Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Sebagai institusi, science center PP-IPTEK masih terkesan eksklusif, sementara tatanan sosial masyarakat telah banyak berubah seiring dengan pengaruh globalisasi yang beriklim inklusif. Maka tentu saja situasi eksklusif seperti ini sudah tidak lagi relevan dengan perubahan sosial yang terjadi, dan menjadi suatu ancaman bagi keberlangsungan institusi mengingat fungsi science center yang sangat berhubungan erat dengan masyarakat, yaitu sebagai komunikator. Oleh karena itu perubahan ke arah inklusif adalah salah satu solusi yang tepat untuk science center PP-IPTEK. Inklusivitas merupakan karakteristik sosial di era globalisasi ini yang menuntut adanya pengakuan dan penghargaan terhadap keragaman, keterbukaan, dan kebersamaan dalam seluruh aspek baik organisasi, sumber daya manusia, tata kelola, layanan, hingga fasilitas sarana dan prasarana. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi apakah inklusivitas sudah diterapkan di PP-IPTEK atau belum, serta bagaimana seharusnya agar PP-IPTEK menjadi science center yang inklusif. Maka ditemukan bahwa melalui perbaikan dan peningkatan kualitas maupun kuantitas seluruh aspek di PP-IPTEK serta dengan pendekatan universal design, PP-IPTEK akan menjadi science center yang inklusif.

---

ABSTRACT
As an institution, PP-IPTEK still seem to be exclusive, while the social order has been a lot of changes by the impact of globalization created an inclusiveness. Then of course the exclusive situation like this is no longer relevant to the social changes that occurred, and became a threat to the survival of the institution given the function of science center that is closely associated with the society, that is as a communicator. Therefore a change in the direction of inclusive is one perfect solution for PP-IPTEK. Inclusiveness is a social characteristic in this era of globalization that demands the recognition and appreciation of diversity, openness, and togetherness in all aspects of both organizations, human resources, governance, services, facilities and infrastructure to the facility. This study aims to identify and evaluate whether inclusiveness is applied in PP-IPTEK or not, and how should that PP-IPTEK into an inclusive science center. It was found that through the improvement and enhancement of quality and quantity in all aspects in PP-IPTEK as well as with the universal design approach, PP-IPTEK will become an inclusive science center.

Abstrak :
ABSTRAK
Benefit for the middle-class elderly are generally distributed through such social insurance programs as Social Security Old Age Insurance and Medicare. The inclusion of long-term nursing home services for the elderly in Medicaid provides an opportunity to gauge the relationship of the "middle class" to a means-tested public assistance program. This article develops the analysis by focusing on the nature of the recent changes in financial eligibility, the use of so-called Medicaid planning strategies by the elderly to gain eligibility, and a discussion of competing scenarios for the evolution of these policies in the near future. The analysis finds that the middle-class elderly are both an elusive socioeconomic group and a powerful cultural symbol which simultaneously constrains and supports their inclusion as recipients of Medicaid nursing home coverage.

Abstrak :
Dunia hari ini sedang mengalami suatu perubahan besar, yaitu era Revolusi Industri 4.0. Revolusi Industri merupakan perubahan dalam mekanisme produksi barang dan jasa yang ditandai dengan salah satu ciri, yaitu penggunaan jaringan internet. Perubahan ini dirasakan tidak hanya oleh sektor swasta, tetapi juga oleh organisasi Pemerintah. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional menjadi salah satu organisasi pemerintahan yang melakukan perubahan besar tersebut, dengan menciptakan layanan berbasis elektronik dalam kegiatan pemeliharaan data pendaftaran tanah terutama pengecekan sertifikat. Metode yang digunakan dalam penulisan tesis ini metode analisis kualitatif dimana acuan pustaka sebagai basis untuk analisis. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana implementasi dan bagaimana kendalakendala yang timbul dalam pelaksanaan layanan elektronik pemeliharaan data pendaftaran tanah di Kantor Pertanahan Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat. Hasil dari penelitian tesis ini adalah kegiatan pertanahan khususnya pengecekan sertifikat secara elektronik di Kantor Pertanahan dalam implementasinya telah diselenggarakan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun, kegiatan tersebut didukung oleh PPAT sebagai Mitra Kantor Pertanahan. Dalam pelaksanaannya kegiatan tersebut tidak lepas dari kendala-kendala yang dialami oleh PPAT, terlebih jika dilihat bahwa layanan berbasis elektronik ini adalah layanan yang baru digunakan, kendala-kendala yang timbul menjadi salah satu keluhan bagi PPAT karena membuat kerja PPAT terhambat dalam segi waktu. Jika dilihat kembali, layanan manual lebih efisien untuk digunakan, namun Kantor Pertanahan telah menangani kendala-kendala tersebut dengan melakukan evaluasi dan memberikan solusi. Secara pelaksanaannya Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional telah mengikuti aturan sesuai dengan Keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 tentang Standar Pelayanan Publik di Indonesia. ......The world today is undergoing a major change, namely the era of the Industrial Revolution 4.0. The Industrial Revolution is a change in the mechanism for the production of goods and services which is characterized by one of the characteristics, namely the use of the internet network. This change is felt not only by the private sector, but also by Government organizations. The Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency became one of the government organizations that made these major changes, by creating electronic-based services in land registration data maintenance activities, especially certificate checking. The method used in writing this thesis is a qualitative analysis method where the literature reference is the basis for analysis. This study aims to explain how it is implemented and how the obstacles that arise in the implementation of electronic services for maintaining land registration data at the Land Office of Bogor City, West Java Province. The result of this thesis research is that land activities, especially electronic certificate checking at the Land Office, have been implemented within a period of 1 (one) year, these activities are supported by PPAT as a Land Office Partner. In its implementation, these activities cannot be separated from the constraints experienced by PPAT, especially if it is seen that this electronic-based service is a newly used service, the obstacles that arise are one of the complaints for PPAT because it makes PPAT's work hampered in terms of time. If you look back, manual services are more efficient to use, but the Land Office has handled these problems by evaluating and providing solutions. In practice, the Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency has followed the rules in accordance with the Decree of the Minister of State Apparatus Empowerment Number 63 of 2003 concerning Public Service Standards in Indonesia.

Abstrak :
E-government berdampak signifikan pada administrasi publik di mana layanan publik beroperasi. Titik tolak penelitian ini adalah bahwa investasi dalam teknologi tidak bebas nilai dan diperlukan analisis realisasi manfaat e-government yang dikombinasikan dengan fokus pada nilai dengan framework value positions oleh Rose et al. (2015). Tujuan penelitian adalah untuk mendeskripsikan nilai yang diciptakan oleh implementasi JAKI. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode ilustratif sebagai strategi analisis data. Pengumpulan data melalui wawancara mendalam dilengkapi dengan data sekunder. Temuan penelitian menghasilkan bahwa nilai professionalism memfasilitasi dalam penciptaan layanan publik yang berkualitas yang dapat memungkinkan adanya penciptaan public record dan kesetaraan bagi masyarakat dalam mengakses layanan publik. Akan tetapi, kesetaraan ini belum tercapai dikarenakan JAKI belum mampu mengakomodasi seluruh lapisan masyarakat secara inklusif, terutama penyandang disabilitas. Nilai efficiency memfasilitasi dalam penciptaan layanan publik yang berkualitas karena efisiensi yang tercipta dapat memungkinkan adanya penghematan sumber daya bagi internal pemerintah dan penghematan waktu serta biaya bagi masyarakat dalam mengakses layanan publik. Selanjutnya, JAKI digambarkan sebagai pendorong nilai service yang diasosiasikan dengan kepastian layanan 24/7 dan upaya pemerintah dalam pembentukan layanan citizen centric, tetapi ketidakcocokan informasi yang diterima oleh masyarakat sebagai kesenjangan terhadap proposisi nilai service. Di sisi lain, JAKI tidak digambarkan sebagai pendorong keterlibatan warga. ......Point of departure in this study is that investments in technology are not value-free, they are necessary to identify the realization of the benefits of e-government combined with a focus on value. The purpose of this paper is to investigate how JAKI can substantially contribute to value generation in the public sector. This study uses a qualitative approach with illustrative methods. In-depth interviews and secondary evidence provide the empirical data for the analysis. The findings reveal that professionalism facilitates the creation of better services because it allows the creation of public records and equity for citizens in accessing services. However, this equity has not been achieved because JAKI has not been able to accommodate citizen inclusively. Efficiency facilitates the creation of better government and better services because the efficiency created can allow saving resources for internal government and saving time and costs for the citizens. Furthermore, JAKI is described as the value of service driver associated with 24/7 service assurance and in the establishment of citizen centric services, but the information mismatch as a gap to the service value proposition. On the other hand, JAKI is not described as a driver of engagement that accommodates in deliberative processes and decision-making.

Abstrak :
Demokrasi dan Keterbukaan adalah satu jalinan yang tidak dapat dipisahkan. Demokrasi tanpa keterbukaan hanya akan menjadi pemanis di bibir. Sementara keterbukaan tanpa demokrasi adalah keterbukaan yang semu, karena rakyat hanya akan diberi informasi yang disediakan pemerintah. Buku ini membahas tentang keterbukaan data yang mulai tidak dapat ditinggalkan dan kebijakannya di Indonesia.

Abstrak :
Panduan ini dibuat untuk kepentingan mempromosikan perluasan akses masyarakat terhadap data daninformasi dari lembaga pemerintahan.Secara umum, UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sudah menjamin akses masyarakat terhadap data dan informasi dari lembaga pemerintahan dan membaginya berdasarkan jenis ? jenis akses terhadap informasi publik.