Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penelitian ini mencoba untuk mencermati gejala terjadinya kesenjangan dalam penguasaan tanah pertanian di Indonesia yang merupakan salah satu masalah pertanahan yang cukup kompleks. Hal ini dilatarbelakangi oleh keadaan dimana terdapat sebagian besar tanah pertanian dipunyai oleh beberapa orang saja sementara itu dilain pihak adanya baglan-bagian tanah yang sangat kecil yang dipunyai oleh sebagian besar rakyat. Kebijakan Redistribusi tanah (landreform) yang dilakukan oleh pemerintah sebagai upaya untuk mengantisipasi atau mengurangi kesenjangan penguasaan tanah tersebut, dalam pelaksanaannya tidak sedikit mengalami hambatan. Lebih lanjut, seringkali dalam pembicaraan mengenai kesenjangan dalam penguasaan tanah di Indonesia mengacu pada persoalan pembagian tanah, padahal kesenjangan Itu sendiri mungkin merupakan akumulasi dari beberapa persoalan pertanahan yang cukup kompleks. Oleh karena Itu pada kesempatan ini dilakukan evaluasi terhadap Kebijakan Pemerintah dibidang Pertanahan khususnya Redistribusi tanah (landreform) selama periode tahun 1961 sampai dengan tahun 2000, dengan menggunakan data Sensus Pertanian tahun 1983 dan tahun 1993 yang dikeluarkan oleh BPS serta data dari BPN. Dengan menggunakan alat analisis deskriftif, yang menganalisa secara sistematis, faktua! dan akurat mengenai Iakta-fakta yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah dibidang pertanahan khususnya redistribusi tanah (landreform), adapun pendekatan terhadap masalah dilakukan dengan menggunakan pendekatan evaluasi dan eksplorasi dari kebijakan pertanahan yang telah dilaksanakan secara operatif, dan metode analisis SWOT, dapat ditemukan beberapa hal antara lain : pertama, bahwa sejak dikeluarkannya Peraturan Pemerintah tentang Redistribusi tanah tahun 1961 hingga saat ini masih terjadi kesenjangan dalam penguasaan tanah di Indonesia, bahkan menurut senses pertanian yang dikeluarkan oleh BPS tahun 1993 kesenjangan tersebut semakin lebar. Kedua, ada beberapa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan redistribusi tanah tersebut, antara lain faktor hukum, politik, ekonomi dan sosial budaya. Ketiga, perlu dilakukan strategi atau inovasi baru dalam pelaksanaan redistribusi tanah di Indonesia yang disesuikan kondisi saat ini dan masa yang akan datang. Adapun beberapa saran atau rekomendasi yang lebih bersifat pertimbangan antara lain : perlu segera untuk merevisi peraturan pemerintah dibidang redistribusi tanah (landreform) yang disesuaikan dengan kondisi saat ini yang disertai dengan penegakan hukum (Law Enforcement). Tanah-tanah yang menjadi obyek landreform jumlahnya semakin sedikit, untuk itu diusulkan redistribusi tanah dengan paradigma baru. Organisasi politik hendaknya tidak menyalahgunakan kebijakan ini untuk mencapai tujuannya seperti pada masa lalu. Keberhasilan kegiatan redistribusi tanah ini juga dipengaruhi oleh faktor ekonomi yang menyangkut ganti rugi. Keadaan sosial budaya yang menyangkut partisipasi seluruh masyarakat, LSM, kalangan Akademisi serta media massa.

Abstrak :
Cina, dengan kebudayaan yang sangat tua, jumlah penduduk terbanyak dan luas wilayah nomer tiga di dunia adalah sebuah negara yang menarik perhatian dunia dan menjadi semakin lebih menarik lagi dengan politik isolasinya. Selama berabad-abad, dunia mengetahui pasang surut pergantian dinasti yang diikuti dengan peperangan, kekacauan dan kelaparan lewat berbagai versi dan analisa. Tidak kurang pula berbagai macam tulisan yang mengupas tentang perubahan sosial, politik dan ekonomi di dalam masyarakat Cina yang terjadi sebagai akibat pergantian dinasti tersebut. Politik isolasi yang dijalankan di Cina menimbulkan berbagai analisa dari orang luar tentang apa yang terjadi di Cina. Berbagai perubahan dan penafsiran atas perubahan tersebut sesungguhnya tidak dapat meninggalkan sebuah kenyataan, bahwa penduduk Cina pada dasarnya adalah petani.

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini membahas mengenai tulisan-tulisan dari warga yang mengulas isu landreformdalam wadah kolom Asmu Menjawab, yang terdapat di dalam Harian Rakjat yang merupakankoran milik PKI ini dengan rentang waktu pada tahun 1961 sampai tahun 1965. Mengapalandreform menjadi isu penting yang diberitakan media cetak saat itu salah satunya HarianRakjat? Bagaimana peranan rubrik Asmu Menjawab dalam menggambarkan kasus-kasuslandreform? Apa dampak yang muncul dari kritik dan berita warga yang dikirim ke kolomAsmu Menjawab ? Penelitian ini bertujuan menjelaskan upaya PKI dalam memperolehpendukung dengan memanfaatkan Harian Rakajat. Dalam perjalanan kebijakan pengaturankepemilikan tanah atau landreform yang diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria atauUUPA banyak menuai pro kontra di kalangan masyarakat. Metode yang digunakan untukmemahami peristiwa ini,selain menggunakan metode sejarah, penulis juga menggunakan teorianalisis wacana untuk memahami tulisan-tulisan warga yang dikirim ke kolom Asmu Menjawab.Melalui penelitian ini dapat terlihat bagaimana perkembangan landreform dan Undang-UndangBagi Hasil yang dimuat di rubrik Asmu Menjawab. Bagaimana warga melapor mengenaipermasalahan yang ada di sekitar mereka. Serta dampak apa yang terjadi dari tulisan-tulisanorang-orang yang memiliki latar belakang beragam ini.

---

ABSTRACT
This thesis discusses the writings of citizens reviewing the issue of landreform in thecolumn of Asmu Answering, which is contained in Harian Rakjat which is the PKI 39 snewspaper with the time span from 1961 to 1965. Why landreform is an important issue inprint media then one of them is Harian Rakjat How does the role of the Asmu rubric answerin describing landreform cases What impacts arise from criticism and news of citizens sentto the Responding Asmu column This study aims to explain the PKI 39 s efforts in obtainingsupport by utilizing Harian Rakajat. In the course of regulation policy of land ownership orlandreform which regulated in Basic Agrarian Law many reap pros cons in society. Themethod used to understand this event, in addition to using historical method and the authoralso uses the theory of other sciences to assist authors in reviewing this research such asdiscourse analysis to understand the writings of citizens sent to the column Asmu Answering.In addition other methods used are client patrons. This method explains the relationship oflandlords and farmers in dispute in the case of landreform. Through this research can be seenhow the development of landreform and the Law of Revenue published in the rubric AsmuAnswering. How citizens report on the issues around them. As well as the impact of whathappens from the writings of people who have this diverse background.

Abstrak :
ABSTRAK
Skripsi ini membahas persoalan disekitar pelaksanaan landreform pada masa Demokrasi Terpimpin sejak dicanangkannya kebijakan tersebut pada tahun 1960 sampai dengan runtuhnya pemerintahan Orde Lama. Serangkaian pertentangan yang muncul di antara kekuatan-kekuatan politik di sekitar struktur kekuasaan pemerintahan Demokrasi Terpimpin, pada akhirnya justru menjadi kekuatan yang sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan landreform. Dalam skripsi ini, diuraikan bagaimana penyusunan kebijakan. pelaksanaan landreform, pelaksanaannya dan konflik-konflik yang timbul di sekitar kebijakan tersebut. Kemudian diuraikan pula bagaimana kemacetan pelaksanaan program landreform ketika dijalankan organisasi pelaksana landreform yang dibentuk oleh pemerintah. Lemahnya kekuasaan negara pada saat itu menjadi salah satu faktor yang melatarbelakangi kegagalan pelaksanaan landreform di Indonesia pada masa Demokrasi Terpimpin. Landreform pada akhirnya menjadi satu isu politik yang melibatkan peranan organisasi-organisasi massa yang radikal dalam menghadapi struktur sosial di pedesaan. Namun, tingkat radikalisasi massa yang tidak terkendali pada akhirnya justru menjadi bumerang yang menghancurkan kekuatan organisasi massa tersebut.

---

Abstrak :
ABSTRAK
Pasal 7 Undang-Undang Pokok Agraria menyatakan bahwa untuk tidak merugikan kepentingan umum maka pemilikan dan penguasaan tanah yang melampaui batas tidak diperkenankan. Hal ini kemudian yang menjadi landasan reformasi agraria atau dikenal dengan landreform yang salah satu programnya adalah penetapan batas maksimum kepemilikan tanah yang diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 56 Prp 1960 tentang penetapan batas maksimum luas tanah pertanian. Tetapi pada kenyataannya masih terjadi upaya untuk menyelundupi peraturan tersebut dengan mengadakan perjanjian pinjam nama seperti kasus yang Penulis angkat pada penelitian ini. Penelitian ini menggunakan bentuk pendekatan yuridis normatif, yang menitikberatkan pada studi kepustakaan. Hasil analisis menunjukan bahwa yang pertama, kepemilikan tanah oleh pihak yang telah melebihi batas kepemilikan tanah dengan melakukan perjanjian pinjam nama tidak sah karena dapat dikatakan sebagai penyelundupan hukum. Kedua, putusan hakim dalam kasus ini bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, dalam hal demikian diperlukannya peninjauan kembali atas putusan tersebut karena dengan hakim memenangkan pihak yang melakukan penyelundupan hukum, menunjukkan lemahnya penegakkan peraturan landreform yang diamanatkan oleh Undang-Undang Pokok Agraria.

---

ABSTRACT
Article 7 of the Basic Agrarian Law states that in order not to harm the public interest, the excessive ownership and control of the land shall not be permitted. This is then the basis of agrarian reform or known as landreform which is one of the programs is the determination of the maximum limit of land ownership which is regulated further in Act Number 56 Prp of 1960 on the determination of the maximum limit of agricultural land area. But in reality there is still an attempt to smuggle the rules by entering into a nominee agreement as the case the author adopted in this study. This research uses a normative juridical approach, which focuses on literature study. The results of the analysis show that the first, the ownership of land by those who have exceeded the land ownership limit by entering into an unlawful lending agreement because it can be said to be a legal smuggling. Secondly, the judge 39 s decision in this case is contrary to the laws and regulations, in which case a review of the judgment is necessary because with the judge winning the party smuggling the law, it shows the weakness of the enforcement of landreform rules mandated by the Basic Agrarian Law.

Abstrak :
Indonesia merupakan negara agraris yang sebagian besar penduduknya bermatapencaharian sebagai petani. Pulau Jawa adalah wilayah Indonesia yang sebagian besar penduduknya bermatapencaharian sebagai petani. Permasalahan utama petani di Indonesia adalah mengenai kepemilikan tanah. Satu hal yang menjadi permasalahan umum yakni polarisasi komposisi penggunaan tanah serta hak-hak yang berbeda sesuai ketentuan yang ada antara tuan tanah dengan buruh tani maupun antara kaum kolonial dengan masyarakat tani. Masalah pertanahan dan petani inilah kemudian diangkat oleh Partai Komunis Indonesia (PKI) sebagai isu yang penting dan dijadikan sebagai strategi perjuangannya untuk mencapai revolusi social berdasarkan ajaran marxisme. PKI mengikutsertakan masyarakat pedesaan terutama petani sebagai penyokong gerakan politik yang dilakukannya. Maklumat tanggal 3 November 1945 menyatakan bahwa pemerintah memberikan izin berdirinya partai-partai politik. Setelah dikeluarkannya maklumat tersebut, partai-partai berusaha menjadikan pedesaan sebagai basis. Menjelang Pemilu, arahan isu yang berkembang, khususnya di daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur berkisar pada pemisahan tradisional masyarakat antara golongan priyayi, santri, dan abangan. Usaha yang dilakukan PKI dalam memenangkan pemilu adalah melakukan konsolidasi PKI terhadap golongan abangan. Langkah yang dilakukan PKI dalam mencari dukungan massa adalah dengan mengenali berbagai aspek kehidupan petani dalam hubungannya dengan masalah agraria. Untuk tujuan itu, PKI membentuk organisasi onderbouw seperti Barisan Tani Indonesia (BTI), Serikat Tani Indonesia (SAKTI), dan sebagainya. Pada Pemilu DPR 1955, PKI menjadi tiga besar di bawah NU dan PNI. Kemenangan itu memberikan gambaran bahwa daerah pedesaan Jawa Timur merupakan salah satu basis PKI terkuat dan potensial. Ketidakstabilan kabinet dalam kerangka demokrasi parlementer pada masa itu membantu PKI dalam menanjak ke puncak kekuasaan. Berkat kemenangan dalam Pemilu 1955 dan 1957, PKI menjadi salah satu kekuatan sosial politik terbesar. Kemenangan PKI tersebut menjadikan perjuangan dalam mewujudkan revolusi sosial yang direalisasikan dalam revolusi agraria ke dalam garis kebijakan landreform. PKI mengajukan _Program Tuntutan_ atau yang juga sering disebut sebagai "Tuntutan Minimum" atau program tuntutan yang dianggap paling mendesak untuk segera dilakukan. Dalam kenyataannya, pelaksanaan landreform yang diinginkan PKI tidak dapat berjalan dengan baik sehingga PKI menjalankan aksi sepihak sebagai bukti kekecewaannya.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan membahaas kebijakan pertanahan tahun 1966-1998 dan implikasi yang muncul akibat orientasi pembangunan ekonomi yang berfokus pada pencapaian pertumbuhan yang tinggi. Mas Orde Baru (1966-1998) disebut sebagai masa penyimpanan pelaksanaan UUPA. Masa tersebut menghasilkan lebih banyak kebijakan mengenai hak atas tanah dan pendaftaran tanah dibandingkan kebijakan mengenai penguasaan pemilikan tanah (andreform) dan tata guna tanah. Kebijakan pertanahan selama tahun 1955-1998 telah merubah peranan dan fungsi tanah menurut UUPA yaitu dari tanah sebagai aset untuk mencapai kemakmuran rakyat menjadi tanah hanya sebagai faktor produksi (barang ekonomi) belaka. Peranan negara dalam bidang pertanahan pada masa itu justru dijadikan alat untuk mendukung berjalannya sistem pemerintahan orde baru. rekomendasi kebijakan pertanahan di masa mendatang diarahkan untuk merevis UUPA dan peraturan perundang-undangan turunannya antara lain dengan memberikan akses yang sama bagi setiap warga negara terhadap tanah yang juga merupakan hak dasar manusia, memberikan informasi yang luas tentang pertanahan karena sifatnya sebagai barang ekonomi yang spesifik (khas), antisipasi terhadap kecendrungan perubahan struktur perekonomian ke arah sektro sekunder dan tersier, memberikan arah yang tegas terhadap kebijakan ranah pedesaan (pertanian) dan kebijakan tanah perkotaan (non pertanian) dan internalisasi semangat otonomi daerah di dalam kebijakan pertanahan.

Abstrak :
ABSTRAK
Skripsi ini berisi pembahasan tentang struktur cerita yang terdapat dalam novel Eman-eman ora keduman karangan Drs. Soetarno Bs. Struktur-struktur tersebut berupa analisis terhadap tokoh, alur dan latar. Hadiwirjono adalah tokoh utama di dalam cerita tersebut. Hadiwirjono seorang petani yang memiliki sawah berhektar-hektar dan terlibat masalah dengan peraturan baru, yaitu Landreform. Latar waktu dalam cerita ini ditahun 1960-an, yang pada masa itu Landreform sedang gencar-gencarnya dicanangkan oleh pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis struktur cerita kemudian menemukan tema. Teori yang digunakan adalah teori unsur-unsur teks cerita dari Panuti Sudjiman. Hasil analisis menyatakan bahwa tema di dalam novel Eman-eman ora keduman adalah tentang keadilan yang dalam hal ini berkenaan dengan masalah sistem peraturan baru, yaitu Landreform.

---

ABSTRACT
This undergraduate thesis discuss about the structures which builds the story in the novel Eman-emam Ora Keduman, written by Drs. Soetamo Bs. The structures which analyzed in this research consists of; characters, plot, and setting. Hadiwirjono is the main character in that novel. Hadiwirjono is a farmer who have many farms and have several problems due to the new land regulation called Landreform. The novel set the time back in about 1960, which was the period when Landreform being socialized to the people. As told before, this analyzes will analyzing the structures that builds the story in the novel. Through this, we can find the theme of the story. In this research, I used the story text elements theory by Panuti Sudjiman. The result tells that theme in the novel Eman-eman Ora Keduman is about justice and faimess due to the System brought by the new regulation.