Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Skripsi ini membahas tentang adanya dugaan praktek persaingan usaha tidak sehat yaitu adanya praktek penetapan tarif yang sangat rendah yang dilakukan oleh Perusahaan Taksi Uber yang beroperasi di wilayah DKI Jakarta. Taksi Uber muncul sebagai pelopor taksi berbasis teknologi aplikasi yang menawarkan kemudahan bagi konsumen untuk menggunakan jasa layanan angkutan taksi tersebut. Konsumen dapat mengunduh aplikasi taksi Uber melalui smartphone dan dapat digunakan untuk memanggil taksi Uber dengan mudah dan cepat. Penelitian ini adalah penelitian yang menggunakan metode yuridis normatif. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa Perusahaan Uber telah melakukan praktek penetapan tarif yang sangat rendah sehingga menimbulkan adanya persaingan tidak sehat.

---

The focus in this thesis is about the alleged of unfair competition practices which is the practice due to the determination of the very low fare that done by Uber Taxi Company which operates in DKI Jakarta. Uber Taxi emerged as a pioneer of technology-based application that offers convenience for the customer to use the services of the taxi transport services. Customers can download the application through smartphone and can be used to hail a Uber taxi easily and quickly. This is a research study using normative juridical method. Results of this study is that the Uber Taxi Company has been proven to have a very low fare cost which led to the practice of unfair competition.

Abstrak :
Skripsi ini membahas perlindungan dalam hukum internasional terhadap situs budaya dunia dari perusakan yang dilakukan aktor nonnegara saat konflik bersenjata noninternasional. Perlindungan terhadap situs budaya dunia sudah cukup banyak pengaturannya dalam hukum internasional. Akan tetapi, pada praktiknya, terutama berkaitan dengan perlindungan dari aktor nonnegara saat konflik bersenjata noninternasional masih belum cukup kuat. Perusakan situs Palmyra oleh ISIS merupakan contoh nyata yang menunjukkan lemahnya perlindungan hukum internasional terhadap situs budaya dunia. Berkaitan dengan penegakan hukum internasional akan ini, kedudukan ISIS sebagai aktor nonnegara memungkinkan penegakan hukum dilakukan terhadap mereka, terutama melalui mahkamah pidana internasional ad hoc.

---

This paper discusses the protection on cultural site from destruction by non-state actors during non-international armed conflict according to international law. Protection of cultural site have been regulated in international law but not strong enough, especially regarding the destruction caused by non-state actors during non-international armed conflict. The destruction of Palmyra by ISIS is a real example that shows the weakness of international law regarding the protection on cultural site. Regarding to the international law enforcement mechanism, as a non-state actor it is possible to conduct the mechanism against ISIS, especially through an ad-hoc international criminal tribunal.

Abstrak :
Perjanjian Angkutan Kargo Udara Domestik, merupakan perjanjian antara pengirim barang dengan pengangkut udara dalam melaksanakan kegiatan pengangkutan udara domestik di Indonesia. Agar perjanjian ini terlaksana dengan baik, maka dibutuhkan pertanggung jawaban para pihak secara jelas dan bentuk penggantian kerugian apabila timbul suatu permasalahan. Peraturan perundang-undangan yang dijadikan pedoman dalam pelaksanaan pengangkutan kargo udara ini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009, KUHPerdata, KUHD, dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011. Berdasarkan hal-hal tersebut maka persamalahan yang akan diteliti dalam skripsi ini adalah Perjanjian Angkutan Kargo Udara Domestik, pertanggung jawaban para pihak serta ganti rugi yang diberikan apabila barang kargo musnah, hilang, atau rusak.

---

Domestic Air Freight Contract is the contract between sender and air carrier to conduct all air transportation activities in Indonesia. In order to achieve this aim properly, then it takes liability of the parties cleary and form of indemnity if promblem arises. Legislation guidance for domestic air freight are Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009, KUHPerdata, KUHD, and Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011. Based on those matters, the problems that will be observed in this thesis are Domestic Air Freight Contract, the liability of the parties, and compensation provided if cargo disappeared, lost, or damaged.