul MFN. ......This research discusses whether the formulation of the Most-Favored-Nation (MFN) clause in Indonesia's post-review international investment agreements (IIA) can prevent the use of such clause for the importation of substantive obligations originating from third-party treaties. In addition, this study also discusses what factors are considered by arbitral tribunals to accept or reject the use of the MFN clause in the basic treaty for the importation of substantive obligations from third-party treaties. Using the doctrinal method as well as the statutory approach and case approach, this research concludes that the formulation of the MFN clauses in two out of three of Indonesia's post-review IIAs can prevent the imporation of substantive obligations derived from third-party treaties. The two IIAs are the Indonesia - Singapore (2018) BIT and the Indonesia - United Arab Emirates BIT (2019). However, the formulation of the MFN clause in one out of the three IIAs analyzed, namely the Indonesia - Australia CEPA (2019), is not able to prevent such practice. Furthermore, this research concludes that there are at least three factors considered by arbitral tribunals to import substantive obligations from third-party treaties through the MFN clause, namely the formulation of the MFN clause itself, the ejusdem generis principle, and the intent of the contracting parties to the IIA. Based on the conclusions, the government of Indonesia should be more consistent when negotiating future IIAs to include the prohibiton of importing substantive obligations from third-party treaties in the MFN clause.