Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Pelayanan publik masih diwarnai oleh pelayanan yang sulit untuk diakses, prosedur yang berbelit-belit ketika harus mengurus suatu perijinan tertentu, biaya yang tidak jelas serta terjadinya praktek pungutan liar dan lain sebaginya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa bagaimana pelayanan perizinan investasi yang ada di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Jakarta. Penelitian ini ingin melihat bagaimana kualitas pelayanan dalam hal ini pelayanan perizinan investasi dalam melakukan proses pelayanan. Apakah sudah dapat memenuhi kualitas pelayanan yang baik dan memberikan kepuasan terhadap pengguna pelayanan. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner dan Studi kepustakaan untuk mendapatkan data pendukung. Hasil penelitian didapatkan bahwa kualitas pelayanan perizinan yang ada di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sudah baik. Dilihat dari fasilitas dan kenyamanan yang diberikan, namun perlu untuk ditingkatkan kembali ketepatan pengerjaan perizinan dengan SOP yang telah ada.

---

There many difficulties in accessing public services. Tough procedures involver, when people should have particular permission, pay certain amount of money, illegal fees, etc. This research aims to analyses the quality of license investment services in investment coordinating board, Jakarta. This research will depict the quality of service in the process of giving license in investment, wheatear it already fulfill good services qualities and give satisfaction to the user. This tesis is a description research and use quantitative approach. Techniques of data collection are done through questionnaires study to obtain supporting data. From the result of this research, the quality of license investment services in Investment Coordination Board is good. It can be seen from facilities and comfort that have been given. Nevertheless, the appropriate usage permissions with the existing SOPs need to be enhanced in order to increase the quality of license investment services and improve the investment climate in Indonesia.

Abstrak :
Tesis ini membahas mengenai kebijakan impor mobil Indonesia dalam kerangka Import Licensing Agreement. Selain ilu juga membahas kebijakan perkembangan industri mobil Indonesia perihal mana yang lebih menguntungkan apakah melalui kebijakan impor atau pengembangan program mobil nasional. Penelitian ini adalah yuridis normatif yang berarti bahwa penelitian ini mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat beberapa ketentuan mengenai kebijakan impor mobil Indonesia yang tidak sesuai dengan ketentuan Imporr Licensing Agreement. Selain itu penelitian ini juga menunjukkan bahwa pemerintah untuk saat ini lebih memilih pengembangan industri mobil melalui impor mobil dibandingkan dengan pengembangan mobil nasional. Penelitian ini menyarankan agar Pemerintah Indonesia melakukan perubahan terhadap ketentuan yang tidak sesuai dengan ketentuan Import Licensing Agreement dan memberikan perhatian yang lebih besar terhadap pengembangan program mobil nasional.

---

The focus of this study is to analyze and critize the regulation of four wheel car import with completely built up (CBU) condition in Indonesia. This research uses a qualitative approach with normative methodology. The outcome of this research shows that there is a lot of problem between the regulation of car import with Import Licensing Agreement. This research also suggests Indonesian Government must not depending to developed the Indonesia Car Industry with impor cars but they must developing Indonesia National Car Programme again. Because the Indonesia National Car Programme have so many advantage if use Indonesian National factory.

Abstrak :
Investasi pengembangan proyek pada Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) memiliki potensi terdepan di dalam transisi energi fosil menjadi energi baru dan terbarukan (EBT) di Indonesia. Dibandingkan dengan energi lain, panas bumi lebih berkelanjutan dalam jangka panjang dan tidak membutuhkan pembangkit listrik besar lainnya untuk memasok listrik secara nasional. Indonesia merupakan salah satu negara dengan energi panas bumi terbesar di dunia. Pembangunan PLTP di Indonesia memiliki potensi baik dan bersifat berkelanjutan sesuai dengan program pemerintah terkait pembangunan ekonomi berkelanjutan. Dalam mendukung percepatan investasi panas bumi sektor energi baru terbarukan di Indonesia, maka diperlukan konsep perizinan yang cepat, mudah dan terintegrasi. Pemerintah diberikan kewenangan oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja untuk melakukan pembenahan atau perubahan perizinan usaha berbasis risiko melalui sistem perizinan terintegrasi pusat ke daerah dalam Sistem Pengajuan Tunggal Online Berbasis Risiko (OSS-RBA). Tujuannya untuk mempermudah perizinan. Namun dalam praktiknya, upaya pemerintah tersebut menuai penolakan yang meluas, karena Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dinilai mengabaikan perlindungan lingkungan. Berdasarkan asas kelestarian dan berkelanjutan yang terdapat dalam RUU EBT Pasal 2 huruf d yang menyatakan penyelenggaraan EBT berdasarkan asas kelestarian dan berkelanjutan. Namun dalam penyelenggaraannya masih terdapat masalah terkait perizinan pembangunan PLTP di Indonesia sehingga memperhambat investor dalam berinvestasi di Indonesia, masih banyak masyarakat yang dirugikan dalam pembangunan PLTP. Salah satu indikator asas kelestarian dan berkelanjutan merupakan jaminan agar masyarakat hidup dalam kondisi yang sehat dan layak sehingga mereka memiliki kesempatan yang sama dan memadai untuk bertindak dan bekerja demi kemaslahatan umat manusia. ......Project development investment in geothermal power plants (PLTP) has the potential to lead the transition from fossil energy to renewable energy in Indonesia. Compared to other energies, geothermal is more sustainable in the long term and does not require other large power plants to supply electricity nationwide. Indonesia is one of the countries with the largest geothermal energy in the world. Geothermal power plant development in Indonesia has good potential and is sustainable in accordance with government programs related to sustainable economic development. In supporting the acceleration of geothermal investment in the new renewable energy sector in Indonesia, a fast, easy and integrated licensing concept is needed. The government is authorized by Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation to reform or change risk-based business licensing through a central to regional integrated licensing system in the Risk-Based Online Single Submission System (OSS-RBA).. Based on the principles of sustainability and sustainability contained in RUU EBT Article 2 letter d which states that the implementation of EBT is based on the principles of sustainability and sustainability. However, in its implementation there are still problems related to licensing for PLTP development in Indonesia so that it hampers investors in investing in Indonesia, there are still many people who are disadvantaged in PLTP development. One indicator of the principle of sustainability and sustainability is a guarantee that people live in healthy and decent conditions so that they have equal and adequate opportunities to act and work for the benefit of humanity.

Abstrak :
Pembangunan industri diarahkan untuk menuju kemandirian perekonomian nasional, meningkatkan kemampuan bersaing, dan menaikkan pangsa pasar dalam negeri dan pasar luar negeri dengan selalu memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup, dalam rangka melaksanakan pembangunan yang berasaskan pembangunan yang berkelanjutan. Kecuali pertumbuhan ekonomi, ternyata telah terjadi pula akibat negatif yaitu perusahaan industri (pabrik-pabrik) masih saja melakukan pencemaran lingkungan, di antaranya dengan cara membuang limbah cairnya ke dalam air (sungai} yang melampaui baku mutu limbah cair. Diduga bahwa hal itu disebabkan karena pengaturan hukum tentang izin pembuangan limbah cair ke dalam air dan kegiatan industri kurang memadai. Masalah yang diteliti pada pokoknya di rumuskan sebagai berikut: Bagaimanakah pengaturan hukum tentang cara penetapan baku mutu limbah cair yang dituangkan dalam izin pembuangan limbah cair ke dalam air? Bagaimanakah konsistensi (sinkronisasi) ketentuan tentang penetapan baku mutu limbah cair yang dituangkan dalam izin pembuangan limbah cair ke dalam air dengan peraturan perundang-undangan terkait? Bagaimanakah penegakan hukum tentang ketentuan izin pembuangan limbah cair ke dalam air dari kegiatan industri? Bagaimanakah dampak ekonomis pengaturan hukum pemberian izin pembuangan limbah cair ke dalam air dari kegiatan industri? Penelitian dilaksanakan dengan metode penelitian hukum normatif dan empiris, yang berlokasi di Kotamadya Ujung Pandang dan Jakarta. Hasil penelitian ini pada pokoknya sebagai berikut: 1. Pengaturan hukum tentang cara penetapan baku limbah cair yang akan dituangkan dalam izin pembuangan limbah cair ke dalam air dari kegiatan industri berdasarkan PP No.20 tahun 1990 sebagai salah satu aturan pelaksanaan UULH adalah kurang memadai, yaitu berlaku secara umum untuk industri yang sejenis tanpa mengatur/memperhitungkan jumlah perusahaan industri pabrik yang akan membuang limbah cairnya ke sungai yang telah ditentukan, dan tidak adanya pengaturan bahwa sungai tertentu ditetapkan sebagai tempat pembuangan limbah cair. dan kegiatan industri (pabrik). Pengaturan demikian itu tidak dapat dipakai untuk mengantisipasi perkembangan jumlah kegiatan industri (pabrik) di masa yang akan datang, yaitu dengan semakin besarnya jumlah pabrik yang akan membuang limbah cairnya ke sungai tersebut, maka dapat diperkirakan bahwa ambien sungai tersebut akan terlampaui/sungai tersebut akan tercemar. 2. Tidak terdapat sinkronisasi peraturan antara PP No.20 tahun 1990 dengan Perda Kotamadya Dati II Ujung Pandang No.5 Tahun 1993 dan petunjuk pelaksanaan Perda tersebut, dalam Pasal 26 ayat (3) PP No.20 tahun 1990 menyatakan, bahwa izin pembuangan limbah cair dicantumkan dalam izin Ho, sedang Perda tersebut tidak mencantumkan izin pembuangan limbah cair ke dalam air sebagai syarat pemberian izin tempat usaha Ho. Demikian pula keputusan Menteri Perindustrian No.150 Tahun 1995 pada Pasal 2 ayat (4) tidak mencantumkan izin pembuangan limbah cair ke dalam air sebagai syarat pemberian izin usaha industri, karenanya dengan izin usaha industri sebagai dasar hukum bagi perusahaan industri untuk berproduksi sebesar-besarnya tanpa memiliki izin pembuangan limbah cair ke dalam air yang berakibat tercemarnya air (sungai). 3. Penegakan hukum mengenai ketentuan izin pembuangan limbah cair ke dalam air di Kotamadya Ujung Pandang masih sangat lemah, baik dari aspek administratif, dari aspek perdata maupun dari aspek pidana. 4. Dampak ekonomis pengaturan pemberian izin pembuangan limbah cair ke dalam air dari kegiatan industri, yaitu biaya pengadaan dan pengoperasian alat pengolah limbah cair bagi perusahaan industri di Kotamadya Ujung Pandang, berpengaruh terhadap biaya produksi bagi perusahaan industri yang bersangkutan.

Abstrak :
[ABSTRAK
Energi migas masih menjadi andalan utama perekonomian Indonesia, baik sebagai penghasil devisa maupun pemasok kebutuhan energi dalam negeri. Dengan penurunan Produksi MIGAS 6% per tahun dan diiringi dengan kenaikan pertumbuhan konsumsi energi rata-rata mencapai 7% dalam 10 tahun terakhir, mengakibatkan Indonesia dalam kondisi Krisis MIGAS dalam 20 Tahun kedepan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa ancaman operasional survai dan pemboran dalam rangka peningkatan produksi MIGAS karena adanya faktor otonomi daerah. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif study kasus dengan menggunakan analisa eksternal PEST dan Force Field Analisis sedangkan Analisis Anticipatory digunakan sebagai analisa Internal. Dari analisa Eksternal dan Internal tersebut dijadikan sebagai penggerak untuk tinjauan masa depan skenario 2035. Perizinan yang merupakan salah satu yang menghambat dalam peningkatan produksi MIGAS nasional, sehingga diperlukan penyederhanaan perizinan dan peningkatan teknologi untuk dapat meningkatkan produksi MIGAS nasional di Tahun 2035.

---

ABSTRACT
Hydrocarbon energy is the major player of Indonesia economy, in term of foreign exchange earner and also for domestic supply of energy demand. With the reduction of hydrocarbon production as 6% per year and follow with the growth of energy consumption by 7% in last 10 year, Indonesia is facing a hydrocarbon energy crisis for the next 20 years. The aim of this study is to analyze the threat in survey and drilling operation in order to increase the hydrocarbon production due to regional autonomy factor existences. This study is qualitative case study that use external analysis of PEST and Force Field, while the Anticipatory analysis use as internal one. This external and internal analysis treat as a driving force for foresight the 2035 scenario. The licensing is one of the obstacle in increasing the national hydrocarbon production, therefore the simplification in licensing and enhancement in technology are necessary in order to increase the national hydrocarbon production for year 2035, Hydrocarbon energy is the major player of Indonesia economy, in term of foreign exchange earner and also for domestic supply of energy demand. With the reduction of hydrocarbon production as 6% per year and follow with the growth of energy consumption by 7% in last 10 year, Indonesia is facing a hydrocarbon energy crisis for the next 20 years. The aim of this study is to analyze the threat in survey and drilling operation in order to increase the hydrocarbon production due to regional autonomy factor existences. This study is qualitative case study that use external analysis of PEST and Force Field, while the Anticipatory analysis use as internal one. This external and internal analysis treat as a driving force for foresight the 2035 scenario. The licensing is one of the obstacle in increasing the national hydrocarbon production, therefore the simplification in licensing and enhancement in technology are necessary in order to increase the national hydrocarbon production for year 2035]

Abstrak :
Peran Lembaga Keuangan Mikro dalam Membuka Askes Keuangan Pada Masyarakat Pedesaan Muhammad Rizal Fikri-Tesis-Program Pascasarjana FHUI-Ringkas-2017 Abstrak Tesis ini membahas Peranan Lembaga Keuangan Mikro dalam membuka akses keuangan pada masyarakat pedesaan. Lembaga Keuangan Mikro memberikan pengaruh yang besar terhadap keuangan masyarakat pedesaan. Pengaruh tersebut tidak beriringan dengan jumlah Lembaga Keuangan Mikro yang sudah mendapatkan izin dari Otoritas Jasa Keuangan selaku regulator. Terdapat pengaturan di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro yang mengharuskan Lembaga Keuangan Mikro memperoleh izin sebelum tanggal 8 Januari 2016, namun sampai saat ini masih banyak Lembaga Keuangan Mikro yang belum memperoleh izin dari Otoritas Jasa Keuangan. Dalam Undang-Undang Lembaga Keuangan Mikro tersebut terdapat pengaturan mengenai sanksi pidana bagi Lembaga Keuangan Mikro yang menjalankan usaha tanpa izin. Oleh sebab itu semangat Lembaga Keuangan Mikro dalam membuka akses pada masyarakat pedesaan masih terbentur dalam hal perizinan usaha sebagai Lembaga Keuangan Mikro. Kata Kunci: Perizinan, Lembaga Keuangan Mikro, Otoritas Jasa Keuangan.

---

THE ROLE OF MICROFINANCE INSTITUTIONS IN OPENING ACCESS TO FINANCE IN RURAL COMMUNITIES This thesis discusses the role of Microfinance Institutions in opening up financial access to rural communities. Microfinance Institutions have a great influence on the finances of rural communities. The influence is not in tandem with the number of Microfinance Institutions that have received permission from the Financial Services Authority as regulator. There is an arrangement in Law Number 1 Year 2013 on Microfinance Institutions requiring Microfinance Institutions to obtain permission by dateJanuary 8, 2016, but until now there are still many Micro Finance Institutions that have not obtained permission from the Financial Services Authority. In the Act of Microfinance Institutions there are arrangements regarding criminal sanctions for Microfinance Institutions conducting unlicensed business. Therefore, the spirit of Micro Finance Institutions in opening access to rural communities is still constrained in terms of business licensing as a Microfinance Institution. Key Words Licensing, Microfinance Institutions, Financial Services Authority.

Abstrak :
Tesis ini membahas mengenai kedudukan Kontrak Karya pasca disahkannya UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara, dimana dengan berlakunya UU Minerba tersebut, sistem Kontrak Karya sudah tidak diberlakukan lagi karena sistem perizinan yang diberlakukan untuk berinvestasi pada bidang pertambangan di Indonesia. Dalam UU tersebut terdapat ketentuan bahwa Kontrak karya yang telah disetujui akan tetap berlaku, tetapi perlu penyesuaian. Ketentuan tersebut dinilai kontradiktif oleh beberapa kalangan. Hasil penelitian menyarankan bahwa sebaiknya dibuat peraturan pelaksana agar ketentuan yang menimbulkan pertanyaan dapat dijawab......This thesis discusses the position of the Contract of Work after the enactment of Law Number 4 of 2009 concerning Minerals and Coal, where with the enactment of the Minerba Law, the Contract of Work system is no longer enforced due to the licensing system applied to invest in the mining sector in Indonesia. In the law there is a stipulation that the approved Contract of Work will remain valid, but needs to be adjusted. These provisions are considered contradictory by some groups. The results of the study suggest that implementing regulations should be made so that the provisions that raise questions can be answered.

Abstrak :

Penelitian ini membahas tentang bagaimana formulasi kebijakan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 dan peran unsur Tripartit dalam proses formulasi kebijakan. Formulasi kebijakan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 dilakukan untuk mempermudah prosedur perijinan penggunaan tenaga kerja asing sehingga dapat meningkatkan investasi asing. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan termasuk jenis penelitian deskripsi karena berusaha menggambarkan formulasi kebijakan. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan wawancara mendalam dan studi kepustakaan untuk mempertajam analisis. Polemik di tengah masyarakat dan serikat buruh terjadi karena tujuan dimudahkannya proses perijinan investasi asing dalam Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018  untuk membuka lapangan pekerjaan bagi tenaga kerja indonesia ternyata tidak sejalan dengan penyerapan tenaga kerja indonesia, justru mengalami penurunan. Di satu sisi, terjadi kenaikan jumlah tenaga kerja asing di Indonesia. Hasil dari penelitian ini menggambarkan bahwa proses formulasi kebijakan telah melalui tahapan-tahapan formulasi kebijakan, mulai dari tahap identifikasi masalah sampai pengesahan kebijakan. Namun, peran unsur tripartit tidak dilibatkan dalam proses formulasi kebijakan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 sehingga kebijakan yang dihasilkan tidak merepresentasikan asas keadilan dan partisipasi masyarakat serta beberapa kebijakan bertentangan dengan undang-undang. Selain itu, naiknya angka investasi yang tidak disertai dengan naiknya penyerapan tenaga kerja mengindikasikan bahwa pemerintah perlu menggunakan perspektif serikat pekerja dalam proses penyusunan regulasi.

 

Kata Kunci: Formulasi Kebijakan, Tenaga Kerja Asing, Investasi, Perijinan, Tripartit

 

---

This study discusses how the policy formulation of Presidential Regulation Number 20 of 2018 and the role of Tripartite elements in the process of policy formulation. Policy formulation of Presidential Regulation No. 20 of 2018 is carried out to facilitate licensing procedures for the use of foreign workers so as to increase foreign investment. This research was conducted using a qualitative approach and included a type of description research because it tried to describe policy formulations. The data collection technique in this study used in-depth interviews and literature studies to sharpen the analysis. The polemic in the community and trade unions occur because the purpose of facilitating the process of licensing foreign investment in Presidential Regulation No. 20 of 2018 to open employment opportunities for Indonesian laborers is apparently not in line with the absorption of Indonesian labor, but has decreased. On the one hand, there is an increase in the number of foreign workers in Indonesia. The results of this study illustrate that the policy formulation process has gone through the stages of policy formulation, starting from the problem identification stage to the adoption of policies. However, the role of tripartite elements is not involved in the policy formulation process of Presidential Regulation No. 20 of 2018 so that the policy produced does not represent the principle of justice and community participation and some policies are contrary to the law. In addition, the increase in investment figures which are not accompanied by an increase in employment indicates that the government needs to use a trade union perspective in the process of drafting regulations.