Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 3 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Angga Kiryaditama Putra
"Law Number 15 of 2004 and Law Number 15 of 2006 only lay down the authority of the BPK in conducting audits in general and the types of audits that can be conducted by BPK. These regulations, however, do not specifically and explicitly provide the authority to the conduct of a foresight audit. Foresight audit launched by BPK in the 2016-2020 BPK Strategic Plan will be very important in the achievement of sustainable development goals (SDGs) by 2030, given that the BPK will provide feedback and suggestions on important future policies to accelerate the achievement of SDGs. Legal instruments have an important role for BPK as the legal basis for the institution in achieving the Highest Maturity Model of the Accountability Organization in conducting a foresight audit. This study employs a normative legal research method that aims to explore and study regulations that support BPK as a foresight auditor in the future. The results illustrate that the legal basis or legal instruments for the exercise of BPK’s foresight audit authority is sufficient but still needs to be improved. The addition of legal instruments and authorities can be a solution to ensure that any foresight audit performed in the future can run optimally and accelerate the achievement of the SDGs."
Jakarta: Badan Pemeriksa Keuangan Direktorat Penelitian dan Pengembangan, 2020
332 JTKAKN 6:2 (2020)
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Rob Raffael Kardinal
"Artikel ini akan memberikan pengetahuan tentang Letter of credit ruling di indonesia. Yang menjadi masalah adalah dasar surat kredit di Indonesia yang masih penuh celah. Yang membutuhkan undang-undang yang komprehensif untuk mencegah masalah yang dapat disebabkan oleh Letter of Credit tanpa hukum yang berlaku. Artikel ini akan menganalisis apa yang akan terjadi jika kondisi ini terus berlanjut dalam beberapa tahun mendatang. Di mana tujuan utama dari artikel ini adalah untuk memberikan pengetahuan kepada pembaca tentang masalah mengenai penerapan letter of credit ini di indonesia. Diharapkan juga artikel tersebut dapat menjadi saran bagi pemerintah Indonesia untuk membuat undang-undang yang berlaku mengenai. Dengan demikian setelah implementasi ini dapat membuat pembaca sadar akan masalah ini. Dan mulai mencegah dan memberantas tindakan ilegal terkait dengan letter of credit.

The article will provide the knowledge of Letter of credit ruling in indonesia. Which the problem is the basis of letter of kredit in Indonesia is still full of loophole.  Which are in need of a comprehensive prevailing law to prevent any trouble that can be caused by the Letter of Credit without prevailing law. This article will analyze what will happen if this condition keep going in a years to come. In which the main aim of the article is to give knowledge to the reader on the problem regarding this letter of credit implementation in indonesia. Also hoped that the article can be the suggestion for the indonesia goverment to make a prevailing law regarding. Whereby after this implementation can make the reader aware of this problem. And starting to prevent and combating any illegal act regarding the letter of credit.
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Kuntari
"ABSTRAK
Tesis ini membahas tentang keabsahan penggunaan Ketetapan MPR Tap MPR sebagai dasar hukum pembentukan Undang-Undang. Sebelum Perubahan UUD 1945 Tap MPR memiliki sifat mengikat terhadap pembentuk Undang-Undang sehingga lazim digunakan sebagai dasar hukum pembentukan Undang-Undang. Setelah Perubahan UUD 1945, hanya Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi Dalam Rangka Demokrasi Ekonomi yang telah ditempatkan sebagai dasar hukum pembentukan UU. Hal tersebut karena Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan tidak menegaskan posisi Tap MPR sebagai dasar hukum pembentukan Undang-Undang maupun peraturan dibawahnya, meskipun Pasal 7 menempatkan Tap MPR sebagai jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan serta Angka 41 Lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011 pada prinsipnya menentukan sebagai dasar hukum harus peraturan perundang ndash;undangan yang tingkatannya sama atau lebih tinggi. Dari 54 Tap MPR yang digunakan sebagai dasar hukum 228 Undang-Undang sejak Tahun 1961 hingga Tahun 2014 ada Tap MPR yang masih berlaku, termasuk Tap MPR tentang Demokrasi Ekonomi. Tap MPR tersebut sebagai penjabaran lebih lanjut amanat UUD 1945 seharusnya dapat digunakan sebagai dasar hukum pembentukan Undang-Undang secara formal sekaligus menjadi arah pengaturan bagi Undang-Undang secara material, agar kebijakan pembangunan yang dilakukan sejalan dengan tujuan bernegara yang digariskan dalam UUD 1945. Tesis ini menggunakan penelitian yuridis normatif karena menitikberatkan pada penelitian kepustakaan yang intinya meneliti asas-asas hukum, sistematika hukum, dan sinkronisasi hukum dengan cara menganalisanya. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, sehingga diperoleh kepastian pemahaman terhadap permasalahan Tap MPR yang dapat digunakan sebagai dasar hukum pembentukan Undang-Undang.

ABSTRACT
This thesis discusses about the validity of Decree of The People s Consultative Assembly Tap MPR as The Legal Basis in Law Making Process. Before Amendment of UUD 1945, Tap MPR binding the legislature so that commonly used as the legal basis in law making process. After the Amendment, only Tap MPR No. XVI MPR 1998 on Political Economy in term of Democracy Economy used as the legal basis. This is because the Law No. 12 Year 2011 does not mention it s position exactly as the legal basis, even though Article 7 puts Tap MPR as the type and hierarchy of legislation and Figures 41 Appendix II determine the legal basis of legislation must in the same level or higher. Over 54 Tap MPR used as the legal basis of 228 Act from 1961 till 2014, there are number of them are still valid, including Tap MPR on Democracy Economy. Tap MPR as a further elaboration of constitution mandate should be used as a legal basis Basis in Law making process formally as well as a direction setting for Law materially, so that development policies in line with the state purpose outlined in Constitution. This thesis using normative juridical research focuses on the research literature that examines and analize the principles of the law, legal systematics, and synchronization of law. Data were analyzed using descriptive qualitative methods in order to obtain the certainty understanding of which Tap MPR can be used as a legal basis in Law making process."
2017
T48276
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library