Ditemukan 16 dokumen yang sesuai dengan query
Dina Puspita Hapsari Savaluna
"
Skripsi ini menjelaskan tentang penggunaan legal
standing sebagai salah satu bentuk litigasi kepentingan
publik untuk perkara pelanggaran HAM di peradilan umum.
Dengan menggunakan case method, skripsi ini menggunakan
penelitian preskriptif yang bertujuan mencari jalan
keluar terhadap permasalahan dengan memberikan
rekomendasi yaitu pengaturan legal standing untuk
perkara HAM. Penggunaan legal standing untuk perkara
pelanggaran HAM, berpotensi menimbulkan ketidakpastian
hukum karena tidak adanya pengaturan khusus dalam
peraturan perundang-undangan. Padahal, penggunaan legal
standing ini diharapkan dapat menjadi salah satu upaya
dalam rangka pemenuhan access to justice. Contohnya
gugatan Lumpur Lapindo yang ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2008
S22389
UI - Skripsi Open Universitas Indonesia Library
Lumintang, Stanislaus Franciscus
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010
S25143
UI - Skripsi Open Universitas Indonesia Library
JK 8:5 (2011)
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Hutapea, Hudson
"
Tesis ini membahas tentang legal standing masyarakat adat yang belum atau tidak ditetapkan sebagai kesatuan masyarakat hukum melalui peraturan daerah (perda) karena menjadi masalah tentang bagaimana dapat membuktikan kedudukan hukumnya di hadapan Pengadilan Tata Usaha Negara ketika memperjuangkan tanah ulayat. Sebagaimana yang penulis teliti pada putusan kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 584 tahun 2022 yang pada pokoknya menegaskan bahwa legal standing Masyarakat Hukum Adat (MHA) harus dibuktikan secara hukum melalui Perda yang merujuk pada ...
"
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
T-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Ria Indriyani
"
ABSTRAK
Menurut Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang N omor 24 Tahun 2003 yang
berhak untuk menjadi Pemohon adalah pihak yang menganggap h ak dan/atau
kewenangan konsitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, salah
satunya adalah perorangan warga negara Indonesia.
Dalam perkara Nomor 2-3/PUU-V/2007 tentang pengujian Undang-Undang
Narkotika, 3 dari 5 orang Pemohonannya adalah warga n eg a ra asing (w a rg a n eg a ra
Australia) yang turut mengajukan permohonan mengenai ketentuan pidana mati untu k
perkara Narkotika. Pemohon warga negara asing ini ...
"
2009
T37378
UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library
Rizki Amalia
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009
T37196
UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library
"
Human trafficking is widely considered to be the fastest growing branch of trafficking, having moved rapidly up the agenda of states and international organisations since the early 1990s, as its implications for security and human rights have become clearer. Provides original research findings on human trafficking, with particular reference to Europe, South East Asia and Australia, and advocates radical new approache ...
"
Northampton: Edward Elgar, 2010
364.15 TRA
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Nur Syamsiati D.
"
Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 24 ayat (2a) perubahan ketiga UUD 1945, kekuasaan kehakiman diselenggarakan oleh sebuah Mahkamah Agung (MA) dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Dari empat kewenangan Mahkamah Konstitusi, salah satunya adalah melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Kewenangan pengujian undang-undang terhadap konstitusi yang dimiliki Mahkamah Konstitusi merupakan perlindungan terhadap hak-hak konstitusional warga ...
"
Depok: Universitas Indonesia, 2008
S22591
UI - Skripsi Open Universitas Indonesia Library
Rafli Fadilah Achmad
"
Partai Politik merupakan bagian penting dalam tatanan negara demokrasi karena merupakan manifestasi dari kebebasan berserikat yang telah mendapatkan jaminan dalam konstitusi. Akan tetapi tidak jarang partai politik dalam melaksanakan aktivitasnya keluar dari koridor yang telah diatur, sehingga cara terakhir yang harus ditempuh adalah dengan membubarkan partai politik. Skripsi ini membahas sekaligus mengkritisi legal standing permohonan pembubaran partai politik di Mahkamah Konstitusi yang hanya diberikan kepada pemerintah saja. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2015
S62740
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Ajie Ramdan
"
Pengujian konstitusionalitas Undang-undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tiga permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah mengenai (1) legal standing pemohon dalam pengujian Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
T-Pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
