Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Studi ini mengungkap mengenai kebijakan publik Pemerintah Kota Depok terhadap penyediaan perumahan yang layak bagi MBR. Keterbatasan lahan merupakan suatu permasalahan tersendiri bagi pembangunan perumahan dan permukiman di perkotaan. Meningkatnya harga lahan dan perumahan mengakibatkan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) tidak mampu memenuhi kebutuhan akan rumah yang layak. Penelitian ini difokuskan pada aspek kebijakan Pemkot Depok terkait dengan keberpihakan pada MBR khususnya penyediaan perumahan yang layak bagi MBR. Penelitian bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan Pemda Kota Depok terhadap penyediaan kebutuhan perumahan yang layak bagi MBR. Data dan informasi diperoleh melalui pengumpulan data sekunder yang berupa kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan perumahan, Rencana Tata Ruang, peta-peta dan wawancara serta survey dan pengambilan foro-foto. Evaluasi formal yang digunakan dalam penelitian ini yaitu evaluasi summative yaitu menggunakan undang-undang,dokumen-dokumen,program, dan wawancara untuk menganalisis kebijakan pemerintah terhadap penyediaan perumahan yang layak bagi MBR. Selain itu juga menggunakan pendekatan Teori Turner, Burgess dan Drakakis - Smith yaitu demand-supply dan pengaruh nilai guna/tukar terhadap rumah sebagai komoditas. Dari analisis ditemukan bahwa dalam kebijakan publik yang dibuat oleh Pemkot Depok mengenai penyediaan perumahan yang layak bagi MBR masih belum terlihat nyata. Belum ada program-program yang jelas terhadap penyediaan perumahan bagi MBR. Program-program yang ada baru sebatas Rumah Tidak Layak Huni dan perbaikan sarana dan prasarana permukiman. Pada akhirnya, hasil dari evaluasi ini dapat disimpulkan bahwa belum ada kebijakan yang jelas dan terarah mengenai penyediaan perumahan yang layak bagi MBR yang tertuang di dalam rencana, program dan kegiatan. ......This study reveals the public policy regarding the provision of housing for Low Income People (MBR). The limitation of land itself is an issue for the supply of urban housing and settlements. The increased land and housing prices cause the low income community cannot afford a decent house. This study focused on the policy aspect of Pemkot Depok about their favor on low income community especially on the supply of decent housing for them. This research aims to evaluate the Pemkot Depok policy on the supply of decent housing demand for low income community. Information and data is gathered by the collection of secondary data, such as housing regulations, City Spatial Planning, maps, photos, interviews and surveys.This thesis is using summative evaluation for the formal evaluation. The summative evaluation include regulations, documents, governmental programs and interview to analyze the regulations concerning the providence of housing for the Low Income Society. A theory approach is also used the theory of Turner, Burgess and Drakaris-Smith about the supply-demand of housing and the influence of housing value as a commodity. The analysis shows that there is still no real result in the public policy issued by the Pemkot Depok concerning the providence of housing for the Low Income People. The existing programs are limited to the improper livable house and the improvement of facilities and infrastructure of settlement. In the end, the results of this evaluation can be concluded that there is no clear policy and direction regarding the provision of adequate housing for the MBR contained in the plans, programs and activities.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengumuman dividen terhadap abnormal return dalam hubungannya dengan Earning Per Share, Market Book Ratio, dan Return Market. Penelitian-penelitian sebelumnya sebagian besar menunjukkan bahwa ada hubungan antara pengumuman dividen dan return saham yang selanjutnya berimplikasi pada abnormal return. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah market model untuk menghitung intersep dan slope pada periode estimasi, yang kemudian digunakan untuk menghitung return saham pada periode pengamatan. Sampel yang digunakan adalah perusahaan-perusahaan non keuangan yang terdaftar dalam Bursa Efek Jakarta, yang menentukan kebijakan dividen dalam bentuk dividen tunai pada tahun 2001 dan 2002. Berdasakan uji statistik,pada hipotesis pertama menunjukkan bahwa pengumuman dividen tunai tidak berpengaruh langsung terhadap abnormal return. Tetapi secara akumulasi yang dim ulai antara T-7 (tujuh hari sebelum pengumuman dividen) dan T+7 (tujuh hari setelah pengumuman dividen) pengumuman dividen tunai berpengaruh signifikan terhadap abnormal return. Pada hipotesis kedua menunjukkan bahwa besamya CAR pada saat pengumuman dividen tunai tidak dipengaruhi oleh besamya nilai EPS dan MBR pada laporan keuangan tahun terakhir, tetapi dipengaruhi oleh besamya return market pads saat itu. Berdasakan pengujian statistika (program SPSS 11.0 dan Eviews 3.0) menunjukkan bahwa model regresi CAR 1o = EPS I-1 + MBRI-1 - RM1 signifikan (uji F statistik) dan diantaranya tidak terdapat hubungan multikolinieritas, heteroskedastisitas, dan otokolerasi. Penulis menyarankan kapada para pembaca yang tertarik akan melakukan penelitian dengan topik yang sama untuk: 1. Dalam menentukan sample perusahaan, mungkin akan memberikan hasil yang berbeda jika digolongkan dalam beberapa katagori, misalnya perusahan besar, sedang, dan kecil dipisahkan seeara tersendiri, atau dibedakan antara perusahaan produksi dan perusahaan jasa. 2. Besarnya nilai EPS dan MBR tidak hanya dilihat dan laporan keuangan terakhir, tetapi juga dilihat perubahannya dari tahun sebelumnya, naik ataukah turun. 3. Membedakan antara jumlah dividen yang mengalami kenaikan dan penurunan.

---

This research aims to understand a dividend announcement impact towards the abnormal return related to the RM1, EPS1_1, and the MBR1_1. A large part of the previous researches showed that, there was a relationship between a dividend, announcement and a stock return, which in turn, it will make an impact towards an abnormal return as well. A methodology which has been used in this study is a kind of a market model to calculate an intercept and a slope in an estimated period, and then, it is used to calculate a stock return during an observational period. A sample which has been used is a kind of non financial enterprises which had been registered in BEJ, which determined the dividend policy in a form of cash dividend for the periods or 2001 and 2002. Based upon a statistical examinations, shown that, a cash dividend announcement has not a direct impact towards the abnormal return there of. But accumulatively according to what has been started between T-7 (seven days before a dividend announcement) and T+7 (seven days after a dividend announcement), shown that, a cash dividend launching here in, has a significant impact towards the abnormal return as well. The amount of CAR during announcement of cash dividend there in, shown that, it has not been influenced at all by the amounts of EPS and MBR as shown in the end year of financial report, but it has been influenced as well by the amount of market return during that time. Based upon statistical examination (SPSS 11.0 and Eviews 3.0 programs), shown that, a regression model of CAR CAR 1o = EPS I-1 + MBRI-1 - RM1 is significant (statistical F examination), and there is not any such relationship of multicollinearity, heterocedastisity or autocorrelation as well. The writer in this case, will make three suggestions for the readers who are interesting in this same topic and who wish to make a research related to this matter, such as follows: 1. In order to obtain a good result, you must use a sample of non-financial entere prises which should be divided into several categories, such as, big, middle and small enterprises, and then to be subdivided into special manufactures (which produce many things) and general companies (which give services only). 2. The amounts of EPS and MBR, would not safety viewed from the end year financial report only, but also. Viewed from their yearly changes previously, is it up or down? 3. To differentiate the dividends it self, is it going up or going down?

Abstrak :
[ABSTRAK
Salah satu permasalahan di Negara yang sedang berkembang adalah tingginya angka pertumbuhan penduduk di kota besar yang menyebabkan kebutuhan rumah tinggal meningkat. Pada sisi lain, terkendala lahan yang tersedia terbatas jumlahnya. Rusunawa adalah kebijakan pemerintah untuk dapat mengakomodasi kebutuhan rumah tinggal bagi MBR. Keterbatasan anggaran yang dihadapi pengelola menyebabkan pengelolaan rusunawa tidak optimal dan kualitas bangunan menurun. Salah satu cara menyelesaikannya adalah dengan penyesuaian tarif sewa yang merupakan sumber penerimaan rusunawa. Dalam menetapkan tarif sewa, pengelola harus tetap memperhatikan kemampuan bayar (ability to pay/ATP) dan kemauan bayar (willingness to pay/WTP) penghuni yang merupakan golongan MBR. Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui nilai ATP dan WTP penghuni di Rusunawa Bekasi Jaya serta faktor yang mempengaruhinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ATP rata-rata adalah Rp331.000 dan WTP rata-rata adalah Rp273.000. Faktor yang secara signifikan mempengaruhi WTP adalah jenis pekerjaan kepala keluarga dan persepsi terhadap rusunawa. Kenaikan tarif optimal adalah sebesar Rp40.000 dengan peningkatan kualitas layanan pengelola yang mempengaruhi persepsi penghuni, yaitu peningkatan keamanan, kebersihan, dan kenyamanan rusunawa. Kata Kunci: Rumah Susun, MBR, Tarif, Ability To Pay, Willingness To Pay.

---

ABSTRACT
One of the problems in developing countries is the high rate of population growth in large cities resulting increase in demand for housing. On the other hand, constrained by limited amount of available land. Multistorey public house is government policy to accommodate the needs of low-income homes. Budget constraints faced by government caused poor management and building quality decreased. Rental rate adjusment is consider as solution to increase the acceptance of multistorey public house. In pescribing rate, government must consider ability to pay (ATP) and willingness to pay (WTP) of low-income residents. This study aimed to determine the value of the ATP and WTP occupants in Bekasi Jaya Multistorey Public House and the factors that influence it. The results showed that ATP is Rp331.000 and WTP is Rp273.000. Factors that significantly influence the WTP is the type of work and the perception of public house. Optimal rate increase amounted to Rp40,000 with improvement for quality of service such as safety, cleanliness, and comfort of public house. Keywords: Public House, Low Income, Rate, Ability To Pay, Willingness To Pay.;One of the problems in developing countries is the high rate of population growth in large cities resulting increase in demand for housing. On the other hand, constrained by limited amount of available land. Multistorey public house is government policy to accommodate the needs of low-income homes. Budget constraints faced by government caused poor management and building quality decreased. Rental rate adjusment is consider as solution to increase the acceptance of multistorey public house. In pescribing rate, government must consider ability to pay (ATP) and willingness to pay (WTP) of low-income residents. This study aimed to determine the value of the ATP and WTP occupants in Bekasi Jaya Multistorey Public House and the factors that influence it. The results showed that ATP is Rp331.000 and WTP is Rp273.000. Factors that significantly influence the WTP is the type of work and the perception of public house. Optimal rate increase amounted to Rp40,000 with improvement for quality of service such as safety, cleanliness, and comfort of public house. Keywords: Public House, Low Income, Rate, Ability To Pay, Willingness To Pay., One of the problems in developing countries is the high rate of population growth in large cities resulting increase in demand for housing. On the other hand, constrained by limited amount of available land. Multistorey public house is government policy to accommodate the needs of low-income homes. Budget constraints faced by government caused poor management and building quality decreased. Rental rate adjusment is consider as solution to increase the acceptance of multistorey public house. In pescribing rate, government must consider ability to pay (ATP) and willingness to pay (WTP) of low-income residents. This study aimed to determine the value of the ATP and WTP occupants in Bekasi Jaya Multistorey Public House and the factors that influence it. The results showed that ATP is Rp331.000 and WTP is Rp273.000. Factors that significantly influence the WTP is the type of work and the perception of public house. Optimal rate increase amounted to Rp40,000 with improvement for quality of service such as safety, cleanliness, and comfort of public house. Keywords: Public House, Low Income, Rate, Ability To Pay, Willingness To Pay.]

Abstrak :
Ketersediaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) masih menjadi isu strategis di Indonesia sehingga dibutuhkan skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) yang mampu menarik minat pemangku kepentingan. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) dan mengevaluasi kelayakan investasi serta mengevaluasi preferensi/minat badan usaha dan masyarakat terkait penyediaan Rusun umum milik (Rusunami) melalui skema KPBU tersebut. Pendekatan campuran digunakan dalam penelitian ini; kualitatif dengan studi kasus untuk mengembangkan skema KPBU, metode economy engineering untuk mengevaluasi kelayakan investasi, dan kuantitatif untuk mengevaluasi preferensi/minat badan usaha dan masyarakat MBR melalui survei dengan kuesioner. Skema KPBU dalam penyediaan Rusunami yaitu design-build-finance-operate-maintenance-transfer (DBFOMT) dengan pengembalian investasi berupa user charge untuk penyediaan Rusunami (35%) dan apartemen/fasilitas komersial (65%) yang memanfaatkan lahan milik pemerintah secara sewa selama 50 tahun yang disertai dukungan fasilitasi pembangunan infrastruktur, perizinan, dan penyiapan lahan dari pemerintah. Skema KPBU tersebut menghasilkan kelayakan investasi dengan nilai IRR 13,18%, NPV sebesar Rp. 610.063.962.923 dan payback period selama 7,45 tahun. Secara umum, skema KPBU dimaksud telah sesuai dengan preferensi/minat responden badan usaha berdasarkan variabel skema KPBU, kelayakan investasi, dan alokasi risiko, namun masih memerlukan pengembangan terutama terkait nilai IRR, alokasi kewajiban pendanaan dan regulasi terkait konsesi lahan. Di sisi lain, rencana Rusunami yang ditinjau dari variabel keterjangkauan, fitur dan aksesibilitas Rusunami, dan bentuk kepemilikan hunian secara umum telah cukup sesuai dengan preferensi/minat masyarakat MBR, namun masih memerlukan penyelarasan terkait harga jual, besaran angsuran dan biaya service charge serta masa kepemilikan hunian ......The availability of housing for low-income community is still a strategic issue in Indonesia. Therefore, public private partnership scheme is needed to attract the interest of stakeholdersThis study aims to develop a PPP scheme and evaluate investment feasibility as well as analyze the preferences/interests of business entities and the communities to the provision of public housing (apartment) through the PPP scheme. A mixed approach was used in this study; qualitative with case studies to develop PPP scheme, while engineering economy method to evaluate investment feasibility and quantitative method to evaluate preferences/interests of private sector and low-income community through surveys with questionnaires. The PPP scheme in providing public housing is design-build-finance-operate-maintenance-transfer with a return on investment in the form of a user charge for the provision of public apartment (35%) and commercial apartment/facilities (65%) that utilize government-owned land on a 50-year lease which accompanied by support for facilitation of infrastructure development, licensing, and land preparation from the government. The PPP scheme can generate investment feasibility with IRR value of 13.18%, NPV of Rp. 610,063,962,923 and payback period for 7.45 years. In general, the PPP scheme is suitable with the preferences/interests of private sector based on the variables of the PPP scheme, investment feasibility, and risk allocation, but still requires adjustments related to IRR value, funding allocation and land concession. On the other hand, the housing planning in terms of the affordability, features and accessibility, and the form of residential ownership is quite suitable with the preferences/interests of the low-income community, but still requires adjustments related to the selling price and service charge fees as well as the period of ownership of the dwelling.

Abstrak :
Penelitian ini menggambarkan tentang proses program penyediaan rumah berbasis masyarakat dan manfaatnya bagi kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang. Program ini dilakukan oleh sebuah lembaga non pemerintah yang bernama Habitat For Humanity Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan teknik pemilihan sampel purposif. Pengambilan data dilakukan dengan metode wawancara, observasi, serta studi litratur dan dokumen. Penelitian ini mendapati ada 6 tahapan dalam proses penyediaan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang dilakukan Habitat For Humanity Indonesia yaitu: Survey dan Assessment, Pembentukan Komite Lokal, Seleksi Keluarga Mitra, Persiapan Sosial, Pelaksanaan, Monitoring dan Evaluasi. Di setiap tahapan program tersebut Habitat For Humanity Indonesia melakukan pendekatan berbasis masyarakat sebagai upaya pemberdayaan masyarakat. Implikasi hasil penelitian ini menunjukkan bahwa program penyediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah memang perlu dilakukan dengan pendekatan berbasis masyarakat, dalam bentuk partisipasi masyarakat dan peningkatan kapasitas MBR. Penelitian ini juga menemukan bahwa program yang dilakukan Habitat For Humanity Indonesia membawa manfaat pada kesejahteraan masyarakat khususnya di bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi, psikis dan sosial. Hasil penelitian ini menunjukkan Habitat For Humanity Indonesia membutuhkan perencanaan exit strategy atau tahapan terminasi sebagai bagian dari strategi keberlanjutan program. Salah satu yang bisa dilakukan adalah melembagakan komite lokal secara resmi dan meningkatkan kapasitas mereka untuk menjadi sebuah lembaga berbasis komunitas yang terorganisir (Community Based Organization/CBO). Jenis CBO tersebut bisa berupa Koperasi atau Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang juga sebagai bagian untuk pemberdayaan ekonomi. Melalui LKM atau Koperasi tersebut dapat dikombinasikan program penyediaan rumah dan pemberdayaan ekonomi. Misalnya, dengan menyediakan produk pinjaman untuk pembangunan atau perbaikan rumah bagi anggotanya. Dengan demikian masyarakat dapat mandiri untuk menyelesaikan masalah perumahan dengan sumber daya yang mereka miliki sendiri. ......This thesis describes the process and benefits of the community-based housing program and its benefits on the welfare of the community in Mauk Sub-district, Tangerang District, conducted by a non-governmental organization, Habitat For Humanity Indonesia. This qualitative research was conducted by using purposive sampling techniques. The methods of data collection were carried out through interviews, observation, and literature and documentation studies. This study found that the program is carried out in 6 stages, namely: Survey and Assessment, Local Committee Formation, Home Partner Selection, Social Preparation, Program Implementation, and Monitoring and Evaluation. Habitat For Humanity Indonesia has been implementing the community-based approach in each stage as an effort to empower the community. This study also found that the community-based housing program brings benefits for the community’s welfare in the areas of health, education, economy, psychic, and social. Yet, the study revealed that Habitat For Humanity Indonesia needs a exit strategy plan or termination phase as a part of the program's sustainability strategy. One of the things that Habitat For Humanity should do is, the local committee needs to be officially and legally institutionalized and build their capacity to become a Community Based Organization (CBO). The CBO could be a cooperative or microfinance institution as part of their economic empaowerment. Through the cooperative or the microfinance institution the program of housing and economic empowerment could be combined. For instrance, it can provide loan for building new housing or housing renovation for its members. Therefore, the community can be independent to to solve housing problems with their own resources.

Abstrak :
Rumah hadir sebagai suatu pelengkap dalam memenuhi kebutuhan manusia selain sandang dan pangan. Perkembangan suatu perumahan tidak bisa lepas dengan perkembangan penduduk yang membutuhkan rumah tersebut. Akibatnya jika suatu perkembangan perumahan tidak diikuti dengan pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat maka akan terjadi backlog. Pemenuhan kebutuhan akan perumahan yang kurang atau disebut backlog ini tidaklah mudah karena pemerintah hanya menyediakan seperempat dari kekurangan perumahan yang ada. Selain itu mahalnya perumahan yang ditawarkan pemerintah menjadi kendala bagi kaum berpenghasilan rendah untuk memenuhi kebutuhan akan rumah. Sehingga perlunya adanya usaha masyarakat dalam memenuhi kebutuhan akan rumahnya sendiri yang biasa disebut dengan swadaya. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui seberapa banyak perumahan yang kurang disuatu kawasan dan apa saja program pemerinta dalam menutupi kekurangan perumahan tersebut. Metode yang dipakai dalam penulisan yaitu dengan membaca berbagai refrensi untuk menganalisis kasus yang ada dilapangan. ......House functions as a supplementary thing in fulfilling the human need in addition to cloth and food. Development of housing cannot be separated from development of population needing the house. Consequently, if a housing development is not kept up with the growth of population which is getting increased then it will result in backlog. Fulfilling the shortage of housing or so called backlog is not easy since the government only provides one-fourth of the existing shortage of housing. Besides, expensive price of housing as offered by the government has become constraint for those of low-income people to afford the house. So that people need to exert its best to fulfill the need for their own house which is usually called self-help. Writing of this paper is aimed at identifying how much housing which is still lacking in a cerain are and what program already adopted by government in covering the shortage for housing. Method used in writing is reading variety references to analyze case existing in field.

Abstrak :
Kebutuhan perumahan masyarakat merupakan sesuatu yang akan mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan ekonomi (lama bekerja, perkembangan kedudukan jabatan, peningkatan pendidikan dan lain-lain) serta perkembangan kehidupan sosial (berkaitan dengan siklus hidup, pola pikir). Perencanaan program penyediaan perumahan perlu mengakomodir kondisi tersebut. Tujuan dari penyusunan tulisan ini dalam rangka mengenal atau mengetahui karakteristik MBR untuk beberapa alternatif status tinggal suatu keluarga dalam suatu rumah, sesuai dengan perkembangan sosial dan ekonominya, dengan mengambil studi kasus di Kota Daerah Istimewa Yogyakarta, dan metode analisis yang digunakan adalah analisis diskriminan. Metode multystage sampling (sampling bertahap) digunakan untuk pengambilan sampel dalam penelitian ini, mengambil resiko kesalahan kurang dari 1%, ditentukan jumlah sampel sebesar 600 kepala keluarga dari 131.092 Kepala Keluarga (KK) di Kota Daerah Istimewa Yogyakarta. Metode analisis deskriptif dan analisis diskriminan. Persamaan fungsi diskriminan yang dibentuk dengan klasifikasi status tinggal tiga (3) klaster sangat memperbaiki (lebih layak) persamaan fungsi diskriminan lima (5) klaster memperlihatkan adanya kenaikan cukup signifikan untuk ketepatan penaksiran pengelompokkan objek ke dalam klaster status tinggal: 1) Kenaikan sebesar 35,5% untuk status tinggal dengan orang tua; 2) Kenaikan sebesar 24,4 % untuk status tinggal sewa/kontrak; 3) Kenaikan sebesar 29 % untuk status tinggal milik.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan proses Implementasi Program FLPP untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dengan menggunakan konsep Implementasi Kebijakan serta menggambarkan faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaan kebijakan tersebut di Kabupaten Bogor. Meningkatnya pertumbuhan penduduk dan angka kemiskinan yang tinggi berkaitan erat dengan hunian tempat tinggal masyarakat di Kabupaten Bogor. Pada pertengahan tahun 2019, terjadi pengurangan kuota FLPP serta penyediaan rumah bersubsidi sehingga menyebabkan calon penerima Program FLPP kesulitan mendapatkan kepastian untuk dapat menempati hunian. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist dengan teknik pengumpulan data kualitatif melalui wawancara mendalam serta studi kepustakaan. Wawancara mendalam secara individual dilaksanakan terhadap 10 Informan.  Hasil penelitian menunjukan bahwa Implementasi Program FLPP untuk MBR di Kabupaten Bogor belum berjalan dengan baik, karena hingga saat ini program FLPP belum berjalan secara sistematis sebab belum memiliki perencanaan kinerja pengembangan program yang menjadi tolak ukur pencapaian, serta masih terjadinya ketidaktepatan sasaran penerima manfaat program FLPP untuk MBR. Penelitian ini menemukan faktor yang mempengaruhi kendala Implementasi Program karena belum seragamnya pemahaman para aktor implementasi mengenai kebijakan yang diampu; Minimnya ketersediaan sumber daya manusia, kewenangan, fasilitas, dan keuangan; Rendahnya pembagian tugas dan tanggung jawab antar aktor serta terdapat ketidaktepatan sasaran kepada MBR pada Implementasi Program FLPP. Kehadiran suatu sistem baru di PPDPP dinilai dapat membantu proses percepatan alur pemilikan hunian dan memonitor pelaksanaan program untuk mengurangi terjadinya kecurangan oleh beberapa pihak.  ......The research objective was to describe the implementation process of the FLPP Program for Low Income Communities (MBR) using the concept of Policy Implementation and to describe the factors that influence the implementation of the policy in Bogor Regency. Increased population growth and high poverty rates are closely related to community housing in Bogor Regency. In mid-2019, there was a reduction in the FLPP quota as well as the provision of subsidized housing, causing potential recipients of the FLPP Program to have difficulty obtaining certainty to occupy a residence. This study used a post-positivist approach with qualitative data collection techniques through in-depth interviews and literature study. Individual in-depth interviews were conducted with 10 informants. The results showed that the implementation of the FLPP Program for MBR in Bogor Regency has not been going well, because until now the FLPP program has not run systematically because it does not have a program development performance plan that is a benchmark for achievement, and there are still inaccuracies in the targeting of FLPP program beneficiaries for MBR. This study found the factors that influence the program implementation constraints due to the lack of uniform understanding of the implementing actors regarding the policies being handled; Lack of availability of human resources, authority, facilities and finance; The low division of duties and responsibilities among actors and there is a lack of targeting to MBR in the implementation of the FLPP program. The presence of a new system in PPDPP is considered to be able to help the process of accelerating the flow of residential ownership and monitoring program implementation to reduce the occurrence of fraud by several parties.

Abstrak :
Penyediaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) masih menghadapi beberapa permasalahan, salah satu penyebabnya adalah adanya ketidaksesuaian (mismatch) antara permintaan (demand) perumahan yang bersifat dinamis dan kebijakan penyediaan (supply) perumahan yang bersifat statis. Dinamika kebutuhan perumahan dapat dilihat melalui konsep housing careers.