Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :

Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari kembali hubungan antara liberalisasi perdagangan, liberalisasi FDI dan ketimpangan upah di Indonesia antara pekerja bekemampuan tinggi dan rendah dengan mempertimbangkan teori HOS model dan teori Human Capital. Ketimpangan upah diukur menggunakan dua tahap metode estimasi. Hasil penelitian mengindikasikan liberalisasi perdagangan dan liberalisasi FDI memiliki pengaruh signifikan terhadap ketimpangan upah untuk pekeja berkemampuan rendah, sedangkan untuk ketimpangan upah pekerja berkemampuan tinggi terdapat hubungan yang positive. Secara keseluruhan, liberalisasi perdagangan menurunkan ketimpangan upah antara pekerja berkemampuan tinggi dan rendah linear dengan HOS model dan liberalisasi FDI menaikan upah untuk pekerja berkemampuan tinggi linear dengan teori Human Capital.

---

This study aims to re-examine the relationship between trade liberalization, FDI liberalization and wage inequality in Indonesia for unskilled and skilled workers by considering HOS model and Human Capital theory. Two-stage estimation strategy are used to examine wage inequality. The results suggest that trade liberalization and FDI liberalization have significant relationship on industry wage premium for unskilled workers, whereas a positive relationship is found for skilled workers. Overall, the results indicate trade liberalization reduces wage inequality between unskilled and skilled workers in line with HOS model and FDI liberalization increases wage for skilled workers in line with Human Capital theory.

Abstrak :
Tesis ini membahas tentang liberalisasi jasa konstruksi di indonesia dan kesesuaian dengan komitmen dalam General Agreement on Trade in Services (GATS-WTO) di bidang jasa konstruksi. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, karena penelitian ini menitik beratkan pada penelitian kepustakaan yang intinya meneliti asas-asas hukum, sistematis hukum, dan sikronisasi hukum dengan jalan menganalisanya. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa saat ini Indonesia telah membuka jasa konstruksi untuk asing. Pembukaan jasa konstruksi asing hanya untuk bidang usaha jasa konstruksi yang beresiko besar dan/atau berteknologi tinggi dan/atau yang berbiaya besar. Peraturan Nasional Indonesia di bidang jasa konstruksi merupakan landasan dalam penentuan komitmen Indonesia dalam GATS-WTO.

---

Main purpose of this study is the construction services liberalization in Indonesia and conformity with commitment in General Agreement on Trade in Services (GATS-WTO) in construction services sector. This research is juridical-normative, because this research emphasized on library research, which researched law principles, law systematic, and law synchronization by analyzing them. The data obtained are analyzed using qualitative descriptive method. Based on the analysis conclusion of this study shows that the present Indonesia has opened the market for construction services. Market for foreign supplier only for construction services sector which are high risk and/or high technology and/or high capital. National Regulation on construction sector is main principal in the Indonesia schedule of commitments.

Abstrak :
State islamic university (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta,as a religious instutions and an intellectual community,for a few decades has been only regarded as marginal and conservative community. .....

Abstrak :
Studies assessing the link between trade liberalization, poverty and equity come up with datatable result. The effect of open markets on poverty alleviation is usually divisive between pros (Anderson, Jha, et.al dan Bhattasali et al) and cons (Coller and Dollar,Twyford,Medeley and abbotts),while effect on equity is more conclusive....

Abstrak :
Dengan ter-eliminasinya limitasi dalam All Market Access dan National Treatment pada akhir tahun 2020 sebagai komitment Indonesia di dalam Indonesia Schdule of Specific Commitment. Dimana eliminasi dari kedua limitasi tersebut akan menyebabkan konflik dan dampak negatif untuk banyak sektor perekonomian di Indonesia. Seiring dengan perkembangan waktu dan globalisasi yang semakin meluas, liberalisasi perbankan pun semakin meningkan sehingga banyak bank asing yang mulai memasuki pasar perbankan Indonesia dan memberikan dampak negatif untuk bank lokal Indonesia. Tesis ini memiliki pertanyaan penelitian yaitu 1) Bagaimana dampak dari komitmen Indonesia terhadap WTO begitu limitasi tersebut tereliminasi? dan 2) Bagaimana dampak kompetisi bank asing dan bank lokal Indonesia setelah limitasi tersebut telah di eliminasi? Penelitian ini dilaksanakan dengan metode normatif yuridis. Penerapan komitmen Indonesia pada World Trade Organization dalam memenuhi komitmen untuk liberalisasi bank atau sector jasa keuangan sub sektor perbankan tidak dapat di eliminasi sepenuhnya. Walaupun Indonesia sudah meratifikasi perjanjian pembentukan WTO melalui Undang-Undang No. 7 Tahun 1994, Indonesia tetap belum dapat melaksanakan komitmen tersebut karena diperlukannya eliminasi terkait komitment yang sama oleh negara anggota WTO lainnya. Akan tetapi Indonesia dengan adanya Best Fit dan Prudential Measure sebagai peraturan domestik Indonesia terkait jasa keuangan sub sektor perbankan, ketidaksanggupan Indonesia dalam menuhi komitmen tersebut dianggap tidak melanggar. Maka diperlukannya Pemberdayaan dan penyempurnaan dari upaya Otoritas Jasa Keuangan diperlukan bagi bank lokal agar bank lokal dapat bersaing dengan bank asing. ......By eliminating the limitations in All Market Access and National Treatment at the end of 2020, Indonesia is committed in Indonesia Schedule of Specific Commitment. The elimination of these two limitations will cause conflict and negative impactsfor many economic sectorsin Indonesia. As time progressed and globalization expanded, banking liberalization was increasing so that many foreign banks began to enter the Indonesian banking market and had a negative impact on Indonesian local banks. This thesis has research questions, namely 1) How will the impact of Indonesia's commitment to the WTO once these limitations are eliminated? 2) How will the competition impact of foreign banks and Indonesian local banks after the limitation have been eliminated? This research was conducted using the juridical normative method. The implementation of Indonesia's commitment to the WTO in fulfilling its commitmentsto liberalize the bank or financialservicessector in the banking subsector cannot be completely eliminated. Although Indonesia has ratified the agreement to form the WTO through Law No. 7 of 1994, Indonesia is still unable to carry out this commitment because of the need for elimination related to the same commitment by other WTO member countries. However, with the existence of Best Fit and Prudential Measure as Indonesia's domestic regulations related to financial services in the banking sub-sector, Indonesia's inability to fulfil these commitments is considered not to violate. Thus, empowerment and improvement from Financial Services Authority efforts are needed for local banks so that local banks can compete with foreign banks.

Abstrak :
WTO sebagai produk dari faham liberalisme ekonomi mempunyai tujuan sangat ideal untuk menciptakan kondisi perdagangan bebas yang kondusif, kompetitif, adil dan membawa kesejahteraan. Dalam kerangka kerjasama ekonomi multilateral diharapkan berbagai hambatan perdagangan dapat sepenuhnya dihilangkan sehingga tujuan tersebut dapat tercapai. Berbagai kesepakatan perdagangan dan jasa yang tertuang dalam aturan-aturan WTO juga mempunyai konsekwensi mengikat bagi para anggotanya sehingga mempengaruhi kebijakan suatu negara misalnya kebijakan negara untuk meliberalisasi sektor pertaniannya. Aturan mengenai liberalisasi pertanian ini tertuang dalam aturan AoA. Idealnya diharapkan dengan adanya aturan tersebut berbagai hambatan di sektor pertanian seperti hambatan tarif dan non tarif subsidi domestik dan resktriksi impor dapat dikurangi alau dihapus namun pada kenyataannya hal ini masih sulit dilakukan karena masih banyaknya anggota WTO khususnya negara-negara maju yang masih memberlakukan kebijakan proteksi tersebut. Sehingga dapat dikatakan nilai-nilai merkantilisme lebih kuat mewarnai perdagangan bebas dalam kerangka WTO. Berkaitan dengan hal tersebut kesepakatan yang tertuang dalam agenda pembangunan Doha khususnya dibidang pertanian awalnya diharapkan mampu menjembatani kesenjangan yang terjadi antara negara maju, negara berkembang dan negara miskin karena dalam agenda Doha termaktub komitmen negara maju untuk mengurangi berbagai subsidi dan menghapus restriksi impor yang diberlakukan terhadap produk-produk pertanian negara berkembang namun hal ini tetap tidak efektif dalam realisasinya. Di dorong oleh kenyataan tersebut dan resesi ekonomi pada tahun 1997, Indonesia bersama negara berkembang lainnya berupaya memperjuangkan agar konsep SP (spesial product) untuk produk pangan dan konsep SSM (special safeguard mechanism) sebagai pengejawantahan konsep S&D (special & different treatment) tertuang dalam draft modalitas pertanian. Hal ini amat penting bagi negara berkembang khususnya Indonesia karena sektor pertanian terkait dengan masalah ketahanan pangan, penghapusan kemiskinan, ketenagakerjaan, serta pembangunan pedesaan. Selain itu akibat restrukturisasi ekonomi dibawah IMF dan World Bank membuat sektor pertanian Indonesia kian terpuruk. Menghadapi hal ini Indonesia meminta agar produk-produk pangan seperti gula, kedelai, jagung dan beras dikecualikan dari usulan pengurangan subsidi karena keempat produk tersebut mempunyai nilai strategis serta menyangkut hajat hidup orang banyak. Lebih lanjut pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan Proteksi dan Promosi untuk melindungi sektor pertaniannya. Untuk mendukung penelitian ini, penulis menggunakan berbagai sumber seperti dokumen internal Deptan, Deperindag dan Deplu, kertas posisi pemerintah Indonesia dalam beberapa perundingan setingkat pejabat tinggi dan menteri di WTO, kertas posisi yang dikeluarkan lembaga swadaya masyarakat yang concern dengan masalah liberalisasi pertanian, serta proposal-proposal yang diajukan oleh negara-negara anggota WTO dalam menyusun draft modalitas pertanian dari KTM IV hingga KTM V Cancun dan perkembangan lain yang muncul kemudian. Dalam menganalisa friksi yang timbul dalam perundingan draft modalitas pertanian penulis menggunakan konsep merkantilis dari Robert Gilpin dan kepentingan Nasional dari Susan Strange, untuk menganalisa bagaimana perundingan berlangsung penulis menggunakan teori Ikle dan Odell.

Abstrak :
Literatur perdagangan internasional semakin sering mengadopsi posisi kritis terhadap Teori Stolper Samuelson yang menyatakan liberalisasi perdagangan akan menurunkan ketimpangan dalam sebuah negara. Berangkat dari ide bahwa pengaruh dari perdagangan internasional terhadap ketimpangan bersifat spesifik secara kasus bergantung pada karakteristik dan kondisi negara yang bersangkutan, penelitian ini mendalami dampak dari liberalisasi perdagangan internasional terhadap ketimpangan dalam kabupaten/kota di Indonesia pada periode commodity boom dan meningkatnya partisipasi Indonesia dalam kerjasama perdagangan antara tahun 2003 – 2010. Untuk membedakan antara efek liberalisasi perdagangan dalam barang jadi dan barang antara, penelitian ini menggunakan pengukuran tarif input dan tarif output dalam Analisa yang dilakukan. Penelitian ini menemukan antara tahun 2003 – 2010, peningkatan paparan Kabupaten/Kota pada tarif output diasosiasikan dengan penuruan ketimpangan. Sementara itu, penelitian ini menemukan peningkatan paparan Kabupaten/Kota terhadap tarif input diasosiasikan dengan penurunan ketimpangan. ...... Literature in international trade has been increasingly taking a more critical stance towards the Stolper-Samuelson Theorem, which states that as countries become more open to international trade inequality in the population of the respective country will fall. Motivated by many arguments stating that the effect of trade liberalization on inequality depends on the nature and condition of each country, this research investigates the impact of international trade liberalization to district-level inequality in Indonesia between the period of the commodity boom and Indonesia’s increasing engagement in trade cooperation during 2003 – 2010. Differentiating the effect of trade liberalization in final goods and intermediate inputs, this research employs measures of output tariff and input tariff in its analysis. During the period, districts’ increase of exposure in output tariff was associated with decreasing inequality in districts while the opposite trend was observed for increases in input tariff.

Abstrak :
ABSTRACT
The political commitment of the highest political leader in a country is the key to the success and failure of an anti-corruption institution body. In the first era of President Joko Widodo's leadership, the KPK faced a roller coaster of the agenda of eradication corruption. Various threats that present uncertainty about the future of the KPK has been carried out by external and internal forces of the KPK. This had a significant impact on the effectiveness of the KPK anti-corruption engine. This article tries to explain and evaluate the quality of President Joko Widodo's first-period government support (2014-2019) to the KPK and how it impacts on the continuation of the anti-corruption agenda in Indonesia. This article concludes that economic development targets that require socio-political stability make anti-corruption work is less adequately addressed. As a result, the Corruption Eradication Commission was hit by a counterattack from various political-business interest groups. Responding to the situation, President Joko Widodo chose to play it safe and did not show a precise alignment on the KPK. In this period also, there was no visible cooperation that took root and made the eradication and prevention of corruption as the main agenda that was systematic and sustainable.